Bank Indonesia Kaltim bersama Disdikbud meluncurkan Modul Ajar Cinta Bangga Paham Rupiah untuk siswa SMA/SMK, guna meningkatkan literasi keuangan sekaligus menanamkan kecintaan pada Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Pendidikan diyakini sebagai sarana paling efektif untuk membentuk karakter anak sejak dini, termasuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sejalan dengan itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kaltim, resmi meluncurkan Modul Ajar Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah bagi siswa SMA/SMK. Acara peluncuran berlangsung di ruang Maratua Lantai 4 KPwBI Kaltim, Jumat, 15 Agustus 2025.

Peluncuran modul ajar ini dinilai sebagai langkah strategis dan inovatif dalam meningkatkan literasi keuangan dan digital di kalangan generasi muda. Lebih dari itu, modul CBP diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa modul ini bisa langsung digunakan di sekolah. Tidak hanya dalam bentuk materi ajar, tetapi juga dapat diintegrasikan melalui praktik maupun kegiatan lanjutan, seperti lomba apresiasi siswa.

“Harapan kami, modul ini mampu melahirkan generasi SDM unggul dengan pemahaman kuat terkait pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi digital. Ini sejalan dengan misi Asta Cita dalam membangun SDM berkualitas,” ujarnya.

Budi menambahkan, Bank Indonesia akan terus berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat melalui semangat CBP Rupiah. Konsep ini meliputi Cinta Rupiah dengan merawat uang sebaik mungkin, Bangga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, serta Paham Rupiah dalam menggunakan Rupiah secara bijak untuk bertransaksi.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa. Menurutnya, peluncuran modul ini merupakan wujud kolaborasi yang nyata antara guru dan BI, serta akan berdampak langsung terhadap peningkatan literasi keuangan dan digital di sekolah-sekolah Kaltim.

Modul ini disusun selama delapan bulan, sejak Januari hingga Agustus 2025, oleh 30 guru penyusun yang terdiri dari 15 guru Ekonomi SMA dan 15 guru Akuntansi SMK bersama KPwBI Kaltim.

Dalam implementasinya, modul ajar CBP ditujukan untuk siswa SMA dan SMK se-Kaltim. Materi akan diajarkan melalui mata pelajaran Ekonomi dan Akuntansi, dengan tiga submateri utama: Kebanksentralan, Sistem Pembayaran, serta Cinta Bangga Paham Rupiah.

Acara peluncuran turut dihadiri Kepala Bidang SMA, Kepala Bidang SMK, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, pengawas SMA/SMK Samarinda, serta lebih dari 200 guru Ekonomi dan Akuntansi se-Kaltim. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Bank Indonesia Luncurkan Modul Ajar CBP Rupiah untuk SMA/SMK di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menegaskan bahwa penonaktifan Fathur Rachim dilakukan karena dinilai tidak kooperatif.

Alasan Penonaktifan: Penolakan dan Pelibatan Pihak Luar

Fathur Rachim dinilai secara aktif menolak putusan MA dengan memobilisasi dukungan eksternal, termasuk institusi militer.

“Kepala SMA 10 sebelumnya, Fathur, meminta dukungan ke berbagai pihak, termasuk Kodam dan Korem, untuk mencegah pemindahan sekolah kembali ke Yayasan Melati. Terdapat bukti foto rapat mereka. Hal ini dilaporkan langsung oleh Wakil Gubernur dalam rapat pimpinan,” jelas Armin, Selasa, 1 Juli 2025.

Gerakan ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kendala Sosialisasi: Surat Orangtua Tak Sampai

Armin juga mengungkap adanya kendala dalam proses sosialisasi relokasi. Surat resmi Disdikbud Kaltim yang ditujukan kepada orangtua siswa ternyata tidak pernah disampaikan oleh pihak sekolah.

“Surat itu tidak pernah sampai ke orangtua. Orangtua bertanya, namun tidak dijawab. Plt Kepala SMA 10 yang baru mengonfirmasi setelah memeriksa para wakil kepala sekolah bahwa mereka dilarang menyampaikan surat tersebut. Akibatnya, orangtua menjadi resah,” papar Armin.

