Kebakaran yang melanda Big Mall Samarinda pada Selasa dini hari, 3 Juni 2025, menjadi peristiwa yang mengundang keprihatinan sekaligus kegelisahan kita bersama. Bukan hanya karena letupan api yang muncul di tengah malam, melainkan karena insiden ini terjadi di salah satu ruang publik terbesar dan tersibuk di Kota Samarinda.

Big Mall bukan sekadar pusat belanja—ia adalah ruang interaksi masyarakat, tempat keluarga menghabiskan waktu, dan lokasi usaha ratusan pelaku ekonomi.

Kebakaran yang diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu tenant lantai atas dengan cepat menjalar dan menghasilkan kepulan asap pekat. Beberapa pengunjung dan karyawan terjebak. Evakuasi yang berlangsung hingga lebih dari satu jam harus dilakukan dalam kondisi gelap dan penuh asap. Beberapa korban sempat mengalami sesak napas, dan sistem proteksi seperti alarm, sprinkler, hingga alat pemadam api ringan dilaporkan tidak optimal berfungsi.

Lonceng Peringatan Kesiapsiagaan

Peristiwa ini sesungguhnya menjadi lonceng peringatan. Bukan hanya soal tanggap darurat, tapi juga soal manajemen risiko yang seharusnya menjadi bagian dari rutinitas pengelolaan gedung publik. Gedung bertingkat dengan aktivitas padat seharusnya memenuhi standar keselamatan sesuai regulasi, seperti Permenaker No. PER.04/MEN/1980 tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta SNI 03-1745-2000 tentang sistem proteksi kebakaran.

Sayangnya, banyak pengelola masih melihat aspek keselamatan sebagai formalitas, bukan sebagai kebutuhan mendasar. Sistem proteksi hanya diuji saat ada audit, dan tidak jarang alat pemadam dibiarkan kedaluwarsa atau tidak dirawat.

Padahal, kebakaran tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Ia bisa terjadi kapan saja dan, seperti peristiwa di Big Mall, bisa membahayakan nyawa banyak orang dalam hitungan menit.

Dalam situasi tersebut, sejumlah pengunjung dan karyawan mengalami kesulitan evakuasi akibat jarak pandang yang terbatas dan tidak berfungsinya beberapa sistem keselamatan seperti APAR dan sprinkler otomatis. Bahkan, evakuasi korban harus dilakukan dengan bantuan alat bantu pernapasan oleh petugas gabungan dari pemadam kebakaran, SAR, dan relawan.

Fenomena ini menggambarkan adanya celah dalam manajemen risiko kebakaran di gedung bertingkat. Padahal, regulasi nasional tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta tentang tata cara perencanaan sistem proteksi kebakaran di gedung, telah memberikan panduan teknis yang seharusnya dijadikan rujukan oleh pengelola gedung.

Tiga Pelajaran Penting

Ada tiga pelajaran penting dari insiden ini yang patut menjadi bahan refleksi bersama:

1. Pertama, integritas sistem proteksi kebakaran harus menjadi prioritas dalam manajemen bangunan komersial.
   Pemeriksaan berkala terhadap alarm kebakaran, sprinkler, APAR, serta jalur evakuasi harus dilakukan secara disiplin, tidak hanya sekadar formalitas audit.
2. Kedua, edukasi keselamatan bagi penghuni dan pengunjung gedung mutlak diperlukan.
   Dalam banyak kasus, korban terjebak bukan karena kebakaran langsung, melainkan karena panik, tidak mengetahui jalur evakuasi, atau tidak terlatih dalam menangani asap.
3. Ketiga, pentingnya sinergi antarinstansi dalam penanggulangan darurat.
   Respons cepat dari petugas pemadam dan SAR di Samarinda layak diapresiasi, namun koordinasi dapat lebih optimal bila didukung sistem peringatan dini berbasis teknologi dan data bangunan yang real-time.

Melihat kecenderungan urbanisasi dan padatnya aktivitas ekonomi di ruang tertutup seperti mall dan hotel, penguatan budaya keselamatan (safety culture) menjadi kebutuhan mendesak. Keselamatan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial semua pihak—pengelola, pemerintah, hingga pengguna fasilitas.

Kita tidak dapat memundurkan waktu atau menghapus kejadian semalam. Namun kita bisa belajar, membenahi, dan memastikan bahwa tempat yang semestinya menjadi ruang rekreasi dan ekonomi, tidak berubah menjadi titik bencana berikutnya. Mari jadikan insiden ini sebagai momentum untuk menata ulang prioritas keselamatan publik.

Tanggung Jawab Kolektif

Keselamatan bukan urusan satu pihak. Ia adalah tanggung jawab kolektif: pengelola gedung harus menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah harus melakukan inspeksi berkala, dan masyarakat harus sadar serta aktif menjaga keamanan diri di ruang publik.

