Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menorehkan prestasi nasional dengan terpilih sebagai salah satu dari 15 finalis ASKOMPSI Digital Leadership Government Awards 2025.

Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, terpilih sebagai salah satu dari 15 finalis nasional dalam ajang ASKOMPSI Digital Leadership Government Awards (ADLGA) 2025.

Ajang bergengsi yang digelar oleh Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) ini menilai kepemimpinan digital para Sekretaris Daerah dalam mendorong transformasi pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Sri Wahyuni menjadi satu-satunya wakil dari Pulau Kalimantan yang lolos ke tahap final bersama empat Sekda provinsi lainnya: Adhy Karyono (Jawa Timur), Arry Yuswandi (Sumatera Barat), Asrun Lio (Sulawesi Tenggara), dan Marindo Kurniawan (Lampung).

Selain kategori provinsi, sejumlah Sekda kabupaten/kota juga masuk dalam daftar finalis, antara lain dari Sidoarjo, Banyumas, Klungkung, Purwakarta, dan Pekalongan, serta Surakarta, Blitar, Malang, Kediri, dan Jambi.

Proses seleksi ADLGA 2025 berlangsung sejak 1 September hingga 31 Oktober 2025, melalui tahapan pendaftaran, pra-asesmen, hingga penilaian menyeluruh terhadap inovasi kepemimpinan digital di masing-masing daerah.

Para finalis akan memaparkan program dan inovasi digital di hadapan Menteri Dalam Negeri pada 3–7 November 2025, sebelum pemenang diumumkan dan menerima penghargaan pada 19 November 2025 di Surabaya.

Menariknya, pemenang terbaik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan mendapat kesempatan studi ke Korea Selatan untuk melihat langsung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintahan, dengan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Korea Selatan.

Kehadiran Sri Wahyuni dalam daftar finalis nasional menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berdaya saing. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Sekda Kaltim Sri Wahyuni Masuk 15 Finalis Nasional ADLGA 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni secara digital menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 17 Desember 2024.

Sri Wahyuni mengatakan penyerahan DIPA tahun anggaran 2025 di wilayah Kalimantan Timur, merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA tahun 2025 yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada menteri, pimpinan lembaga dan para gubernur se-Indonesia pada 10 Desember 2024 lalu di Istana Negara.

“Penyerahan DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2025, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian,” kata Sri Wahyuni.

Kaltim Terima Rp56,88 T

Pada tahun 2025, sambung Sri Wahyuni, Provinsi Kaltim mendapat alokasi dana sebesar Rp56,88 triliun, yang terdiri dari Rp18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp38,41 triliun untuk transfer ke daerah.

“Alokasi belanja pemerintah pusat ke Kalimantan Timur sebagian besar diperuntukkan melanjutkan pembangunan IKN, termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur untuk legislatif dan yudikatif, hingga tahun 2028 sesuai arahan bapak presiden Republik Indonesia,” tandasnya.

Sedangkan kebijakan transfer ke daerah tahun 2025, lanjut Sri Wahyuni, diarahkan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, guna mendukung pemerataan pembangunan.

“Langkah ini juga bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat lokal,” ujarnya.

Jangan Boros

Sri Wahyuni menambakan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan, program strategis nasional yang akan dijalankan meliputi peningkatan efisiensi, penghematan disemua bidang, dan pengurangan pemborosan.

“Dalam hal ini, harus bekerja keras untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran disetiap tingkatan, baik pusat maupun daerah, dan hal ini harus menjadi pedoman utama kita sekalian dalam menjalankan setiap program dan kegiatan di tahun 2025 mendatang,” pesannya.

Sri Wahyuni juga mengajak semua untuk menjadikan tahun 2025 sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan deerah demi terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera, maju dan berkeadilan.

 “Saya mengajak seluruh instansi terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah, untuk bekerja optimal dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Mari bersama-sama mengejar target-target pembangunan yang tekah ditetapkan, dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap anggaran rupiah yang digunakan memberikan manfaat yang maksimal,” pesan Sri Wahyuni.