Tindakan Fathur ini dinilai memperburuk situasi dan menghambat pelaksanaan putusan MA.

Dasar Penonaktifan: Perintah Wagub, Bukan Inisiatif Pribadi

Armin menegaskan bahwa penonaktifan Fathur bukan tindakan sepihak, melainkan berdasarkan perintah langsung Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

“Ini bukan instruksi saya pribadi, melainkan perintah pimpinan, yaitu Wakil Gubernur. Ini bagian dari upaya menegakkan putusan MA. Gubernur dan Wagub ingin keputusan itu dijalankan, namun di lapangan ada upaya penghalangan,” terangnya.

Terkait legalitas Plt mencopot kepala sekolah yang diangkat melalui SK Gubernur, Armin menyatakan bahwa perintah pimpinan tetap sah secara regulasi.

“Secara regulasi, perintah pimpinan wajib dijalankan. Kepala sekolah tidak seharusnya melawan kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Pemecatan Wakil Kepala Sekolah: Kewenangan Plt Baru

Menanggapi pemecatan empat wakil kepala sekolah (wakasek) SMA 10 sehari setelah penonaktifan Fathur, Armin menyatakan hal itu merupakan kewenangan penuh Plt Kepala Sekolah yang baru.

“Itu kewenangan Plt Kepala Sekolah sekarang. Urusan wakasek bukan wewenang saya, melainkan hak kepala sekolah,” kata Armin.

Bantahan dan Keberatan Fathur Rachim

Di sisi lain, Fathur Rachim membantah tuduhan tidak kooperatif. Ia justru mempertanyakan kewenangan seorang Plt untuk menonaktifkan kepala sekolah yang diangkat melalui SK Gubernur.

“Saya merasa aneh. Saya dituduh tidak kooperatif dengan putusan MA, namun caranya juga melanggar aturan. Bagaimana mungkin seorang Plt bisa menonaktifkan kepala sekolah? Itu sama saja membatalkan SK Gubernur yang mengangkat saya,” kata Fathur.

Meski mendapat saran untuk menggugat secara hukum dari berbagai pihak, Fathur memilih tidak melanjutkan konflik demi menjaga stabilitas sekolah.

“Saya tidak ingin memperpanjang masalah. Saya tidak paham hukum secara mendalam, dan yang terpenting bagi saya adalah menjaga SMA 10 tetap kondusif,” ujarnya.

Mengenai pemecatan empat wakasek, Fathur hanya menyatakan tidak masalah. “Itu penilaian dan hak beliau,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Kepala SMA N 10 Samarinda Dicopot, Disdikbud Ungkap Pelanggaran Prosedur dan Mobilisasi Dukungan Militer pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ombudsman Kaltim membongkar praktik pungutan liar di sejumlah SMA/SMK negeri yang memaksa orang tua membayar biaya wisuda dan perpisahan. Laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Wagub Seno Aji.

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kaltim secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemprov di Kantor Gubernur, Rabu 30 April 2025.

Laporan ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, di Kantor Gubernur, Rabu (30/4/2025).

Temuan Utama: Pungutan Wajib yang Melanggar Aturan

Berdasarkan investigasi yang dilakukan sejak awal 2025, Ombudsman Kaltim menemukan 10 SMA/SMK negeri di Kaltim melakukan pungutan wajib kepada orang tua/wali murid untuk kegiatan seremonial seperti wisuda dan perpisahan. Praktik ini dinilai melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang melarang komite sekolah memungut biaya secara wajib.

Laporan juga mengungkap ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran (SE) Gubernur Kaltim No. 400.3.1/775/2024 dan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 14 Tahun 2023, yang secara tegas melarang pungutan terkait kegiatan wisuda. “Pungutan ini diberlakukan secara mengikat tanpa mekanisme sukarela, sehingga memberatkan masyarakat,” tegas Mulyadin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltim, dalam pemaparan laporan.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman merekomendasikan dua langkah strategis:

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman merekomendasikan dua langkah strategis:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan pungutan di SMA/SMK negeri, sesuai amanat Perda Kaltim No. 16 Tahun 2016.
2. Penerbitan Surat Edaran Tahunan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim setiap Januari untuk mengingatkan sekolah tentang larangan tersebut, sekaligus membuka saluran pengaduan bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Seno Aji menyambut baik laporan ini dan berjanji menindaklanjuti rekomendasi. “Kami apresiasi kerja Ombudsman. Pemerintah provinsi akan segera mengkaji draf Pergub dan memperkuat pengawasan,” ujarnya.

