Kinerja Kadis PUPR Samarinda membuat kecewa para wakil rakyat. Setelah beberapa polemik pembangunan infrastruktur di Kota Tepian, anggota dewan mulai habis kesabaran. Dewan mendesak, jabatan Kadis PUPR segera diisi orang baru.

Mangkirnya Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda dalam sejumlah agenda penting bersama para wakil rakyat belakangan menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi oleh DPRD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Desy Damayanti kerap tak hadir. Padahal, keberadaannya dinilai cukup krusial untuk mengambil keputusan.

Terbaru, RDP menyoal penyelesaian hak upah puluhan pekerja Teras Samarinda pada Kamis 27 Februari 2025 berakhir ricuh. Adapun insiden tersebut dipicu karena perwakilan Dinas PUPR yang hadir kala itu tak bisa memberikan keputusan pasti, sementara nasib para pekerja telah menggantung sejak tahun 2024.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, turut menyesalkan hal tersebut. Menurut Adnan, kehadiran Kepala Dinas amat diperlukan. Utamanya dalam memberi penjelasan dan klarifikasi terkait berbagai proyek yang sedang berlangsung di Samarinda.

“Saya sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam berbagai RDP yang diinisiasi DPRD. Ini bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sudah berulang. Kita ingin mendapatkan kejelasan soal proyek-proyek besar yang sedang dikerjakan, tapi justru pejabat yang bertanggung jawab tidak hadir,” ujar Adnan.

Kinerja Kepala Dinas PUPR Perlu Dievaluasi

Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti alasan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR yang disebut-sebut akibat kondisi kesehatan. Adnan menilai, jika kondisi tersebut menghalanginya untuk menjalankan tugas dengan optimal, sebaiknya posisi tersebut diisi oleh seseorang yang lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan.

“Kalau memang sakitnya parah atau kronis, seharusnya ada evaluasi. Jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR itu penuh tekanan karena mengelola anggaran yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Apakah orang yang sakit bisa menangani tanggung jawab sebesar itu?” katanya mempertanyakan.

Tak hanya Teras Samarinda, beberapa proyek-proyek infrastruktur lain di Kota Tepian memerlukan perhatian penuh dari Dinas PUPR. Termasuk di antaranya Tugu Pesut yang sempat viral dan membuat kontoversi, pembangunan terowongan, serta revitalisasi Citra Niaga dan Pasar Pagi.

“Proyek-proyek ini luar biasa, nilainya triliunan rupiah. Kalau kepala dinasnya tidak hadir dalam rapat untuk membahas progresnya, bagaimana kita bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik?”

“Kalau memang tidak sanggup, ya lebih baik diganti dengan orang yang lebih siap,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketidakhadiran seorang pejabat dalam RDP berimplikasi pada proses transparansi anggaran dan pengawasan proyek.

Masyarakat, kata Adnan, berhak memperoleh informasi sejelas-jelasnya atas progres pembangunan infrastruktur di Samarinda. Terutama pada proyek-proyek yang pendanaanya berasal dari pajak rakyat.

“Kita tidak bisa main-main dalam urusan ini. Kalau pejabatnya tidak hadir, bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak ada masalah dalam pengerjaan proyek? Jangan sampai nanti ada temuan atau masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Desak Pergantian Kepala Dinas

Selain itu, Adnan juga mengkritik pernyataan Wali Kota Samarinda yang sebelumnya menyatakan bahwa Desi tidak dapat bekerja dalam situasi penuh tekanan. Menurutnya, pernyataan tersebut justru menunjukkan adanya masalah dalam kepemimpinan Dinas PUPR saat ini.

“Jabatan Kepala Dinas PUPR sudah tentu penuh tekanan, karena menyangkut infrastruktur publik dan penggunaan anggaran yang sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apakah masih pantas untuk memegang jabatan ini?”.

“Saya tidak ingin berspekulasi tentang kondisi kesehatan seseorang. Tapi jika sakitnya benar-benar menghambat tugas dan tanggung jawabnya, maka solusinya jelas: harus ada pergantian. Ini bukan masalah pribadi, tapi demi kepentingan masyarakat Samarinda,” tutup Adnan. (nkh/sty)

Artikel Kerap Mangkir, DPRD Desak Penggantian Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tugu Pesut yang terletak di kawasan simpang empat Lembuswana diketahui menelan anggaran mencapai Rp1,1 Miliar. Adapun, tugu setinggi 8 meter ini didesain menggunakan warna dominan fusia serta berbahan dasar sampah plastik yang didaur ulang.

