Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut kesepakatan tersebut menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan lima tahunan di Samarinda, yang akan dijadikan acuan strategis seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program kerja dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

“Proses akan terus berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kita akan masuk ke tahap pembahasan berikutnya bersama DPRD,” ujarnya usai paripurna.

Secara substansi, RPJMD juga berfungsi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan, sarana koordinasi lintas sektor, acuan dalam pengambilan kebijakan, serta instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Artinya, dokumen ini akan menjadi kompas bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja secara terarah dan terukur.

Melalui penandatanganan rancangan awal ini, Pemkot dan DPRD Samarinda menunjukkan komitmen bersama untuk menyusun arah pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam forum paripurna tersebut, DPRD Kota Samarinda juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penting hasil evaluasi mendalam terhadap draft RPJMD. Beberapa poin yang ditekankan DPRD antara lain adalah penguatan kualitas layanan publik melalui optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan kapasitas ASN, serta peningkatan sistem informasi internal di tiap-tiap instansi.

Melalui penandatanganan rancangan awal ini, Pemkot dan DPRD Samarinda menunjukkan komitmen bersama untuk menyusun arah pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pemkot Siap Jalankan RPJMD

Pemkot Samarinda juga terus mendorong agar dokumen RPJMD tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjawab persoalan riil kota, mulai dari layanan dasar, tata kelola pemerintahan, hingga peningkatan kualitas hidup warga di seluruh wilayah—termasuk daerah pinggiran yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.

Dengan semangat kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, Pemkot berharap proses penyusunan RPJMD ini menghasilkan kebijakan strategis yang adil, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dengan disepakatinya rancangan awal RPJMD ini, DPRD dan Pemkot Samarinda diharapkan terus berkolaborasi hingga dokumen final dapat ditetapkan, sekaligus menjadi pedoman bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami berharap dokumen ini bisa menjadi arah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga,” pungkas Andi. (ens/adv Diskominfo Samarinda)

Artikel Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 Disepakati, Pemkot Samarinda Siapkan Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wali Kota Samarinda beserta seluruh OPD menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pada Senin 22 Mei 2023. Pembahasan utamanya ialah penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD).

Dalam penyusunannya, Wali Kota Andi Harun bilang. Mereka mengadaptasi dan menyinkronkan program nasional. Seperti penurunan stunting, pengentasan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

“Nah revisi ini juga dalam rangka adaptasi dan sinkronisasi terhadap satu program nasional. Juga beberapa arahan yang bersifat instruksional sebagai program nasional,” ujarnya.

Andi Harun menuturkan, revisi tersebut dilakukan karena terdapat perubahan Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK) dan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN).

Selain menyinkronkan dengan program nasional, revisi program dalam P-RPJMD juga tetap disesuaikan dengan visi misi wali kota dan wawali. Karena pada dasarnya, RPJMD haruslah memastikan visi misi tersebut terealisasi. Sehingga perlu terimplementasi dalam semua dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam perjalanannya, RPJMD akan lebih teknis menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Kemudian turun menjadi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah,” lanjut Andi Harun.

Pemkot Samarinda Targetkan APBD Rp4,5 T

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Samarinda, Ananta Fathurrozi menuturkan agenda ini disampaikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita angkat ini, tinggal mereka menyesuaikan aja. Paling tidak mempertajam visi dan misi. Serta memasukkan isu-isu nasional,” kata Ananta.

Anggaran tersebut diprediksi akan terjadi perubahan hingga tahun 2025 mendatang. Menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi.

“Ada sekitar Rp1,3 triliun yang menjadi target kita. Dengan kata lain di 2026 kita punya anggaran APBD sekitar Rp4,5 triliun.”

“Ya ini kita dapat juga prediksi dari Dinas Pendapatan. Kita juga akan menyesuaikan dengan perkembangan IKN,” pungkasnya. (nad/dra)

Artikel Susun Perubahan RPJMD, Pemkot Samarinda Adaptasi Program Nasional pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Samarinda, menandatangani persetujuan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2021-2026. Melalui sidang paripurna Senin, 13 Maret 2023.

Dalam paripurna itu, setiap Fraksi menyetujui perubahan RPJMD. Juga seluruh komisi memberikan rekomendasi dan masukan terhadap RPJMD Kota Samarinda.

Dalam catatan Kaltim Faktual, komisi di DPRD Samarinda mencermati beberapa poin yang telah disampaikan, sebagai alasan adanya perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

Yang kemudian menjadi kesimpulan harus dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian, penyelarasan, program pembangunan kota sesuai dengan kebutuhan. Terutama dalam rangka mendukung kebijakan Nasional tentang IKN.