Dampak pada Masyarakat

Kasus ini mencuat setelah banyaknya keluhan orang tua/wali murid yang merasa terbebani biaya wisuda dan kegiatan serupa, dengan nominal mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per siswa. Ombudsman menegaskan, meski penggalangan dana oleh komite sekolah diperbolehkan, sifatnya harus sukarela dan transparan.

Mulyadin menambahkan, laporan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. “Kami mendorong sinergi antara sekolah, dinas, dan masyarakat agar praktik serupa tidak terulang,” pungkasnya. (Chanz/sty)

Artikel Ombudsman Kaltim Temukan Pungli di SMA/SMK, Wagub Janji Tindaklanjuti pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Salah satu poin utama dalam edaran itu adalah imbauan agar sekolah tidak menyelenggarakan perpisahan di hotel. Pemerintah menyarankan agar sekolah memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan masing-masing.

“Gunakanlah fasilitas sekolah yang bersangkutan. Ini dalam rangka efisiensi dan menghindari kesan berlebihan,” ujar Darlis.

Ia menilai, suasana perpisahan tetap bisa berjalan dengan khidmat meski tidak dilaksanakan di tempat mewah. Yang terpenting adalah makna acara, bukan lokasi pelaksanaannya.

Hindari Beban untuk Orang Tua

Darlis juga menyoroti larangan pemerintah terhadap penarikan iuran yang terlalu besar untuk kegiatan perpisahan. Menurutnya, hal ini penting karena kondisi ekonomi setiap keluarga tidak sama.

“Bagi yang mampu mungkin tidak masalah. Tapi untuk orang tua yang ekonominya pas-pasan, mereka bisa serba salah,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa ketimpangan semacam ini bisa menimbulkan kecanggungan dan tekanan sosial di kalangan siswa. Karena itu, semua pihak diminta memahami esensi dari kegiatan perpisahan.

Komite SMA 4 Kembalikan Dana 100 Persen

Sebagai ketua komite di SMA Negeri 4 Samarinda, Darlis berbagi pengalaman tentang keputusan sekolahnya. Awalnya, rencana perpisahan di hotel sudah disepakati oleh seluruh orang tua siswa.

Namun setelah menerima edaran dari pusat, komite segera mengumpulkan kembali orang tua untuk membahas ulang. Hasilnya, acara dibatalkan di hotel dan dipindahkan ke sekolah.

“Kami kembalikan 100 persen dana yang sudah dikumpulkan,” katanya. Walaupun, secara teknis ada beberapa biaya yang tidak bisa ditarik kembali.

Contohnya, biaya pelatih tari dan pembuatan medali. Barang-barang tersebut sudah dibuat berdasarkan kesepakatan awal. Karena itu, biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab bersama.

Alumni Bantu Biayai Acara

Meski dibatalkan di hotel, acara perpisahan tetap berlangsung di lingkungan sekolah. Darlis menyatakan tidak ingin mengecewakan para siswa yang telah bersiap-siap.

Ada yang sudah memesan baju, menyiapkan tarian, hingga latihan bersama. Untuk menutupi biaya acara, komite menggandeng para alumni.

“Tidak ada lagi iuran dari orang tua. Semua biaya ditanggung oleh alumni yang bersedia membantu,” ujar Darlis.

Ia menegaskan bahwa dana siswa tetap dikembalikan penuh tanpa potongan. “Tidak ada yang diambil oleh sekolah. Yang sudah dibayar, tetap menjadi hak siswa,” tutupnya. (tha/sty)

Artikel Acara Perpisahan Tak Harus Mewah, DPRD Kaltim Tekankan Pemanfaatan Gedung Sekolah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jakarta – Pemerintah berencana mengembalikan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sempat dihapus dalam beberapa tahun terakhir. Nantinya, siswa SMA akan kembali memilih jurusan IPA, IPS, atau Bahasa seperti model pembelajaran sebelumnya.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Jumat 11 April 2025.