Dikutip dari akun Instagram resmi Dinas PUPR Kota Samarinda, Tugu Pesut yang kini hadir menjadi ikon baru Kota Tepian merupakan revitalisasi Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha yang sebelumnya telah eksis.

Tak hanya menjadi elemen estetika kota, rupanya, tugu ini turut menggambarkan ekosistem khas Sungai Mahakam yang identik dengan Ikan Pesut. Sebab, bentuk tugu ini diketahui mereferensi pada siluet ikan pesut.

Tanggapan Pengamat Seni

Pengamat Seni sekaligus akademisi Universitas Mulawarman Yofi Irvan Vivian, menjelaskan fenomena yang tengah terjadi di masyarakat merupakan hal wajar.

Sebab, menurutnya masyarakat Indonesia khususnya Samarinda kerap terbiasa dengan sajian seni dengan gaya realis bukan abstrak.

Singkatnya, gaya realis merupakan sebuah pendekatan dalam seni yang menggambarkan objek atau kehidupan sehari-hari dengan cara akurat dan nyata. Tanpa idealisasi atau dramatisasi.

Dalam kasus Tugu Pesut kali ini, bentuk realis yang benar-benar menggambarkan seekor ikan secara harfiah akan memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk diterima oleh masyarakat.

“Bentuk realis umumnya jauh lebih gampang diterima karena masyarakat umumnya bisa langsung menginterpretasikan tanpa proses berpikir yang lama,” jelasnya saat dihubungi Kaltim Faktual baru-baru ini.

“Enggak hanya di Samarinda, tapi hampir semua daerah memang terbiasa dengan visual-visual yang ada di sekitarnya jadi wajar masyarakat ikut bertanya-tanya,” imbuhnya.

Ia menilai, kritik yang ditujukan untuk Tugu Pesut Samarinda memiliki kemiripan dengan pemasangan Instalasi Bambu Getah Getih di Bundaran HI Jakarta beberapa tahun silam.

“Kalau dalam dunia seni, mengkritik sebuah karya seni itu sah-sah saja.”

Transparansi Ide Tak Kalah Penting

Meski kritik dalam dunia seni diakuinya sebagai hal wajar, Yofi menyarankan Pemkot Samarinda untuk mengikutsertakan masyarakat di rencana pembangunan serupa.

Ia menilai, mengikutsertakan masyarakat sejak awal proses perencanaan merupakan langkah efektif untuk menciptakan diskursus masyarakat yang lebih sehat.

“Mungkin ke depannya ketika membuat sesuatu yang nantinya menjadi milik umum, ya dilempar juga ke masyarakat. Fungsinya untuk keterbukaan dan transparansi ide selain dana.”

Lebih lanjut, Yofi turut mencontohkan bagaimana Yogyakarta sebagai Kota Seni telah menerapkan pendekatan tersebut.

“Kalau di Jogja, misal mau ada pembangunan monumen dan sejenisnya, senimannya atau tendernya itu dipanggil. Lalu dibuatkan forum interaktif bersama masyarakat untuk menjelaskan idenya,” papar akademisi asal Fakultas Ilmu Budaya itu.

Hasilnya, masyarakat menjadi lebih teredukasi bahkan rasa kepemilikan bersama bisa tumbuh melalui proses tersebut.

Dinas PUPR Bakal Dipanggil ke DPRD

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan kepada instansi terkait. Utamanya menyoal transparansi penggunaan anggaran proyek.

Meski menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat, langkah ini tetap harus dilihat sebagai upaya pemkot dalam menata kota Samarinda.

“Setiap pembangunan pasti ada yang mendukung atau menolak. Namun, tujuan akhirnya tetap untuk kemajuan Samarinda,” kata politikus asal Partai Gerindra itu.

Rapat koordinasi dengan Dinas PUPR akan dijadwalkan usai masa reses berakhir.

“Mungkin awal Februari setelah masa reses selesai kita akan panggil Dinas PUPR ya untuk merincikan detail anggaran supaya bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya tegas. (nkh/am)

Artikel Gaduh Bentuk dan “Nilai” Tugu Pesut Samarinda, Transparansi Ide Tidak Kalah Pentingnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.