Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi sembarangan memodifikasi seragam dinasnya. Lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2025, Pemprov Kaltim memperketat aturan berpakaian, mulai dari potongan lengan baju hingga atribut yang melekat di bahu.

Sosialisasi aturan yang telah berlaku efektif sejak 1 Desember 2025 ini digelar oleh Biro Organisasi Setda Prov Kaltim di Ruang Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 22 Januari 2026.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Iwan Setiawan, menekankan bahwa aturan ini bukan sekadar imbauan, melainkan ketentuan hukum yang wajib ditaati seluruh perangkat daerah untuk menyeragamkan identitas korps.

Beda Jabatan, Beda Lengan

Salah satu poin paling mencolok adalah pengaturan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki (Senin-Selasa). Pergub ini menetapkan hierarki model pakaian berdasarkan jabatan.

Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama (Eselon I dan II) memiliki keistimewaan memilih kemeja lengan panjang atau pendek. Namun, opsi ini tidak berlaku bagi pejabat administrator (Eselon III) ke bawah dan staf.

“Untuk ASN laki-laki selain JPT, hanya boleh menggunakan lengan pendek. Dan jika lengan pendek, baju harus dimasukkan ke dalam celana,” tegas Iwan.

Pengecualian khusus diberikan kepada ASN perempuan berhijab, yang tetap diperbolehkan mengenakan lengan panjang demi menutup aurat.

Dilarang Pasang Nama Dinas

Selain soal potongan baju, Iwan juga menyoroti “ego sektoral” dalam penggunaan atribut. Kebiasaan ASN menyematkan nama dinas atau badan tempatnya bekerja di bahu kiri kini resmi dilarang.

Seluruh ASN wajib menggunakan atribut seragam bertuliskan “Pemprov Kaltim” disertai lambang Ruhui Rahayu di bahu kiri, tanpa kecuali. Sementara bahu kanan tetap untuk lambang Kementerian Dalam Negeri.

“Selama ini masih banyak yang menambahkan nama perangkat daerah. Itu tidak sesuai ketentuan. Ke depan, semuanya wajib menggunakan nama Pemprov Kaltim, tidak ada lagi nama perangkat daerah,” cetusnya.

Kamis Wajib Batik Lokal

Aturan ini juga mempertegas keberpihakan pada ekonomi lokal. Hari Kamis ditetapkan sebagai hari wajib mengenakan Batik Khas Kaltim. Selama motif resmi pemenang sayembara belum diproduksi massal, ASN dipersilakan memakai batik motif khas Kaltim produk UMKM lokal.

Sementara untuk Batik Nasional (seperti Korpri), penggunaannya digeser ke hari Jumat dan Sabtu (bagi unit kerja 6 hari), serta pada momen khusus seperti Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober.

“Pengaturan pakaian dinas ini tidak semata soal seragam, tetapi juga menyangkut disiplin, identitas, serta wibawa ASN sebagai pelayan publik,” tutup Iwan. (ens)

Artikel Seragam ASN Kaltim Diperketat: Atribut Dinas Dicopot, Lengan Baju Diatur Jabatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim segera realisasikan program pembagian seragam gratis untuk siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh kabupaten/kota. Program ini menjadi bagian dari komitmen mempercepat pendidikan gratis dan meringankan beban orang tua.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengebut pelaksanaan program pendidikan gratis bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang akan segera direalisasikan adalah pembagian seragam sekolah secara gratis bagi siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB pada Tahun Ajaran 2025/2026.

Program ini dijadwalkan mulai didistribusikan pada Agustus 2025. Total sebanyak 65.004 paket seragam akan dibagikan gratis kepada seluruh peserta didik baru, baik yang diterima di sekolah negeri maupun swasta.

Adapun paket seragam yang diberikan meliputi satu set pakaian putih abu-abu, tas, topi, dan sepatu.

Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menyampaikan bahwa saat ini pendataan dan koordinasi dengan sekolah-sekolah masih terus berlangsung, agar distribusi seragam bisa berjalan tepat waktu.

“Distribusi seragam gratis seharusnya sudah dimulai sejak bulan Juli ini. Saya akan cek kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Insyaallah Agustus mulai direalisasikan,” ujar Seno Aji saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, belum lama ini.

Ia menegaskan, bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa di seluruh kabupaten/kota. Pemprov Kaltim ingin memastikan tidak ada anak usia sekolah yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi.

