Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menangani permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi salah satu indikator dari angka kemiskinan daerah.

Meski rasio RTLH di Kaltim tidak tergolong tinggi, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah (MBR).

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, memastikan bahwa program tersebut akan terus di jalankan tahun ini. Karena menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

“Sebenarnya rasio rumah tidak layak huni kita tidak begitu tinggi. Namun, rumah layak huni ini sangat penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.”

“Bahkan, meskipun rumahnya terlihat layak, kalau tidak ada toilet, itu tetap kita kategorikan tidak layak huni,” tegasnya.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan pendataan untuk mendeteksi secara detail jumlah dan lokasi RTLH.

Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara terarah.

“Angkanya belum bisa saya umumkan secara pasti. Namun, dengan data yang kita buat, kita bisa mendeteksi mana saja rumah yang masuk kategori tidak layak huni,” tambahnya.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rumah layak huni harus memenuhi beberapa indikator.

Di antaranya adalah ketersediaan ruang hidup yang memadai, kondisi bangunan yang tidak rawan roboh, serta adanya fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi yang memadai.

Salah satu indikator penting adalah adanya toilet atau jamban yang layak, yang merupakan syarat agar rumah bisa dikategorikan layak huni.

Lebih lanjut, Akmal Malik menyampaikan bahwa penanganan RTLH akan melibatkan kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat.

Setiap level pemerintahan diharapkan dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk mempercepat upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Rumah layak huni menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah berharap, melalui langkah-langkah terintegrasi ini, angka kemiskinan di Kaltim dapat ditekan, sejalan dengan visi pembangunan yang berkelanjutan.

“Itulah kenapa kami turun langsung ke lapangan. Kita harus melihat kondisi sebenarnya, bukan hanya berdasarkan laporan di atas kertas. Dari sana, kita bisa merumuskan langkah konkret, bukan sekadar menunjuk-nunjuk pihak lain,” tegasnya. (tha/am)

Artikel Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Dilanjutkan, Pemprov Kaltim Terus Lakukan Pendataan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Renovasi satu rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi warga miskin dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-120 Kodim 0908/Bontang, Kaltim, hampir rampung setelah tim memasang pintu dan jendela.

“Setelah pemasangan pintu dan jendela, dilanjutkan dengan finishing (tahapan akhir), sehingga sebelum 6 Juni, hari penutupan TMMD ke-120 di Bontang, diyakini pekerjaan ini rampung,” ujar Komandan Satgas TMMD Ke-120 Kodim 0908/Bontang Letda Arh Darussalam dalam rilis Korem 091/ASN di Samarinda, Sabtu 25 Mei 2024.

Meski hari libur, tim terus berupaya menyelesaikan perbaikan rumah di RT 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat ini, agar selesai tepat waktu dengan program itu.

Setiap pekerjaan baik fisik maupun nonfisik harus selesai tepat waktu, dengan semua perkembangan pekerjaan harus dilaporkan setiap hari agar satgas dapat mengetahui capaian sasaran pekerjaan.

Untuk pembuatan sumur bor di kelurahan yang sama telah selesai beberapa hari lalu, sehingga ia memberi apresiasi kepada prajurit yang berhasil membantu warga setempat mengatasi persoalan air bersih.

“Mengingat pembuatan sumur bor yang pertama sudah selesai, namun tim kembali melanjutkan pembuatan sumur bor titik kedua karena adanya tambahan permintaan dari warga setempat, sehingga saat ini masih berlangsung untuk pengeboran sumur,” katanya.

Sejumlah kegiatan fisik dalam TMMD di Bontang tahun ini, yakni pembuatan sumur bor, pembangunan satu rumah layak huni untuk warga tidak mampu, pembangunan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK), pengecatan rumah ibadah, pembuatan jalan baru, pembuatan parit sekaligus pembangunan fondasi parit.

Kegiatan nonfisik antara lain penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan KB Kesehatan, pertanian dan peternakan, pencegahan stunting, sosialisasi perekrutan TNI, wawasan kebangsaan, dan penyuluhan cegah tangkal radikalisme. (rw)

Artikel Renovasi RTLH Bontang Hampir Rampung Sebeum Penutupan TMMD ke-120 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.