Sinergi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bontang menjadi kunci utama dalam mempercepat penanganan stunting.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masalah serius terkait kesehatan yang memengaruhi pertumbuhan anak-anak tersebut.

Dengan adanya kerjasama tersebut, mampu memberi dampak pada perubahan angka prevalensi stunting di Kota Bontang ini hingga mengalami penurunan cukup signifikan.

Pada 2021, angka prevalansi stunting dari 26,3 persen menjadi 21 persen saat ini dan kondisi tersebut menjadi gambaran tingginya komitmen pemerintah setempat dalam penanganan kasus kekerdilan pada anak itu.

Roadshow TPPS Provinsi Kaltim diikuti oleh beberapa perwakilan dari berbagai unsur Perangkat Daerah Kaltim dan Akademisi yang tergabung dalam anggota Satuan Tugas (Satgas), antara lain Syahrul Umar selaku Sekretaris TPPS Provinsi Kaltim, Bappeda Kaltim, Biro Kesra Kaltim Bidang Konvergensi, DIskominfo Kaltim, dan STMIK Wicida Bidang Data, serta BKKBN Kaltim.

Hadir pula membersamai kegiatan di hari itu Kepala Dinas PPKB Kota Bontang Bahauddin sekaligus menjadi narasumber pada giat ini. (rw)

Artikel SKPD Bontang Jadi Kunci Utama Percepat Penanganan Stunting pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Satuan Tugas (Satgas) Stunting yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur (TPPS Kaltim) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring program di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kegiatan ini dilakukan secara serentak pada 17 hingga 20 Desember 2023 di empat kluster. Yakni Samarinda – Balikpapan, Bontang – Kutai Timur, Kutai Kartanegara – Kutai Barat dan PPU – Paser.

Koordinator Program Manager (KPM) Satgas Stunting Kaltim, Ns. Masdar John menjelaskan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring program di PPU ini adalah untuk melihat progress capaian kinerja pemerintah kabupaten dalam upaya penanganan dan penurunan stunting.

“Terutama terkait permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemkab PPU dalam mengatasi stunting sehingga bisa menjadi bahan kami juga di provinsi,” jelas Ns. Masdar John dalam pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring program percepatan penurunan stunting dengan Pemkab PPU di Kantor Dinas P3AP2KB Penajam, Senin, 18 Desember 2023.

Pertemuan kali ini Tim Satgas Stunting Kaltim juga membahas tentang mekanisme pelaporan TPPS untuk semester II tahun 2023. Laporan tersebut, nantinya akan diteruskan kepada Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Pengarah TPPS Pusat pada 15 Januari 2024.

“Sebelum Desember berakhir, laporan TPPS ini harus selesai. Jadi kami targetkan, laporan dari kabupaten/kota bisa masuk di tanggal 23 Desember 2023,” kata Masdar John.

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan TPPS Kabupaten PPU itu, Masdar memaparkan secara rinci indikator Laporan TPPS Semester 2 Tahun 2023. Mulai dari mekanisme pengisian, data-data yang harus dilampirkan, identifikasi indikator dan teknis pelaporan lainnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Pengendalian Penduduk DKP3A Provinsi Kaltim Reniyati, akademisi STMIK WICIDA, Ivan Haristyawan serta perwakilan dari Pemkab PPU. (rw)

Artikel Satgas Stunting Kaltim Lakukan Monitoring di Wilayah PPU pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.