Perlu disadari, yang paling mematikan dalam kebakaran bukan selalu api, tetapi asap, seperti yang terjadi dalam peristiwa ini. Asap bisa membuat korban pingsan dalam waktu kurang dari lima menit jika tidak segera dievakuasi. Oleh karena itu, pelatihan penanganan asap dan penggunaan masker darurat bisa menjadi langkah kecil yang menyelamatkan nyawa. Karena nyawa manusia tidak sebanding dengan apa pun yang bisa diperjualbelikan.

Insiden Big Mall ini seharusnya bukan menjadi trauma, tapi momentum. Momentum bagi kita untuk meninjau ulang seluruh sistem proteksi di mall, hotel, gedung perkantoran, bahkan sekolah dan tempat ibadah.

Mari bersama membangun budaya aman. Karena tempat yang kita datangi setiap hari untuk belanja, bekerja, beribadah, harusnya menjadi ruang yang memberikan rasa aman—bukan rasa waswas. Keselamatan publik bukan kemewahan. Ia adalah hak dasar yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijaga bersama. (*/sty)

Artikel Kebakaran Big Mall Samarinda: Momentum Menata Ulang Keselamatan Publik di Ruang Komersial pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas PUPR Provinsi Kaltim menggelar ekspose hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi Kaltim, Rabu 28 Mei 2025, di ruang rapat Kepala Dinas PUPR Kaltim. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses peninjauan kembali RTRW Provinsi sesuai amanat regulasi terbaru.

Ekspose ini mengacu pada Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa peninjauan kembali RTR harus dilengkapi dengan kajian, termasuk Penilaian Perwujudan RTR yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim pun telah menyusun dokumen Penilaian Perwujudan RTR sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kaltim Tahun 2023–2042.

Respons atas Kebijakan Nasional

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DPUPR Kaltim, Dewi Puspita Sari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap dinamika kebijakan strategis di tingkat nasional, khususnya terkait perubahan wilayah akibat pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam UU Nomor 3 Tahun 2022.

“Penilaian perwujudan RTR ini menjadi salah satu dokumen penting untuk peninjauan kembali RTRW Provinsi Kaltim,” jelas Dewi dalam rapat yang berlangsung secara hybrid.

Ia menambahkan, dokumen ini akan menjadi input penting untuk revisi RTRW yang dijadwalkan dimulai tahun depan.

“Tahun ini kita (Pemprov Kaltim) akan menyusun peninjauan kembali RTRW Kaltim, sehingga tahun depan revisi rencana tata ruang wilayahnya bisa dilakukan,” tambahnya.

Menuju Tata Ruang yang Berkelanjutan

Tujuan penataan ruang dalam RTRWP Kaltim mengarah pada terwujudnya ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan. Fokus pembangunan diarahkan untuk mendukung sektor industri hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, serta integrasi dengan wilayah IKN.

Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan dan perwakilan perangkat daerah dari provinsi, kabupaten/kota, para ahli, serta tamu undangan yang bergabung secara daring. (hmd/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel DPUPR Kaltim Paparkan Hasil Penilaian Perwujudan RTR untuk Revisi RTRW 2023–2042 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Samarinda mendorong agar pemetaan daerah rawan bencana dilakukan di seluruh kecamatan. Pasalnya, hingga kini, tidak semua wilayah memiliki pemetaan yang jelas, sementara beberapa daerah sudah terlanjur menjadi permukiman padat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan bahwa langkah mitigasi harus segera diperkuat, mengingat risiko bencana di Samarinda tidak merata di setiap kecamatan.

“Beberapa kecamatan memang sudah dipetakan sebagai daerah rawan bencana. Tapi ada juga yang belum, padahal sudah terlanjur jadi permukiman, jadi perlu tindakan khusus,” ujarnya.

Studi Banding ke BNPB untuk Perkuat Mitigasi

DPRD Samarinda sebelumnya telah melakukan studi banding ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari sistem penanganan bencana yang lebih efektif.

Menurut Rohim, Samarinda memiliki potensi besar terkena bencana alam, sehingga pemetaan dan strategi mitigasi perlu diperbaiki agar tidak ada korban saat bencana terjadi.

Pemetaan Belum Merata

Proses pemetaan dan identifikasi daerah rawan bencana sebenarnya sudah mulai dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda. Namun, di beberapa wilayah, pemukiman sudah lebih dulu berkembang sebelum adanya pemetaan.

“Untuk Samarinda Utara dan Sungai Pinang, pemetaannya sudah mulai berjalan, meskipun agak terlambat. Karena itu, perlu tindakan yang berbeda,” jelas Rohim.

Agar pemetaan lebih optimal, DPRD akan membahas revisi peraturan daerah (Perda) terkait mitigasi bencana. Regulasi yang lebih jelas diharapkan bisa mempercepat langkah pencegahan dan perlindungan warga dari risiko bencana.

“Dengan aturan yang lebih jelas, kita bisa lebih cepat mengambil langkah pencegahan supaya tidak ada korban saat bencana terjadi,” tambahnya.

