Meski belum disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Samarinda, namun unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan yang memuat penempatan komisi sudah ditetapkan dalam rapat internal 16 Oktober 2024 lalu.

Komisi I-IV DPRD Kota Samarinda sudah bisa menjalankan tugasnya setelah terpilih pada Pemilihan Umum Februari 2024 lalu. Mereka akan bekerja mewakili rakyat untuk periode 2024-2029 mendatang.

Kini Komisi III DPRD Kota Samarinda mulai bekerja. Mereka kemudian memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkot. Untuk silaturahmi sekaligus konsolidasi kinerja pemerintah.

Salah satunya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda. Sebagai OPD yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat namun juga masih memiliki sejumlah PR yang belum tuntas. Dipanggil pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 ini.

Di antaranya masalah parkir tepi jalan, parki liar, juru parkir liar, parkir kontainer, penyediaan transportasi publik, lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan sejumlah PR lain. Termasuk permintaan peningkatan anggaran Dishub.

Dishub Kesulitan Berantas Jukir Liar

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan pihaknya telah berupaya untuk mengatasi sejumlah masalah yang ada di Ibu Kota Kaltim, terkait parkir dan transportasi publik.

Namun pihaknya memang kerap terkendala pada beberapa hal. Misal dalam menindak jukir liar, Dishub hanya bisa membawa jukir liar ke pihak kepolisian. Sementara penindakan bukan di pihaknya.

“Tapi jukir liar muncul juga karena adanya masyarakat yang tidak tertib, misal memarkirkan kendaraan sembarang memunculkan adanya jukir liar,” jelas Manalu usai rapat di kantor DPRD.

“Misal parkir di Teras Samarinda, nggak mau parkir di tempat seharusnya. Tapi kalau ada pengunjung yang ditarik parkir oleh oknum jukir liar, langsung teriak. Ini kan siapa yang salah, makanya jangan salahkan pemerintah. Kan sudah disediakan,” tambahnya.

Selain itu Manalu juga meminta adanya peningkatan anggaran untuk pihaknya. Sebab Dishub sendiri termasuk butuh anggaran lebih. Terlebih sebentar lagi transportasi publik akan terealisasi, dan butuh anggaran besar.

Keterangan DPRD

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar melihat serapan anggaran Dishub sudah cukup bagus. Angka serapannya sekitar 81 persen. Dari Rp103 miliar, terserap mencapai Rp88 miliar.

“Mungkin selama beberapa bulan berjalan (akhir tahun) pasti bisa terserap semua,” jelasnya.

Selain itu Deni juga meminta agar Dishub kembali mengevaluasi sejumlah kendala yang terjadi terkait parkir dan lainnya. Memberikan perhatian lebih, utamanya yang melibatkan keselamatan warga.

Terkait anggaran, Deni merasa perlu kembali memperhitungkannya. Sebab anggaran APBD untuk Kota Samarinda, harus dibagi kepada seluruh OPD sesuai kebutuhan. Jika memang ada kebutuhan lain akan dipertimbangkan.

“Dari segi keuangan untuk dilihat ideal atau tidak itu berdasarkan kebutuhan. Kalau kita bilang semua OPD mau semua anggaran itu gemuk tapi kan kembali ke kebutuhan itu mendasar atau tidak.”

“Sementara Dishub ini kan kebutuhan mendasar tapi tidak wajib,” tambahnya.

Informasi teranyar, kata Deni, Kemenhub akan bersurat ke Kemendagri untuk memastikan adanya anggaran 10 persen untuk angkutan transportasi massal. Dengan harapan anggaran itu akan membantu.

“Cuma kita belum tahu angkanya berapa,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Komisi III DPRD Samarinda yang Baru Mulai Bertugas, Panggil Dishub Bahas Sejumlah Masalah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Masih dalam proses pembangunan, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan resmi beroperasi secara perdana pada 17 Agustus 2024 mendatang. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Itu akan menandai resminya Ibu Kota RI yang semula berada di DKI Jakarta, menjadi di Provinsi Kaltim. Tepatnya di sebagian kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sementara daerah di sekitarnya akan menjadi kawasan penyangga yang menyokong keberadaan IKN. Mulai dari Kota Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, juga Kabupaten Paser.

Dalam hal ini, 4 daerah tersebut, digadang bakal jadi Jakarta Bogor Depok Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) kedua. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mendorong Kaltim bersiap.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hormarulitua Manalu meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan sistem aglomerasi yang terpadu.

Aglomerasi sendiri merupakan upaya pemusatan beberapa elemen ke dalam suatu tempat. Terhadap aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan.

Dalam hal ini, Manalu ingin mendorong agar daerah di sekitar IKN bisa mempersiapkan transportasi massal yang terpadu dan menyambung antar kabupaten/kota. Pemprov Kaltim harus mengkoordinir.

“Karena ketika aglomerasi disetujui berarti anggaran dari Kementerian PUPR, Perhubungan, juga Bappenas akan masuk ke kabupaten dan kota,” jelas Manalu belum lama ini.

“Kenapa Aglomerasi harus dibangun, supaya tidak terjadi Jabodetabek yang kedua (macet dan padat kendaraan),” lanjutnya.

Menurut Manalu, jika Kaltim tak segera bersiap untuk menata transportasi angkutan umun yang terintegrasi, maka dampaknya bisa fatal. Karena diprediksikan pertumbuhan penduduk di Kaltim melonjak tinggi.

Kabarnya, kata Manalu, akan ada sekitar 22 juta ASN yang pindah ke IKN. Mau tidak mau, Balikpapan, Samarinda, Kukar, dan Paser, akan ikut terdampak. Menyumbang kepadatan penduduk dan bertambahnya transportasi.

“Kalau segitu pakai kendaraan pribadi semua, matilah kota ini.”

Sehingga Manalu mendorong Pemprov Kaltim memanggil kepala daerah dari 10 kabupaten/kota untuk membahas aglomerasi. Sehingga ada transportasi massal, seperti antara Jakarta ke Bekasi, ke Bogor dan lainnya.

“Kalau kita masing-masing ego sektoral kabupaten kota mungkin anggarannya tidak cukup. Makanya perlu kita dorong aglomerasi agar dana dari kementerian bisa turun semua,” pungkasnya. (ens/am)

Artikel Transportasi di Kaltim Harus Terintegrasi, Antisipasi Tingginya Mobilitas karena IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.