Beberapa aset pemprov yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim belum terkelola dengan baik. Misalnya gedung Hotel Royal Suite Balikpapan. Bangunannya adalah aset pemprov, lahannya milik Pemkot Balikpapan, dan sedang dikelola oleh pihak ketiga.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menemukan banyak aset milik pemerintah daerah yang kepengurusannya tidak sesuai prosedur. Bahkan ada sebagian besar aset tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Melihat hal tersebut, ia pun tak tinggal diam dan langsung memerintahkan Inspektorat Daerah untuk memeriksa empat aset.

“Aset yang saya minta untuk diperiksa oleh Inspektorat, pertama Rumah Sakit Islam (RSI), Stadion Palaran, Kariangau, dan Hotel Perian,” ungkap Akmal, Selasa.

Menurutnya, aset-aset yang menjadi kewenangan daerah harus didata secara detail. Agar memudahkan dalam pengelolaan hingga perawatannya.

“Aset itukan menguntungkan daerah sepanjang prosedurnya benar. Banyak komitmennya tidak masalah,” ujarnya.

Disinggung soal RSI, Akmal menerangkan bahwa sebagian sudah dihibahkan ke pemkot. Untuk digunakan sebagai jalan alternatif warga sekitaran Jalan Kakap. Yang terimbas proyek terowongan.

“Untuk aset tersebut udah selesai. Surat mereka ada yang kurang kita minta perbaiki lagi. Kita minta pemkot melengkapi persyaratannya agar nanti tidak cacat prosedur,” pungkasnya. (dmy/fth)

Artikel Tertibkan Aset, Pemprov Kaltim Minta Inspektorat Lakukan Pemeriksaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Proses pembangunan Terowongan Gunung Manggah oleh Pemerintah Kota Samarinda. Yang diproyeksikan memecah kemacetan di kawasan Sungai Dama terus dikerjakan. Sebab pada Oktober tahun ini ditargetkan rampung.

Meski pada prosesnya. Proyek terowongan ini mengalami berbagai macam kendala. Mulai dari pembebasan lahan di sisi Kakap dan sisi Alimuddin. Sampai sengketa lahan dengan Pemerintah Provinsi Kaltim belum lama ini.

Setelah duduk bareng antara Pemkot Samarinda dengan Pemprov Kaltim. Hasilnya happy ending. Pemkot hanya diminta melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.

Sebagai legalitas penggunaan sebagian lahan Rumah Sakit Islam (RSI) milik Pemprov Kaltim yang digunakan pemkot untuk pembangunan jalan terowongan.

Ketika dikonfirmasi beberapa waktu setelahnya. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku telah merampungkan administrasi.

“Kurang dari 1 minggu. Kan kita janji 1 minggu. Tapi kurang dari 1 minggu kita sampaikan. Karena memang sudah siap semua kan,” jelas Andi Harun Jumat 2 Februari 2024.

“Amdal dan DED-nya, semuanya sudah kita sampaikan,” tambahnya.

Kata Andi Harun, proyek masih terus berjalan. Sembari pemenuhan administrasi. Namun jika nanti dari Pemprov Kaltim mengkonfirmasi ada administrasi yang masih kurang. Andi Harus siap untuk melengkapi.

Sejauh ini, belum ada hambatan lain yang berarti. Wali kota berharap besar bahwa dengan kendala yang dihadapi tidak membuat pekerjaan teknis menjadi berubah atau mundur dari jadwal.

Agar ketika masa jabatannya berakhir. Proyek terowongan juga bisa dinikmati masyarakat Kota Samarinda. Dan tidak ada lagi kemacetan yang terjadi di kawasan itu.

“Saat ini berjalan sesuai dengan schedule ya. Berjalan lancar. Mudah-mudahan tidak pernah bergeser dari jadwal yang di telah direncanakan oleh pihak kontraktor ya,” tutupnya. (ens/fth)

Artikel Administrasi Terowongan dengan Pemprov Kaltim Beres, Wali Kota Samarinda Harap Proyek Tidak Bergeser dari Jadwal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

RSI sempat mengalami masa kejayaan, sebelum berhenti operasionalnya pada 2016. Karena polemik kepemilikan di era Gubernur Awang Faroek Ishak.

