Setelah dibentuk pada 14 November lalu, Pansus Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim melangsungkan rapat perdananya di Balikpapan.

Rapat internal tersebut berlangsung di Ruang Edelwies Hotel Astara Balikpapan, Rabu 20 November 2024 kemarin. Dipimping langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua Pansus Pokir; Baharuddin Demu dan Muhammad Samsun. Serta diikuti seluruh anggota, yakni Selamat Ari Wibowo, Baba, Apansyah, Damayanti, Firnadi Ikhsan, Salehuddin, Agus Aras dan Sapto Setyo Pramono.

Hadir pula Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, dan Tim Ahli Pansus yaitu Eko Priyo Utomo, Surahman, Kahar A Bahri dan Adam Muhammad.

Baharuddin Demu mengatakan, agenda utama rapat perdana ini ialah menyusun acuan kerja, draft jadwal kegiatan dan usulan pokir.

“Mudah-mudahan bisa selesai akhir Januari 2025 atau sebelum itu, karena ditunggu juga oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.

Masa kerja Pansus Pokir ialah selama 3 bulan, namun Bahar mengupayakan tugas utamanya selesai sebelum itu. Sebab belum lama ini, Sekdaprov Sri Wahyuni telah mengeluarkan peringatan kepada DPRD agar seluruh usulan harus masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Tidak boleh lagi ada usulan yang tidak masuk dalam SIPD,” jelasnya.

Kemudian ia mengajak agar bersama-sama membuat jadwal dan tahapan-tahapan pada saat berdiskusi bersama pemerintah.

“Dan kepada Tim Ahli,kita bikin surat, nanti kepada individu, kepada fraksi mengenai kalau ada usulan-usulan yang nanti direkap sehingga itu juga dibawa dalam rapat-rapat,” pungkasnya. (adv/fth)

Artikel Pansus Pokir DPRD Kaltim Gelar Rapat Perdana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DRPD Kaltim Sigit Wibowo menjelaskan cara dan mekanisme pengajuan aspirasi melalui pokir pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan. Setelahnya ia berharap pengurus LPM dapat memaksimalkan ‘fitur’ ini untuk meningkatkan pembangunan kelurahannya.

Selain menjalankan fungsi pembuat peraturan, anggaran, dan pengawas kebijakan, yang notabene berbeda dengan tugas eksekutif. DPRD Kaltim tetap bisa merealisasikan aspirasi masyarakat, tentu dalam skala kecil, melalui skema penganggaran Pokok Pikiran (Pokir).

Hanya saja, untuk mendapatkannya, kelompok masyarakat, dalam hal ini bisa organisasi atau pemerintahan tidak bisa asal-asalan. Karena ada cara dan mekanismenya.

Karenanya, Sigit Wibowo menjelaskan hal itu saat didapuk menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan, yang berlangsung di Jogjakarta, Kamis 14 November 2024 kemarin.

“Alhamdulilah melalui aspirasi kita bisa melaksankan Bimtek LPM Graha Indah Kota Balikpapan yang difasilitasi oleh DPMPD Kaltim. Kegiatan ini sangat penting untuk menujang pengetahuan dan kapastitas pengurus LPM terutama dalam pemberdayaan dan mengawal usulan program pembangunan yang ada dilingkungan keluruhan,” ujar Sigit Wibowo.

Sigit menyampaikan kaitannya dalam mengusulkan program harus melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan harus ada di dalam kamus usulan.

“Tadi dalam materi Bimtek saya meminta kepada pengurus LPM untuk aktif mengusulkan program melalui SIPD , baik itu sifatnya Bantuan Keuangan ataupun hibah/bansos,”ungkap Sigit.

Di akhir kesempatan, Sigit turut mengingatkan kepada para peserta akan pentingnya penguatan kapasitas LPM sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang berbasis pada prinsip partisipasi.

Peningkatan kapasitas SDM anggota LPM, koordinasi yang lebih baik antara LPM, pemerintah , DPRD dan masyarakat, serta sinergi yang terjalin antar pihak terkait diharapkan dapat memastikan LPM menjalankan perannya secara optimal. (adv/fth)

Artikel Sigit Wibowo Jelaskan Cara Mengusulkan Aspirasi via Pokir DPRD Kaltim pada LPM Kelurahan Graha Indah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ribuan penerima beasiswa Kaltim harus bersabar. Karena hingga kini belum menerima dana beasiswanya. Pencairan beasiswa Kaltim tertunda. Begini penyebabnya.

