Dinas PUPR Provinsi Kaltim menggelar ekspose hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi Kaltim, Rabu 28 Mei 2025, di ruang rapat Kepala Dinas PUPR Kaltim. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses peninjauan kembali RTRW Provinsi sesuai amanat regulasi terbaru.

Ekspose ini mengacu pada Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa peninjauan kembali RTR harus dilengkapi dengan kajian, termasuk Penilaian Perwujudan RTR yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim pun telah menyusun dokumen Penilaian Perwujudan RTR sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kaltim Tahun 2023–2042.

Respons atas Kebijakan Nasional

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DPUPR Kaltim, Dewi Puspita Sari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap dinamika kebijakan strategis di tingkat nasional, khususnya terkait perubahan wilayah akibat pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam UU Nomor 3 Tahun 2022.

“Penilaian perwujudan RTR ini menjadi salah satu dokumen penting untuk peninjauan kembali RTRW Provinsi Kaltim,” jelas Dewi dalam rapat yang berlangsung secara hybrid.

Ia menambahkan, dokumen ini akan menjadi input penting untuk revisi RTRW yang dijadwalkan dimulai tahun depan.

“Tahun ini kita (Pemprov Kaltim) akan menyusun peninjauan kembali RTRW Kaltim, sehingga tahun depan revisi rencana tata ruang wilayahnya bisa dilakukan,” tambahnya.

Menuju Tata Ruang yang Berkelanjutan

Tujuan penataan ruang dalam RTRWP Kaltim mengarah pada terwujudnya ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan. Fokus pembangunan diarahkan untuk mendukung sektor industri hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, serta integrasi dengan wilayah IKN.

Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan dan perwakilan perangkat daerah dari provinsi, kabupaten/kota, para ahli, serta tamu undangan yang bergabung secara daring. (hmd/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel DPUPR Kaltim Paparkan Hasil Penilaian Perwujudan RTR untuk Revisi RTRW 2023–2042 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Samarinda mendorong agar pemetaan daerah rawan bencana dilakukan di seluruh kecamatan. Pasalnya, hingga kini, tidak semua wilayah memiliki pemetaan yang jelas, sementara beberapa daerah sudah terlanjur menjadi permukiman padat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan bahwa langkah mitigasi harus segera diperkuat, mengingat risiko bencana di Samarinda tidak merata di setiap kecamatan.

“Beberapa kecamatan memang sudah dipetakan sebagai daerah rawan bencana. Tapi ada juga yang belum, padahal sudah terlanjur jadi permukiman, jadi perlu tindakan khusus,” ujarnya.

Studi Banding ke BNPB untuk Perkuat Mitigasi

DPRD Samarinda sebelumnya telah melakukan studi banding ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari sistem penanganan bencana yang lebih efektif.

Menurut Rohim, Samarinda memiliki potensi besar terkena bencana alam, sehingga pemetaan dan strategi mitigasi perlu diperbaiki agar tidak ada korban saat bencana terjadi.

Pemetaan Belum Merata

Proses pemetaan dan identifikasi daerah rawan bencana sebenarnya sudah mulai dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda. Namun, di beberapa wilayah, pemukiman sudah lebih dulu berkembang sebelum adanya pemetaan.

“Untuk Samarinda Utara dan Sungai Pinang, pemetaannya sudah mulai berjalan, meskipun agak terlambat. Karena itu, perlu tindakan yang berbeda,” jelas Rohim.

Agar pemetaan lebih optimal, DPRD akan membahas revisi peraturan daerah (Perda) terkait mitigasi bencana. Regulasi yang lebih jelas diharapkan bisa mempercepat langkah pencegahan dan perlindungan warga dari risiko bencana.

“Dengan aturan yang lebih jelas, kita bisa lebih cepat mengambil langkah pencegahan supaya tidak ada korban saat bencana terjadi,” tambahnya.

Relokasi Warga dengan Pendekatan Persuasif

Selain pemetaan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membangun rumah di kawasan rawan bencana. Jika sudah terlanjur, relokasi bisa menjadi solusi, tetapi tetap dengan pendekatan persuasif.

“Bencana itu tidak bisa kita prediksi kapan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya agar tidak ada korban,” tegasnya.

Namun, Rohim menekankan bahwa relokasi hanya akan dilakukan jika tingkat risiko tinggi, mengingat biaya dan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

“Biaya itu bukan hanya soal uang, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan, pendidikan, dan ekonomi warga,” tambahnya.

Rohim berharap proses pemetaan risiko bencana di Samarinda bisa segera dirampungkan di seluruh kecamatan, agar upaya mitigasi lebih terarah dan efektif.

“Kita berharap pemetaan ini bisa cepat selesai di semua kecamatan di Samarinda,” pungkasnya. (tha/sty)

Artikel Mitigasi Bencana di Samarinda, DPRD Dorong Pemetaan di Semua Kecamatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.