Otorita Ibu Kota Nusantara bersama aparat dan instansi terkait memperkuat sinergi dalam menanggulangi berbagai aktivitas ilegal di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui rapat koordinasi dan aksi nyata di lapangan.

Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal yang diinisiasi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara bersama berbagai instansi terkait menggelar Rapat Forum Dewan Pengarah Satgas di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, Rabu, 15 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, penanaman pohon, serta pemasangan plang peringatan di bekas lokasi tambang ilegal kawasan Bukit Tengkorak, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menanggulangi berbagai aktivitas ilegal di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara, termasuk pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan secara ilegal, dan aktivitas lain yang melanggar hukum.

Kasubdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Harun, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menjaga kawasan pembangunan ibu kota negara dari segala bentuk kegiatan ilegal.

“Pada prinsipnya Polda Kalimantan Timur mendukung apa yang menjadi program dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Kami siap berkolaborasi dalam upaya penegakan hukum, pengawasan, serta pencegahan terhadap berbagai aktivitas ilegal di wilayah Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Ia menegaskan, sinergi antara aparat penegak hukum, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan instansi terkait menjadi kunci dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan di kawasan strategis nasional tersebut.

Selain rapat koordinasi, kegiatan hari itu juga diisi dengan aksi penanaman pohon dan pemasangan plang peringatan di bekas lokasi tambang ilegal sebagai simbol komitmen pemulihan ekosistem dan pencegahan kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Melalui kegiatan ini, Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga wilayah delineasi agar terbebas dari aktivitas ilegal yang berpotensi menghambat pembangunan. Upaya ini juga sejalan dengan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan, hijau, dan berkeadilan. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Otorita Ibu Kota Nusantara Perkuat Sinergi Tangani Aktivitas Ilegal di Kawasan Pembangunan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Satgas Makan Bergizi Gratis Kaltim menegaskan kesiapan program prioritas nasional ini dengan rencana kerja terpadu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Provinsi Kalimantan Timur memastikan program prioritas nasional ini berjalan efektif di daerah.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan Satgas MBG tidak hanya menyusun rencana kerja, tetapi juga pedoman teknis untuk monitoring, pendokumentasian, hingga supervisi program.

“Satgas ini harus punya peta jalan yang jelas, agar kabupaten/kota bisa menjadikannya acuan,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Satgas MBG di Ruang Oryza Sativa Kantor DPTPH Kaltim, Senin, 25 Agustus 2025.

Dalam rapat tersebut, tim Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kaltim turut memaparkan mekanisme kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini sudah terbentuk di 43 titik. Menurut Yana, koordinasi lintas sektor sangat penting, termasuk melibatkan mitra kerja dan memastikan ketersediaan data lokasi penerapan program.

Yana juga memaparkan Rencana Kerja Satgas MBG Kaltim yang meliputi: penguatan perencanaan, pendataan, serta monitoring dan evaluasi program; penyediaan pangan bergizi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan; edukasi kesehatan dan gizi masyarakat melalui sosialisasi dan integrasi kurikulum sejak dini; penyediaan sarana, prasarana, dan logistik pendukung; perhatian pada aspek lingkungan melalui praktik ramah lingkungan; serta pelibatan tokoh agama, masyarakat, ormas, dan mitra strategis untuk memperluas akses.

Kegiatan ditutup dengan diskusi bersama BGN Regional Kaltim yang diwakili Kepala SPPG Samarinda Ulu, Wijayanti Kusuma, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Dengan rencana kerja terpadu ini, kami ingin memastikan program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltim,” pungkas Yana. (Krv/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Satgas MBG Kaltim Siapkan Peta Jalan, Pastikan Program Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Samarinda, mengajukan gagasan pembentukan Satgas Banjir lintas lembaga serta peningkatan alokasi APBD. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada Bantuan Keuangan dalam penanganan banjir di wilayah tersebut.

“Proyek strategis seperti pembangunan kolam retensi selama ini masih mengandalkan dana Bankeu. APBD harus menjadi sumber utama pendanaan agar upaya penanganan banjir tidak terhambat jika bantuan dari luar tertunda,” jelas Rohim, Kamis 22 Mei 2025.

Menurutnya, Satgas Banjir yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM), akan mempermudah koordinasi antarinstansi.

“DLH dapat fokus menangani persoalan sampah, PU mengurus drainase, sementara PERKIM mengawasi developer yang melanggar aturan. Dengan Satgas, kerja sama antarinstansi bisa lebih terpadu, tidak lagi terpisah-pisah,” ujarnya.

Rohim juga mendesak agar program penanganan banjir dimasukkan sebagai prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUAPPS) tahun 2026.

“Dinas PUPR telah memiliki master plan penanganan banjir. Kini, APBD perlu diselaraskan agar proyek kolam retensi dan normalisasi sungai dapat segera diwujudkan,” tegasnya.

