Babinsa Koramil 0901-02/Sungai Pinang, Sertu Wayan, mendampingi penyaluran MBG di SD Negeri 01 Sungai Pinang, Jalan Gatot Subroto RT 24, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Selasa, 4 November 2025.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para siswa sekolah dasar.

“Ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya siswa-siswi di sekolah,” ujar Sertu Wayan.

Ia menjelaskan, program makanan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan serta mendukung pembangunan generasi muda yang lebih sehat dan cerdas. Melalui keterlibatan Babinsa, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain mendampingi penyaluran, Babinsa juga memastikan distribusi makanan berjalan tertib dan aman. Mereka turut memantau kualitas makanan agar setiap porsi yang diterima siswa memenuhi standar gizi yang baik.

“Kami juga membantu memantau kualitas makanan dan memastikan semua porsi makanan bergizi diterima oleh siswa,” ungkapnya.

Sertu Wayan menambahkan, kegiatan pendampingan ini juga menjadi sarana edukasi bagi para siswa tentang pentingnya menjaga pola makan sehat sejak dini.

“Program ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi siswa,” tutupnya. (cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Babinsa Sungai Pinang Dampingi Penyaluran Makanan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha resmi menutup Open Tournament Padel Piala Panglima TNI 2025 di Samarinda, yang menjadi ajang mempererat semangat sportivitas dan kebersamaan.

Acara penutupan berlangsung di Halaman Stadium Aubry Padel, Jalan Juanda 6, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu, 12 Oktober 2025.

Kesuksesan turnamen ini menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam mendukung perkembangan olahraga nasional sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Pangdam menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia atas terselenggaranya turnamen yang berjalan sukses dan meriah. Ia menegaskan bahwa Kodam VI/Mulawarman senantiasa berkomitmen dalam pembinaan olahraga, membangun karakter generasi muda, serta mempererat semangat kebersamaan dan persaudaraan di wilayah Kalimantan Timur.

“Selama tiga hari turnamen ini berlangsung, kita telah menyaksikan pertandingan yang ketat, penuh semangat, dan menjunjung tinggi sportivitas serta fair play. Setiap peserta sejatinya adalah pemenang, karena telah menunjukkan semangat juang, kehormatan, dan keberanian sejati,” ujar Pangdam.

Turnamen yang berlangsung selama tiga hari, sejak 10 hingga 12 Oktober 2025 ini, diikuti 220 atlet yang terdiri atas 162 atlet pria dan 50 atlet wanita.

Peserta berasal dari berbagai daerah dan negara, termasuk Spanyol (2 orang), Argentina (2 orang), Paraguay (1 orang), serta 5 atlet Pelatnas. Kompetisi mempertandingkan tiga kategori utama, yaitu Man Open, Man Brown, dan Woman Open.

Kegiatan penutupan turut dihadiri oleh Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan AFF Sembiring, anggota DPRD Kaltim, Dandim 0901/Smd, serta jajaran Korem 091/ASN. (Penrem091/prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Pangdam VI/Mulawarman Tutup Open Tournament Padel Piala Panglima TNI 2025 di Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kasrem 091/ASN Kolonel Kav Rahyanto Edy Yunianto memimpin upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Makorem 091/ASN Samarinda, Minggu, 5 Oktober 2025, yang mengusung tema “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju.”

Upacara digelar secara khidmat di Lapangan Makorem 091/ASN, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Peringatan HUT tahun ini mengusung tema “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju.” Tema tersebut dianggap selaras dengan visi dan misi TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif (PRIMA) dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam amanat tertulis Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dibacakan Kasrem Rahyanto, ditegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat, bersama rakyat, dan berjuang demi rakyat.

“Inilah keteguhan, kebersamaan, dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.

Panglima TNI juga menyoroti dinamika strategi global, regional, dan nasional yang semakin kompleks, sehingga TNI dituntut terus memperkuat kapabilitas alutsista dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Ia mengingatkan seluruh prajurit agar selalu waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah soliditas TNI maupun sinerginya dengan lembaga lain.

Beberapa penekanan penting juga disampaikan, antara lain:

Perkokoh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pertahankan soliditas TNI dan kemanunggalan dengan rakyat.

Bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar.

Laksanakan tugas dengan ikhlas, menjauhi tindakan melawan hukum atau yang merugikan rakyat.

