Setelah mengikuti agenda retreat di Magelang beberapa waktu lalu sebagai kepala daerah baru, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud ingin menerapkan agenda serupa di lingkungan Pemerintah Provinsi. Sasarannya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bagi Rudy, retreat tersebut sebagai pembinaan kepemimpinan bagi kepala dinas, badan, ataupun lembaga. Untuk memastikan setiap OPD memahami arah kebijakan dan visi misi kepemimpinan Rudy dan Seno. Meningkatkan sinergitas sebagai kunci keberhasilan program.

Rencananya retreat akan dilaksanakan setelah Idulfitri. Namun untuk konsep, masih dalam pembahasan. Rudy mengaku, dirinya memang terinspirasi dari proses retreat yang telah dilaluinya. Ia mendapatkan banyak pelajaran berharga.

DPRD Kaltim Mendukung

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menyebut kegiatan retreat tersebut memang diperlukan sebagai langkah awal pada masa kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Agar seluruh OPD di pemprov bisa sinkron.

“Memang perlu ada proses upaya peningkatan sumber daya aparatur di provinsi. Saya pikir itu penting.”

“Kemudian bagaimana menyamakan persepsi visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi sah-sah saja kalau ada retreat,” katanya belum lama ini.

Berkaitan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Salehuddin menilai agenda itu tidak berdampak signifikan. Soal anggaran, masih bisa diatur. Mengingat retreat memang kegiatan yang cukup penting.

“Kita sudah melakukan efisiensi tapi saya rasa (retreat) tidak terlalu signifikan. Misalnya seminggu. Saya sih sepakat adanya reorientasi terhadap visi misi gubernur kemudian bagaimana sinergitas dibangun,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Rudy Mas’ud Ingin Retreat Kepala OPD Pemprov Kaltim, DPRD Sebut Agenda itu Memang Perlu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Salehuddin turut bangga terhadap prestasi yang diraih oleh atlet difabel Kaltim di Peparnas kemarin. Katanya, lembaga legislatif di Karang Paci akan siap mendukung peningkatan kualitas seluruh atlet.

Pada Oktober lalu, sejumlah atlet difabel asal Kaltim mengikuti Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke-XVII tahun 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah. Berlangsung pada 6-13 Oktober 2024 lalu, bersaing dengan 34 provinsi lainnya.

Atlet difabel Benua Etam berhasil menempati peringkat ke-13. Kontingen Kaltim meraih 38 medali. Dengan rincian ada 7 medali emas, 13 perak dan 18 perunggu dari sejumlah cabang olahraga yang dilagakan.

Meski raihannya masih jauh dari 4 besar, prestasi yang diraih oleh atlet difabel kali ini, termasuk peningkatan. Sebab pada Peparnas sebelumnya di Papua pada 2021, Kaltim hanya menempati peringkat 15. Artinya kualitas dan kemampuan atlet difabel semakin bagus.

DPRD Kaltim Siap Mendukung

Anggota DPRD Kaltim Salehuddin sebut turut berbangga atas prestasi para atlet (sebutan untuk atlet difabel). Dia mengapresiasi kerja keras atlet difabel dalam berkompetisi dan membawa pulang medali bagi Kaltim.

Selain itu, menurutnya Pemprov Kaltim juga perlu melakukan evaluasi. Terutama pada OPD yang menangani atau berkaitan dengan atlet difabel. Sehingga nanti pada laga paralimpik berikutnya, kualitas para atlet semakin bagus.

“Kami perlu meningkatkan kerja sama yang erat agar lebih bisa memahami kebutuhan atlet difabel,” katanya belum lama ini.

Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan daerah, legislator Kaltim ini tentu siap untuk mendukung pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada atlet difabel. Terutama hal yang sesuai dengan tupoksi DPRD.

“Kami siap memberikan dukungan penuh, baik dari segi anggaran maupun kebijakan, untuk memajukan prestasi atlet paralimpik Kaltim,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Apresiasi Prestasi Atlet Difabel Kaltim, DPRD Provinsi Siap Dukung Peningkatan Kualitas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin mendorong sekolah vokasi atau kejuruan (SMK) menyediakan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Agar lulusannya bisa langsung berkontribusi dan terserap di dunia kerja.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda sebagai sektor unggulan bagi kemajuan daerah masing-masing. Hal itu bergantung pada sumber daya alam (SDA), kondisi geografis, hingga kebijakan pemda.

Misalnya saja daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang kaya akan sumber daya alam migas dan sawit. Ditambah sejumlah bidang lain yang menunjang, seperti investasi, konstruksi, pertanahan, kebun, dan lainnya.

Untuk itu, sektor pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan bagi daerah. Utamanya pada sekolah vokasi dan kejuruan yang ada di Kaltim. Jurusan yang relevan tentu akan punya dampak domino.

SMK Harus Relevan

Anggota DPRD Kaltim Salehuddin mendorong sekolah kejuruan di kabupaten/kota di Kaltim dapat melakukan penyesuaian kurikulum yang mengacu pada kebutuhan daerah. Sementara jurusan yang kurang relevan dipertimbangkan ulang.

