Selasa 2 Mei menjadi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Jadi momentum merefleksikan potret pendidikan di tanah air. Begitu juga dengan di Kaltim.

Pemprov Kaltim pun tak melewatkan momen bersejarah ini. Melalui upacara Peringatan Hardiknas tahun 2023 ini. Dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi. 

Bagi Hadi, kurikulum Merdeka Belajar telah membawa peserta didik semakin dekat dengan cita-cita luhur Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara.

Yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat dan potensi peserta didik. Agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat.

“Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri.”

“Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data Asesmen Nasional di Platform Rapor Pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan,” kata Hadi membacakan sambutan Mendikbud RI, dalam Upacara Peringatan Hardiknas di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 2 Mei 2023, pagi.  

Setelah sukses kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Seleksi masuk perguruan negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar.

Pada jenjang perguruan tinggi, mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka.

Dari segi pendanaan, pencairan langsung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar.

Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang lebih terbuka. Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi.

Selain itu, mekanisme dana yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan.

Transformasi yang masif ini, lanjut Hadi, sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak. 

“Oleh karena itu, mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, Mendidik Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan,” tutupnya seraya mengajak. 

Upacara Hardiknas tahun 2023 juga dirangkai dengan penyerahan secara simbolis bantuan kendaraan operasional sekolah. Serta penyerahan SK Penugasan guru sebagai kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB. 

Hadir dalam upacara Hardiknas 2023, perwakilan siswa SD, SMP, SMA/SMK dan mahasiswa, kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup Kaltim, serta unsur Forkopimda. (krv/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Wagub Kaltim Semarakkan Merdeka Belajar di Hardiknas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kasus ini bermula pada 4 Juni 2022, ketika sejumlah pemberitaan media siber mulai menyerang Ibrahim. Pemberitaan tersebut dibuat berdasarkan potongan kolom komentar di media sosial.

Salah satu akun memberi komentar di kolom itu, menyebut redaktur media siber tempat kerja Ibrahim, pernah meminta fee dalam sebuah acara.

Selain potongan gambar berisi komentar, di berita itu juga diunggah tangkapan layar nama Ibrahim yang tertera sebagai editor di medianya. Sehingga, berita tersebut membingkai bahwa Ibrahim adalah orang yang dimaksud dalam komentar itu.

Sayangnya, tulisan dalam produk media itu, tak ada konfirmasi ke penulis di kolom komentar. Selain itu, akun penulis komentar di media sosial itu, ketika dicari juga tak ditemukan.

Lalu, berita di satu media itu dikutip media-media siber lain. Kemudian, ada pula foto pribadi Ibrahim yang diunggah di berita tanpa izinnya.

Hampir sehari, berita-berita yang menyerang Ibrahim dan tempatnya bekerja terus bermunculan. Serangan ini sendiri terjadi sehari setelah Ibrahim membuat berita soal rencana pembangunan fasilitas sauna dan kolam renang di Rumjab Wali Kota Samarinda.

Entah apa alasannya, berita-berita yang berkaitan dengan polemik tersebut, saat rilis ini ditulis sudah di-takedown. Termasuk berita yang menyerang Ibrahim maupun berita-berita lain soal pembangunan sauna dan kolam renang.

Ibrahim selaku korban menegaskan, dirinya dan medianya tak berafiliasi dengan partai politik manapun atau pejabat tertentu, seperti yang dituduhkan oleh Wali Kota samarinda. Ibrahim tak punya alasan lain, selain melakukan kerja-kerja jurnalistik yang salah satunya mengawal tata kelola pemerintahan khususnya di Samarinda.

Di sisi lain, tudingan mengenai fee yang dimaksud adalah fee iklan yang memang merupakan haknya dan patut dia tanyakan. Kejadian ini pun beberapa tahun lalu, ketika dia belum menjadi anggota AJI Samarinda.

Juru Bicara Koalisi Fathul HW menilai, kasus yang mendera Ibrahim dan pembungkaman yang berakhir pada di-takedown nya sejumlah pemberitaan yang berkaitan dengan rencana pembangunan fasilitas mewah di rumah jabatan wali kota Samarinda, hanyalah satu dari sekian kasus pembungkaman terhadap pers yang terjadi di Samarinda maupun Kalimantan Timur pada umumnya.

Sebab, praktik-praktik pembungkaman kerja jurnalistik sebenarnya banyak terjadi, namun dilakukan lebih halus ataupun lewat mekanisme pemilik media.

