Upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional memasuki fase baru. Tahun 2025 ditandai dengan percepatan besar-besaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai strategi utama memperkuat kompetensi tenaga pendidik. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi poros reformasi guru, menggantikan pendekatan lama yang dinilai tak lagi mampu mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama Direktur Pendidikan Profesi Guru Ditjen GTK, Ferry Maulana Putra, memaparkan dinamika pelaksanaan PPG, tantangan penyertaan guru, hingga arah baru regulasi profesi dalam workshop pendidikan yang digelar di FUGO Hotel Samarinda, Kamis, 20 November 2025.

Hetifah menegaskan peningkatan mutu guru merupakan pangkal pembenahan pendidikan nasional. Pemerintah, katanya, kini memberikan fasilitas penuh agar guru dapat menuntaskan pendidikan lanjutan dan mengikuti sertifikasi tanpa dipungut biaya. Skema ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara kepada profesi guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Guru-guru diberikan kesempatan menuntaskan pendidikannya dan itu dibiayai negara. Kalau profesi lain seperti dokter atau insinyur, pendidikan profesinya bayar sendiri,” ujar Hetifah.

Meski begitu, ia mengakui masih ada guru yang belum mengikuti PPG meski telah difasilitasi. Kondisi tersebut perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan lapangan.

“Kompetensi guru tetap harus diasah. Tuntutan anak-anak berubah, orang tua juga. Jadi mengikuti pendidikan profesi itu sangat penting,” lanjutnya.

Ia menambahkan, kelulusan PPG tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan guru.

“Begitu mereka lulus PPG, otomatis kesejahteraannya meningkat,” ujarnya.

Pemerintah menilai percepatan PPG sebagai salah satu agenda reformasi pendidikan terbesar sejak penghapusan Ujian Nasional. Standarisasi kompetensi guru, perbaikan manajemen data, hingga pemenuhan 800 ribu guru tersertifikasi menjadi target utama pada tahun ini.

“Guru adalah kunci. Tanpa peningkatan kompetensi guru, tidak mungkin mutu pendidikan bisa naik,” tegas Hetifah.

Sementara itu, Direktur PPG Ferry Maulana memaparkan tantangan penyertaan guru secara nasional. Pada pertengahan 2024, masih terdapat 1,6 juta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah kemudian mempercepat proses PPG secara masif hingga 600 ribu guru telah mengikuti PPG di akhir 2024.

“Biasanya PPG hanya bisa menampung 80 sampai 100 ribu orang per tahun karena harus luring di kampus. Guru meninggalkan sekolah, keluarga, murid, dan biaya besar,” jelas Ferry.

Keterbatasan tersebut berubah setelah pemerintah dan DPR merumuskan model PPG hybrid yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan daerah. Skema ini memperluas jangkauan sekaligus memudahkan guru mengikuti proses sertifikasi tanpa meninggalkan tugas mengajar.

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan penyelesaian sertifikasi 1 juta guru. Setelah verifikasi, terdapat 200 ribu guru yang belum memiliki kualifikasi S1, sehingga tidak dapat langsung mengikuti PPG. Sisanya, 800 ribu guru menjadi target penyelesaian sepanjang tahun.

“Sampai saat ini sudah lebih dari 700 ribu guru mengikuti PPG. Artinya tinggal sekitar 100 ribu guru lagi,” bebernya.

Ia menegaskan batas pendaftaran PPG jatuh pada 19 Desember, dengan dua syarat inti: guru harus aktif di Dapodik dan terbukti mengajar pada tahun 2023–2024. Pemerintah pun kini menerapkan pendekatan terbalik dengan aktif menjemput guru yang belum mengikuti PPG.

“Kalau perlu kami dicari-cari orang, orang-orang guru untuk ikut PPG. Sekarang gantian kami yang cari guru-gurunya,” tegasnya.

Ferry menyebut persoalan data sebagai hambatan terbesar, mulai dari kesalahan identitas hingga ijazah yang belum tervalidasi.

“Kadang nama ibu kandung keliru. Itu bisa diperbaiki di Dukcapil. Dalam dua kali 24 jam sudah berubah,” ucapnya.

Di sisi lain, Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan lonjakan peserta PPG terbesar, yakni sekitar 12.700 guru pada 2025. Capaian ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan PPG di wilayah tersebut.

Ferry menyebut capaian itu sebagai bukti bahwa daerah dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan jika seluruh pihak terlibat aktif, dari dinas pendidikan, LPTK, hingga kepala sekolah.

Transformasi terbesar dari kebijakan ini adalah rencana menjadikan PPG sebagai syarat wajib sebelum seseorang mengajar di sekolah. Menurut Ferry, standar profesi yang berlaku bagi dokter seharusnya juga berlaku bagi guru.

“Seorang sarjana kedokteran tidak bisa langsung menyuntik pasien. Mereka harus ikut pendidikan profesi dokter. Guru juga begitu,” ujarnya.

PPG prajabatan, katanya, terdiri dari 70 persen praktik yang mencakup penyusunan pembelajaran, asesmen, pengelolaan kelas hingga praktik mengajar di sekolah.

