Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2042 akhirnya disahkan oleh kedua lembaga, yakni Pemkot Samarinda bersama DPRD. Pada Rabu, 25 Oktober 2023. Pengesahan ini dilakukan setelah melalui polemik panjang.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda, dalam hal ini Wali Kota Samarinda Andi Harun. Melakukan pengesahan Raperda RTRW menjadi Perda tanpa keterlibatan DPRD. Pada 17 Februari lalu.

Karena Raperda itu telah melalui jalan panjang. Sudah sekitar 5 tahun dibahas. Dan harus segera disahkan untuk menjadi dasar pembangunan hingga 2042 mendatang.

Apalagi persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN telah keluar sejak 13 Desember 2022. Hingga akhirnya dilanjutkan ke dalam tahapan menjadi perda yang telah jatuh tempo pada 13 Februari lalu.

RTH Jadi Sorotan

Meski RTRW Samarinda 2022-2024 telah disahkan, minimnya alokasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) jadi sorotan. Karena jumlahnya lebih kecil dari alokasi perumahan.

Diketahui luas total Kota Samarinda mencapai 71.678,36 hektare. Kemudian luas kawasan untuk kawasan lindung adalah 8.756 hektare atau sebesar 12,22% dengan rincian pola ruang Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat dan Ruang Terbuka Hijau. Sementara Kawasan Perumahan dialokasikan 37.071 hektare.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengaku. Tidak sempat melakukan pembahasan lebih dalam terhadap Perda RTRW tersebut. Atau menganggu isi di dalamnya.

Karena sudah diambil alih oleh pihak Kementerian ATR/BPN. Sehingga pada pengesahan kemarin, sifatnya pengesahan administrasi. Untuk disahkan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Dalam hal ini, Angkasa ikut menyoroti minimnya RTH di Samarinda. Ditambah target peningkatan RTH memang ada disebutkan dalam RTRW.Namun tidak ditulis secara terang.

“Sebenarnya ada target, tetapi tidak gamblang. Kemudian tidak mudah kan target. Apalagi kita ini miskin RTH,” jelas Angkasa pada Rabu, 26 Oktober 2023.

“Kita ini sebagian RTH, masih berupa median jalan, masih taman-taman kota, karena Samarinda tidak punya hutan. Itu kelalaian kita di jaman dulu,” lanjutnya.

Dipengaruhi RTRW Sebelumnya

Menurutnya RTRW periode lampau, memiliki andil dalam berkurangnya RTH. Ketika pemerintahan era saat ini ingin memperbaiki sudah sulit.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda itu melihat sulitnya pengembalian RTH di Samarinda. Jika tidak melalui lahan ex tambang.

“Kita berharap dari mana sumbernya RTH kalau bukan dari pihak lain. Misal pertambangan yang direklamasi,” tambahnya.

Meski begitu, Angkasa tetap berharap kalau RTH di Samarinda bisa terus ditingkatkan jumlahnya.

Terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku kalau Perda RTRW harus segera disahkan dalam Rapat Paripurna dalam tempo 15 hari setelah keluar Peraturan Menteri ATR/BPN.

“Jadi pengesahan RTRW ini, tindak lanjut dari Peraturan Menteri yang sudah turun. Kemudian Persetujuan Presiden sudah turun. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri ATR/BPN. Amanat dari aturan setelah keluar permen harus paripurna dalam waktu 15 hari,” terang wali kota.

“Besok setelah semuanya beres, kita akan kirim ke Kantor Gubernur. Seminggu ini atau dua minggu proses administrasi dengan gubernur, kemudian sudah bisa berlaku” tambahnya.

Lalu, Andi Harun juga menyebut kalau Perda RTRW ini merupakan kabar gembira bagi pelaku usaha, pengembang, dan pelaku ekonomi. Karena kebanyakan tata ruang dan kebijakan publik kedepan akan mengarah ke perumahan, jasa perdagangan dan industri.

Namun, untuk RTH yang masih minim. Andi Harun mengaku akan terus menambahnya.

“Terus kita tambah karena kewajibannya kan paling engga minimal 20 persen RTH publik,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Perda RTRW Samarinda 2022-2042 Disahkan, Minimnya RTH Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gedung Dewan Basuki Rahmat menghangat. Penyebabnya adalah perbedaan pandangan terkait pengesahan Raperda RTRW Samarinda. Atau yang disebut pula sebagai; Revisi Perda RTRW Samarinda 2014-2034.

Pengesahan yang sedianya dilakukan pada 13 Februari urung terlaksana. Rapat paripurna (rapur) kemudian digelar pada 14 Februari. Lagi-lagi batal, karena hanya 13 dari 45 anggota DPRD Samarinda yang hadir.

Banyaknya asumsi dan pemberitaan yang beredar terkait isu tersebut. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda akhirnya membuat klarifikasi resmi.

Mereka menggelar konferensi pers pada Kamis 16 Februari jam 10 pagi. Dan menyebut beberapa poin dari versi Bapemperda.

Rapur Ilegal

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Laila Fatihah membuka konferensi pers tersebut. Dengan langsung menjelaskan duduk perkara mengapa banyak anggota dewan yang tak menghadiri rapur pengesahan Raperda RTRW pada 14 Februari lalu.

