Serapan anggaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemprov Kaltim menegaskan percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa harus segera dilakukan agar target APBD 2025 dapat tercapai sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, saat membuka Sosialisasi Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 berbasis Massive Open Online Course (MOOC) yang digelar BPSDM Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Kamis, 4 September 2025.

Ujang menjelaskan, dari total APBD Kaltim Tahun 2025 sebesar Rp20,9 triliun, sekitar 28,5 persen atau Rp5,98 triliun harus direalisasikan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Rinciannya meliputi:

Tender: 262 paket senilai Rp1,217 triliun, dengan 2 paket belum selesai.

E-Purchasing: 7.135 paket senilai Rp4,122 triliun, dengan 43 persen paket atau 25 persen nilai belum berjalan.

Pengadaan langsung dan penunjukan langsung: 9.016 paket senilai Rp649,47 miliar, dengan 48 persen paket belum dieksekusi.

“Kalau semua ini terhambat, dampaknya bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pelayanan publik. Belanja pemerintah punya multiplier effect besar terhadap ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Ujang, rendahnya progres pengadaan juga akan memengaruhi pencapaian program prioritas gubernur. Ia mengimbau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk segera menyelesaikan paket yang tertunda, mengidentifikasi hambatan, dan berkoordinasi dengan Biro PBJ.

“Jangan tunggu Desember untuk menyelesaikan ribuan paket yang tertunda. Kalau ada masalah, komunikasikan segera. Biro PBJ siap membantu 24 jam,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengadaan barang/jasa bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga penggerak ekonomi.

“Melalui belanja pemerintah, lapangan kerja terbuka, usaha lokal bergerak, dan ekonomi masyarakat terangkat. Jadi ini bukan pekerjaan administratif biasa, tetapi memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas,” jelasnya.

Ujang berharap pelatihan ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pejabat pengadaan, sehingga proses PBJ di Kaltim dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel. (Rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Pacu Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Serapan APBD 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengapresiasi kinerja BPBD yang telah menyerap 67% anggaran hingga triwulan kedua 2025. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan di semua level, menyusul kerentanan Samarinda terhadap banjir dan longsor.

Deni Hakim Anwar menyampaikan capaian sekaligus evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda dalam rapat kerja bersama mitra, Selasa, 22 Juli 2025.

Berdasarkan laporan BPBD, hingga triwulan kedua tahun ini, realisasi penyerapan anggaran mencapai sekitar 67 persen dari total pagu anggaran lebih dari Rp 14 miliar.

“Hampir 50 persen dialokasikan untuk belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai. Sementara anggaran operasional kegiatan berkisar Rp 6 miliar,” ujar Deni.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), ada rencana penambahan dana untuk BPBD antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

Komisi III memberikan atensi terhadap sejumlah program prioritas BPBD, seperti penyuluhan kebencanaan, penanggulangan saat bencana, dan pemulihan pasca bencana. Deni menyebut, kinerja BPBD cukup optimal meskipun bekerja dengan keterbatasan anggaran.

“Kami mendorong agar penyiapan anggaran lebih komprehensif. Pengalaman banjir dua kali pada Mei lalu yang menyebabkan status tanggap darurat menjadi pelajaran penting. Kesiapan mutlak diperlukan, walau kita tidak menginginkan bencana terjadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan BPBD di tingkat kecamatan, agar langkah antisipasi bisa lebih cepat dan tepat.

“Kami beri catatan agar kehadiran BPBD di tingkat kecamatan diperkuat. Ini penting, mengingat Samarinda sangat rentan terhadap ancaman longsor dan banjir,” jelasnya.

Untuk mendukung kesiapsiagaan di lapangan, Deni mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengusulkan bantuan dua unit eskavator tahun ini, yang diharapkan dapat mempercepat respons jika terjadi longsor atau bencana lainnya.

Di akhir keterangannya, Deni menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam urusan kebencanaan.

“Penanggulangan bencana harus mengusung prinsip pentahelix. Artinya, bukan hanya tugas satu instansi, tapi tanggung jawab bersama—baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun media. Semua harus bahu-membahu menjaga kesiapsiagaan,” pungkasnya. (Chanz/sty)

Artikel Komisi III Soroti Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Samarinda Serap 67 Persen Anggaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi I DPRD Samarinda mulai membahas anggaran perubahan 2025 dan penyusunan APBD Murni 2026. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menyoroti rendahnya realisasi anggaran Diskominfo yang baru mencapai sekitar 50 persen.

Komisi I DPRD Kota Samarinda memulai pembahasan anggaran perubahan 2025 sekaligus menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh mitra kerja komisi diminta memaparkan capaian program, hambatan yang dihadapi, hingga usulan anggaran ke depan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, SH, secara khusus menyoroti perbandingan anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Lihat Diskominfo, anggarannya sekitar tidak sampai Rp 40 miliar. Disdukcapil hanya sekitar Rp 21 miliar,” ujar Samri, Kamis, 17 Juli 2025.