Waspadai Inflasi

Terpisahm Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kaltim M Syaibani mengatakan, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik, Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,21% sampai triwulan III tahun 2024.

 “Untuk tahun 2025 pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan antara 5,1 hingga 5,5 persen sementara untuk ekonomi Kalimantan Timur diproyeksikan akan tumbuh sampai 5,35 persen.”

“Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur saat ini masih bergantung pada komunitas industri ekstraktif terutama pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, sektor ini berkontribusi pada penerimaan daerah yang signifikan,” kata Syaibani.

Ke depan, lanjut Syaibani, penting menghadapi tantangan diversifikasi ekonomi Kalimantan timur dengan tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

“Menjaga tingkat inflasi di Kalimantan Timur pada tingkat yang optimal menjadi tantangan strategi terutama seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat, antara lain akibat pembangunan ibu kota negara, peningkatan permintaan yang signifikan harus diimbangi dengan upaya memperkuat ketersediaan pasokan lokal melalui pengembangan sektor pertanian dan distribusi yang efisien,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sri Wahyuni didampingi Kakanwil DJPb Kaltim menyerahkan bantuan keuangan Provinsi Kaltim tahun 2025, kepada kabupaten kota se Kaltim, kemudian penyerahan penghargaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu kecil kepada Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb, Kantor Wilayah DJP Kaltimtara, Lapas Kelas IIA Tenggarong. Kemudian, IKPA kategori pagu sedang kepada Polres Bontang, Polres Kubar, dan Kantor UPBU Kalimarau. Serta IKPA kategori pagu besar kepada Korem 091/ASN, Polresta Samarinda dan Makodam VI Mulawarman. (fth)

Artikel Kaltim Dapat Alokasi Dana Rp56,88 T dari Pusat, Sekda Sri: Jangan Boros pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pengembangan digital leadership atau kepemimpinan digital sangat diperlukan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Kenapa demikian, karena kondisi tersebut kini sudah menjadi kewajiban siapa saja, terutama kepala perangkat daerah untuk mendukung program kerja yang dimiliki masing-masing.

“Makanya, tidak digital leadership, kalau kita tidak membangun data yang baik. Artinya, ketika tidak membangun data yang baik, berarti program kerja perangkat daerah tidak berdasarkan dengan data yang akurat,” kata Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni ketika memberikan arahan dan membuka Digital Leadership Academy (DLA) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024, melalui zoom yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI bekerja sama dengan Tsinghua University.

Karena itu, setiap perangkat daerah dalam menjalankan program jangan hanya berdasarkan perkiraan saja, melainkan wajib berdasarkan data. Untuk itu, kedepan Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan kualitas kegiatan masing-masing perangkat daerah yang dibangun subtansinya berkualitas, proses bisnisnya berkualitas dan hasilnya juga memiliki dampak yang signifikan.

Artinya, ketika masing-masing perangkat daerah membuat perencanaan anggaran dapat melihat data yang ditetapkan. Misalnya, berapa jumlah angka kemiskinan penduduk yang masuk dalam bidang perangkat daerah masing-masing. Termasuk, mampu mendukung penurunan stunting.

“Jadi, targetnya tidak hanya angka saja, tetapi adanya interpretasi data yang memadai atau pemberian kesan terhadap data yang diterima dari program pengembangan digitalisasi ini,” pesan Sri Wahyuni.

Kepala Dinas Harus Responsif

Selanjutnya, dengan pengembangan digitalisasi ini, Sri berharap jangan sampai ada kepala perangkat daerah anti dihubungi oleh pimpinan tertinggi maupun siapa saja yang ingin mendapatkan pelayanan publik.

“Meski di luar kota atau dinas luar, setiap kepala perangkat daerah atau staf wajib responsibility yakni memiliki tanggung jawab. Artinya, ini menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya. (fth)

Artikel Sekda Sri Minta OPD Pemprov Kaltim Bekerja Berdasarkan Data, Bukan Kira-Kira pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.