Minimnya arsiparis di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan menjadi isu penting. Setelah adanya kewajiban mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Pasalnya, sistem kearsipan berbasis digital ini menuntut dua hal dari arsiparis. Yakni mampu melakukan tata kelola arsip yang rapi (dasar). Serta mampu mengoperasikan sistem online di dalam Srikandi.

Dalam pantauan Kaltim Faktual, cukup banyak lembaga yang kekurangan tenaga pengarsip yang terampil. Bahkan ada dinas yang harusnya memiliki 10 arsiparis, hanya punya 1 saat ini. Pun dengan suatu daerah yang idealnya memiliki 70-an arsiparis, ternyata baru memiliki 4.

Syaipuddin mengaku di sekolahnya mengalami hal serupa. Arsiparisnya telah memasuki usia pra pensiun. Masa kerjanya tinggal beberapa bulan lagi. Padahal arsiparis yang bersangkutan yang disiapkan untuk migrasi sistem kearsipan ke Srikandi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek).

Proses pergantiannya, kata Syaipuddin, jelas tidak mudah. Minimal membutuhkan waktu. Karena harus menyiapkan diri dari awal lagi. Karenanya, ia berharap akan ada Bimtek kearsipan, khususnya implementasi aplikasi Srikandi secara rutin.

“Harus ada pelatihan pelatihan lagi. Bimtek-bimtek lagi. Harus pendampingan-pendampingan khusus,” ujarnya belum lama ini.

Lebih jauh, dia berharap Pemerintah Provinsi dapat mempertimbangkan pengangkatan tenaga PPPK khusus arsiparis. Untuk memenuhi kebutuhan arsiparis di semua lembaga pemerintahan di Bumi Etam, termasuk 243 sekolah SMA sederajat negeri.

“Kalau memungkinkan pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan ada rekrutmen tenaga arsiparis khusus melalui tenaga kontrak. Sehingga dengan itu bisa meng-cover sekolah-sekolah yang tidak memiliki tenaga arsiparis,” pungkasnya. (fth/rw)

ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM

Artikel Kepsek SMAN 1 Long Ikis Harap Ada Pengangkatan PPPK Arsiparis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah beberapa bulan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim lantas ikut mewajibkan semua sekolah yang berada di bawah kewenangannya. Untuk menerapkan aplikasi yang sama, dalam rangka perbaikan dan percepatan sistem kearsipan dan tata naskah.

Syaipuddin mengaku antusias dengan kebijakan ini. Terlebih Disdikbud Kaltim tak hanya mewajibkan. Namun sekaligus memberi bantuan 2 unit tablet untuk setiap sekolah. Sehingga pihak sekolah bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan sistem baru ini.

Seperti yang sudah ia dengar dari berbagai pemaparan. Syaipuddin berharap aplikasi Srikandi dapat meng-upgrade kinerja birokrasi di sekolahnya.

“Dengan Srikandi harapannya sekolah-sekolah akan lebih mudah, lebih efektif, efisien dalam mengelola semua administrasi kearispan.”

“Terkhusus kita setelah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kaltim. Dengan kondisi demografis. Agak sedikit memerlukan waktu yang cukup panjang kalau memang itu tidak dibantu dengan Srikandi,” ujarnya belum lama ini.

Yang ia maksud, semisal dalam hal persuratan. Butuh waktu yang relatif lama untuk menyampaikan surat resmi ke kantor Disdikbud Kaltim di Samarinda. Ataupun di kantor Cabang Dinas yang terletak di Tanah Grogot.

“Mengingat bahwa sekolah-sekolah khususnya di Kabupaten Paser ini. Banyak sekali sekolah yang jarak dari kabupaten ke sekolah itu memakan waktu satu hari.”

“Belum lagi kabupaten (Cabang Dinas) ke Pemerintah Provinsi. Jadi dengan Srikandi ini sangat terbantu lah,” imbuhnya.