Seno juga menjelaskan bahwa untuk kebutuhan seragam lainnya seperti seragam batik, pramuka, maupun seragam khas sekolah, Pemprov menyerahkannya kepada masing-masing orang tua siswa. Meski demikian, pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/17701/Disdikbud.III yang secara tegas melarang sekolah negeri menjual seragam kepada siswa.

“Kita sudah buat edaran ditujukan ke SMA/SMK supaya tidak mengadakan penjualan seragam di sekolah. Pembelian seragam lainnya diserahkan kepada orang tua. Bahkan bisa juga menggunakan seragam lama milik kakaknya, tidak diharuskan beli baru,” tegas Seno.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif Pemprov Kaltim dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan bebas hambatan biaya, sekaligus memperkuat komitmen daerah terhadap Program Indonesia Pintar. (*/pt/portalkaltim/sty)

Artikel 65 Ribu Siswa Baru di Kaltim Dapat Seragam Gratis Mulai Agustus pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim memastikan program seragam gratis untuk siswa baru SMA, SMK, dan SLB telah berjalan sejak awal tahun ajaran. Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan tidak ada kewajiban membeli seragam tambahan di sekolah.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program penyaluran seragam gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2025/2026 sudah berjalan sejak awal pendaftaran. Setiap siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB—baik negeri maupun swasta—akan menerima satu setel seragam putih abu-abu dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Seragam gratis sudah dari awal kita berikan, dan itu berlaku untuk SMA, SMK, Negeri dan Swasta. Seragam yang diberikan adalah putih abu-abu,” ujar Seno Aji di sela acara Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lempake di Samarinda Utara, Senin, 21 Juli 2025.

Namun, untuk jenis seragam lainnya seperti batik, Pramuka, atau seragam khusus sekolah, pembelian diserahkan kepada orang tua siswa. Meski demikian, Pemprov memberi kelonggaran bagi siswa yang ingin menggunakan seragam lama milik saudara atau kerabat, selama masih layak pakai.

“Kita sudah buatkan surat edaran ke SMK dan SMA supaya tidak mengadakan pengadaan seragam selain yang diberikan pemerintah. Jadi bisa pakai seragam lama milik kakaknya, tidak harus beli baru,” jelasnya.

Adapun jumlah seragam gratis yang disiapkan mencapai 65.004 stel, didistribusikan ke 447 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Kalimantan Timur. Wagub Seno optimistis semua siswa yang berhak akan menerima bantuan ini.
“Saya yakin tujuh puluh ribu siswa bisa mendapatkan semuanya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemprov juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh sekolah untuk melarang praktik penjualan seragam secara paksa di lingkungan sekolah. Orang tua diberi kebebasan membeli seragam dari luar atau menggunakan pakaian yang sudah dimiliki.

Saat ini, proses distribusi seragam tengah dimonitor ketat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Pengawasan ini bertujuan memastikan tidak ada siswa yang terlewat serta mencegah adanya pungutan liar atau praktik yang membebani orang tua siswa. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Wagub Kaltim Tegaskan Seragam Gratis Sudah Disalurkan, Orang Tua Tak Wajib Beli Tambahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Samarinda mengusulkan penetapan standar harga seragam sekolah dan wacana subsidi dari APBD sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya perlengkapan sekolah.

Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam menanggapi keluhan masyarakat soal tingginya harga seragam dan atribut sekolah. Isu ini dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV dan Disdikbud pada Senin, 21 Juli 2025.

Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa penetapan harga standar merupakan solusi jangka pendek untuk meredam kekhawatiran orang tua.

“Standarisasi ini diperlukan agar koperasi sekolah dapat menyesuaikan harga dengan kondisi pasar. Kami menemukan beberapa harga tidak wajar yang perlu segera diatur,” tegas Novan.

Langkah ini diambil menyusul temuan dari survei pasar yang menunjukkan adanya perlengkapan sekolah dijual jauh di atas harga wajar. Misalnya, harga atasan, celana, dan rok panjang bervariasi tergantung bahan, namun tetap harus memiliki batas harga tertinggi yang masuk akal.

Novan menambahkan, persoalan harga seragam bukan hal baru. Namun, tahun ini keluhan meningkat tajam akibat tekanan ekonomi dan inflasi yang turut mendongkrak harga kebutuhan.

