Untuk memupuk cinta Tanah Air di kalangan sekolah, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mengusulkan pemutaran lagu Indonesia Raya setiap Hari Pahlawan dan mewajibkan kegiatan Pramuka.

Indonesia baru saja melewatkan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Itu adalah momen penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan.

Namun seiring waktu, nilai dari Hari Pahlawan semakin luntur. Rentang waktu yang semakin jauh dari masa perjuangan kemerdekaan, membuat anak-anak saat ini kurang relevan dengan masa-masa sulit itu. Hal ini turut menjadi sorotan Sapto Setyo Pramono.

“Mengusulkan agar momen Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November dimanfaatkan lebih maksimal, salah satunya dengan melakukan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya serentak pada pukul 10.00 pagi sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan jasa para pahlawan,” tuturnya belum lama ini.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya lazimnya dilantunkan saat upacara kemerdekaan, upacara sekolah, atau pada forum-forum resmi sebagai agenda pembuka.

Meski begitu, menurutnya, menyanyikan lagu ini setiap Hari Pahlawan, dengan sikap berdiri dan melafalkan bersama-sama tidak melanggar aturan.

Aktifkan Pramuka

Selain itu, nasionalisme siswa juga bisa ditumbuhkan melalui kegiatan non formal di sekolah. Seperti kegiatan Pramuka.

“Semangat nasionalisme perlu ditanamkan sejak usia dini, tidak hanya melalui pendidikan formal tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menumbuhkan karakter kebangsaan yang kuat.”

“Kegiatan semacam Pramuka seharusnya tetap diwajibkan di sekolah-sekolah, karena sangat penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan rasa cinta tanah air,” ujar Sapto.

Ia berharap bahwa dengan langkah-langkah seperti ini, semangat nasionalisme di kalangan pemuda, khususnya di Kaltm dapat kembali diperkuat. (adv/fth)

Artikel Sapto Setyo Pramono Usulkan Pemutaran Lagu Indonesia Raya Setiap Hari Pahlawan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sabtu 9 September 2023, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) wilayah Kaltim melakukan pelantikan pengurus baru di Hotel Mercure Samarinda.

Anggota DPRD Kaltim Sapto Setya Pramono didaulat memimpin organisasi itu di Benua Etam. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PII Pusat Danis Hidayat Sumadilaga.

Diketahui, PII adalah sebuah organisasi tua yang telah berdiri sejak tanggal 23 Mei tahun 1952. Dengan usia lebih dari 71 tahun, PII memiliki peran penting dalam membangun seluruh negeri.

Di mana sebagian besar pembangunan ini dilakukan oleh insinyur yang memiliki latar belakang dalam berbagai bidang seperti ekonomi, akuntansi, dan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa PII, sebagai organisasi insinyur, memiliki peran kunci dalam pengembangan teknis dan ekonomi negara ini.

Dengan pelantikan PII wilayah Kaltim dan kabupaten/kota, diharapkan profesionalisme insinyur dan kompetensi mereka dapat meningkat.

Sebab itu akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang Teknik, dan memperkuat peran PII dalam pembangunan republik ini.

Ingin Berkontribusi Lebih

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Kaltim, Sapto Setya Pramono menginginkan, PII Kaltim lebih berkontribusi pada pembangunan di Kaltim.

Ia pun akan membawa organisasi itu mencapai cita-citanya tersebut.

Tahap awal, diawali dengan pelantikan pengurus yang menjadi momen bersejarah bagi organisasi PII di wilayah Kaltim Kaltim ini. Karena telah memiliki ratusan anggota yang bergabung.

Semua tak lepas dari tujuannya. Untuk meningkatkan peran mereka dalam pembangunan berkelanjutan Kaltim yang lebih baik.

“Insinyur jelas memiliki peran dalam pembangunan, baik itu berkaitan dengan ilmu tata ruang, meningkatkan pendidikan teknik, dan mendorong pengembangan ilmu serta riset,” ungkap Sapto, yang juga Anggota DPRD Kaltim ini.

Sapto menyebut, pengurus PII Se Kaltim telah memiliki enam cabang yang sudah terbentuk. Ke depan, diharapkan dapat terpenuhi diseluruh kabupaten kota di Kaltim. Yaitu, PPU, Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

“Ke depannya kita akan lakukan raker oleh semua bidang untuk menentukan langkah kerja 1 tahun 2 tahun semua bidang,” tutupnya.

Bantu Bangun IKN

Sementara itu, Ketua PII Pusat, Danis Hidayat Sumadilaga turut memberikan arahan kepada pengurus daerah Kaltim yang baru saja dilantik ini.

Katanya, agar lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat, dan lebih berkontribusi nyata melalui ide dan gagasan yang inovatif.

Mengingat profesi insinyiur, kata dia, dapat memiliki peran dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim.

Terutama dengan hadirnya proyek Infrastruktur Kaltim Nusantara (IKN) yang segera tiba di Benua Etam.

“Harapannya yang sudah dilantik agar mulai bekerja meningkatkan kemampuan profesional dan berkontribusi pada daerah,” pungkasnya. (dmy/am)

Artikel Insinyur Kaltim Siap Berkontribusi Lebih Bangun Daerah Berkelanjutan, Utamanya IKN  pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kata dia, setiap warga Kaltim wajib memahami atau minimal mengenal dan bagaimana kedudukannya dalam hukum.

“Kehidupan kita semua terikat hukum dan bersifat universal. Meski, realitanya masih banyak yang melanggar hukum. Misalnya pelanggaran tak menggunakan helm dalam berkendara dibeberapa tempat dikarenakan kebiasaan dan budaya warga sendiri,” terang Setyo.