Ia menjelaskan, anggaran Diskominfo sebelumnya mencapai Rp 41 miliar, namun mengalami efisiensi lebih dari Rp 1 miliar. Sementara untuk pengajuan tahun 2026, Diskominfo justru mengusulkan penurunan anggaran menjadi sekitar Rp 39 miliar.

“Penurunan itu sesuai dengan kebutuhan riil yang disampaikan mereka,” lanjutnya.

Samri membandingkan dengan OPD teknis seperti Dinas PU, Perkim, Dishub, dan DLH yang memang memerlukan anggaran besar untuk pembangunan fisik maupun pengadaan armada. Sementara Disdukcapil lebih pada penguatan layanan publik seperti penyediaan blanko KTP dan perlengkapan layanan lainnya.

Alokasi Anggaran untuk Keamanan Data

Saat ditanya soal rincian alokasi anggaran Diskominfo, Samri menyebutkan sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat penunjang, khususnya dalam aspek keamanan digital.

“Seperti alat untuk mengantisipasi kebocoran data, mendeteksi ancaman, antisadap, dan alat-alat seperti itu,” paparnya.

Selain itu, anggaran juga mencakup belanja pegawai serta operasional rutin. Ia menyebutkan tidak banyak perubahan signifikan dari sisi kegiatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Yang banyak memang belanja pegawai, biaya rutin. Kegiatan lainnya cenderung sama,” tambah Samri.

Realisasi Masih Rendah

Meski anggaran tersedia, Samri menyoroti realisasi penggunaan anggaran Diskominfo yang dinilai masih rendah.

“Realisasi anggarannya baru sekitar 40 sampai 50 persen,” ungkapnya.

Ia memahami bahwa tahun anggaran belum berakhir, namun mengakui ada kendala administratif dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

“Ada laporan yang belum mencapai target penyerapan karena proses SPJ (Surat Pertanggungjawaban) masih berjalan. Jadi kelihatannya belum tercapai, tapi sebenarnya dalam proses,” jelasnya.

Samri mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum rampung secara administrasi, meskipun program sudah berjalan di lapangan.

“Karena sudah tiga tahun berjalan, tapi SPJ-nya belum selesai,” tegasnya.

Pembahasan anggaran bersama mitra kerja, termasuk Diskominfo, akan terus dilanjutkan. Komisi I menekankan agar penggunaan anggaran ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung penyusunan APBD Murni 2026. (chanz/sty)

Artikel Ketua Komisi I DPRD Samarinda Soroti Realisasi Anggaran Diskominfo yang Baru 50 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana dari Pemprov Kaltim, DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran di sektor pendidikan. Hal ini untuk mencegah dana mengendap yang dapat berujung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim, menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan harus digunakan secara maksimal demi mendukung kelangsungan berbagai program yang telah dirancang. Ia mendorong instansi terkait agar segera merealisasikan kegiatan fisik maupun non-fisik selagi dana masih tersedia.

“Harapannya anggaran yang diberikan pemerintah bisa terserap maksimal. Apalagi sekarang ada efisiensi dan dana dari provinsi juga dipangkas,” ujar Hj. Iim, Rabu, 4 Juni 2025.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 52 persen anggaran untuk kegiatan fisik belum terealisasi. Jika tidak segera dimanfaatkan, potensi munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memengaruhi penyusunan APBD perubahan di tahun berjalan.

“Kalau ada dana, ayo segera realisasikan programnya. Jangan sampai muncul SILPA. Itu bukan hanya soal teknis, tapi juga bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.

Hj. Iim juga menyoroti kebutuhan di sektor pendidikan yang masih tinggi, khususnya di lapangan. Mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah, pengadaan fasilitas belajar, hingga peningkatan kompetensi guru masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Yang ada saja masih kurang, jadi sangat disayangkan kalau dana tersedia tapi tidak dimanfaatkan. Sisa 52 persen itu harus dimaksimalkan untuk program-program prioritas,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, pihak eksekutif diminta untuk memastikan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi proses realisasi anggaran.

“Program yang sudah disusun sebaiknya langsung dijalankan. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru sibuk belanja. Perencanaan dan pelaksanaan harus sinkron,” ujarnya.

DPRD berharap dengan penyerapan anggaran yang optimal, kualitas pendidikan di Balikpapan dapat terus meningkat meski dalam kondisi fiskal yang terbatas. (sty)

Artikel DPRD Balikpapan Desak Optimalisasi Anggaran Pendidikan, Cegah Dana Mengendap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.