Relokasi Warga dengan Pendekatan Persuasif

Selain pemetaan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membangun rumah di kawasan rawan bencana. Jika sudah terlanjur, relokasi bisa menjadi solusi, tetapi tetap dengan pendekatan persuasif.

“Bencana itu tidak bisa kita prediksi kapan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya agar tidak ada korban,” tegasnya.

Namun, Rohim menekankan bahwa relokasi hanya akan dilakukan jika tingkat risiko tinggi, mengingat biaya dan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

“Biaya itu bukan hanya soal uang, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan, pendidikan, dan ekonomi warga,” tambahnya.

Rohim berharap proses pemetaan risiko bencana di Samarinda bisa segera dirampungkan di seluruh kecamatan, agar upaya mitigasi lebih terarah dan efektif.

“Kita berharap pemetaan ini bisa cepat selesai di semua kecamatan di Samarinda,” pungkasnya. (tha/sty)

Artikel Mitigasi Bencana di Samarinda, DPRD Dorong Pemetaan di Semua Kecamatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Samarinda menyoroti peran pemerintah dalam mendukung pengembangan potensi pemuda. Kehadiran fasilitas publik seperti Teras Samarinda dan Taman Cerdas memang penting, tetapi harus dibarengi dengan program pelatihan yang tepat sasaran.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Romadhony Putra Pratama, bukan hanya membangun fasilitas, tapi pemkot juga perlu memastikan ada pelatihan berkualitas yang bisa meningkatkan daya saing anak muda.

Romadhony menilai, anak muda Samarinda perlu dipersiapkan untuk bersaing di dunia kerja dan dunia usaha. Karena itu, pemerintah seharusnya aktif menggandeng komunitas kreatif yang selama ini kurang mendapat dukungan.

“Banyak komunitas anak muda yang aktif di berbagai bidang, mulai dari digital marketing, desain grafis, hingga bisnis kreatif. Ini yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Selain itu, program pelatihan yang fokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga perlu digalakkan. Dengan begitu, anak muda yang menjalankan usaha dapat berkembang secara optimal.

Romadhony menegaskan bahwa pengembangan SDM tak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan anak muda memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan di dunia kerja maupun dunia usaha.

“Bukan hanya menyediakan fasilitas, tapi juga memastikan anak muda memiliki keterampilan yang bisa mereka manfaatkan,” pungkasnya. (nkh/sty)

Artikel DPRD Samarinda: Anak Muda Butuh Pelatihan, Bukan Sekadar Ruang Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi IV DPRD Kota Balikpapan terus mendorong pembangunan ruang terbuka hijau. Bukan hanya untuk tempat bersantai, tapi juga harus memiliki nilai edukatif dan ramah bagi anak-anak.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menekankan pentingnya menghadirkan taman yang lebih terintegrasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, kami ingin taman-taman ini tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi juga dapat mengedukasi dan menyediakan ruang aman bagi anak-anak. Dengan adanya fasilitas seperti taman baca dan sarana olahraga,” ujar Gasali dalam wawancara, Jumat, 7 Februari 2025.

Menurutnya, taman yang dibangun di kota harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman baca, area olahraga, serta ruang bermain anak agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Pengembangan Taman Bekapai dan Rencana di Setiap Kelurahan

Salah satu taman yang saat ini dalam tahap pengembangan adalah Taman Bekapai. Tamin ini akan menjadi lokasi kegiatan bersama kementerian pada 27 Februari mendatang.

Gasali menyebutkan bahwa pengembangan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap kelurahan di Balikpapan memiliki taman terintegrasi yang tidak hanya mendukung pendidikan anak, tetapi juga menunjang aktivitas bermain dan olahraga.

Komisi IV juga berencana mendorong pengelolaan taman yang lebih cerdas, edukatif, dan ramah anak. Gasali berharap setiap taman memiliki fasilitas bermain yang mendukung perkembangan anak, sehingga tidak hanya memperhatikan aspek estetika, tetapi juga fungsi pendidikan dan kesehatan fisik masyarakat.

Untuk menjaga keamanan dan memastikan pengelolaan taman yang optimal, Komisi IV mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi, pemasangan CCTV di titik-titik strategis, penempatan petugas pengelola di setiap taman. Penyediaan ruang khusus untuk buku bacaan, yang bisa diakses masyarakat dengan konsep donasi buku dari warga.

Selain itu, Gasali juga mengusulkan pembangunan jogging track serta pemasangan CCTV di kawasan seperti Islamic Center dan Taman 3 Generasi, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dengan berbagai inisiatif ini, Komisi IV DPRD Balikpapan berharap kota ini dapat terus berkembang dengan menyediakan fasilitas publik yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga memberi manfaat bagi generasi mendatang dengan menghadirkan ruang terbuka yang edukatif, aman, dan nyaman untuk semua kalangan. (lan/sty)

Artikel Komisi IV DPRD Balikpapan: Kota Ini Butuh Taman Terintegrasi dengan Fasilitas Edukatif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.