“Inilah yang membedakan PPG dengan kuliah biasa. Ini pendidikan profesi,” tegas Ferry.

Dengan penyelesaian PPG dalam jabatan tahun ini, pemerintah dapat memulai regulasi baru: memastikan setiap lulusan S1 kependidikan mengikuti PPG sebelum mengajar. Dengan demikian, sekolah tidak lagi merekrut lulusan yang tidak linier.

“Kita tidak ingin lagi melihat guru SD lulusan sarjana peternakan. Kalau sudah PPG, pasti linier,” tambahnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah berharap kebutuhan guru di daerah dapat dipenuhi oleh putra-putri daerah. Ferry mencontohkan kebutuhan guru di Kalimantan Timur yang idealnya dipenuhi oleh lulusan LPTK lokal.

“Kebutuhan guru di Kaltim cukup dipenuhi dari anak-anak Kaltim. Tidak perlu impor dari Jawa,” tutupnya. (sty)

Artikel Percepatan PPG 2025: Reformasi Guru Menuju Mutu Pembelajaran yang Lebih Merata pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Reformasi birokrasi Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan pesat, ditandai dengan lonjakan dari predikat B pada 2023 menjadi predikat A pada 2024. Capaian ini diapresiasi Kemenpan RB dan Kemendagri sebagai bukti komitmen daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur. Kegiatan berlangsung di Aula RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Kamis, 10 Juli 2025.

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan tim reformasi birokrasi yang telah bekerja keras dalam mendorong implementasi reformasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Indeks reformasi birokrasi Kaltim meningkat signifikan. Dari 73,81 pada 2023 dengan predikat B, kini naik menjadi 86,31 pada 2024 dengan predikat A. Artinya ada lonjakan sebesar 12,44 poin dalam dua tahun,” ungkap Ismiati, dikutip dari kabarikn.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan arahan yang lebih dalam bagi tim reformasi birokrasi di seluruh wilayah Kaltim.

“Implementasi reformasi birokrasi tidak hanya soal nilai. Lebih penting lagi, harus berdampak nyata pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan RB Kemenpan RB, Agus Uji Hantara, menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam percepatan reformasi birokrasi.

“Periode 2023–2024 menunjukkan progres luar biasa. Ini bukti bahwa arah reformasi birokrasi nasional menuju RPJPN 2025 sudah sesuai jalur. Tahun depan akan jadi masa transisi dari grand design lama menuju desain baru yang masih menunggu Perpres,” jelas Agus.

Ia juga menekankan bahwa reformasi birokrasi kini menjadi prioritas nasional ke-7 dalam RPJMN, sehingga diperlukan sinergi kuat antara perencanaan pembangunan dan penganggaran.

“RB harus selaras dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya agar pelaksanaannya benar-benar berdampak dan terukur,” pungkasnya.
(prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Reformasi Birokrasi Kaltim Meningkat Tajam, Raih Predikat A pada 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BANGSA yang besar selalu tumbuh dengan harapan. Masyarakatnya tumbuh dengan gagasan tentang masa depan yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Harapan itu harus diwujudkan melalui sejumlah aksi. Dalam iklim demokrasi, interaksi antar ikhtiar yang dilakukan semua elemennya menghasilkan dinamika dan perubahan-perubahan. Di sana terdapat tarik-menarik, kompromi, negosiasi. Tetapi pada akhirnya kita sepakat membangun bangsa dengan sebuah konsensus, kesepakatan bersama.

Hari ini kita memperingati 23 tahun reformasi. 20 Mei 1998, rezim Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun runtuh. Rezim itu dianggap gagal mengelola harapan publik karena perilaku para penyelenggaranya yang menyuburkan praktik KKN alias korupsi, kolusi dan nepotisme. Akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik yang dipicu krisis ekonomi, ditambah distrust di kalangan elit terhadap Pak Harto, menciptakan gelombang demonstrasi dan kerusuhan di mana-mana.

Desakan kelompok mahasiswa yang meminta Presiden Soeharto turun pada saatnya mendapatkan dukungan sejumlah elite. Kelompok masyarakat sipil pun terkonsolidasi untuk menyuarakan hal yang sama. Puncaknya, 20 Mei itu, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri, menyerahkan mandat kepada wakil presiden Habibie. Mahasiswa pun bersorak gembira, rakyat terlibat euforia, ada harapan baru pasca peristiwa itu. Harapan itu kita sebut reformasi.

Reformasi mengandaikan perbaikan cepat dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan kita. Sejumlah lembaga baru pun terbentuk, dwifungsi ABRI dihapus, UUD diamandemen, politisi-politisi baru dari kalangan aktivis dan pejuang reformasi naik ke panggung utama politik. Harapan tentang Indonesia yang lebih baik pun melambung tinggi. Harapan itulah yang membuat kita terus melakukan konsolidasi demokrasi hingga saat ini.

