Kasus pencurian kabel Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Samarinda pekan lalu. Yang merugikan Dishub Samarinda hingga Rp67 juta. Hanyalah 1 dari sekian banyak kasus serupa. Aksi pencurian kabel itu sudah seperti wabah musiman.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra kasus pencurian ini bukan hanya merugikan negara. Tapi juga masyarakat. Karena yang diambil oleh komplotan pencuri ini adalah kabel aktif. Supaya tidak berulang, dia berharap pelaku mendapat sanksi yang berat, agar menjadi warning bagi komplotan lainnya.

“Ya nanti kita minta kita minta tindak hukum yang tegas. Supaya ada efek jera dan tidak melakukan lagi,” ungkapnya, Selasa.

Hal lain yang bisa dilakukan, yakni dengan merekayasa instalasi listrik LPJU. Di-setting agar lebih safety dan menyulitkan pencuri. Walau mungkin tidak signifikan, menurut Samri cara ini layak dipertimbangkan.

“Ini juga sebagai hal yang perlu diperhatikan dari kontraktor. Itu ketika membuat instalasi harus memperhatikan tingkat keamanan,” jelasnya.

Satu hal lagi adalah memberangus penadah. Karena pencuri tidak akan beraksi kalau kabel curiannya tidak ada yang membeli. Pemerintah bisa menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan ini.

Mencegah Pencurian; Mau tapi Sulit

Lantas bagaimana dengan langkah pencegahan? Menurut Samri, hal itu sangat mungkin dilakukan. Secara teknis bisa, tapi secara anggaran … sulit terealisasi.

“Memang dilema, di sisi lain kita memerlukan yang safety. Sedangkan anggaran yang diberikan tidak mencukupi,” ujarnya.

Satu di antara cara untuk meningkatkan keamanan yakni dengan menerapkan sistem kabel tanam. Namun realisasinya berat, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Anggaran LPJU yang didapat Dishub tak akan cukup untuk itu.

Opsi lainnya adalah dengan menambah personel keamanan. Tapi lagi-lagi, penambahan orang berarti penambahan biaya operasional.

“Harusnya sumber daya manusia yang ada itu ditambah. Tapi memang kembali lagi ke anggaran yang terbatas itu,” lanjutnya.

“Di satu sisi kita mau memberikan pelayanan yang baik untuk kemaslahatan warga Kota Samarinda. Tetapi kita tidak bisa juga jika tidak memberikan gaji kepada sumber daya manusia, semisal ditambah,” imbuhnya.

Terlepas dari dilematis yang terjadi, pemkot harus bertindak lebih aktif dari sebelumnya. Jika hanya sekadar memperbaiki kerusakan akibat dicuri, tanpa melakukan upaya tambahan. Samri memprediksi misi Samarinda Terang 2024 akan sulit terwujud.

Tentu ini menjadi ironi, ibu kota provinsi Kaltim. Kota terbesar di Pulau Kalimantan. Dekat dengan IKN pula. Namun Samarinda menjadi kota yang gelap gulita saat malam tiba. (gig/dra)

Artikel DPRD Samarinda: Mencegah Pencurian Kabel LPJU Itu Bisa, tapi Mahal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ibu kota tak selalu gemerlap. Samarinda contohnya. Sudah beberapa tahun ke belakang. Kondisi malam di Kota Tepian layaknya malam, gelap. Tidak semua jalan raya memiliki penerangan yang memadai.

Beberapa ruas jalan terpantau dalam kondisi remang-remang, bahkan gelap sama sekali. Tak mau situasi ini terus terjadi, pemkot mulai merealisasikan program Menuju Samarinda Terang 2024.

Untuk menerangi seluruh jalan kota, butuh sedikitnya 46 ribu Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Jumlah yang lumayan besar, pengadaan unit dan perawatannya pun membutuhkan dana besar.

Karena itu, pemkot bakal menggarap program ini dengan skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Alias patungan dengan pengusaha.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan. Saat ini tahapannya telah memasuki serah terima dokumen proyek KPBU PJU Tersebar dari calon pemprakarsa.

“Ini masih bersifat calon ya. Jadi ada dua konsorsium yaitu PT Fokus Indolighting dan PT Perwira Multi Jaya Kencana,” jelasnya usai serah terima dokumen, pada Kamis, 5 Januari 2023 sore.

“Setelah ini, ada 60 hari ke depan untuk kita akan melakukan diskusi segala hal bersifat teknis. Yang berkaitan menyangkut tentang dokumen ini. Misalnya, soal harga, tiang, jenis lampu, dan metode pembayaran,” ujarnya.

Andi Harun menjelaskan, jika dokumen yang diserahkan merupakan hasil studi oleh calon pemprakarsa.

Adapun dokumen tersebut terdiri dari dokumen studi kelayakan, detailed engineering design (DED), dokumen Pemenuhan Persyaratan Pra Kualifikasi Pengadaan BUP, dan dokumen Rencana Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

Pemkot masih tetap membuka peluang bagi calon memprakarsa lainnya untuk menggarap proyek ini.

“Siapapun boleh mengajukan diri sebagai calon prakarsa. Karena di akhir nanti ada proses lelang.”

Untuk itu, Ia berharap agar semua tahapan berjalan dengan lancar demi terlaksananya program Menuju Samarinda Terang.

“Mudah-mudahan dalam tahun ini semua sesuai dengan rencana, supaya Samarinda juga bisa lebih aman,” harapnya seraya menyudahi wawancara. (sgt/dra)

Artikel Tahun 2024, Janji Samarinda Gak Gelap Lagi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.