Menurutnya, dengan adanya penyesuaian itu, lulusan SMK di Kaltim bisa langsung terserap ke dunia kerja. Sekaligus dapat memperbesar kesempatan anak daerah untuk berkontribusi langsung di sektor unggulan yang  dibutuhkan daerah. Menjawab tantangan lokal, dan tidak perlu mencari tenaga kerja dari luar Kaltim.

“Penyesuaian jurusan di SMK khususnya bisa membantu lulusan siap masuk dunia kerja di sektor-sektor potensial yang memang dibutuhkan Kaltim,” kata Salehuddin belum lama ini.

Dengan jurusan yang relevan yang diterapkan dengan baik, kara Salehuddin akan melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Bahkan dapat memperkecil kesenjangan kualitas SDM dengan lulusan SMA.

Menurut Salehuddin, sektor unggulan di Kaltim yang sampai saat ini belum disiapkan dengan baik seperti pertanian dan perkebunan. Jika sektor tersebut dapat dimaksimalkan dengan menciptakan SDM yang mumpuni, akan bagus.

Sebab sektor tersebut akan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan akan mengurangi ketergantungan Kaltim atas pasokan pangan dari luar daerah seperti selama ini. Dengan itu harga pangan di Kaltim bisa lebih terkendali.

“Jadi langkah penyesuaian jurusan memang akan berdampak besar pada banyak hal,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Salehuddin Dorong SMK di Kaltim Sesuaikan Jurusan yang Relevan dengan Kebutuhan Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jika ingin Kaltim memiliki ekosistem olahraga yang kuat dan mengakar. Salehuddin mengingatkan kalau seluruh pihak harus terlibat dan berkolaborasi.

Pekan lalu, Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim sukses menyelenggarakan kejuaraan provinsi (Kejurprov). Untuk atlet usia dini. Ada 6 cabor yang dipertandingkan, yakni pencak silat, bulu tangkis, gulat, kempo, taekwondo, dan atletik. Total pesertanya sebanyak 1.679 atlet dari berbagai wilayah.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehuddin mengapresiasi kegiatan itu. Karena atlet berbakat yang langganan juara di tingkat nasional ataupun internasional. Tidak ujug-ujug langsung hebat. Banyak tahapan yang harus mereka lewati pada setiap tingkatan usia.

Karena itu, membentuk ekosistem olahraga, yakni model pembinaan berjenjang dari usia dini. Proporsionalnya fasilitas latihan dan tanding. Kompetisi rutin agar skill dan mental atlet makin meningkat.

Nah, semua itu butuh urun rembuk dari semua pihak. Tidak bisa dikerjakan sendiri oleh atlet, cabor, KONI, pemda, ataupun perusahaan swasta.

“Sehingga ini harus jadi catatan untuk membuat olahraga di Indonesia bisa semakin baik lagi. Termasuk atlet di Kaltim,” ungkapnya, Selasa 31 Oktober 2023.

Anggota DPRD Kaltim dapil Kukar ini menegaskan. Kalau pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam pembinaan atlet. Karena sebagai lembaga eksekutif, pemerintah daerah yang berwenang membangun dan merawat venue olahraga. Hingga mengucurkan anggaran untuk peningkatan olahraga.

“Campur tangan pemerintah dan masing-masing organisasi olahraga itu harus maksimal. Terutama, cabang olahraga yang berpotensi mendapatkan emas. Baik, di level nasional maupun internasional,” sambungnya.

Salehuddin berharap agar semua cabang olahraga di Kaltim. Dapat masuk ke dalam DBON. Agar pembinaan atlet muda lebih bisa maksimal lagi.  

Selain itu, Politisi Golkar juga meminta partisipasi masyarakat. Untuk memberikan dukungan dalam mengembangkan olahraga.

“Olahraga itu kan salah satu upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Apalagi, jika olahraga bisa menjadi ajang untuk membuat masyarakat meraih prestasinya.” pungkasnya. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Salehuddin: Pengembangan Atlet Muda di Kaltim Jadi Tanggung Jawab Bersama pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mas Menteri Nadiem Makarim telah meneken Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Skirpsi dkk tidak lagi wajib, jika Program Studi (Prodi) sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek dan sejenisnya.

Perbedaan mendasar dari aturan baru ini ialah. Jika sebelumnya mahasiswa berfokus pada print out. Ke depan, mereka akan melahirkan output alias produk.

Rencana ini tidak langsung diterapkan di seluruh perguruan tinggi. Para kampus akan melakukan kajian terlebih dahulu. Apakah mereka siap menerapkan aturan ini. Melakukan 50:50, alias mahasiswa boleh lulus jalur skripsi, tesis, dan disertasi. Boleh juga lewat jalur proyek penelitian.

Anggota DPRD Kaltim Salehuddin ikut mengomentari aturan ini. Menurutnya, penerapan Permenbudristek 53/2023 ini tidak semudah menghapus Ujian Nasional dari sekolah.