Program unggulan Pemprov Kaltim yakni Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) mengalami masalah. Perihal pencairan kepada 47.185 penerima beasiswa.

Seharusnya, mereka sudah mendapatkan bantuan tersebut pada pekan lalu. Namun hingga kini pencairan tersebut belum terealisasi.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Irhamsyah pun memberikan penjelasannya. Ia mengakui memang ada masalah dalam pencairan beasiswa kepada penerima.

Namun masalah tersbeut bukan pada program yang tidak berjalan.

Ia menegaskan, kendala terjadi karena gangguan aplikasi pemerintah. Yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Yang menyebabkan keterlambatan input data dan kendala pada aplikasi tersebut.

Sebab, semua proses administrasi pemda harus menginput di SIPD. Melalui pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Nah, kalau SPM tidak bisa masuk di SIPD RI, kita tidak bisa mencairkannya,” katanya, Senin 28 Oktober 2024 lalu.

Diketahui, SIPD adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik.

Aplikasi SIPD RI sendiri berada dalam pengelolaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga Pemprov Kaltim tidak punya kuasa untuk mengintervensi. Hanya bisa menunggu untuk normal kembali.

Informasi gangguan SIPD ini terjadi sejak 2 bulan lalu. Yang mengakibatkan semua pembayaran terganggu. Atau tak bisa dibayarkan.

Kendati demikian, Irhamsyah optimis pencairan BKT bisa dilakukan pekan ini. Pihaknya akan tetap berusaha agar pencairan BKT segera diselesaikan. “InsyaAllah kalau ada info baik, akan segera kami infokan,” ujarnya. (am)

Artikel Pencairan Beasiswa Kaltim Tertunda, Begini Penjelasannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemkot Samarinda menyosialisasikan aplikasi Elektronik Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan (e-TEPIan) pada Kamis 15 Februari 2024. Bertempat di Hotel Harris Samarinda.

Aplikasi e-TEPIan kini sudah mencapai versi ketiganya. Dengan fitur-fitur yang semakin lengkap dan memadai. Terkini, aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.

Untuk diketahui, setiap dinas di lingkup Pemkot Samarinda harus meng-upload rencana kegiatan pembangunan, anggaran, masa kerja, dan lainnya di aplikasi tersebut. Dengan begitu, para pimpinan bisa mengecek secara real time progres realisasinya.

Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi yang hadir pada acara itu mengungkapkan. Fungsi lain dari e-TEPIan adalah untuk mengecek serapan anggaran setiap dinas.

“Karena paling tidak kita dapat memastikan tidak hanya serapan anggaran. Tetapi juga memastikan perancangan program yang direncanakan on the track atau tidak,” tuturnya.

Rusmadi, menjelaskan bahwa aplikasi ini diluncurkan untuk meningkatkan efektivitas kerja pemkot.

“Kami dapat melihat secara langsung capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari setiap perangkat daerah dan dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara cepat dan tepat,” terangnya.

Rusmadi menerangkan, bahwa dari sekian banyak program pembangunan tahun ini. Yang mana akan menjadi tahun terakhir masa jabatan Andi-Rusmadi sebagai pemimpin Samarinda. Terdapat beberapa program unggulan, seperti yang tertera dalam janji politik maupun visi misi keduanya saat resmi memimpin.

“Aplikasi e-TEPIan ini sesuatu yang sangat baik ya dan di tahun terakhir 2024 ini. Ada 10 program unggulan yang merupakan dedikasi dari kami,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya e-TEPIan versi 3 ini, semua perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal dan profesional dalam melaksanakan pembangunan daerah. Ia juga mengajak masyarakat dan media massa untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terkait dengan pembangunan daerah. (gig/fth)

Artikel Pemkot Samarinda Sosialisasikan e-TEPIan V.3 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss Bell Hotel, Balikpapan, Senin 3 April 2023. Diikuti para staf OPD Kaltim dan kabupaten kota. Kegiatan ini sebagai bukti keseriusan Pemprov Kaltim, dalam mengurangi emisi karbon di sejumlah kota/ kabupaten.

