Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan. Ini menyangkut hak atas rumah yang mereka beli, cicil selama bertahun-tahun, lalu tempati dan wariskan kepada keluarga. Namun hingga kini, status lahan di kawasan tersebut masih berupa Hak Guna Bangunan (HGB), bukan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Ketua Perkumpulan Warga Loa Bakung Peduli (PWLBP), Neneng Herawati, mengatakan akar persoalan ini bermula sejak program pembangunan Perumahan Korpri diluncurkan pada 1999 untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi aparatur sipil negara di Kalimantan Timur.

“Dimulai tahun 1999 ketika pemerintah memberikan perumahan kepada pegawai negeri karena banyak yang belum punya rumah. Kemudian pembangunan dilakukan dengan melibatkan pengembang,” kata Neneng.

Menurutnya, mekanisme yang digunakan saat itu tidak berbeda dengan pembelian rumah pada umumnya. Pengembang membangun rumah, sementara masyarakat memperoleh pembiayaan melalui perbankan dan membayar cicilan hingga lunas.

“Rumah ini kami beli. Ada transaksi jual beli. Bukan diberikan secara cuma-cuma,” tegasnya.

Rumah Lunas, Status Lahan Tetap HGB

Persoalan mulai dirasakan warga ketika sebagian besar penghuni telah menyelesaikan kewajiban kredit rumah mereka. Seperti lazimnya perumahan lain di Indonesia, warga berharap status sertifikat dapat ditingkatkan dari HGB menjadi SHM setelah seluruh kewajiban pembayaran selesai.

Namun harapan tersebut tak pernah terwujud.

Hingga saat ini, ribuan rumah di Perumahan Korpri Loa Bakung masih berstatus HGB. Warga mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan status tersebut tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

“Kami tidak meminta sesuatu yang bukan hak kami. Yang kami pertanyakan kenapa rumah yang sudah dibeli dan lunas tidak bisa ditingkatkan menjadi hak milik,” ujar Neneng.

Ia menegaskan, dalam dokumen perjanjian yang dimiliki warga tidak terdapat klausul yang melarang peningkatan status menjadi SHM. Tidak ada pula ketentuan yang menyebut rumah tersebut hanya boleh dihuni pegawai negeri atau tidak dapat dialihkan kepada ahli waris maupun pihak lain.

“Kalau memang ada larangan, seharusnya tertulis dalam perjanjian sejak awal. Faktanya tidak ada,” katanya.

Lebih dari 2.300 Rumah Terlibat

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang menjadi rujukan warga, kawasan Perumahan Korpri Loa Bakung dibangun dalam empat tahap pengembangan.

Total terdapat sekitar 2.323 unit rumah yang masuk dalam program tersebut. Jumlah itu menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu kompleks hunian terbesar yang pernah dibangun khusus bagi pegawai negeri di Samarinda.

Seiring waktu, komposisi penghuni pun berubah. Banyak pemilik awal kini telah pensiun, sementara sebagian lainnya telah meninggal dunia dan mewariskan rumah kepada anak maupun cucu mereka.

Tidak sedikit pula rumah yang berpindah tangan melalui transaksi jual beli yang dianggap sah oleh para pemilik.

Menurut Neneng, kondisi tersebut membuat kebutuhan akan kepastian hukum semakin mendesak karena persoalan ini kini tidak hanya menyangkut generasi pertama penghuni.

“Banyak pemilik awal sudah meninggal. Yang tinggal sekarang anak dan cucunya. Tetapi persoalannya tetap sama, status lahannya belum selesai,” ujarnya.

Perbedaan Cara Pandang dengan Pemerintah

Dalam berbagai pertemuan yang diikuti warga, pemerintah daerah disebut masih memandang kawasan Perumahan Korpri sebagai aset pemerintah yang tidak dapat begitu saja dialihkan menjadi hak milik.

Di sisi lain, warga memiliki pandangan berbeda.

Mereka menilai posisi penghuni adalah pembeli yang memperoleh rumah melalui transaksi jual beli yang sah, bukan penerima hibah atau bantuan sosial. Karena itu, warga merasa memiliki dasar hukum dan moral untuk meminta kepastian hak atas rumah yang telah mereka bayar.

“Yang sering dilihat adalah status asetnya. Padahal kami membeli rumah ini. Itu yang sering tidak dibahas,” kata Neneng.

Perbedaan sudut pandang inilah yang hingga kini menjadi salah satu faktor utama belum terselesaikannya polemik status lahan Perumahan Korpri Loa Bakung.

Perjuangan yang Terus Berlanjut

Meski persoalan ini telah berlangsung selama puluhan tahun, gerakan warga baru terlihat lebih terorganisasi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2022, sejumlah penghuni membentuk Perkumpulan Warga Loa Bakung Peduli (PWLBP) sebagai wadah resmi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Sejak itu, berbagai langkah advokasi dilakukan, mulai dari pengiriman surat kepada pemerintah daerah, audiensi dengan DPRD, hingga aksi massa.

Namun hingga kini, belum ada keputusan yang mampu mengakhiri polemik tersebut.

Lebih dari 25 tahun sejak Perumahan Korpri Loa Bakung dibangun dan lebih dari satu dekade sejak tuntutan SHM mulai diperjuangkan, ribuan warga masih menunggu jawaban yang sama: kapan kepastian hak atas rumah yang mereka beli akan benar-benar mereka miliki.

Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya persoalan status sertifikat. Namun bagi ribuan keluarga yang telah tinggal, membesarkan anak, dan mewariskan rumah itu kepada generasi berikutnya, kepastian hukum tersebut adalah jaminan atas masa depan aset yang telah mereka perjuangkan selama puluhan tahun. (Gi/am)

Artikel Rumah Lunas, SHM Tak Pernah Terbit: Kisah 25 Tahun Penantian Warga Perumahan Korpri Loa Bakung pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.