Di akhir amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan PNS TNI atas dedikasi dan integritasnya dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Masih banyak yang harus kita benahi bersama, agar TNI benar-benar menjadi garda terdepan dan benteng terakhir NKRI,” tegasnya.

Upacara turut dihadiri oleh Para Kasi Kasrem 091/ASN, Komandan/Kepala Balak Aju Korem, Persit Korem 091/ASN, serta diikuti pasukan dari berbagai satuan, seperti Intelijen, Denpom, Kodim 0901/Samarinda, Yonif 611/Awl, Polresta Samarinda, Komcad, siswa SMK Kehutanan, dan Ton III Ormas Gabungan. (Penrem091/prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel HUT ke-80 TNI, Kasrem 091/ASN Tegaskan Sinergi TNI dan Rakyat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Suasana hening penuh khidmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa, Samarinda, saat upacara renungan suci HUT ke-80 Kemerdekaan RI digelar tepat tengah malam.

Ratusan peserta dari berbagai instansi, termasuk jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga ASN, hadir dalam upacara renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa, Samarinda, Sabtu malam, 16 Agustus 2025. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025.

Upacara yang dimulai tepat pukul 00.00 WITA itu dipimpin Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudi Rachmad Nugraha. Dalam heningnya malam, cahaya lilin di atas pusara para pahlawan menjadi simbol penghormatan atas jasa dan pengorbanan mereka.

“Renungan suci ini adalah momen bagi kita semua untuk kembali meresapi makna kemerdekaan,” ujar Pangdam.
“Kita diingatkan akan pengorbanan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya Ibu Pertiwi. Ini adalah utang moral yang harus kita bayar dengan mengisi kemerdekaan ini sebaik-baiknya,” tambahnya.

Ia juga berpesan agar generasi muda, khususnya di Kalimantan Timur, meneruskan perjuangan kemerdekaan dengan berkarya sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Renungan suci di TMP merupakan agenda rutin tahunan yang digelar serentak di seluruh Indonesia, sebagai pengingat nilai luhur perjuangan pahlawan bangsa.

Tampak hadir dalam upacara tersebut Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, jajaran Forkopimda, kepala OPD, Wali Kota Samarinda Andi Harun, serta perwakilan TNI/Polri. (*/Portalkaltim/sty)

Artikel Renungan Suci HUT ke-80 RI, Pangdam VI Mulawarman: Isi Kemerdekaan dengan Karya Nyata pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya sinergitas utuh antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas daerah menjelang era Ibu Kota Nusantara.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah utara, Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) menghadiri kegiatan Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi Kaltim yang digelar di Aula Batalyon Arhanud 7/Agni Bala Cakti (Yon Arhanud 7/ABC), Kota Bontang, Sabtu, 12 Juli 2025. Hadir pula Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.

Dalam arahannya, Gubernur Harum menekankan bahwa pembangunan Kalimantan Timur harus dilandasi dengan kolaborasi solid lintas sektor. Terlebih lagi, sebagai daerah strategis yang akan menjadi gerbang utama menuju IKN, Kaltim dituntut bergerak cepat dan responsif terhadap dinamika nasional.

“Komitmen kami membangun Kalimantan Timur secara bersama-sama, bukan hanya dengan loyalitas, tapi juga dengan solidaritas. Bontang dan seluruh daerah di Kaltim harus menjadi contoh kekompakan dan kemajuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyoroti pentingnya pembangunan manusia melalui program unggulan GratisPol—pendidikan gratis hingga jenjang tinggi bagi seluruh warga Kaltim. Ia menyebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tapi lebih pada kualitas SDM.

“Sumber daya alam bisa habis. Tapi SDM unggul akan terus menciptakan kemajuan. Pendidikan anak-anak TNI-Polri dan masyarakat umum harus dijamin. Tak boleh ada yang putus sekolah,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga mengingatkan agar aparat tidak hanya berperan sebagai penegak hukum dan pertahanan, tetapi juga sebagai mitra strategis rakyat dalam menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai kebangsaan.

Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha memberikan apresiasi atas prakarsa Pemprov Kaltim, khususnya Gubernur Harum, dalam memperkuat sinergitas keamanan dan pembangunan.