Selain itu, DPRD Samarinda juga menyoroti soal target pendapatan, termasuk PAD dalam perubahan RPJMD tersebut.

Ditahun 2024, target total pendapatan sebesar Rp 3,9 triliun. Dengan rincian PAD Rp 773,1 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 3,1 triliun. 

Sedangkan ditahun 2025 target pendapatan Rp 4,3 triliun. Dari PAD Rp 972 miliar dan pendapatan transfer Rp 3,4 triliun. 

Puncaknya di tahun 2026. Pendapatan Samarinda ditargetkan naik menjadi Rp 4,9 triliun. Dengan capaian PAD tembus Rp 1 triliun dan pendapatan transfer Rp 3,8 triliun. 

Secara umum wakil rakyat mendorong pemkot agar RPJMD harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan harus menguatkan fungsi budgeting, khususnya dalam bidang pendidikan.

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Subandi menyampaikan subtansi dalam perubahan RPJMD tersebut lebih kepada penyesuaian. Terhadap masa depan kota Samarinda atas Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN telah masuk dalam rencama pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian.

“RPJMD ini menyesuaikan RPJMN. Khusus Samarinda, harus juga menyesuaikan keberadaan IKN di Kaltim,” katanya.

Soal substansi perubahan tersebut, Subandi tak menjawab secara gamblang. Ia hanya memastikan bahwa poin inti dari perubahan RPJMD hanya menyesuaikan dengan nasional karena adanya IKN.

“Kita tahu, RPJMD ini dulu dibuat sebelum IKN di Undang-undangkan. Jadi ada beberapa hal yang di ubah,” jelasnya.

Lebih jauh Subandi menyampaikan, setiap komisi sudah memberi masukan. Tapi, kembali ke pemkot lagi mau dipakai atau tidak karena ini hanya masukan.

“Semua komisi sudah memberi masukan terkait RPJMD. Karena ini untuk kemajuan Kota Samarinda,” ungkap Subandi

Pemerintah Kota Samarinda dikasih waktu 10 hari dari pemerintah pusat untuk mengesahkan RPJMD tersebut. Setelah DPRD Kota Samarinda memparipurnakan ini, tinggal pemkot menyelesaikan administrasi untuk kemudian dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Subandi berharap, setelah penandatanganan perubahan RPJMD, Pemkot dengan segera memproses sehingga kerja-kerja Pemkot dapat menyesuaikan dari RPJMD tersebut.

“Kita harap dinas segera menyesuaikan target dna program perbuhan RPJMD ini,” tandasnya. (*/mhn/am)

Artikel DPRD dan Pemkot Sahkan Perubahan RPJMD Samarinda 2021-2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemkot diwakili Asisten II dan Bappedalitbang melakukan pemaparan umum perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2021-2026. Di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Samarinda, Kamis 9 Maret 2023.

Dalam pemaparannya, pemkot menyebut landasan perubahan RPJMD adalah untuk menyelaraskan arah pembangunan kota. Dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Utamanya dengan IKN Nusantara yang berlokasi di Kaltim.

Perubahan kali ini disebut lumayan signifikan, karena harus menyesuaikan dengan RPJMN.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menuturkan. DPRD secara prinsip tidak memiliki sanggahan terhadap perubahan tersebut. Karena memang selayaknya terjadi perubahan. Bahkan dewan siap memberi masukan-masukan agar RPJMD versi baru nanti semakin sip.

“Sebenarnya kami sudah paham (alasan perubahan). Tapi kami ingin tahu perubahan ini apa indikatornya, apa latar belakangnya, apa outpu-nya.”

“Kami harus menyetujui. Karena ini urusan pembangunan Kota Samarinda,” ujar Angkasa.

Selain menyesuaikan dengan arah pembangunan IKN agar selaras. Karena bagaimanapun, Samarinda adalah kota penyangga utama sekaligus jadi satu di antara dua pintu gerbang ke IKN.

Dalam perubahan RPJMD nanti, tetap didasarkan pada visi misi pembangunan Andi Harun-Rusmadi.

Disebutkan pula, mayoritas perubahan berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah baik itu IKU wali kota atupun IKU setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Angkasa bilang, leading sector dari perubahan ini adalah wali kota. Dan sebagai garis start, pada Senin 13 Maret esok. Akan dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Samarinda dengan agenda penandatanganan MoU. Antara dewan dan pemkot, terkait rencana awal perubahan RPJMD.

“Proses untuk dijadikan Raperda itu nanti kita bahas,” pungkasnya. (mhn/dra)

Artikel IKN Pindah ke Kaltim, DPRD Setujui Perubahan RPJMD Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.