“Klarifikasi yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD Samarinda bertujuan untuk meluruskan agar tak ada lagi bola liar yang beredar di masyarakat. Sekarang kami tidak ingin adanya proses berbalas pantun antara DPRD dan Pemkot Samarinda,” tegas Laila.

Dia menyebut, rapur tersebut statusnya ilegal. Itu adalah alasan utama kenapa banyak anggota DPRD Samarinda yang memilih tidak datang.

“Kenapa kami anggap ilegal? Karena paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari kemarin tidak melalui tahapan yang benar.”

“Karena pada rapat pimpinan yang dilakukan pada tanggal 13 Februari malam hari, tidak ditemukan kesepakatan antara seluruh ketua fraksi dan ketua komisi dalam hal untuk melakukan paripurna tanggal 14 Februari,” sambung Laila.

Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku tahapan untuk melaksanakan paripurna harus memiliki rekomendasi dari Bapemperda. Sedangkan rapur yang jadi polemik ini tidak mengantungi rekomendasi tersebut.

Sebaliknya, Bapemperda justru meminta pimpinan dewan untuk menunda pengesahan raperda itu. Karena mereka menganggap belum memenuhi syarat.

“Sehingga rekomendasi yang kami layangkan kepada pimpinan tanggal 13 Februari perihal peninjauan ulang atau penundaan ternyata juga belum ditanda tangani oleh pimpinan.”

“Sehingga kami menganggap pimpinan mengambil keputusan sendiri untuk melaksanakan sebuah paripurna,” ujar Laila.

Bapemperda Sempat Terpojok

Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Samri Shaputra pun turut memberikan klarifikasinya. Ia menganggap, sikap yang diambil oleh Pemkot Samarinda merupakan sebuah keputusan yang tergesa-gesa.

“Pada hari ini kami melakukan konferensi pers yang bertujuan untuk meluruskan pemberitaan yang tidak seimbang. Kami melihat DPRD Samarinda dipojokkan sampai hari ini.”

“Untuk itu kemudian kami perlu (melakukan) klarifikasi agar pemberitaan seimbang dan publik pun mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi.”

“Kalau kemudian pemkot berusaha untuk mempercepat pengesahan ini dengan alasan kepentingan bangsa dan negara, kami pun juga berprinsip yang sama. Karena ada hal-hal yang sangat krusial yang perlu kami tegakkan,” jelas Samri.

Kronologi Polemik Raperda RTRW

Dari konferensi pers tersebut. Samri pun turut membacakan kronologi dari awal keriwetan yang ada. Berikut isinya.

Bendasarkan hasil keputusan rapat internal Bapemperda DPRD Kota Samarinda yang dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 10.00 sampai dengan selesai sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022-2042 berasal dari inisiatif Pemerintah Kota Samarinda, di mana raperda tersebut tidak dilaksanakan sesuai mekanisme, yaitu:

a. Tidak adanya pembentukan pansus tentang Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022-2042;

b. Tidak ada Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022-2042;

c. Bapemperda DPRD Kota Samarinda sebagai Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Berdasarkan hasil rapat internal Bapemperda pada tanggal 13 Februari 2023, Bapemperda mengirim surat kepada Ketua DPRD Kota Samarinda Nomor 11/II/Bapemperda/020 perihal Peninjauan Ulang Terkait Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Yang meminta agar mengirim surat kepada wali kota Samarinda untuk menunda Rapat Paripurna Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022-2042.

2. Bahwa Bapemperda DPRD Kota Samarinda keberatan terhadap Berita Acara Nomor 650.05/1015/100.07 yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kota Samarinda dengan wali kota Samarinda. Bapemperda belum menyepakati mengenai substansi Rapeperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022-2042. Disamping itu, Berita Acara tersebut dibuat tidak berdasarkan mekanisme dan tanda tangan Ketua DPRD Kota Samarinda tersebut diduga dipalsukan.

3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 sekiranya pukul 14.o0 sampai dengan selesai diadakan rapat antara Pimpinan DPRD Kota Samarinda dengan wali kota Samarinda. Pada saat rapat tersebut Ketua DPRD Kota membantah menanda tangani Berita Acara Nomor 650.05/1015/100.07 sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas.

Jumat Keramat

Terlepas polemik yang terjadi, Pemkot Samarinda dikabarkan akan melakukan pengesahan Raperda RTRW Samarinda pada Jumat 17 Februari 2023.

Hal itu sesuai dengan isi dari Kementerian ATR/BPN bernomor 155/UM-200.PB07.01/II/2023. Bersifat segera dan tertanggal 3 Februari 2023 lalu.

Ada sedikitnya 3 poin yang diintruksikan Kementerian ATR/BPN. Pertama, pemkot wajib mengesahkan Raperda RTRW paling lambat 2 bulan setelah mendapat surat persetujuan substansi dari menteri ATR/BPN.

Kedua, batas waktu pengesahan selambat-lambatnya 13 Februari 2023. Dan terakhir, pemkot melalui mekanisme pelimpahan wewenang. Diminta untuk segera menerapkan Perda RTRW. (Tim Liputan Kaltim Faktual)

Artikel Polemik Raperda RTRW Samarinda, Bapemperda Beri Klarifikasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.