“Ini ide asli dari Bapak Gubernur. Beliau mendorong agar TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat di Kaltim benar-benar bersatu menghadapi kompleksitas tantangan di wilayah ini,” tuturnya.

Ia menyebut pemerintah daerah telah memberikan berbagai dukungan bagi TNI, mulai dari pembangunan fasilitas hingga program ketahanan pangan, dan memastikan TNI AD akan terus mendukung program kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) demi kelancaran pembangunan daerah. Ia menyampaikan, Kota Bontang saat ini dalam kondisi aman dan terkendali berkat kolaborasi semua pihak.

“Kekompakan dan pelayanan aparat adalah kunci utama menghadirkan rasa aman. Mari kita terus jaga sinergi ini agar pembangunan berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran aparat di lapangan harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Acara ini sekaligus menjadi simbol kuat bahwa pembangunan Kalimantan Timur bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang manusia, persatuan, dan keamanan yang inklusif untuk semua. (rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Sinergi TNI-Polri dan Pemprov Kaltim Diperkuat, Gubernur Harum: Kita Bangun Kaltim dengan Solidaritas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Aksi Kamisan sore itu diisi dengan pembacaan puisi hingga orasi di Teras Samarinda. Mereka menunjukkan amarah atas diketoknya revisi Undang Undang TNI yang berpotensi mengulang kembali sejarah kelam dwifungsi ABRI.

Seperti Kamis-Kamis sebelumnya, aksi kolektif yang menamai gerakannya sebagai “Aksi Kamisan” ini menggelar mimbar bebas. Meluapkan emosi, mereka juga ingin membangunkan kembali ingatan serta catatan gelap Indonesia akibat adanya jabatan ganda yang dipegang oleh TNI beberapa dekade silam.

Dengan spanduk bertuliskan “Kaltim Tolak RUU TNI” dan “TNI Bersama Oligarki,” mereka berkumpul untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia No. 34 Tahun 2004 (RUU TNI).

Tidak hanya orasi, aksi tersebut juga diwarnai dengan pembacaan puisi yang menyentuh, sebagai bentuk emosi dan kekhawatiran atas potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pengesahan UU tersebut.

Pengesahan RUU ini dianggap memberikan kewenangan yang lebih besar bagi militer, berpotensi mengulang kembali sejarah kelam “dwifungsi ABRI” yang pernah berlaku selama Orde Baru. Banyak pihak khawatir bahwa dengan kekuasaan ganda yang dimiliki oleh TNI, militer dapat kembali ikut campur dalam ranah sosial dan politik, yang akan berdampak negatif bagi demokrasi di Indonesia.

Kewenangan Militer yang Melebar: Ancaman Bagi Masyarakat

Aksi Kamisan kali ini menyoroti soal revisi UU TNI yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada militer. Refinaya, salah satu aktivis Aksi Kamisan, mengungkapkan bahwa revisi ini bisa membawa dampak buruk, seperti yang terjadi pada era dwifungsi ABRI.

Ketika militer memiliki kekuasaan besar, sering kali ada penyalahgunaan yang tidak terkontrol, termasuk pelanggaran HAM. “Kekhawatiran kami adalah, saat militer diberi kekuasaan lebih besar, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuasaan tersebut tidak akan disalahgunakan?” ujarnya.

Sejarah Indonesia menyimpan banyak kenangan pahit akibat peran militer dalam ranah sosial dan politik. Kasus pelanggaran HAM seperti peristiwa Marsinah dan kerusuhan 1998 menunjukkan bahwa saat militer diberi kekuasaan lebih besar, sering kali mereka bertindak di luar kontrol.

Dalam hal ini, Aksi Kamisan ingin mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan sejarah kelam tersebut dan mencegah terulangnya kembali.

Merawat Ingatan: Menjaga Agar Sejarah Tidak Lenyap

“Merawat ingatan, menolak lupa” adalah slogan yang selalu dikumandangkan dalam aksi Kamisan. Aksi ini bukan hanya soal penolakan terhadap revisi UU TNI, tetapi juga untuk mengingatkan masyarakat tentang masa lalu yang sering terlupakan.

Naya mengatakan bahwa banyak orang kini mulai lupa dengan sejarah kelam Indonesia, terutama terkait peran militer dalam kehidupan publik.

