Untuk mempercepat pembangunan di kabupaten/kota, terutama yang berkaitan ataupun beririsan dengan RPJMD Kaltim 2018-2013. Pemprov selalu konsisten memberikan Bankeu untuk membiayai proyek-proyek fisik dan pengembangan SDM.

Pada tahun 2023 ini, Pemkot Balikpapan mendapat Bankeu sebesar Rp96,2 miliar. Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, jumlah segitu sudah sesuai dengan perhitungan cermat pemprov.

“Jadi, dari semua Bankeu untuk kabupaten dan kota telah dialokasikan secara proporsional. Khusus untuk Balikpapan, kami alokasikan kurang lebih Rp96,2 miliar,” ucap Gubernur Isran Noor baru-baru ini.

Jika membandingakan nilai Bankeu Samarinda dan Balikpapan, nilainya sangat jauh. Isran pun menegaskan bahwa pembagian Bankeu tidak berdasar azas suka-suka. Melainkan atas dasar proporsionalitas.

Adapun bantuan untuk Kota Minyak, terdiri dari Spesifik Rp250 juta dan Non Spesifik Rp96 miliar. Melalui alokasi Bankeu ini, Gubernur Isran berharap, Pemkot Balikpapan dapat menggunakannya sesuai kebutuhan yang telah diajukan.

“Bantuan sudah diberikan, maka silakan diatur dengan sewajarnya sesuai ketentuan yang sudah dipahami bersama,” tegasnya.

Sesuai dengan Proposal Pemkot Balikpapan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Irhamsyah menjelaskan. Bankeu untuk Kota Balikpapan tahun ini telah sesuai dengan surat yang diusulkan Pemkot Balikpapan. Serta sudah diasistensi oleh Tim Pemprov Kaltim.

“Karena itu, dari Rp96,2 miliar tersebut ada 14 kegiatan yang akan dilaksanakan melalui bantuan Pemprov Kaltim.”

“Seperti pembangunan unit sekolah baru dengan alokasi Rp23 miliar. Kemudian penyediaan perlengkapan jalan kurang lebih Rp13 miliar dan pengadaan laptop AKM/ANBK SD kurang lebih Rp14,9 miliar,” ucap Iing.

Menurut dia, apa yang diberikan kepada Pemkot Balikpapan itu adalah tidak lain bagian dari kepedulian dan perhatian dari Gubernur dan Wagub, terutama dalam peningkatan kualitas SDM..

Contohnya, bantuan pembangunan unit sekolah baru dan pengadaan laptop AKM/ANBK. Merupakan perwujudan visi misi Isran Hadi. Yakni Berdaulat dalam Pembangunan SDM yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing. Terutama untuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

 “Itulah yang ditekankan semoga apa yang diberikan tersebut betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat sesuai peruntukannya,” pungkasnya. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Balikpapan Dapat Bankeu Rp96,2 M, Isran: Silakan Diatur Sewajarnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sedang sibuk menyambangi satu per satu SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Apa ada masalah serius?

Bukan, bukan. ‘Audit’ keliling yang dilakukan Biro Kesra adalah untuk ‘ngobrol’ dan duduk bareng dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Terkait pencapaian indikator kinerja kunci. Sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Nah, untuk mengetahui sejauh mana progres tiap SKPD dalam mewujudkan misi-misi kerja pemprov di bawah kepemimpinan Isran-Hadi. Biro Kesra pun melakukan rapat evaluasi pendalaman pelaksanaan kebijakan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kunci dalam RPJMD.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengatakan, tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan dalam capaian kinerja RPJMD di satu tahun yang tersisa.

“Kami bukan bermaksud menjadi evaluator (penilai). Justru kami ingin membantu apa kendala Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian kinerja. Jadi SKPD jangan merasa sendiri, karena kita bekerja bersama,” kata Andi Muhammad Ishak saat memimpin rapat evaluasi bersama SKPD, di Ruang Tenguyun Lantai IV Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (6/10/2022).

Rapat evaluasi dilakukan secara bergilir kepada masing-masing Perangkat Daerah. Salah satunya, bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim membahas indikator kinerja pembangunan daerah bidang non Pelayanan Dasar Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Adapun Perwakilan Diskominfo Kaltim dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Umum, Agus Priyanto dan Kasi Pengelolaan E-Government Bambang Kukilo Argo Suryo.

Dalam pemaparannya, Bambang Kukilo menjelaskan perlunya koordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Kaltim.

Tim Koordinasi SPBE yang telah dibentuk, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (sekda), Biro Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga diharapkan dapat menjalankan perannya dengan optimal.

“Pada dasarnya SPBE ini melibatkan seluruh unsur pemerintahan. Bukan Diskominfo saja. Karena ini terkait tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik,” jelas Bambang Kukilo yang akrab disapa Kiki.

Ranah Diskominfo kata dia, hanya sebatas pada pengelolaan IT, infrastruktur penyedia aplikasi, dan keamanan informasi.

Namun, demikian sebagai leading sector penerapan SPBE dalam RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023, Dikominfo tetap menjalankan indikator capaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya. (DRA)

ADV DISKOMINFO KALTIM

Artikel Biro Kesra Kaltim ‘Audit’ Keliling SKPD, Ada Apa Yok? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.