Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono bilang, sudah saatnya Pemprov Kaltim mengatur alur Sungai Mahakam. Agar kapal-kapal ‘bisnis’ yang melintas, bisa bernilai ekonomis. Tidak melulu lewat gratis.

Untuk merealisasikan itu, Komisi II sudah mulai gerak dengan menyusun Rancangan Perda Alur Sungai Mahakam.

“Secepatnya kita akan merencanakan untuk merancang Perda inisiatif alur Sungai Mahakam. Karena sangat berpotensi dalam peningkatan PAD Kaltim.”

“Coba hitung berapa kapal tongkang batubara yang lewat setiap hari di Sungai Mahakam. Makanya dari itu perda ini dapat menjadi aturan dalam penguatan untuk upaya kontribusi ke daerah,” jelas Nidya, Selasa, 3 Januari 2022.

Perda ini semakin urgen karena sudah kesekian kali pilar Jembatan Mahakam ditabrak oleh tongkang batubara. Menurut Nindya, pemprov sudah harus ambil langkah tegas. Dengan membuat aturan dan sanksi dalam penggunaan alur Sungai Mahakam.

“Kita bisa mencontohi Kalimantan Selatan yang sudah memberlakukan Perda Pengelolaan Alur Sungai Barito. Bahkan BUMD mereka terlibat langsung dalam pengelolaan jasanya.”

“Kita lihat Pemkot Samarinda, mereka bisa memanfaatkan perusdanya dan bekerja sama dengan Pelindo untuk melakukan bisnis alur sungai.”

“Pemprov Kaltim bagaimana? Ya bisa juga dong, dengan memanfaatkan peran PT Melati Bhakti Satya (BMS) dan berkolaborasi dengan PT Pelindo, untuk pengelolaan alur sungai di Jembatan Mahakam Kembar dan Jembaran Mahulu,” jelasnya.

Walau sangat mungkin terealisasi, Nindya mengingatkan bahwa pengelolaan alur sungai tidaklah mudah. Akan banyak benturan di dalamnya kelak. Karena itu, ia berharap adanya sinergitas antarstakeholder dalam penyusunan perda tersebut.

“Bisa saja dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) ataupun diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim,” ujarnya.

Untuk diketahui, Komisi II telah mengusulkan perda inisiatif ini pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada akhir Desember lalu. Jika sesuai rencana, draf perdanya akan digarap tahun ini. (sgt/dra)

Artikel Tak Ingin Mahakam Dilewati Gratis, DPRD Kaltim Godok Perda Alur Sungai Mahakam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim menggelar Rapat Kerja Badan Musyawarah (Raker Banmus) pada Rabu 28 Desember 2022. Untuk menyusun sejumlah agenda pada Masa Sidang 1 tahun 2023 mendatang.

Usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun berjalan mendekati awak media yang telah menunggunya. Ia mencoba menjelaskan sedikit, tentang pembahasan kegiatan legislator Karang Paci tahun depan.

“Lewat Raker Banmus ini, kita telah tetapkan Masa Sidang I selama periode Januari-Februari 2023.”

“Agenda besar yang menanti, di antaranya sidang peringatan HUT Kaltim pada tanggal 5 Januari 2023,” jelas Samsun.

Ia melanjutkan, jika ada beberapa raperda inisiatif yang akan mulai masuk dalam pembahasan pada awal Januari.

“Raperda inisiatif sudah antre, tetapi yang sudah sangat siap dan masuk ke tahap selanjutnya itu Raperda Pendidikan Pancasila.”

“Awal Januari raperda inisiatif ini akan masuk ke tahap penyampaian nota, pandangan fraksi-fraksi, pandangan umum pemerintahan, hingga pembentukan pansusnya,” jelasnya lagi.

Terkait perkembangan Raperda RTRW, Samsun menyebutkan jika asistensi dari Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN sedang berjalan.

“Kita sudah siapkan slot khusus untuk rapat paripurna pengesahan Raperda RTRW. Karena masih menunggu asistensi dari kementerian terkait,” ungkap Samsun.

Sebelumnya, ada isu yang berkembang bahwa Komisi II mengusulkan raperda inisiatif tentang alur Sungai Mahakam. Soal ini, Samsun mengonfirmasi bahwa raperda tersebut belum akan menjadi pembahasan dalam waktu dekat.

“Raperda inisiatif alur Sungai Mahakam itu belum masuk dalam agenda terdekat, kemungkinan masih dibahas di bapemperda,” ungkapnya.

Tugas dan Fungsi Banmus DPRD Kaltim

Untuk menjadi pengetahuan bersama. Berikut adalah tugas dan fungsi Banmus:

Pertama, menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah.

Kedua, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang.

Ketiga, meminta atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan maupun penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.

Keempat, menetapkan jadwal acara rapat DPRD. Kelima, memberi saran ataupun pendapat untuk memperlancar kegiatan. (sgt/dra)

Artikel Gelar Raker Banmus, DPRD Kaltim Bakal Sangat Sibuk sejak Awal Januari 2023 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.