Masalah sanitasi jamban masih menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, masih ada daerah di Kaltim belum bebas BABS. Selain masyarakat yang kurang peduli hingga ketersediaan infrastrutkur jadi sebab.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan perhatian serius terhadap persoalan sanitasi jamban.

Hal ini sebagai upaya mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengungkapkan hal tersebut saat membuka kegiatan dialog komitmen stop buang air besar sembarangan (BABS) yang digelar di Odah Etam, Samarinda, Senin 18 November 2024.

“Kita ingin 2030 Kaltim sudah bebas dari buang air besar sembarangan. Ini salah satu indikasi perilaku sehat dan lingkungan yang sehat,” ujar Sri Wahyuni.

Dari dialog ini terungkap, bahwa masih ada daerah di Kaltim yang belum bebas BABS. Di mana dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, baru empat daerah yang dinyatakan bebas BABS, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Berau.

“Enam daerah lainnya belum mencapai 100 persen. Dengan komitmen ini, kita berharap kepala daerah menerjemahkannya ke dalam aksi dan intervensi dari perangkat daerah,” tegasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Sekda bilang, pentingnya komitmen bersama semua pihak. Karena persoalan sanitasi bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga melibatkan penyediaan air bersih, infrastruktur, dan perubahan perilaku masyarakat.

“Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi indikator untuk menuju kabupaten/kota sehat.”

“Kalau kabupaten/kota sehat tercapai, berarti perilaku masyarakatnya sudah sehat, lingkungannya sehat, dan kualitas lingkungan sehat juga sudah terjaga,” paparnya.

Sekda mengakui masih ada beberapa kendala dalam mencapai target 100 persen bebas BABS di daerah.

Diantaranya, persoalan infrastruktur penyediaan air bersih dan budaya masyarakat yang hidupnya dekat dengan sungai.

Untuk mengatasi kendala budaya, ia mencontohkan box telepon di Kota London yang tetap dipertahankan sebagai ikon meskipun sudah tidak digunakan.

“Jamban nantinya bisa jadi museum atau hiasan untuk mengingatkan bahwa dulu menggunakan sungai untuk buang air besar. Ini membangun kultur masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurutnya, persoalan sanitasi juga terkait dengan mindset dan perilaku sehat.

“Persoalan ekonomi, persoalan sosial budaya itu yang harus dilakukan pemicuan untuk sebuah konsep terus dilakukan di tingkat tapak, di desa,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menurunkan angka stunting, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kota Balikpapan.

“Kukar menurunkan angka stunting dari 20-an menjadi 13 persen. Ini angka yang baik,” sebutnya.

Ia berharap angka stunting di Kaltim turun. Saat ini tengah ada survei untuk penentuan angka prevalensi stunting melalui data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2024.

“Mudah-mudahan di penghujung tahun, Kaltim juga menurun. Kalau kita lihat trennya, kabupaten/kota juga gencar untuk melakukan penurunan stunting,” harapnya. (di/am)

Artikel Persoalan Sanitasi Jamban Jadi Perhatian Pemprov, Masih Ada 6 Daerah di Kaltim Belum Bebas BABS pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.