Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Membuat setiap OPD berinovasi memberikan layanan, melalui aplikasi kepada masyarakat. Seiring dengan tuntutan era digital saat ini.

Masalah timbul, kala setiap OPD membuat beragam aplikasi bagi setiap instansinya. Bahkan ada yang satu dinas lebih dari satu aplikasi.

Hal ini mendampak pada fungsi dan menjadi beban anggaran. Untuk itu, Diskominfo Kaltim berencana untuk memoratorium pembuatan aplikas9 baru bagi setiap OPD.

“Karena sangking banyaknya, bahkan sampai ada yang terlantar dan tidak berfungsi. Ini mau kita coba tata biar rapih,” kata Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal, usai rapat Tim Koordinasi SPBE Pemprov Kaltim di kantor Gubernur Kamis 30 Maret 2023.

Tahap awal, pihaknya akan menginventarisir aplikasi pada setiap OPD. Melihat fungsi dan efektifitasnya. Kemudian baru menertibkan yang tidak berfungsi secara optimal.

“Sedang kita inventarisir dulu, setelah itu akan kita laporkan kepada bu sekda. Apakah ini kita takedown atau kita buang dari server kita,” ucapnya.

Setelah dilakukan, Faisal menginginkan agar ada aplikasi besar. Yang nantinya akan menjadi induk dari setiap aplokaso disetiap OPD tersebut. Sehingga dapat lebih efisien baik secara anggaran dan lebih memudan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi kita bikinkan program besarnya nanti aplikasi-aplikasi yang kecil akan masuk ke dalamnya.”

“Supaya tertib kita stop dulu pembuatan aplikasi agar tidak buang-buang biaya,” ungkap Faisal.

“Setelah kita lakukan inventarisir baru kita akan laporkan keoada Bu Sekda untuk dilakukan langkah-langkah berikutnya,” pungkasnya.

Diketahui, aplikasi-aplikasi terlantar itu dampak dari gencarnya Pemprov Kaltim membangun sistem informasi digital.

Ada banyak sebutan yang memberi gambaran pemerintah yang masih belum padu mengorkestra lahirnya aplikasi digital di setiap OPD-OPD. (*mhn/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Diskominfo Bakal Moratorium Aplikasi OPD Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.