“Maka capaian Indeks kemerdekaan pers (IKP) Kaltim 2021, yang mencatat skor 82,27 dan menjadikan provinsi ini peringkat ketiga di seluruh Indonesia, patut dipertanyakan. Selain itu praktik-praktik pembungkaman ini merupakan sikap arogan yang ditunjukkan secara terbuka oleh penguasa, patut diduga wali kota Samarinda telah melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaaan) dengan cara mengintimidasi pers, ini mengkhianati reformasi,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, seharusnya praktik takedown dalam pedoman media siber tak diperkenankan. Karena ketentuan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pers. Persisnya, poin lima tentang pencabutan berita.

Jika sudah diterbitkan maka berita tak bisa dicabut dari pihak luar redaksi kecuali bertalian dengan urusan SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik hingga pertimbangan khusus dari Dewan Pers.

“Ingat, pencabutan berita wajib disertai dengan alasan dan diumumkan kepada publik sebagai pembaca, sementara ini tidak ada, apa yang sebenarnya terjadi harus dijelaskan kepada publik, pihak media dan juga walikota Samarinda harus menjelaskannya kepada publik,” tegasnya.

Di sisi lain, anggota Majelis Etik AJI Samarinda Edwin menambahkan, kemudahan membangun media online saat ini juga harus dibarengi dengan pemahaman kode etik dan komitmen media.

Prinsip media dan watak kritis media tak boleh hilang. Termasuk kepada pemasang iklan atau pemakai jasa publikasi mereka. “Sebab, sah saja media mendapat pemasukan yang bersumber dari APBD dengan memberikan jasa publikasi,” kata Edwin.

Dia menuturkan, publik memang perlu tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah. Juga, pemerintah mesti menyiarkan program apa saja yang telah dikerjakan.

Keberadaan kerja sama pemberitaan antara kedua belah pihak tak serta merta membuat pemerintah atau si pemasang iklan berhak melakukan intervensi terhadap ruang redaksi media.

Edwin menyebut undang-undang telah menjamin kemerdekaan masyarakat. Untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya serta hak untuk mendapatkan informasi yang dijamin dalam konstitusi.

“Sedangkan, fungsi pers selain untuk memberikan informasi, juga sebagai bagian dari pilar demokrasi. Maka, keberlangsungan pers yang kritis idealnya baik untuk iklim demokrasi,” tuturnya.

Terakhir, Ketua AJI Samarinda Noffiatul C mengimbau agar pelaku pers di Samarinda maupun Kalimantan Timur bisa menjalankan kerja-kerja jurnalistik sesuai dengan kode etik.

Selain itu, narasumber baik pejabat ataupun masyarakat, bisa menempuh cara-cara sesuai yang diatur dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers, ketika merasa pemberitaan tidak berimbang.

“Dewan Pers juga sudah menyediakan layanan pelaporan jika terjadi sengketa berita. Ada pula MoU Dewan Pers dengan Polri terkait sengketa berita,” pungkasnya. (redaksi)

Artikel Jurnalis Samarinda Dibungkam, Koalisi Kebebasan Pers Kaltim Berang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mulai mengenalkan gagasan tersebut kepada DLH Kabupaten/Kota se Kaltim mengenai salah satu pengelolaan sampah yang dinilai efektif sekaligus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pengelolaan sampah tersebut ialah menggunakan konsep Circular Economy, gebrakan PT. Abadan Nusantara Internasional (Banana & Partners), perusahaan yang berfokus pada pengelolaan limbah dan energi terbarukan.

Dengan menghadirkan secara langsung Presiden Direktur PT. Abadan Nusantara Internasional,Herry Wijaya di Ruang Rapat Adipura DLH Kaltim, Selasa (12/4). Herry menerangkan kepada seluruh jajaran DLH provinsi maupun kab/kota se-Kaltim yang mengikuti secara daring mengenai bagaimana prinsip pengolahan sampah PT.Abadan Nusantara Internasional.

“Prinsip pengolahan sampah PT. Abadan Nusantara Internasional adalah merubah sampah rumah tangga maupun sampah plastik menjadi biodiesel, menggunakan konsep Circular Economy. Dengan melibatkan peran serta masyarakat yang berjalan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan,” jelasnya.

Dengan demikian, sambutan hangat seolah nampak diberikan oleh Noor Utami selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kaltim terhadap konsep pengolalaan sampah menjadi energi terbaharukan dari  PT. Abadan Nusantara Internasional.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan salah satu solusi yang layak untuk dipertimbangkan, diimplementasikan di Benua Etam.

“Permasalahan persampahan merupakan permasalahan yang krusial. Berbagai penanganan telah dan sedang dilakukan untuk menyelesaikannya dan teknologi pengolahan yang sampaikan oleh PT. Abadan Nusantara Internasional ini merupakan salah satu solusi yang sangat baik dalam mendukung upaya Kaltim Bersih Sampah 2025,” tandas Tami. (REDAKSI KF)

Artikel Kelola Sampah Jadi Energi Terbarukan, Kaltim Target Bersih Sampah 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.