Ia berpendapat, bisa saja skripsi dkk itu dihapus. Namun produk penggantinya, yang harus dikaji lebih jauh. Dan penerapannya tidak tergesa-gesa.

“Saya pikir saya kurang setuju (dengan skema di aturan baru),” kata Saleh, Jumat 1 September 2023.

Legislator perwakilan Kukar itu menambahkan, penulisan karya ilmiah bisa menjadi opsi yang menarik buat diterapkan. Namun bukan 1 karya ilmiah pada akhir perkuliahan saja. Namun diberlakukan pada setiap semester. Terhitung saat perkuliahan sudah mulai fokus pada konsentrasi program studi. Biasanya dimulai dari semester 3 untuk S1.

“Saya sepakat kalau ditiadakan, tapi di beberapa tahapan semester harus menggambarkan semacam karya ilmiah tanpa harus skripsi. Kalau itu saya sepakat,” jelasnya.

Akan lebih bagus lagi, jika jurnal ilmiah yang disusun saban semester itu. Mengambil satu topik. Sehingga di semester akhir, penelitiannya menjadi atau paling tidak mendekati sempurna. Karena sudah melewati fase try and error di beberapa semester.

Sederhananya, mahasiswa D4, SI, S2, maupun S3 sudah mencicil penelitiannya. Dan dipertanggungjawabkan lewat jurnal ilmiah. Sejak awal-awal perkuliahan. Sehingga di semester akhir, tinggal tahap penyempurnaan. Bukan baru memulainya dari 0.

Sebab menurutnya, sebuah penelitian akan lebih efektif jika dikerjakan dalam jangka waktu yang panjang. Lewat proses pengujian yang berulang. Biar paten.

 “Waktunya kan cukup panjang, dari awal sudah mengacu apa yang diteliti apa yang menarik bagi dia,” imbuhnya.

Saleh berharap Pemerintah Pusat maupun daerah bisa memikirkan kembali kebijakan penghapusan tugas akhir ini. Jika pun dihapus, dia berharap tugas penggantinya bisa mencetak SDM pasca-kuliah yang lebih kompeten.

Menurutnya, meski banyak praktik curang saat mahasiswa membuat skripsi. Namun skripsi, tesis, ataupun disertasi tetaplah penting. Karena dari situ, mahasiswa dituntut untuk memecahkan masalah secara sistematis. Dan mengimplementasikan hasil pembelajarannya selama berkuliah lewat penelitian. Yang nantinya dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. (dmy/fth)

Artikel Legislator Kaltim Ini Gak Terlalu Setuju dengan Penghapusan Skripsi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Ini sangat disayangkan, meskipun regulasinya sampai saat ini tidak ada penegasan yang jelas. Bahwa kratom ini salah satu komoditas yang dilarang. Walaupun kami pernah bertemu dengan pihak BNN Provinsi bahwa 2024 kratom ini dilarang,” sebut Saleh, Kamis (30/9/2021).

Kata dia, saat ini daun kratom dan bubuknya sangat bernilai ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah hulu. Tetapi jika dilarang, harusnya ada penegasan dari pemerintah sendiri misalnya baik dari BPOM atau dari BNN yang menegaskan bahwa tanaman ini tidak boleh.
“Jadi masyarakat tidak rugi mengembangkan tanaman ini. Karena Kratom ini punya komoditas ekonomi yang bagus dan beberapa dari mereka sudah mengganti tanaman kebunnya dengan kratom,” papar politikus Golkar ini.

Lebih lanjut dijelaskan, secara realistis masyarakat pembudidaya merasakan dampak ekonomi luar biasa dari tanaman kratom. Lantaran pemeliharaan tanaman ini tidak terlalu susah. Yaitu sebatas membersihkan saja, selebihnya bila sudah panen satu tahunan lebih apalagi memiliki luas 1 hektare, hasilnya sudah lumayan.

“Terlepas dari itu saya harap kepada Pemerintah, jika memang tanaman ini tidak dibolehkan maka pemerintah juga harus mencarikan alternatif komoditas yang bisa menggantikan bidang apa untuk mereka beralih profesi,” tutur Saleh.

Legislator asal Kukar ini menambahkan, profesi penggantinya yang perlu dipikirkan pemerintah seperti komoditas apa yang mungkin mudah ditanam. Juga pemeliharaan dan hasil ekonominya bagus.

“Kami juga melakukan pendampingan dan konsultasi ke pihak Kementerian Perindustrian, bahwa sampai sekarang tidak ada kejelasan bahwa komoditas kratom memang dilarang. Selama ini masyarakat yang mengandalkan tanaman kratom ini memang merasa kecewa, karena ini menjadi salah satu mata pencaharian mereka, maka pemerintah harus mencarikan solusinya,” tegasnya. (Redaksi KF)

Artikel Salehuddin Minta Pemerintah Carikan Solusi Berhentinya Produksi Kedemba Kukar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.