Diketahui, program pengurangan emisi karbon menjadi program yang getol digaungkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Hla tersebut berbarengan dengan program penghijauan di atas lahan tidur di seluruh wilayah Kaltim.

Saat ini, Kaltim sudah berhasil menurunkan emisi karbon sekitar 30 juta ton CO2 equivalent. Yang penilaiannya dilakukan World Bank adalah sebesar 22 juta ton CO2 equivalent.

Tak sampai disitu. Melalui beberapa program dan langkah, Pemprov terus mengembangkan gagasan tersebut di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sub Bidang Anggaran Dua, BPKAD Kaltim, Mirwan mengatakan, kegiatan ini mendapat antusias dari para peserta. Hanya saja, dalam penginputan kali ini ada kendala yang berbeda. Mislanya dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Reboisasi (DR) yang telah memiliki mekanisme dari pusat.

“Diharapkan di daerah agar belanja sesuai harapan atas pengelolaan yang dimanfaatkan terhadap penurunan karbon,” terang Mirwan, yang juga Pemeriksa Anggaran Bidang Anggaran BPKAD Kaltim ini.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran yang digunakan untuk FCPF-CF memiliki mekanisme secara bertahap. Di tahap pertama, Kaltim memiliki gelontoran dana sebesar Rp69 milliar. Alokasi ini nantinya dibagi kepada beberapa kabupaten atau kota se Kaltim.

Nah, sosilisasi ini untuk menyelaraskan pengalokasian anggaran ke kebupaten kota tersebut. Setiap kota kabupaten memiliki nilai yang berbeda-beda. “Misalnya, untuk Balikpapan sebesar Rp 3,43 milliar. Tahun ini baru tahap pertama,” jelasnya.

Dia berharap, dari sosialisasi ini para kabupaten kota dapat tetrarah dalam mengalokasikan anggaran tersebut. Lebih dari itu, dapat berdampak pada nilai yang akan dibayar World Bank atau Bank Dunia. “Harapnya ke depan seperti ini, semoga lancar tak ada kendala,” tandasnya.

Diketahui, Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia Pasifik bagian timur yang menerima pembayaran dari Program FCPF-CF. Program ini diimplementasikan di 47 yurisdiksi di seluruh dunia. Program REDD+ dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja ini dapat diimplementasikan menjadi program insentif yang tepat. Sebagai upaya Indonesia memitigasi perubahan iklim, terutama dari sektor Forestry and Other Land Use. (nos/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Serius Kurangi Emisi Karbon, Pemprov Sosialisasikan Input Data Belanja Alokasi Dana FCPF-CF pada Aplikasi SIPD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Paser adalah Kabupaten pertama yang mengimplementasikan SP2D online secara penuh pada SIPD Pemerintah Kabupaten Paser yang terintegrasi dengan SP2D online Bankaltimtara,” tuturnya dalam acara Implementasi SP2D Online pada SIPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, Kamis (27/10/2022) di Panin Tower Senayan City lantai 5 Bankaltimtara Cabang Jakarta.

Direktur Operasional dan Manajemen Resiko Bankaltimtara Muhammad Edwin mengatakan, pencapaian Paser ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa peran Bupati Paser, dr Fahmi Fadli. Kata dia, hal ini tidak mungkin dapat dilakukan jika pemimpinnya tidak berani mengambil perubahan.

“Artinya Bupati Paser telah mampu menjadi pemimpin perubahan dalam penatausahaan keuangan daerah. Dengan menjadikan Kabupaten Paser menjadi yang pertama di Kaltim bahkan Indonesia dalam implementasi SP2D Online pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Paser yang terintegrasi dengan SP2D Online PT Bankaltimtara,” urai Edwin.

Bupati Paser dr Fahmi Fadli sendiri memyampaikan apresiasi kepada Bankaltimtara. Karena SIPD dapat terintegrasi dengan Bankaltimtara sehingga dapat dilakukan pencairan SP2D secara online dan real-time.
“Saya berharap agar dapat diakomodasi fitur akuntansi dan laporan pada menu SIPD. Sehingga kebutuhan pada laporan akhir tahun terhadap penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten Paser dapat terfasilitasi,” terangnya. (redaksi)

Artikel Paser Jadi Kabupaten Pertama yang Integrasikan SP2D Online dengan SIPD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.