Kata dia, sosper ini bertujuan menambah wawasan dan edukasi pada warga terkait bantuan hukum. Sekaligus membuat warga melek pentingnya hukum dalam keseharian.

“Masyarakat masih sering mengabaikan dampak hukum yang panjang. Nanti bila tertimpa masalah, barulah menyadarinya,” terang Setyo.

Menurut Hefni Effendi, narasumber bidang hukum dalam sosper ini, hanya warga Kaltim yang berhak mendapatkan bantuan hukum berdasarkan perda itu.

“Jadi jika warga yang mengajukan bantuan hukum yang disediakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur berdarkan Perda ini beridentitas selain Kaltim, misalnya Jawa Barat atau provinsi lain tidak bisa menerima bantuan ini. Sehingga memang benar-benar diperuntukkan bagi warga Kaltim,” ujarnya.

Pun demikian, untuk bisa mendapatkan bantuan hukum, pemohon mengajukan bantuan secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum dengan melampirkan sejumlah syarat. Di antaranya fotokopi KTP, surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat serta uraian pokok perkara hukum dan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Hak penerima bantuan hukum di antaranya mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan catatan penerima bantuan tidak mencabut surat kuasa.

Bantuan hukum juga diterima sesuai standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat serta mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Hefni juga mengingatkan dalam proses bantuan hukum oleh pengacara, penerima bantuan hukum sebaiknya hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diproses. (redaksi)

Artikel Sapto Setyo Pramono Tegaskan Masyarakat Kaltim Harus Mengenal Hukum pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

PT MMP belakangan membuka lowongan kerja untuk menempati beberapa bidang. Namun ada kabar yang beredar, bahwa rekrutmen perusda yang bergerak di bidang minyak dan gas itu. Diduga melakukan nepotisme.

Kabar ini lantas mendapat sorotan keras dari Komisi II DPRD Kaltim. Anggota Komisi UU, Sapto Setyo Pramono memperingatkan. Agar jangan sampai PT MMP benar-benar melakukan perekrutan atas dasar relasi, tanpa melihat kompetensi.

“Yang jelas proses rekrutmen harus dilakukan secara jelas sesuai kebutuhan dan tupoksi. Bukan hanya asal-asalan, bukan berarti keluarga diperbolehkan.”

Sapto menambahkan, tidak masalah jika di antara pegawai baru yang diterima. Adalah keluarga dari petinggi MMP. Dengan catatan, telah melalui mekanisme perekrutan yang benar. Dan memang, orang tersebut memiliki kemampuan memadai sesuai bidang yang perlu diisi.

“Tidak papa, kalau secar profesionalisme. Tetapi kalau tidak, itu tidak benar namanya,” tegasnya.

Secara kelembagaan, Komisi II telah menyampaikan kepada direksi PT MMP agar melakukan rekrutmen yang benar. Karena memasukkan orang yang tidak berkompeten. Justru akan menjadi beban dan masalah PT MMP di kemudian hari. Bagaimanapun, orientasi kerja perusda harus mendapatkan cuan. Bukan sekadar bagi-bagi jabatan.

“Karena yang menjadi masalah apabila orang yang direkrut tidak kompeten. Ini menjadi masalah baru. Kita harapkan ke depan, selama rekrutmen itu harus orang yang profesional dan tidak sembarangan. Jangan asal titip sebagaimananya. KKN itu (harus) ditiadakan,” tutupnya. (DRA)

Artikel Lowongan Kerja PT MMP Berbau Nepotisme? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Politisi yang juga menjabat sebagai Plt Ketua PII Kaltim sekaligus Koordinator Wilayah PII Kalimantan ini menegaskan, bahwa sertifikasi dilakukan demi mencegah pekerjaan proyek dilakukan asal-asalan.

Dia juga menyebut, saat ini profesi keinsinyuran masih belum memiliki dewan insinyur pusat yang aktif. Padahal dewan insinyur ini berperan penting dalam menentukan kebijakan tentang keinsinyuran, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi. Karena insinyur katanya tidak melulu harus dari latar belakang Sarjana Teknik Sipil.

“Asosiasi profesi lainnya tidak bisa seperti dulu membuat sertifikat. Dulu banyak sertifikat abal-abal. Saya dulu kontraktor dan sangat tahu profesionalisme di bidang jasa konstruksi seperti apa,” tegasnya.

Politisi muda yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini pun meminta seluruh pengurus cabang PII se-Kaltim untuk gencar lakukan sosialiasi UU 11/2014 tentang Keinsinyuran dan PP 25/2019 tentang Keinsinyuran. Karena tahun depan semua profesi atau proyek wajib berisi insinyur yang sudah tersertifikasi.

“2023 itu sudah diwajibkan. Semua stakeholder harus tersertifikasi. Yang hari-hari jadi PPK, PPTK dan sebagainya wajib tersertifikasi secara permanen,” tambahnya.

Sapto berharap PII akan menjadi induk untuk memfilter semua profesi di Indonesia. Tidak cuma pekerja lapangan, konsultan pun wajib tersertifikasi. Program pelatihan itu pun dilaksanakan selama dua semester atau satu tahun. Setelah mengikuti jenjang pendidikan itu, nantinya akan masuk dalam database.

Setelah itu bisa diketahui apakah insinyur bersangkutan masuk dalam kategori profesional pratama, madya atau utama. Nantinya akan dilakukan tes assesment. Hasil asesmen itu akan dikeluarkan oleh PII pusat sebagai legalitas bahwa kontraktor atau konsultan tersebut boleh bekerja.

“Tapi masyarakat kita lebih suka instan, padahal ini untuk mengantisipasi adanya kegagalan pembangunan di kemudian hari,” pungkasnya. (redaksi)

Artikel Sapto Setyo Pramono Dorong Konsultan dan Kontraktor Tersertifikasi di 2023 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.