Setelah lama terbengkalai dan menjadi aset tidur. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Jaya Mualimin mengungkapkan bahwa RSI yang kini dikelola Yarsi Kaltim, masih memiliki izin operasional hingga satu tahun ke depan.

“Rumah sakit Islam itu kan sudah ada yayasannya atau pengelolanya. Kalau urusan rasional izinnya masih sampai 2025. Artinya izin operasionalnya itu masih ada,” ungkap Jaya baru-baru ini.

Dinkes sendiri sangat mendukung kembali beroperasinya rumah sakit yang berada di jalur Terowongan Samarinda itu. Dan mendorong inovasi-inovasi terbaru terkait pelayanan rumah sakit.

“Terkait kebutuhan dan sebagainya mereka masih berkoordinasi dengan semua pihak termasuk juga sekarang juga kan dilibatkan juga pimpinan,” imbuhnya.

Termasuk, pengurusan perizinan yang dikeluarkan dari wali kota Samarinda. Tentu, sangat membantu dalam pengoperasian kembali rumah sakit ini

“Yang jelas masih panjang izin operasionalnya,” ucapnya.

Apabila rumah sakit ini ingin di operasikan kembali. Pemprov Kaltim meminta agar pihak yayasan RSI dapat menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Agar memudahkan pelayanan kepada pasien-pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan.

“Karena sekarang korporasi dari rumah sakit itu standarnya harus kerja sama dengan BPJS.”

“Bagaimana agar BPJS bisa langsung melakukan MoU seperti itu kita-kira,” sambungnya.

Sementara itu, ia juga mendorong agar pihak yayasan RSI dapat segera memperbaiki infrastruktur serta mulai mengatur sistem pelayanannya kembali.

“Tentu banyak biaya. Tapi kita kan juga harus bisa menata bagaimana bisa dia juga yang digunakan itu lebih efektif dan efisien mana dulu yang dibuka,” ujarnya.

Harapannya RSI Kaltim dapat kembali beroperasi penuh dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

“Saat ini saya liat juga pihak manajemen sudah mulai melakukan itu, karena memang izin operasionalnya masih ada,” pungkasnya. (dmy/fth)

Artikel Dinkes Kaltim Beri Lampu Hijau Pengoperasian Kembali Rumah Sakit Islam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah melakukan pertemuan antar kedua belah pihak di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam. Polemik penyegelan RSI berakhir dengan kepala dingin.

Dalam rapat antara dua unsur pemerintahan. Pemerintah Provinsi Kaltim sepakat untuk mencabut penyegelan proyek pembongkaran di lahan RSI.

Setelah melakukan tinjauan dan rapat bersama. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa permasalahan ini menyangkut tentang prosedural.

“Kami punya kesepahaman dan kita menyelesaikan ini. Insyallah dalam minggu ini. Hal-hal berkaitan dengan prosedural kita selesaikan,” ungkapnya, Senin 22 Januari 2024.

Sementara itu, terkait pemberhentian sementara proyek pembongkaran RSI. Akmal menegaskan bahwa permasalahan ini telah selesai dan akan membuka penyegelan tersebut.

“Sudah selesai hari ini. Kita minta seminggu ke depan Pak Wali Kota menyiapkan semua proseduralnya. Mulai dari persyaratan AMDAL-nya semua selesai minggu depan jadi tinggal jalan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Fahmi Prima Laksana enggan berkomentar banyak. Dirinya mengingatkan agar dokumen-dokumen permohonan harus dilengkapi terlebih dahulu. Sebelum dilakukan pembongkaran.

“Yang harus dilengkapi permohonan hibah. Kemudian, diteliti dihitung berapa. Baru disetujui pak PJ Gubernur,” singkatnya. (dmy/fth)

Artikel Pemprov Kaltim Sepakat Buka Penyegelan RSI, tapi Ada Syaratnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.