Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD, Jumat (1/5/2026) itu, berbagai persoalan krusial mencuat, mulai dari buruknya layanan BPJS, praktik perusahaan yang tidak patuh aturan, hingga persoalan upah di bawah standar UMK.

DPRD pun menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan penutupan perusahaan yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan.

DPRD Soroti BPJS hingga Perusahaan Tanpa Kantor Resmi

Audiensi ini turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD, ketua komisi, perwakilan OPD, serta berbagai elemen buruh seperti Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Sarbumusi, dan KSPSI.

Dalam forum tersebut, Alwi menyoroti absennya pihak BPJS Kesehatan yang seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada para buruh.

“Mestinya momen seperti ini mereka hadir untuk menjawab langsung pertanyaan teman-teman buruh,” tegasnya.

Selain itu, buruh juga mengeluhkan keberadaan perusahaan luar daerah yang beroperasi di Balikpapan tanpa memiliki kantor cabang resmi. Kondisi ini dinilai menyulitkan pengawasan dan kerap menimbulkan persoalan ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Alwi menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas, termasuk penutupan perusahaan yang terbukti melanggar.

“Kalau memang perusahaan nakal, lebih baik ditutup saja daripada terus menimbulkan masalah,” ujarnya.

Gaji di Bawah UMK Disorot, DPRD Siap Panggil Perusahaan

Selain isu BPJS dan legalitas perusahaan, persoalan upah juga menjadi perhatian serius. DPRD menerima laporan adanya perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Alwi meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersama serikat buruh untuk segera menyerahkan data perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

“Kami akan panggil perusahaan yang masih memberikan gaji di bawah UMK. Ini jadi catatan penting demi kesejahteraan buruh,” tegasnya.

DPRD Balikpapan berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan buruh dan memastikan adanya perbaikan nyata ke depan.

Alwi berharap, pada peringatan May Day tahun berikutnya, persoalan serupa tidak lagi terjadi, serta tercipta lingkungan kerja yang lebih layak dan sejahtera bagi para buruh di Balikpapan. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Ancam Tutup Perusahaan Nakal, Soroti BPJS dan Upah Buruh di May Day 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Balikpapan menerima kunjungan Serikat Buruh Kota Balikpapan. Mereka membawa aspirasi agar DPRD dapat mengawal putusan MK terkait UU No.6 tahun 2023. Agar bisa diterapkan di Balikpapan.

Sejumlah perwakilan serikat pekerja atau buruh di Kota Balikpapan bertemu dengan Komisi IV DPRD Kota Balikpapan pada Senin (11/11/2024) guna membahas tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU tersebut, yang merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perwakilan buruh berharap putusan MK ini bisa membawa perubahan yang positif dalam pengaturan pengupahan di Kota Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah dari serikat buruh untuk memperjuangkan penyesuaian pengupahan di kota Balikpapan.

Perwakilan buruh mengusulkan kenaikan upah minimum kota (UMK) sesuai dengan arahan putusan MK yang menyebutkan pentingnya revisi terkait kebijakan pengupahan di dalam UU Cipta Kerja.

Meskipun demikian, Gasali menjelaskan bahwa keputusan final mengenai kenaikan ini masih berada di tangan dewan pengupahan di tingkat pusat maupun di tingkat kota.

“Mereka menginginkan agar UMK yang berlaku saat ini dapat disesuaikan atau ditingkatkan sesuai dengan hasil putusan MK,” ujar Gasali kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa usulan kenaikan UMK di Balikpapan berkisar antara 4% hingga 5%, namun angka ini belum final.

Usulan ini masih harus dirapatkan bersama pihak-pihak terkait, seperti dewan pengupahan kota, Dinas Ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Rustam Syahrianto, Ketua Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) DPC Kota Balikpapan, turut menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk merespons dampak dari putusan MK.

Putusan tersebut adalah hasil perjuangan serikat pekerja di pusat yang menggugat undang-undang omnibus law agar dilakukan revisi, terutama terkait aspek pengupahan.

Menurut Rustam, hasil revisi undang-undang ini telah berimbas pada peraturan pemerintah yang menjadi dasar pengaturan upah, dan diharapkan akan membawa dampak positif bagi pekerja di Balikpapan.

Namun, Rustam juga mengingatkan bahwa besaran kenaikan UMK nantinya tetap menjadi kewenangan dewan pengupahan kota, yang saat ini masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Kementerian Tenaga Kerja.

Kenaikan upah ini akan diputuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

Pertemuan antara serikat buruh dan DPRD ini mencerminkan harapan para pekerja untuk mendapatkan keadilan dalam hal pengupahan di Balikpapan, khususnya dengan adanya perubahan yang telah disahkan oleh MK.

Melalui dialog ini, diharapkan aspirasi pekerja dapat diakomodasi, sehingga peningkatan kesejahteraan bagi buruh dapat terwujud di tengah tantangan ekonomi saat ini. (Man/lim)

Artikel Serikat Buruh Temui Dewan Bahas Putusan MK Atas UU Cipta Kerja pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.