Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan rapat internal menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada akhir Juli 2024.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat 19 Juli 2024.

Dalam kesempatan tersebut Sekda Sri menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara seluruh anggota TPPS dalam upaya bersama mengatasi masalah stunting di Kalimantan Timur.

Harapannya,setiap bidang dan pihak terkait bisa rutin memberikan pembaruan dan laporan perkembangan, termasuk data-data yang diperoleh di lapangan yang belum disinergikan.

“Saat ini, sinergi antar anggota TPPS merupakan hal yang krusial untuk memastikan implementasi program-program nantinya akan berjalan efektif,” ujar Sekda Sri.

Rapat ini menjadi langkah awal strategis dalam mempersiapkan rapat lanjutan bersama tim dari kabupaten/kota yang rencananya akan digelar pada 26 Juli mendatang.

Pemerintah berharap Rakorda tersebut akan menghasilkan kesepakatan konkret dan langkah-langkah implementatif yang dapat membawa perubahan signifikan dalam penurunan angka stunting di Kaltim. (rw)

Artikel Sekda Sri Minta Kolaborasi dan Sinergi Anggota TPPS Kaltim Ditingkatkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sinergi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bontang menjadi kunci utama dalam mempercepat penanganan stunting.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masalah serius terkait kesehatan yang memengaruhi pertumbuhan anak-anak tersebut.

Dengan adanya kerjasama tersebut, mampu memberi dampak pada perubahan angka prevalensi stunting di Kota Bontang ini hingga mengalami penurunan cukup signifikan.

Pada 2021, angka prevalansi stunting dari 26,3 persen menjadi 21 persen saat ini dan kondisi tersebut menjadi gambaran tingginya komitmen pemerintah setempat dalam penanganan kasus kekerdilan pada anak itu.

Roadshow TPPS Provinsi Kaltim diikuti oleh beberapa perwakilan dari berbagai unsur Perangkat Daerah Kaltim dan Akademisi yang tergabung dalam anggota Satuan Tugas (Satgas), antara lain Syahrul Umar selaku Sekretaris TPPS Provinsi Kaltim, Bappeda Kaltim, Biro Kesra Kaltim Bidang Konvergensi, DIskominfo Kaltim, dan STMIK Wicida Bidang Data, serta BKKBN Kaltim.

Hadir pula membersamai kegiatan di hari itu Kepala Dinas PPKB Kota Bontang Bahauddin sekaligus menjadi narasumber pada giat ini. (rw)

Artikel SKPD Bontang Jadi Kunci Utama Percepat Penanganan Stunting pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Upaya Pemprov Kaltim untuk menurunkan angka stunting ke depan akan semakin cepat dan akurat. Karena bekerja berdasarkan data terpadu. Yang terhimpun dalam SIPESUT Mahakam.

SIPESUT ialah akronim dari Sistem Informasi dan Pelaporan Data Stunting. Berbentuk laman alias website. Nantinya, seluruh kinerja terkait penurungan angka kasus stunting di Kaltim. Akan termuat dalam laman tersebut secara real time.

Sehingga, kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim dapat dimonitor secara berkala. Dari harian, mingguan, bulanan, sampai per 3 bulan atau triwulan.

Koordinator Bidang Data Monev dan Knowledge Management TPPS Provinsi Kaltim Prof Iwan Muhamad Ramdan menjelaskan. Di dalam laman SIPESUT Mahakam ini sudah dimasukkan semua indikator capaian kinerja. Baik indikator antara, indikator output termasuk indikator stranasnya.

Satu di antara keunggulannya ialah Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Kaltim Hadi Mulyadi, nantinya tidak hanya bisa mengevaluasi per triwulan, tetapi juga bisa memantau real time, kapan pun mau mengevaluasi tinggal membuka website SIPESUT Mahakam. Bahkan di sela kesibukannya sebagai wakil gubernur.

Menurut dia, kunci utamanya adalah di operator atau petugas peng-input data di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan kabupaten/kota di Kaltim, karena terdapat ratusan indikator yang dibutuhkan.

“Nanti rencananya, kami akan mengajukan kepada Wagub Hadi Mulyadi, dan kalau sudah setuju, maka SIPESUT Mahakam kita akan segera launching.”

“(Kami) akan memanggil semua operator dari kabupaten dan kota, terutama yang membidangi data, sehingga TPPS Provinsi Kaltim akan mudah mengevaluasi capaiannya.”

“Dan evaluasi yang paling terakhir nanti adalah terjadinya penurunan stunting di Provinsi Kaltim, tentu itu harus dilakukan kerja keras, kerja sama dengan semua pihak, dan targetnya sampai tahun 2024 mendatang,” papar Iwan Muhamad Ramdan usai membukaan pertemuan Tim Satgas Stunting dengan pemangku kebijakan Provinsi Kaltim, yang digelar di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Selasa (18/10/2022) lalu.

Dalam pertemuan Tim Satgas Stunting dengan pemangku kebijakan Provinsi Kaltim, lanjut Iwan, laman ini masih dalam perkenalan dengan stakeholder. Nantinya, kalau Hadi Mulyadi sudah setuju, baru akan di-launching. Lalu melakukan pelatihan input data yang melibatkan seluruh petugas dari semua kabupaten/kota.

“Adanya website SIPESUT Mahakam, diharapkan dapat mempermudah ketua dan anggota TPPS provinsi maupun kabupaten dan kota termasuk pemangku kebijakan serta SKPD terkait, termasuk masyarakat dapat melihat dan mengetahui indikator-indikator capaian pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kaltim,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan. SIPESUT Mahakam Provinsi Kaltim yang berbasis website merupakan inovasi dari bidang data dan monev TPPS Provinsi Kaltim.

“Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan para stakeholder dalam melaporkan capaian indikator TPPS dalam usaha penurunan stunting di Kaltim mulai tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa di Provinsi Kaltim,” ujar Soraya. (DRA)

ADV DISKOMINFO KALTIM

Artikel Percepat Penanganan Stunting, Pemprov Kaltim Luncurkan SIPESUT Mahakam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.