Menurut Naya, perjuangan ini sangat penting agar masyarakat tidak melupakan apa yang telah terjadi pada tahun 1998, di mana militer melakukan tindakan teror terhadap warga sipil.

“Ini adalah PR kita semua untuk menjaga sejarah ini, agar generasi sekarang tidak melupakan betapa berbahayanya ketika militer terlibat dalam kehidupan sosial dan politik,” ujarnya.

Aksi Lanjutan: Tekad untuk Terus Bergerak

Meski revisi UU TNI sudah disahkan, Aksi Kamisan Kaltim berencana untuk terus melanjutkan perjuangan mereka. Mereka turut membersamai aksi lanjutan di depan DPRD untuk menuntut pencabutan revisi UU TNI. “Kami tidak akan diam. Kami akan terus bergerak,” kata Naya.

Hafizh, salah satu peserta yang juga maju berorasi sore itu menambahkan, bahwa revisi UU TNI ini berpotensi berbahaya bagi masa depan Indonesia. “Kami sangat tidak setuju dengan revisi UU TNI ini, terutama karena TNI sudah memiliki posisi yang sangat kuat di pemerintahan,” ujarnya.

Menurutnya, pengesahan UU TNI tanpa evaluasi yang cukup hanya akan memperburuk keadaan. “Kami berharap ada kajian ulang, agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.

Dengan semangat yang tak surut, Aksi Kamisan berharap perjuangan mereka akan didengar oleh pemerintah. “Kami akan terus berjuang untuk memastikan bahwa revisi UU TNI ini dicabut, demi masa depan yang lebih baik,” tutup Naya. (tha/sty)

Artikel Menolak Lupa Sejarah Kelam Dwifungsi ABRI, Aksi Kamisan Tolak Keras RUU TNI pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada Kamis 20 Maret 2025, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi Undang-Undang. Sementara di sisi lain proses revisi tersebut menuai banyak protes.

Proses Revisi UU TNI dinilai memiliki sejumlah pasal bermasalah. Seperti mengatur tentang kedudukan TNI, lalu batas usia pensiun, hingga prajurit aktif yang diatur bisa duduk di jabatan sipil pada lingkungan pemerintahan.

Pasal-pasal bermasalah tersebut dinilai akan mengembalikan militerisme, dwifungsi TNI di Indonesia. RUU TNI dianggap tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang lebih profesional, malah akan semakin melemahkan profesionalisme militer bahkan berpotensi mengembalikan masa orde baru.

Sehari setelah pengesahan RUU itu, Aliansi Mahasiswa Kaltim (Mahakam) Menggugat kembali turun ke jalan. Mereka menggeruduk Kantor DPRD Kaltim di Karang Paci, Jumat sore 21 Maret 2025 ini.

Tampak sekitar 300 orang massa aksi terdiri atas mahasiswa dan masyarakat berkumpul di depan pintu gerbang. Mereka long march dari Islamic Center Samarinda dan tiba di DPRD Kaltim pada pukul 4 sore dari jadwal aksi yang diagendakan pada jam 1 siang.

Seperti biasa mereka melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang. Menyuarakan penolakan mahasiswa dan masyarakat atas pengesahan UU TNI yang baru dan dianggap bermasalah itu. Menyusul aksi sebelumnya di Jawa.

Humas Aksi Rahmat Fathur Rahman, sekaligus Wakil Presiden BEM Hukum menyebut upaya revisi itu dapat mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru dan kini menjadi Orde Terbaru.

“Ini menciderai cita-cita reformasi yang dulu diperjuangkan pada tahun 1998,” katanya kepada media.

“Dwifungsi ABRI sangat tidak memungkinkan di ranah sipil, sistem militeristik tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Mereka patuh pada rantai komando, sementara kita berasaskan demokrasi,” tambahnya.

Terlebih melihat proses pembahasan revisi UU yang dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah secara diam-diam dan di hotel, menurut Fatur menunjukkan adanya ketidak-profesionalan pemerintah dalam menjalankan negara.

Juga menunjukkan bahwa pemerintah tutup mata dan telinga atas kondisi rakyat. Fatur melihat bahwa pemerintah tidak peduli terhadap rakyat di tengah-tengah kondisi ekonomi yang buruk dan efisiensi anggaran.

“Mereka malah membuang-buang anggaran. Wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat menjadi mewakili suara pejabat.”

