DPRD Kaltim mempertanyakan kinerja Disperindagkop UKM Kaltim. Karena dari Rp12 miliar uang yang diplot untuk pembinaan UMKM. Penyerapannya masih di bawah 60 persen, jelang tutup tahun.

DPRD Kaltim telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdangangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Kaltim. Dalam rapat tersebut DPRD menyoroti rendahnya penyerapan anggaran UMKM.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengaku khawatir. Karena daya serap anggaran untuk program pembinaan UMKM tahun ini masih di bawah 60 persen.

“Kami minta pemaparan kepada Disprindagkop apa kendala anggaran kurang terserap,” ungkapnya, Jumat 3 November 2023.

Lebih lanjut, Sapto meminta agar data UMKM dapat sinkronisasi dengan Dinas Sosial dan BPS.

“Jangan sampai alokasi kegiatan untuk pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar ini tidak tepat sasaran,” terangnya.

Dengan serapan anggaran UMKM masih terbilang jauh dari target. Politisi Golkar ini berharap adanya penjelasan dari Disperindagkop UKM Kaltim terkait kendala yang dihadapi.

“Masalahnya di mana, SDM atau apa, ini harus dicari masalahnya,” lanjutnya.

Sementara itu, kata Sapto, data jumlah UMKM di Kaltim harus benar-benar dicek keberadaannya.

“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos dan harus diverifikasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sapto menyarankan kepada Disperindagkop UKM Kaltim untuk memaksimalkan program pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi dan pemasaran. Untuk memenuhi target serapan anggaran.

“UMKM ini kan penting agar Indonesia tidak mengalami inflasi,” pungkasnya. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Serapan Anggaran UMKM Rendah, DPRD Kaltim Minta Penjelasan Disperindagkop UKM pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim berencana melakukan rapat koordinasi dengan penanggung jawab 22 OPD yang memiliki rapor merah dalam penyerapan anggaran.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam satu kesempatan mengevaluasi bahwa  terdapat 22 organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk rapor merah. Hal ini dikarenakan capaian serapan anggaran masih di bawah 58 persen. Padahal seharusnya serapan anggaran sampai Oktober ini sudah mencapai 80 persen.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Seno Aji mengungkapkan, rencananya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat raport merah itu.

“Kami atur waktu untuk rapat koordinasi. Jika sebelumnya Pj Gubernur menyoroti OPD yang punya rapor merah,  kami akan mengawasinya.” ungkapnya.

Terlebih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim yang menjadi fokus utamanya.

“Kami lihat beberapa hari lagi, semoga mereka bisa memperbaiki serapan anggarannya,” jelasnya.

Seno berharap setelah melakukan rapat koordinasi tersebut, para OPD yang mendapat rapor merah dapat meningkatkan kinerja agar serapan anggarannya tidak tertinggal.

Berdasarkan koordinasi dengan beberapa OPD di lingkup Provinsi Kaltim, rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh adanya pekerjaan yang belum selesai pembayarannya.

“Kontrak sudah dilakukan, kontraktor sudah melaksanakan pekerjaan, tapi belum tuntas penagihannya,” katanya

Lebih lanjut, Seno meminta agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat segera melakukan menyelesaikan pembayaran kepada pekerjaan yang telah menyelesaikan agar tidak tertunggak dan menumpuk di akhir tahun.

“Saya yakin OPD bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. BPKAD sudah setuju untuk membantu mereka dalam hal pembayaran. Semoga ini baik-baik saja dalam waktu dekat ini sudah bisa meningkat,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel DPRD Kaltim Ajak Rapat OPD yang Serapan Anggarannya di Bawah Target  pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Untuk kali pertama, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov Kaltim sejak  menjabat per 2 Oktober 2023. Rapat Pimpinan merupakan agenda rutin pemprov untuk membahas berbagai capaian kinerja, realisasi APBD, dan isu lain yang dianggap perlu untuk dibahas bersama.

Menggunakan baju dinas cokelat pertamanya sebagai Pj Gubernur Kaltim. Akmal mengapresiasi agenda rapat rutinan Pemprov Kaltim yang bertujuan untuk memastikan efisiensi program dan anggaran yang dijalankan oleh OPD dalam pelaksanaan tugas mereka.

“Hasil evaluasi ini berdasarkan indikator seperti capaian kinerja anggaran, perencanaan, belanja, forest carbon, karhutla, dan persiapan pemilu,” ungkapnya, Senin 9 Oktober 2023 di Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim.

Soal serapan anggaran, Akmal mengatakan terdapat 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai 50 persen target mereka. Sementara 18 OPD lainnya masih berjuang di bawah 80 persen. Hanya 2 OPD yang berhasil melebihi anggaran mereka dengan mencapai lebih dari 80 persen.

“Secara umum rata-rata baru 64 persen realisasinya. Bagi saya masih jauh di bawahnya,” terangnya.

Melihat masih jauhnya capaian anggaran yang ditargetkan, Akmal akan melakukan evaluasi setelah menerima laporan realisasi pekerjaan yang dipaparkan oleh masing-masing OPD.

“Saya dan Bu Sekda sampaikan ini harus kita evaluasi keras,” katanya.

Akmal menargetkan pencapaian anggaran pada bulan Oktober mendatang harus di atas 80 persen dari yang ditetapkan.

Untuk itu pemprov akan mendatangkan coaching dari Kemendagri langsung unruk membantu 23 OPD yang berada di zona merah.

“Kemungkinan dalam 1-2 hari ini kami  mendatangkan coaching Kemendagri dari Jakarta,” pungkasnya. (dmy/gdc/fth)

Artikel Pimpin Rapat Pertama, Pj Gubernur Kaltim Langsung Semprit 23 OPD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.