Syaipuddin meyakini kalau dengan aplikasi Srikandi, proses administrasi sekolah akan lebih cepat, efektif, dan efisien. Ujungnya nanti, sekolah-sekolah akan bergerak lebih cepat. (fth/rw)

ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM

Artikel SMAN 1 Long Ikis Sambut Baik Aplikasi Srikandi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Per tahun ini, Pemerintah Pusat mengintruksikan seluruh lembaga pemerintahan mengganti sistem kearsipan dan administrasinya ke digital. Implementasinya adalah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Tengah tahun 2023, Pemprov Kaltim serta beberapa daerah tingkat bawahnya meluncurkan aplikasi tersebut. Peluncuran itu adalah titik mula mereka menerapkan Srikandi.

OPD di Kaltim yang termasuk barisan awal mengimplementasikan Srikandi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Pada November ini, mereka bahkan telah meluncurkan aplikasi Srikandi untuk semua sekolah yang berada di bawah kewenangan mereka. Yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Kepala SMAN 1 Long Ikis, Kabupaten Paser, Syaipuddin mengapresiasi aturan baru ini. Ia meyakini ke depan, tata kelola arsip dan administrasi di tingkat sekolah akan lebih baik, cepat, dan murah.

Ia sedikit menceritakan bahwa selama ini di sekolahnya masih menggunakan sistem manual. Sehingga cukup memakan waktu dan tenaga. Nah, seiring kemajuan teknologi, mereka coba memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk mempermudah distribusi arsip dan administrasi.

“Ini (WhatsApp) menjadi bagian yang penting juga membantu sementara, cuman kan tidak semudah yang kita pikirkan untuk bisa mengarsipkan dengan model seperti itu.”

“Walau memang sudah mengandung teknologi di dalamnya dan bisa mengefisienkan. Cuman memang terkendalanya harus ada kerja manual lagi. Kalau kita menggunakan itu,” ungkapnya belum lama ini.

“Berbeda halnya dengan Srikandi. Inikan sudah terintegrasi secara keseluruhan sekolah. Cabang Dinas terus dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi sebagai dinas induk bahkan nanti terintegrasi dengan semua OPD,” pungkas Syaipuddin. (fth/rw)

ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM

Artikel Sebelum Ada Srikandi, SMAN 1 Long Ikis Maksimalkan WhatsApp untuk Kearsipan dan Administrasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seperti halnya di banyak lembaga pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sekolah-sekolah di Benua Etam juga kekurangan tenaga arsiparis. Sedikit banyak, ini menjadi kendala penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Dalam hal ini, semua sekolah tingkat atas (SMA, SMK, SLB) negeri di Kaltim wajib mengimplementasikan aplikasi tersebut per Januari 2024. Atau selambat-lambatnya hingga tanda tangan elektronik para kepala sekolah kelar.

Secara kebetulan, hingga akhir 2024 mendatang. Semua lembaga pemerintahan dilarang mengangkat tenaga honorer. Karena sedang migrasi ke formasi PPPK. Jadi lembaga yang tenaga arsiparisnya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan harus dimutasi ataupun purna tugas, akan meninggalkan lubang pada struktur sekolah.

Kepala SMAN 1 Long Ikis, Kabupaten Paser, Syaipuddin mengaku mengalami promatika serupa. Saat ini, sekolahnya hanya memiliki 1 tenaga arsiparis. Itu pun, yang bersangkutan akan segera pensiun.

“Kita tahu bahwa hampir di semua sekolah itu saat ini mengalami kendala kekurangan tenaga arsiparis.”

“Bahkan di tempat saya. Tenaga arsiparis yang ada saat ini. Beberapa bulan lagi pensiun. Dipastikan ke depan kita tidak memiliki tenaga arsiparis yang memang mempunyai kompetensi.”

“Habis itu, rekrutmen yang baru juga statusnya tidak secepat untuk pengangkatan yang ibaratnya status kontrak. Yang ada paling penerus sekolah, itupun kemampuannya tidak bisa kita langsung bisa gunakan,” pungkas Syaipuddin. (fth/rw)

ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM

Artikel SMAN 1 Long Ikis Butuh Arsiparis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.