Mereka menuntut pemerintah untuk menarik seluruh personel TNI aktif yang berada di ranah sipil. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Mahasiswa ingin personel TNI dipukul mundur ke barak.

Selain itu, mereka juga membawa tuntutan lain yang telah dibawa sebelumnya. Mulai dari kasus pembunuhan di Muara Kate, efisiensi anggaran dan sejumlah tuntutan lain yang sampai saat ini belum menemui kejelasan.

Aliansi Mahasiswa Kaltim juga menuntut kejelasan UU Perampasan Aset yang justru seharusnya menjadi prioritas DPR RI untuk dibahas. Sebab UU tersebut termasuk pro rakyat dan membantu menumpas korupsi.

Mosi Tidak Percaya

Mahasiswa juga melayangkan mosi tidak percaya pada DPRD Kaltim. Sebab selama ini, aliansi mahasiswa telah melakukan sejumlah aksi. Namun belum ada hasil dari janji anggota dewan atas aspirasi masyarakat.

“Kami juga melayangkan mosi tidak percaya kepada DPRD Kaltim, karena tuntutan yang kami bawa sampai hari ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti padahal banyak sekali permasalahan yang terjadi.”

Harapannya dengan tuntutan kita hari ini DPR Provinsi Kaltim mau membuka mata dan telinga, untuk mendengar kami mahasiswa dan rakyat menyuarakan tuntutan kami. Bukan hanya memberikan janji tapi bukti nyata,” pungkasnya.

Sebagai informasi, massa mahasiswa masih bertahan di depan Kantor DPRD Kaltim sampai malam hari. Selepas buka puasa bersama mereka menggelar panggung rakyat yang diisi dengan orasi sampai jam setengah sembilan malam. (ens/sty)

Artikel Aliansi Mahasiswa Kaltim Geruduk Karang Paci Tolak UU TNI, Bawa Mosi Tidak Percaya pada DPRD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

keberhasilan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kota Minyak. DPRD Balikpapan menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 di wilayah Kodim 0905/Balikpapan resmi ditutup dalam sebuah upacara khidmat pada Kamis, 20 Maret 2025. Acara ini dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jupri, S.H., yang mewakili Ketua DPRD Kota Balikpapan.

Dalam sambutannya, Sufyan Jupri menyampaikan apresiasi atas keberhasilan program TMMD yang dinilai memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang infrastruktur dan sosial. Ia menilai kerja keras dan dedikasi seluruh personel Satgas TMMD patut diapresiasi karena membawa manfaat nyata bagi warga.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh personel TNI serta dukungan masyarakat dalam menyukseskan program ini. Hasil pembangunan yang dicapai diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Sufyan Jupri.

Proyek Strategis TMMD: Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

Program TMMD Ke-123 berhasil menuntaskan berbagai proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, di antaranya:

Peningkatan aksesibilitas: Pembukaan dan pengerasan jalan di wilayah terpencil.
Konektivitas daerah: Pembangunan jembatan untuk menghubungkan daerah yang sebelumnya terisolasi.
Ketersediaan air bersih: Pembuatan sumur bor bagi warga.
Perbaikan hunian: Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu.

Selain pembangunan fisik, TMMD Ke-123 juga menghadirkan program non-fisik yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup penyuluhan kesehatan, pelatihan pertanian, serta pembekalan bela negara untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi warga.

DPRD Dorong Sinergi dan Keberlanjutan Program TMMD

Sufyan Jupri menekankan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program ini. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

“Kami berharap hasil pembangunan yang telah dicapai dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan dampaknya tetap positif dalam jangka panjang,” tambahnya.

Upacara penutupan juga diisi dengan laporan pencapaian oleh Dansatgas TMMD serta pernyataan resmi penutupan oleh Pangdam VI/Mulawarman. Semangat kebersamaan yang terjalin selama program diharapkan terus terjaga dan menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan Kota Balikpapan.

Selain memberikan manfaat infrastruktur, TMMD juga dianggap mampu mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kerja sama yang terjalin selama program ini dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.