Ia menegaskan, langkah ini mendesak mengingat banjir di Samarinda telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, mulai dari gagal panen hingga rusaknya infrastruktur publik.

“Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tapi juga keselamatan dan kesejahteraan warga,” tutupnya. (chanz/sty)

Artikel Abdul Rohim: Satgas Banjir dan Peran APBD Jadi Kunci Atasi Banjir Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah pusat bersama Pemprov Kaltim membentuk Satgas Terpadu untuk menangani organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terafiliasi dengan premanisme, demi menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan iklim investasi di daerah, termasuk kawasan IKN.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar rapat monitoring penanganan ormas yang diduga terlibat praktik premanisme. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, di Kantor Gubernur, Minggu 11 Mei 2025.

Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Kesbangpol Kaltim, serta anggota DPRD Provinsi Kaltim.

Satgas Terpadu untuk Keamanan Kawasan Strategis

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada 6 Mei lalu.

Pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk menangani ormas bermasalah, terutama yang berpotensi mengganggu keamanan serta kelancaran investasi nasional dan daerah.

“Satgas ini akan menyisir hingga level kabupaten/kota untuk memastikan kawasan strategis tetap aman dari gangguan ormas ilegal. Kami bersinergi dengan Pemprov Kaltim untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan,” tegas Heri.

Profiling dan Penegakan Hukum Tegas

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya pemetaan (profiling) ormas agar bisa dibedakan antara yang benar-benar kontributif dan yang justru meresahkan.

“Kalau ada ormas terlibat pungli, jadi backing ilegal, atau tindak pidana lain, harus ditindak tegas lewat aparat hukum. Ini tugas kepolisian, kejaksaan, dan TNI,” ujarnya.

Gubernur Rudy juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak akan ragu menertibkan ormas bermasalah, apalagi jelang percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Investor butuh rasa aman. Kalau keamanan terganggu, mereka akan lari. Ini yang harus kita jaga bersama,” tandasnya.

Diversifikasi Ekonomi dan Kewenangan SDA

Selain isu keamanan, Sapto juga menyinggung potensi menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim akibat fluktuasi ekspor batu bara dan ketegangan global. Prediksi PAD akan turun dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun.

Namun, DPRD tetap optimistis dengan upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, alur sungai, dan pemanfaatan wilayah pesisir 0–12 mil, yang kini sudah diatur dalam Perda dan tengah dioptimalkan.

Langkah Selanjutnya: Pembinaan dan Sinergi

Satgas Terpadu akan menjalankan pembinaan terhadap ormas dan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana mengajukan peningkatan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada pemerintah pusat guna mengerek PAD.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap iklim investasi dan pembangunan di Kaltim, terutama IKN, tetap kondusif dan berkelanjutan. (Chanz/sty)

Artikel Jaga Investasi, Pusat dan Pemprov Kaltim Bentuk Satgas Tangani Ormas Bermasalah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Prabowo menilai ide tersebut penting untuk segera ditindaklanjuti. Ia pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi dengan serikat pekerja, akademisi, BPJS, serta pihak-pihak lain yang berkaitan.

“Saya akui ide dari Pak Said Iqbal ini sangat penting. Saya minta Satgas PHK segera dibentuk. Libatkan semua pihak—pemerintah, buruh, akademisi, BPJS, dan lainnya,” ujar Prabowo dalam sebuah forum sarasehan ekonomi di Jakarta Selatan, Selasa 8 April 2025.

Menanggapi arahan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) langsung merespons dengan mempersiapkan regulasi pendukung dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut saat ini proses penyusunan Inpres masih dalam tahap koordinasi.

“Rapat-rapat awal sudah dilakukan, sekarang kami menunggu Presiden kembali untuk finalisasi dan penandatanganan,” jelas Indah di Jakarta, Kamis.

Indah menambahkan bahwa pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mencegah gelombang PHK secara lebih sistematis. Ia menyebut, meskipun saat ini dinamakan Satgas PHK, tidak menutup kemungkinan nama dan lingkup tugasnya akan diperluas sesuai kebutuhan di lapangan.

“Bisa jadi namanya nanti bukan spesifik Satgas PHK, tapi lebih ke pencegahan atau perluasan kesempatan kerja. Kita masih bahas fungsinya lebih jauh,” tambahnya.

Menurut Indah, pembentukan Satgas ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global.

“Kita ingin ada langkah konkret untuk mencegah PHK dan memberi perlindungan bagi pekerja. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi dan solusi bersama, termasuk untuk membuka peluang kerja baru,” pungkasnya. (*)

Artikel Satgas PHK Akan Dibentuk, Presiden Minta Libatkan Serikat Buruh hingga Akademisi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.