BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Seven Days Service yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan se-Kaltim.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Seven Days Service (SDS) di Hotel Atlet Sempaja Samarinda, pada Kamis, 13 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah se-Kaltim, BPKAD kabupaten/kota, BUMD, akademisi, dan sejumlah pemangku kepentingan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat komunikasi antara BPKAD dan seluruh pemangku kepentingan.

“Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi SDS ini menjadi acuan dan standar pelayanan BPKAD dalam mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat serta memonitor kinerja tiap unit pelayanan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Inovasi Seven Days Service untuk Pelayanan yang Lebih Responsif

Konsep Seven Days Service atau SDS merupakan inovasi BPKAD yang dirancang untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan terstruktur. Melalui SDS, akses layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan menjadi lebih mudah dengan standar operasional yang jelas.

“Kami ingin memastikan pelayanan di BPKAD tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan perangkat daerah maupun masyarakat,” tambah Muzakkir.

Penguatan Pemahaman Tugas dan Fungsi BPKAD

Forum ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD dan SKPKD. Menurut Muzakkir, penyelarasan pemahaman dan koordinasi yang solid sangat diperlukan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif.

“Kami berharap kegiatan ini mempererat silaturahmi, meningkatkan pemahaman bersama, serta menjadi sarana bagi peserta untuk memberikan masukan demi perbaikan layanan BPKAD ke depan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Muzakkir memberikan apresiasi kepada narasumber dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perbendaharaan, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan secara menyeluruh dan aktif berdiskusi.

“Semoga forum ini membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan dan mendukung terwujudnya Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas,” pungkasnya. (cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel BPKAD Kaltim Tingkatkan Kualitas Layanan melalui Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Seven Days Service pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Inovasi layanan Seven Days Service (SDS) dari Pemprov Kaltim memungkinkan pencairan dana SP2D dilakukan setiap hari, termasuk akhir pekan—langkah percepatan anggaran yang didukung sistem online dan transparan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi meluncurkan layanan Seven Days Service (SDS) Pencairan SP2D 7 Hari dan Sosialisasi SP2D Online dalam sebuah acara di Hotel Mercure Samarinda, Selasa, 27 Mi 2025. Layanan ini menandai transformasi besar dalam tata kelola keuangan daerah, dengan sistem pencairan dana yang tak lagi terbatas hari kerja.

SP2D Kini Bisa Dicairkan Setiap Hari

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa peluncuran SDS merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan realisasi anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan SP2D Online dan SDS, pencairan tidak lagi menunggu hari kerja. Mulai sekarang, pencairan bisa dilakukan dari Senin sampai Minggu. Tidak ada alasan lagi serapan rendah,” tegas Muzakkir.

Ia menambahkan, layanan ini lahir dari integrasi sistem SP2D Online ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) milik Kemendagri, yang mendukung proses perencanaan hingga pelaporan keuangan secara digital, real-time, dan tanpa kertas.

“Kalau dulu SP2D terbit Jumat, pencairannya tunggu Senin. Sekarang, bisa langsung cair, bahkan di akhir pekan,” imbuhnya.

Dorong Budaya Baru dalam Pengelolaan Keuangan

Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, yang hadir dalam peluncuran tersebut, mengapresiasi kolaborasi BPKAD Kaltim dan Bankaltimtara dalam mewujudkan layanan keuangan yang modern dan adaptif.

“Ini bukan sekadar mempercepat pencairan, tapi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Semua serba online, transparan, dan akuntabel. Ini transformasi digital yang sesungguhnya,” kata Seno.

Ia juga menekankan pentingnya memperluas layanan SDS ke seluruh kabupaten/kota, serta mendorong pihak ketiga untuk memiliki rekening di Bankaltimtara guna memastikan kelancaran proses pencairan.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi membangun budaya baru. Perlu edukasi tambahan dan semangat belajar bersama,” ujarnya.

Peluncuran Simbolis dan Deklarasi

Peluncuran layanan SDS dan SP2D Online ditandai dengan penekanan tombol videotron sebagai simbol dimulainya layanan ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi pelaksanaan SP2D Online dan SDS dalam platform SIPD RI oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, dan perwakilan Sekda Kaltim, Irfan Prananta selaku Kepala Inspektorat.

Dengan peluncuran ini, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan keuangan yang cepat, responsif, dan transparan guna mendukung percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Acara ini dihadiri sekitar 400 peserta, terdiri dari para kepala perangkat daerah, bendahara pengeluaran SKPD dan UPTD lingkup Pemprov Kaltim, serta kepala BPKAD kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Luncurkan Layanan SP2D Tujuh Hari, Pencairan Anggaran Kini Bisa Setiap Hari pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.