“Jurusan (di SMA) akan kita hidupkan lagi. Jadi nanti akan ada jurusan lagi. IPA, IPS, dan Bahasa,” kata Mu’ti.

Untuk Mendukung Tes Akademik Pengganti UN

Mu’ti menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang akan menggantikan Ujian Nasional (UN) sebagai evaluasi akhir siswa. Dalam TKA, siswa akan diuji berdasarkan pelajaran yang sesuai dengan jurusan mereka.

“Dalam TKA itu nanti ada tes yang wajib, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Untuk siswa IPA, dia bisa memilih tambahan antara Fisika, Kimia, atau Biologi. Untuk IPS, bisa pilih Ekonomi, Sejarah, atau ilmu lain di rumpun sosial,” jelas Mu’ti.

Dengan adanya penjurusan kembali, diharapkan penilaian akhir siswa bisa lebih fokus, sekaligus membantu perguruan tinggi dalam melihat potensi akademik calon mahasiswa berdasarkan latar belakang keilmuannya.

Sempat Dihapus di Era Nadiem Makarim

Sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa sebelumnya dihapuskan pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Makarim. Saat itu, Kemendikbud Ristek mengganti sistem penjurusan dengan pendekatan pemilihan mata pelajaran berbasis minat.

Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) saat itu, Anindito Aditomo, mengatakan penjurusan sering kali dianggap tidak adil dan membatasi ruang eksplorasi siswa. Salah satu alasannya adalah karena mayoritas orangtua mendorong anak mereka masuk jurusan IPA, yang dianggap memiliki peluang lebih luas saat masuk perguruan tinggi.

“Kalau masuk IPA, siswa bisa pilih lebih banyak jurusan di perguruan tinggi. Jadi orangtua pun cenderung mengarahkan ke sana, meskipun minat anak belum tentu sesuai,” ujar Anindito, dikutip dari Kompas.com.

Ia juga mengungkapkan bahwa banyak siswa IPA akhirnya bersaing di program studi yang seharusnya lebih relevan untuk siswa IPS atau Bahasa, sehingga kuota untuk siswa non-IPA menjadi semakin kecil.

Pro dan Kontra Sistem Penjurusan

Penghapusan penjurusan sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan pendidik dan orangtua. Di satu sisi, pendekatan berbasis minat dianggap memberi ruang lebih luas bagi siswa untuk mengembangkan potensi. Namun di sisi lain, banyak juga yang menilai siswa justru kebingungan memilih pelajaran tanpa arahan yang terstruktur.

Kini, dengan rencana pengembalian sistem jurusan, pemerintah ingin menciptakan struktur yang lebih jelas dalam jalur akademik siswa. “Penjurusan bukan berarti membatasi. Tapi justru membantu siswa fokus pada kekuatan dan minatnya, apalagi di era persaingan global yang makin menuntut keahlian spesifik,” ujar Mu’ti.

Kebijakan ini masih dalam tahap perumusan dan akan segera disosialisasikan ke seluruh sekolah, guru, dan orang tua di seluruh Indonesia. (sty)

Artikel Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Akan Dihidupkan Kembali, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Prosesi wisuda atau perpisahan biasanya jadi momen yang paling ditunggu oleh siswa. Namun isu pungutan iuran wajib dari sejumlah sekolah di Kaltim, ikut mewarnai dan menjadi keluhan bagi orang tua siswa.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan edaran untuk melarang pihak sekolah meminta iuran wajib kepada orang tua siswa. Apalagi dengan sejumlah nominal yang telah ditentukan. Hal itu dipastikan masuk pada maladministrasi.

Ombudsman RI (ORI) perwakilan Provinsi Kaltim, sebelumnya juga telah membuka posko aduan bagi masyarakat yang mendapati adanya pungutan tersebut. Selain itu proses investigasi dan penelusuran juga turut dilakukan.

Hasilnya, Ombudsman Kaltim menemukan sekitar enam laporan. Empat di antaranya dari sekolah di Balikpapan, dan dua sisanya di Kota Samarinda. Pungutan biaya wisuda dipatok dengan nominal sekitar Rp350-850 ribu.