“Kondisi ekonomi yang sulit memaksa keluarga mengeluarkan biaya besar. Wajar jika keluhan semakin banyak,” ujarnya.

Tak hanya seragam, masyarakat juga terbebani oleh biaya tambahan yang tidak wajib, seperti tes IQ dan asuransi yang dibebankan ke siswa.

“Item tambahan non-esensial inilah yang banyak dikeluhkan dan juga perlu dikendalikan,” kata Novan.

Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mengusulkan agar APBD 2026 mengalokasikan subsidi untuk seragam tertentu seperti batik dan pakaian olahraga yang masih diwajibkan di banyak sekolah.

“Harapannya, beban orang tua siswa dapat berkurang melalui dukungan anggaran daerah,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel DPRD Samarinda Dorong Standar Harga dan Subsidi Seragam Sekolah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat merespons keresahan orang tua siswa terkait mahalnya biaya perlengkapan sekolah. Pada Rabu, 16 Juli 2025, Walikota Samarinda Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 8 Samarinda Seberang guna mengklarifikasi dugaan pungutan tinggi dalam bentuk pembelian seragam dan tes psikologi.

Andi Harun menekankan bahwa segala bentuk kebijakan teknis di sekolah harus melalui kajian menyeluruh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Ia tidak ingin mengambil langkah terburu-buru tanpa data yang akurat.

“Kami tidak ingin gegabah. Identifikasi awal harus tuntas terlebih dahulu. Laporan lengkap dari Disdik kami tunggu minggu depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa pengelolaan koperasi dan pungutan harus berpihak pada siswa dan orang tua. Pemerintah, kata dia, tidak mentoleransi adanya beban biaya berlebihan.

“Urusan teknis seperti ini adalah domain Disdik. Mereka yang harus menyusun skema solusi yang adil dan tidak memaksakan pembelian atau pungutan,” lanjutnya.

Rincian Biaya dan Pengakuan Sekolah

Wakil Kepala SMPN 8, Satuna, mengakui bahwa pihak sekolah memang menyediakan perlengkapan seperti seragam olahraga seharga Rp220.000 dan jilbab tiga warna seharga Rp210.000 melalui koperasi. Namun ia menyebut transaksi belum dimulai karena masih menunggu harga resmi dari Disdik.

“MPLS masih berjalan, jadi penjualan belum dilakukan,” jelasnya.

Terkait tes psikologi sebesar Rp150.000, Satuna menyatakan itu dimaksudkan untuk memetakan gaya belajar dan minat siswa, agar pengajaran lebih tepat sasaran. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci soal keharusan mengikuti tes dan siapa penyelenggaranya.

Tanggapan Disdik dan Regulasi Baru

Kepala Disdik Samarinda, Asli Nuriyadin, menyatakan bahwa pihaknya segera menyusun standar harga maksimal koperasi sekolah agar tidak terjadi disparitas harga antar sekolah.

“Kami temukan harga tidak wajar seperti baju olahraga Rp220 ribu. Ini harus ditertibkan dan diawasi ketat,” tegasnya.

Asli menambahkan, koperasi sekolah memang boleh menjalankan usaha, tapi tidak boleh memaksakan pembelian, apalagi mengambil keuntungan berlebihan.

Terkait tes psikologi, ia menegaskan bahwa tidak boleh diwajibkan karena belum memiliki dasar hukum. Tes tersebut, kata dia, harus sepenuhnya bersifat sukarela dengan persetujuan orang tua siswa.

“Jika tidak ada dasar regulasi, tidak boleh menjadi kewajiban. Kami akan evaluasi lembaga penyelenggaranya,” tambahnya.

Total Biaya dan Langkah Lanjutan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total biaya paket perlengkapan siswa baru yang ditawarkan koperasi sekolah mencapai Rp1.350.000, mencakup seragam, atribut, administrasi, dan tes psikologi. Disdik menyatakan akan menelusuri lebih lanjut aliran dana dan mitra kerja koperasi dalam penyelenggaraan psikotes tersebut.

“Pemeriksaan lanjutan sudah kami jadwalkan dan akan ditindak sesuai temuan,” tutup Asli. (chanz/sty)

Artikel Walikota Samarinda Sidak SMPN 8 Usai Keluhan Biaya Seragam dan Psikotes pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.