Dengan berakhirnya TMMD Ke-123, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat terus merawat dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk kepentingan bersama. Kolaborasi lintas sektor yang telah terbentuk pun diharapkan menjadi contoh bagi program pembangunan lainnya di masa depan. (lan/sty)

Artikel DPRD Apresiasi Keberhasilan TMMD Ke-123 di Balikpapan, Dorong Keberlanjutan Program pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belum juga selesai dengan masalah korupsi Pertamina dan penundaan pengangkatan CPNS 2024, jagat media sosial kembali ramai demgan adanya pembahasan Revisi Undang-Undang Tentang Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Komisi I DRP RI.

Pembahasan UU No.34 Tahun 2004 itu dapat protes dari banyak pihak. Lantaran proses pembahasannya, dilakukan secara tertutup di sebuah hotel. Bahkan sempat didatangi oleh Koalisi Masyarakat Sipil, mereka menolak tegas.

Teranyar RUU TNI tersebut telah disetujui oleh seluruh fraksi. Dan segera disahkan dalam rapat paripurna. Dalam perubahan itu, aturan memberikan izin mengatur prajurit aktif TNI untuk bisa menduduki sejumlah jabatan sipil di beberapa kementerian dan lembaga.

Respons Akademisi Unmul

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar sebut upaya DPR RI dalam melakukan Revisi UU TNI secara diam-diam itu sangatlah bertentangan dengan semangat reformasi tahun 1998.

Syaiful menjelaskan, bahwa adanya penolakan pada revisi UU TNI tersebut sangat berdasar. Karena masyarakat Indonesia tidak akan lepas dari sejarah panjang pada masa orde baru yang kemudian berganti menjadi reformasi.

Pada masa orde baru, masyarakat Indonesia telah mengalami masa ketika prajurit TNI bisa menempati jabatan sipil. Dan terjadi dwifungsi ABRI (kini TNI). Sementara perjuangan pada masa reformasi tahun 1998, bermaksud untuk mengembalikan fungsi tentara negara.

“Pada masa orde baru, TNI dan Polri masuk di semua lini pemerintahan dan partai, sehingga semangat reformasi 98, mengembalikan ABRI ke barak atau ke pos semula,” jelas Syaiful Bachtiar kepada Kaltim Faktual Rabu, 19 Maret 2025.

“Ketika masyarakat sipil masuk menjadi anggota TNI, ya harus sebagaimana tupoksinya, mempertahankan keamanan, menjaga batas wilayah, terjun ke daerah konflik, hingga ikut menjaga perdamaian dunia,” tambahnya.

Karena Indonesia punya pengalaman tersebut maka dikhawatirkan masa orde baru akan kembali terulang. Terlebih, jumlah kementerian atau lembaga yang bisa diduduki TNI dalam aturan baru, bertambah jadi 16 dari awalnya 10.

Dosen FISIP Unmul itu khawatir, nantinya akan ada dobel komando di lingkup pemerintahan. Bahkan ketika anggota TNI terjerat kasus, akan ada ketidakpastian pada peradilan hukumnya. Bahkan bisa sampai memunculkan konflik kepentingan antarlembaga di pemerintahan.

“Mestinya itu dikurangi, bukan malah ditambah (jumlah kementerian/lembaga),” tambahnya.

Pensiun Dini atau Mengundurkan Diri

Syaiful ingin bahwa TNI yang ingin masuk ke instansi di luarnya, bisa mengikuti proses yang terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka dari itu, TNI harus pensiun dini, mengundurkan diri, atau berhenti sementara untuk aktif di kesatuannya.

“Kenapa TNI tidak mengikut saja seperti ASN. Kalau ASN kalau ditempatkan dalam instansi lain di luar home base kan wajib berhenti sementara,” sambung Syaiful.

“Kalau mau adil dengan ASN ya seperti itu dan berlaku untuk Polri juga. Mestinya berhenti sementara. Untuk menghindari konflik kepentingan antar lembaga. Agar tidak 2 komando. Kita harus tegak lurus.”

Adanya Revisi UU TNI tersebut menyurutkan semangat bahkan menggeser kesempatan dan posisi masyarakat sipil dalam pemerintahan. Jabatan yang seharusnya ditempati oleh masyarakat sipil, malah ditempati oleh militer.

“Setiap orang ketika masuk TNI harus siap dengan konsekuensinya, kalau mau berkarir di sipil, ya pensiun dini atau mengundurkan diri dan berhenti sementara.”

