Rabu 3 Januari 2024, puluhan sopir truk pengangkut batubara berkonvoi dari berbagai kecamatan di sekitaran Kuaro. Truk-truk itu lantas parkir di halaman kantor DPRD Paser. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Dalam aksinya, mereka membawa serta istri masing-masing. Dan menempelkan poster tuntutan di kaca depan truk.

Bambang sang koordinator aksi mengatakan, aksi pencegatan truk batubara oleh warga Batu Kajang tempo hari. Telah membunuh mata pencaharian mereka.

“Sudah sepuluh hari kami tidak beroperasi. Kami tidak memiliki penghasilan. Sementara, kami butuh biaya makan, bayar kontrakan, dan bayar cicilan truk, serta kebutuhan lain, ” kata Bambang. Mengutip dari Antara.

Ditunggai Politik?

Agar lebih kondusif, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi meminta perwakilan sopir masuk ke sebuah ruangan. Untuk menyampaikan aspirasinya dengan tertib.

Di situ, Bambang bilang kalau aksi pencegatan truk batubara itu bukan murni keinginan warga. Namun ada seorang anggota dewan Paser, yang kembali mencalonkan diri. Dituding menunggangi aksi itu.

“Karena itu, kami minta bapak sebagai ketua DPRD dapat mengingatkan anggotanya.”

“Kami minta agar anggota dewan dapil kami dihadirkan di sini. Kami ingin tahu apa alasannya, ” ujarnya. Sayangnya legislator yang dimaksud sedang tidak berada di tempat.

Menurut Bambang, aktivitas pengangkutan batubara di jalan umum itu sudah berlangsung 9 bulan. Dan tampak adem ayem saja.

“Kenapa baru sekarang dilarang, karena ada yang provokasi. Coba lihat video yang beredar di media sosial, terlihat anggota dewan ikut bersama warga yang memblokade truk, ” katanya.

Sopir Truk Barubara Mendesak

Setelah mendengarkan aspirasi para sopir, Hendra Wahyudi menjelaskan kalau lembaganya tidak memiliki kewenangan eksekusi. Penjelasan itu sontak membuat perwakilan sopir truk kecewa. Lantas mendesak agar mereka lekas mendapat persetujuan boleh melewati jalan umum. Hal ini memicu ketegangan di ruang dialog.

Hendra pun mengajukan penjadwalan ulang pertemuan ini, pada tanggal 15 Januari mendatang. Namun permintaan itu mendapat penolakan dari para sopir.

Setelah tarik ulur usulan, dewan mengajukan agar pertemuan susulan itu, dilakukan pafa 8 Januari. Para sopir pun menerima jadwal itu.

Pj Gubernur Tetap Larang

Pada hari yang sama di tempat berbeda. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan bahwa proses pengangkutan tambang dan mineral, serta perkebunan. Dilarang melewati jalanan umum.

Ini bisa menjadi jawaban atas keluhan para sopir. Karena yang berwenang memutuskan dalam kasus ini adalah Pemprov Kaltim. Berita lengkapnya baca DI SINI (dra)

Artikel “Kami Butuh Makan” Para Sopir Truk Batubara Demo DPRD Paser, Tuntut Dibolehkan Lewat Jalan Umum pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Perseteruan warga Batu Kajang dengan sopir truk pengangkut batubara menjadi perhatian Akmal Malik. Hal itu, jelas-jelas melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga ia langsung mengerahkan ‘anggota’ untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tak hanya itu, langkah prefentif juga dilakukan. Yakni kembali melakukan sosialisasi kepada perusahaan tambang batubara dan mineral, serta kelapa sawit.

“Saya sudah tugaskan Kadis Perhubungan dengan Satpol PP untuk mengkomunikasikan dengan para pemilik tambang. Mudah-mudahan mereka dapat pahami kita punya regulasi dan regulasi itu harus ditegakkan,” ungkapnya, Rabu 3 Januari 2023.

Akmal menegaskan, kalau angkutan tambang dan perkebunan wajib melewati jalur hauling-nya sendiri. Selain untuk menjaga keselamatan pengendara umum, juga hal itu sudah ada regulasinya.

“Karena kita punya Perda no 12 tahun 2010 yang mengatur,” jelasnya.

Meskipun regulasi peraturan tersebut sudah jelas. Namun, muncul tanggapan dari sebagian pihak yang menyatakan bahwa Perda yang dimiliki oleh Pemerintah Kaltim melanggar undang-undang. Mengenai itu, Akmal menjawab, “Gak, kita sudah cek Perda itu turun dari undang undang. Tinggal dipublikasikan,” tegasnya.

“Perda ini tidak lagi ranah kita (pemprov) tapi ranah penegak hukum. Kita bersama-sama dengan aparat penegak hukum menjaga agar tidak terjadi pelanggaran itu,” pungkasnya. (dmy/fth)

Artikel Pj Gubernur Kaltim Larang Keras Truk Batubara dan Sawit Lewati Jalan Umum! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Seno Aji mengaku heran atas insiden yang sedang ramai di media sosial itu. Karena Provinsi Kaltim telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur jalur angkutan batubara.

“Maka nanti Komisi III akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan batubara. Untuk membuat jalan khusus karena itu yang paling penting,” ungkapnya, Kamis 28 Desember 2023.

Seno mengungkapkan, DPRD bisa mengambil opsi memanggil bupati Paser untuk mendapat keterangan lengkap. Hingga mencari solusi agar tidak terus terjadi gejolak di masyarakat.

