Diskominfo Kaltim mempercepat penerapan tanda tangan elektronik di seluruh perangkat daerah melalui sosialisasi tanda tangan digital, sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi menuju pemerintahan digital yang efisien dan aman.

Sosialisasi Implementasi Aplikasi Digital Signature (DS) atau tanda tangan digital, digelar di Ruang Komputer Diskominfo Kaltim, Senin, 6 Oktober 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sesuai standar keamanan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Setiap perangkat daerah, biro, dan rumah sakit umum daerah (RSUD) diinstruksikan untuk menugaskan maksimal dua operator dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Penelaah Teknis Kebijakan Diskominfo Kaltim, Dimas Alameka, menjelaskan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik akan mempercepat proses administrasi pemerintahan sekaligus memastikan keabsahan dokumen digital.

“Dengan Digital Signature, dokumen pemerintah menjadi lebih cepat diproses, aman, dan sah secara hukum,” ujarnya.

Selain sosialisasi, peserta juga mendapat penjelasan mengenai tata cara pendaftaran akun Digital Signature melalui laman ds.kaltimprov.go.id. Pendaftar wajib merupakan ASN Pemprov Kaltim, memiliki email resmi @kaltimprov.go.id, KTP dengan NIK valid, serta memahami tanggung jawab dan risiko penggunaan akun digital.

Diskominfo Kaltim berharap, melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah dapat segera mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik sebagai langkah nyata menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi digital. (ade/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Dorong Transformasi Digital, Diskominfo Kaltim Sosialisasikan Tanda Tangan Digital pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menariknya pansus menemukan adanya tanda tangan Gubernur Kaltim Isran Noor dalam IUP yang diduga palsu tersebut.

Ketua Pansus Syafruddin mengatakan telah memanggil dan mengadakan rapat dengan beberapa OPD terkait. Guna mencari kebenaran 21 IUP yang diduga palsu tersebut.

“Tadi kami panggil beberapa OPD untuk bahas 21 IUP ini. Dan kami menegaskan bahwa memang benar palsu,” jelasnya.

Hal ini turut ditegaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang hadir. Menurut Dinas, hanya satu yang tidak palsu dan masih dalam proses. Hanya itu yang terdaftar di dalam database DPMPTSP.

Syafruddin menambahkan, yang menjadi persoalan dan beredar luas terkait adanya tanda tangan Gubernur Kaltim Isran Noor pada dokumen tersebut. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pansus yaitu memanggil Isran Noor untuk membuka suara.

“Nah ini dasar kami untuk memanggil Gubernur. Yang menjadi persoalan dan beredar adalah IUP tersebut ditandatangani oleh dia (Gubernur). Sudah jelas semua OPD terkait itu sudah mengakui bahwa itu adalah IUP palsu,” ujar politikus dari fraksi PKB itu.

“Kalau betul (tanda tangan) Gubernur, faktanya OPD terkait tidak mengakui dan mengelak. Tetapi jika benar palsu, kenapa Gubernur hanya diam dan tak melaporkan ke pihak berwajib ataupun membuat klarifikasi akan hal tersebut,” tutupnya. (*/sgt)

Artikel Pansus Investigasi Tambang Pertanyakan Tanda Tangan Gubernur dalam IUP Palsu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.