Fungsi DPR Dipertanyakan

Dengan melihat adanya sikap DPR RI yang membahas Revisi UU TNI secara diam-diam itu membuat fungsi DPR dipertanyakan. Malah saat ini tampak adanya ketidakpastian fungsi dari dewan perwakilan rakyat itu.

Jelas Syaiful, DPR memiliki 3 fungsi, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sementara fungsi legislasi seharusnya punya dan mengedepankan skala prioritas aturan yang harus dibahas dan diketok palu.

Dalam Revisi UU TNI, DPR bahkan tidak menjalankan standar proses yang seharusnya. Seperti uji publik, sosialisasi, hingga minta pendapat masyarakat. Sementara undang-undang dibuat untuk mengatur urusan negara demi kepentingan publik.

“Undang-undang kan mengatur urusan publik, urusan negara untuk kepentingan publik, harusnya terbuka, terutama dengan masukan dan saran dari masyarakat.”

“DPR kan representasi dari masyarakat, wajib mendengar memperhatikan masukan dari masyarakat. Posisi DPR harusnya pro rakyat bukan pro pemerintah.”

Jika sudah ditolak dan Revisi UU TNI tetap dipaksakan untuk disahkan, menandakan bahwa birokrasi tidak profesional. Bahkan hal itu bisa menciderai kepercayaan publik atas wakil rakyat.

“Kalau proses formulasi kebijakan sudah benar, tidak akan jadi polemik. Ini sebenarnya jadi kepentingan siapa? Kalau DPR masih berkeras mengesahkan jadi tanda tanya kan.”

“Berarti masih 11 12 dengan zaman Presiden Jokowi. Malah lebih parah, mempertontonkan oligarki, kalau DPR mau tutup kuping udah ada niatan, berarti ada kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Akademisi Unmul Sebut Revisi UU TNI Bertentangan dengan Semangat Reformasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belakangan Komisi I DRP RI tengah melakukan pembahasan Revisi Undang-Undang Tentang Nasional Indonesia (RUU TNI). Pembahasan undang-undang tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat bahkan media sosial.

Di media sosial semakin ramai, ketika proses pembahasan UU No.34 Tahun 2004 di sebuah hotel tampak diprotes oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi itu terdiri dari sejumlah organisasi dan lembaga seperti YLBHI, Imparsial, Human Rights Working Group (HRWG), Kontras.

Lalu terdapat juga Perempuan Mahardika, Greenpeace Indonesia, Bijak Memilih, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), LBH Pers, Transparency International Indonesia, Amnesty International Indonesia, dan Sentra Inisiatif.

RUU TNI tersebut disetujui oleh seluruh fraksi. Di dalamnya membahas 3 poin, yakni mengatur tentang kedudukan TNI, lalu batas usia pensiun, hingga prajurit aktif yang diatur bisa menduduki jabatan sipil.

Menurut koalisi, terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme, dwifungsi TNI di Indonesia. Koalisi menilai agenda revisi Undang-Undang TNI justru tidak memiliki urgensi transformasi TNI ke arah yang lebih profesional, malah akan semakin melemahkan profesionalisme militer.

Respons DPRD Kaltim

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis tak benyak berkomentar mengenai revisi UU tersebut. Sebab pembahasan tersebut ada di ranah pusat yakni DPR RI. Namun pihaknya tetap memantau perkembangannya.

“Kita yang terpenting tujuannya adalah satu, Indonesia yang masyarakatnya adil makmur sejahtera, intinya kan tujuannya itu, yang terbaik lah untuk kita,” katanya kepada media Senin malam, 17 Maret 2025.

Melihat protes yang banyak dilayangkan oleh masyarakat bahkan hingga beredar petisi penolakan RUU TNI, perempuan yang akrab disapa Nanda itu menyebut pihaknya dari PDIP akan melihat substansi perubahan yang ada.

“Tentunya tadi ada statement dari DPR RI setiap fraksi di sana khususnya dari PDIP juga melihat juga kan, kami di sana akan melihat mana yang betul-betul dibutuhkan mana yang benar-benar perlu dijadikan atensi ya kita lihat aja dulu kan ini sedang berjalan.”

“Ini harus menjadi UU yang tujuannya bisa membangun Indonesia,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Pembahasan RUU TNI Tuai Banyak Protes, Begini Kata Wakil Ketua DPRD Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.