RLH tersebut merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bayan Grup dan Rea Kaltim.

Isran Noor mengatakan sangat senang kepada para perusahaan yang mengeluarkan CSR nya, apa lagi dapat membantu pemerintah dengan membangun RLH kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut orang nomor satu di Kaltim, dana CSR itu merupakan hal wajib.

“Saya sangat Happy, terimakasih dan salut kepada para perusahaan PT. Bayan Grup dan Rea Kaltim sangat banyak bantuannya untuk kepentingan masyarakat,” kata Isran.

Rumah layak huni merupakan program Gubernur Kaltim, dengat target pembangunan 1 juta RLH, dimana semua komponen bergotong royong untuk menjalankan program tersebut dari Pemerintah dan Perusahan Swasta.

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Kaltim dan banyak perusahaan besar yang berdiri, sudah seharusnya masyarakt yang disekitar perusahaan terbantu dengan dana CSR.

Salah satu penerima RLH Susi anak dari Darius Siyen mengaku sangat terharu dan bahagia dengan dibangunkan RLH tersebut, ia sangat berterimakasih kepada semua pihak yang membantu mewujudkan keinginannya mempunyai rumah yang layak huni.

“Terimakasih kepada Bapak/Ibu yang sudah membantu membangunkan Rumah Layak Huni, saya berharap program RLH agar lebih banyak lagi pembangunannya”ujar Susi. (Bgs/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Gubernur Kaltim Serahkan Simbolis Rumah Layak Huni di Kukar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap daerah dalam skup kabupaten atau kotamadya. Harus memiliki lahan RTH minimal 30 persen dari total luas wilayah.

Meski bagi ‘orang luar’ Kaltim itu hutan. Nyatanya, tidak semua kabupaten/kota di Benua Etam memiliki luasan RTH yang memadai.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Ence Ahmad Rafiddin Rizal. Dari hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang belum memenuhi syarat minimal 30 persen tersebut. Sementara 7 kabupaten lainnya aman, karena wilayahnya luas.

“Upaya-upaya untuk membuat kawasan RTH tetap menjadi perhatian dan itu akan menjadi salah satu syarat ketika mereka (kabupaten/kota) mengajukan persetujuan substansi.”

“Otomatis apabila mereka tidak memenuhi janji itu dalam  kurun waktu tertentu, akan menjadi catatan”, ujar Rizal saat Jumpa Pers di Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim. Jumat 17 Februari 2023.

Pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan ke Pemerintah Pusat. Sedikit memberatkan Pemprov Kaltim mengontrol penggunaan lahan. Yang semakin menurunkan luasan RTH.

Meski begitu, DLH Kaltim akan terus melakukan negoisasi. Agar Pemerintah Pusat tidak memperpanjang perizinan bagi perusahaan yang belum mengurus lahan eksploitasinya dengan benar.

“Kuat-kuatan kita berargumentasi ketika perizinan kembali ke Pusat”, tutur Rizal. (dra)

Artikel RTH 3 Kota di Kaltim Tak Sampai 30 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.