“Kita berikan surat peringatan ke semua perusahaan tambang bahwa kita sudah memiliki perda. Kalau mereka tidak mematuhinya. Maka kita akan memanggil kepala daerah ke DPRD untuk RDP,” tegasnya.

Kroscek ke Lapangan

Sementara itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Sapto Setyo Pramono menyayangkan atas kejadian tersebut. Ia mengusulkan agar komisi terkait dapat melakukan peninjauan lapangan ke Batu Kajang Kabupaten Paser. Untuk melihat langsung kondisi di sana.

“Jadi dilihat kasusnya seperti apa, kan tidak boleh menyimpulkan tanpa ada kejelasan apapun, harus terjun ke lapangan seperti apa kejadian bagaimana, dampaknya ke masyarakat seperti apa, ada korban atau tidak,” kata Sapto.

Sapto juga meminta agar para penegak hukum bisa membantu dalam menyelidiki kasus penggunaan jalan umum sebagai jalur distribusi batubara ini.

“Kalau batubara itu harus jalannya di dalam. Gak mungkin di luar toh, terus barang yang diangkut itu, ada izin resmi atau tidak,” kata Sapto.

Apalagi, beberapa sopir truk tambang diduga melakukan penerobosan blokade. Maka pemeriksaan harus dilakukan secara tuntas. Termasuk ada tidaknya korban dari aksi tersebut.

“Ada aturanya semua. Yang jelas perlu diselidiki. Kenapa bisa sampai nabrak. Itu harus perlu diselidiki oleh penegak hukum,” pungkasnya. (dmy/dra)

Artikel Jalan Umum Dijadikan Jalur Hauling Batubara, DPRD Kaltim akan Panggil Bupati Paser pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Insiden penghadangan truk batubara yang melewati jalan umum di Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kaltim. Belakangan menjadi topik hangat di media sosial.

Beberapa sopir truk terpantau tak menghiraukan amarah warga. Dengan tetap nekat melintas, hingga menabrak pembatas yang dipasang warga setempat.

Menanggapi masalah ini, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Endang Suherlan mengungkapkan bahwa telah menerima laporan masyakat Batu Kajang, dan dari pemkab setempat. 

“Kami sudah menerima laporan langsung dari Dishub Kabupaten Paser terkait persoalan ini,” ungkapnya, Kamis 28 Desember 2023.

Dishub Kaltim akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Tentunya penindakan ini nantinya akan berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kaltim.

Menurut Endang, penindakan ini akan diberikan kepada truk-truk batubara yang tidak memiliki izin beroperasi di jalan umum. Truk-truk tersebut juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda yang berlaku.

“Tindakan ke depannya seperti apa itu sudah diatur sesuai dengan perda berlaku,” katanya.

Menyasar pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Jalan Umum dan Khusus Batu Bara dan Kelapa Sawit pada Bab IV pasal  6 ayat 1. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi penghentian sementara operasional angkutan dijalan umum, penangguhan dan pencabutan izin hingga denda administrasi maksimun sebesar Rp50 Juta.

“Penindakan rencananya akan dilakukan paling lambat pada bulan Januari 2024,” pungkasnya. (dmy/dra)

Artikel Dishub Kaltim Siap Sanksi Tegas Truk Batubara di Batu Kajang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berikut adalah surat terbuka yang mereka buat, diterima Kaltim Faktual pada Rabu, 27 Desember 2023 malam.

SURAT TERBUKA

Kapada Yth.

1. PJ Gubernur Provinsi Kaltim (Dr. Drs. Akmal Malik, M. Si)

2. Bupati Kabupaten Paser (dr. Fahmi Fadli)

3. Kapolda Kaltim (Irjen (Pol) Nanang Avianto)

4. Kepala Dishub Provinsi Kaltim (Yudha Pranoto, S.E)

5. ⁠Kapolri (Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si)

Sejak 2 hari lalu masyarakat di Batu Kajang, Kabupaten Paser telah melakukan penghadangan terhadap truk-truk pengangkut batu bara yang melintas sepanjang jalan umum. Kejadian ini direkam dan disebarluaskan melalui media sosial (IG) …

Kejadian serupa masih berlangsung hingga hari ini truk-truk pengangkut batu bara tersebut kembali memaksa melintas dan menabrak pembatas berupa kursi yang dipasang oleh warga setempat video …

Sesuai dengan Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penylenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit pada Bab IV pasal 6

ayat 1 dengan tegas disampaikan “Setiap angkutan batu bara dan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum”

ayat 2 : “Setiap hasil tambang batu bara dan hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan diwajibkan diangkut melalui jalan khusus”

Jika perusahaan melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hingga denda sebesar 50 juta rupiah.

Terlebih jika ini merupakan angkutan batu bara ilegal maka polisi wajib segera menindak dan menghukum para pelakunya.

Maka dengan ini kami mendesak para pihak di atas segera :

1. Menindak tegas para pelaku pelanggaran tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku

2. ⁠Mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi

Tertanda :

1. JATAM Kaltim

2. ⁠ KIKA

3. ⁠ SAKSI UNMUL

4. ⁠Sambaliung Corner

5. ⁠ Aksi Kamisan Kaltim

6. ⁠ POKJA 30 Kaltim

7. ⁠dst

(dra)

Artikel Soal Truk Tambang Vs Warga Batu Kajang, 6 Lembaga Bikin Surat Terbuka untuk Negara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.