Harus diakui, dalam 23 tahun reformasi ada banyak hal baik yang dirasakan negeri ini. Sistem politik yang lebih terbuka memungkinkan semua orang untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahan, mengisi pos-pos eksekutif, legislatif atau yudikatif. Kekuatan politik pun tidak terpusat di elit saja, masyarakat bisa ikut terlibat. Hari ini kita sudah mulai merasakan buahnya. Banyak orang bisa bisa menjadi anggota legislatif, menjadi kepala daerah, bahkan menjadi gubernur dan presiden. Situasi ini sulit kita bayangkan sebelum reformasi.

Namun, perlu diakui reformasi juga masih memiliki sejumlah kekurangan, untuk tidak kita sebut kegagalan. Sistem pemilihan langsung yang kita anut pada saatnya menciptakan kultur politik yang transaksional dan berbiaya tinggi. Hal ini sulit diabaikan seiring masyarakat yang belum sejahtera dan belum terdidik secara merata, membuat mereka hanya berfikir jangka pendek. Politisi-politisi yang hanya mengejar kekuasaan pun menghalalkan segala cara. Politik kita menjadi keruh dan dangkal, jauh dari nilai yang diharapkan oleh sistem demokrasi sesungguhnya.

Konsekuensi dari praktik politik semacam itu adalah suburnya perilaku memburu rente (rent seeking). Saat terpilih, para politisi ini tidak berpikir menyejahterakan rakyat, tetapi memperkaya dirinya sendiri untuk agenda politik berikutnya yang mensyaratkan logistik yang tidak sedikit. Maka kepentingan bangsa dan negara pun dikorbankan. Tak mengherankan jika sistem ekonomi kita saat ini sangat liberal, bahkan mengancam ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi kita jadi berorientasi elit, bukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Apa buktinya? Ketergantungan kita pada impor pangan adalah fakta yang sangat memilukan. Pasca reformasi, bisa dikatakan kita tidak pernah melewati tahun tanpa impor beras, gula, garam, bawang, hingga daging. Untuk beberapa komoditas angkanya bahkan jutaan ton. Sungguh ironis mengingat sebenarnya bangsa ini pernah mengecap swasembada pangan, bahkan menjadi eksportir pangan. Untuk negeri dengan sumber daya alam yang kaya, tanah yang subur, laut yang luas, kegagalan kita memenuhi pasokan pangan kita sendiri adalah sebuah ironi yang harus kita sesali.

Dalam sektor perdagangan pun sama. Kita seolah tak punya cukup proteksi untuk mencegah masuknya produk-produk barang dan jasa impor. Dengan dalih globalisasi, kita menyebut kualitas produk asing lebih baik, seraya melupakan upaya untuk menggenjot kualitas produk dalam negeri. Bukan hanya barang dan jasa, bahkan sektor kita pun boleh jadi dikuasai asing. Singkatnya, bangsa ini kehilangan daya saing, dari kopi hingga mesin cuci, dari e-commerce hinga fintech.

Tetapi, kita tak boleh berputus asa. Selalu ada harapan untuk bisa memperbaiki hal-hal yang belum dicapai selama ini. Tugas kita saat ini adalah terus mencari akar permasalahannya dan menemukan formula terbaik untuk menyelesaikannya. Semua cara harus dicoba, semua pihak harus terlibat. Kelompok masyarakat sipil harus terus menyuarakan aspirasinya, perjuangan politisi dan partai politik di parlemen harus dilanjutkan, pemerintahan di berbagai sektornya harus terus mawas diri dan ingat bahwa semua yang kita kerjakan adalah untuk rakyat.

Kita tak boleh menyerah kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap reformasi dengan mengganti ideologi negara, apapun itu. Bangsa ini harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, tak bisa ditawar lagi. Reformasi adalah ikhtiar untuk mencari tafsir terbaik pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itu. Cara ini yang harus terus kita perbaiki.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini saya pimpin merupakan salah satu ikhtiar itu. Partai ini lahir langsung dari rahim reformasi. Melalui partai ini para pendirinya bercita-cita mewujudkan Indonesia yang lebih baik, melalui jalur parlementer, lewat perjuangan politik. Harus diakui upaya-upaya itu belum maksimal, masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi selama harapan masih ada dan cita-cita mengabdi pada negeri belum pupus, semua ikhtiar terbaik harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Kepada seluruh kader, pengurus di daerah hingga pusat, anggota legislatif, hingga pemimpin eksekutif dari PAN, tak pernah lelah saya selalu mengingatkan untuk tidak melupakan cita-cita reformasi. Semua harus bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, untuk mewujudkan harapan rakyat. Berpolitik lah sebaik mungkin, dengan visi dan gagasan, berjuang dengan harapan, karena itulah yang akan membuat bangsa ini terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.

Akhirnya, momen 23 tahun reformasi ini harus kita kenang sebagai monumen harapan. Bahwa 23 tahun lalu, bangsa ini pernah melambungkan harapan untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Dengan harapan itulah kita terus bergerak maju. Meski tak selalu ideal, jangan pernah menyerah. Selalu ada harapan.

*Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (SUMBER)

Artikel 23 Tahun Reformasi, Selalu Ada Harapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.