Di media sosial sendiri telah beredar surat edaran dari komite SMK 3 Samarinda yang memungut biaya wisuda sebesar Rp510 ribu setiap siswa dan kegiatan pelepasan akan dilaksanakan di Hotel Aston Samarinda.

Plt Kadisdikbud Kaltim Rahmat menjelaskan hal itu sebetulnya pungutan tersebut telah dilarang dan sudah secara resmi tertulis melalui surat edaran. Ia mengimbau bahwa pihak sekolah tidak membuat acara yang memberatkan.

“Sudah saya infokan dan sudah ada edarannya bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang memberatkan siswa seperti kegiatan di hotel, dilarang,” katanya ketika dihubungi Senin 24 Maret 2025.

Ia menginbau setiap sekolah di Kaltim, bagi sekolah yang ingin menggelar wisuda dan prosesi pelepasan, agar membuatnya dengan sederhana. Bisa di sekolah atau di gedung-gedung pemerintah.

“Kalau bisa di sekolah, ya di sekolah aja. Atau gedung-gedung pemerintah juga banyak.”

“Mungkin komite belum membaca surat edaran yang terdahulu. Karena surat edaran dari gubernur lama sudah ada,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Disdikbud Kaltim Minta SMA/SMK Perpisahan Sederhana di Sekolah atau Gedung Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Saat menjalani serap aspirasi di Balikpapan Tengah, Anggota DPRD Kaltim Damayanti mendapat keluhan susahnya akses pendidikan. Terutama kurangnya SMA dan SMK negeri.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat, selain makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Keberadaan pendidikan dalam proses pembangunan daerah juga teramat vital. Karena hanya lewat pendidikan lah, sumber daya manusia (SDM) yang handal dapat terbentuk.

Sayangnya di Kaltim fasilitas pendidikan belum merata. Tak perlu berbicara daerah pelosok, di kota sebesar Balikpapan saja kondisinya begitu terasa.

Legislator Kaltim Damayanti menceritakan hasil serap aspirasinya ke Balikpapan Tengah, belum lama ini. Kurangnya SMA dan SMK negeri di wilayah tersebut, ditambah adanya zonasi pendidikan. Membuat masyarakat sekitar kesulitan mendapat sekolah ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan syarat zonasi.

“PPDB tiap tahun ini yang selalu menjadi masalah. SMK/SMA yang ada saat ini tak sanggup menampung. Kondisi ini membuat orang tua mencarikan sekolah yang berada jauh dari tempat tinggal mereka,” terangnya.

Politisi PKB berharap Pemprov Kaltim memberi perhatian lebih pada isu ini.

“Di Balikpapan Tengah ini harus ada sekolah menengah dibangunkan. Karena informasinya, di sana belum ada SMA dan SMK Negeri. Hanya ada swasta,” ucapnya.

Keberadaan SMA dan SMK swasta, katanya, tak lantas menjadi solusi praktis. Karena biaya pendidikan di sekolah swasta relatif mahal. Tak semua orang tua mampu memenuhinya.

“Kalau di swasta kan, biaya yang harus keluar lebih besar daripada sekolah di negeri,” sambungnya.

BBM Juga Dikeluhkan

Bergeser ke Balikpapan Utara, Damayanti mengatakan masalahnya beda lagi. Yakni soal kelangkaan BBM. Antrean BBM setiap hari membuat masyarakat tak bisa menjalani aktivitas hariannya dengan lancar. Belum lagi dampak ekonomi yang terjadi karena hal itu.

“Artinya bagaimana pemerintah provinsi menyikapi hal ini. Setiap hari, antrean semakin banyak,” terang Damayanti.

Tak hanya soal pendidikan, dan kelangkaan BBM, persoalan kelangkaan gas elpiji menjadi salah satu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Balikpapan. Termasuk pemenuhan air bersih yang belum juga terselesaikan.

“Aspirasi ini akan kita tampung, dan nantinya akan disampaikan kepada Pemprov Kaltim sebagai bahan evaluasi,” bebernya. (adv/fth)

Artikel Damayanti ‘Speak Up’ Keluhan Masyarakat Balikpapan Tengah soal Kurangnya SMA dan SMK: Tiap PPDB Jadi Masalah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.