Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menegaskan pentingnya etika sebagai dasar utama dalam membangun kompetensi wartawan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Uji Kompetensi Wartawan Kaltim 2025.

“Kompetensi itu ada tiga, yakni pengetahuan, keterampilan, dan etika. Dari ketiganya, etika harus menjadi dasar yang paling penting. Wartawan bisa saja hebat menulis atau pandai menggunakan teknologi, tapi tanpa etika, kepercayaan publik akan runtuh,” tegas Faisal, Senin, 8 September 2025.

Menurutnya, etika tidak hanya sebatas aturan formal, tetapi nilai yang harus melekat dalam setiap karya jurnalistik. Di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan dituntut bukan hanya cepat, tetapi juga akurat, berimbang, dan beretika.

Faisal menilai media lokal memiliki peran strategis sebagai infrastruktur pengetahuan sekaligus penguat demokrasi. Namun, peran tersebut hanya bisa dijalankan apabila jurnalis menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugasnya.

“Etika adalah kunci agar berita tidak sekadar menjadi informasi mentah, tetapi mampu memberi makna, mencerdaskan, dan membangun masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada penyelenggara UKW dan seluruh penguji yang berkomitmen meningkatkan kualitas wartawan daerah. Faisal berharap kegiatan ini menjadi momentum lahirnya jurnalis yang kompeten dan berintegritas.

“Kami ingin melihat lebih banyak wartawan Kaltim yang naik kelas, bukan hanya lulus ujian. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan terutama etika yang kuat, mereka akan menjadi jurnalis yang kredibel, dipercaya publik, serta berdampak positif bagi pembangunan,” pungkasnya. (cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Diskominfo Kaltim Tekankan Etika sebagai Fondasi Kompetensi Jurnalis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kementerian Pendidikan melalui BSKAP akan mulai menerapkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) berbasis komputer secara nasional mulai November 2025. Tes ini dirancang sebagai penunjang seleksi mahasiswa jalur prestasi dan bukan penentu kelulusan siswa.

Pemerintah terus mendorong reformasi sistem evaluasi pendidikan dengan meluncurkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai asesmen nasional berbasis komputer yang akan mulai dilaksanakan pada November 2025. TKA ditujukan untuk siswa kelas akhir di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK/MA dan berfungsi sebagai instrumen penilaian objektif untuk mendukung seleksi mahasiswa jalur prestasi di perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, dalam sosialisasi perdana yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu 25 Mei 2025.

Bukan Ujian Kelulusan, tapi Ukuran Kompetensi Nasional

Toni menegaskan bahwa TKA tidak akan memengaruhi kelulusan siswa. Sebaliknya, tes ini hadir sebagai alat ukur kompetensi akademik yang terstandar secara nasional dan dapat digunakan perguruan tinggi untuk menyeleksi mahasiswa jalur prestasi secara lebih adil.

“TKA melengkapi nilai rapor yang kerap kali berbeda standarnya antar sekolah. Dengan sistem ini, seleksi menjadi lebih objektif,” jelasnya.

TKA akan dilaksanakan secara Computer Assisted Test (CAT) dan diupayakan menjangkau seluruh provinsi tanpa kecuali. Toni juga menyampaikan bahwa tidak akan ada uji coba teknis, melainkan fokus pada sosialisasi menyeluruh agar seluruh pemangku kepentingan siap menghadapi implementasi.

Kaltim Jadi Lokasi Sosialisasi Perdana

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi Kalimantan Timur yang menjadi lokasi pertama sosialisasi. Ia menyebut bahwa momentum ini sangat strategis karena aturan resmi terkait TKA masih dalam tahap finalisasi, sehingga masukan dari daerah masih bisa dimasukkan.

“Partisipasi dalam TKA bersifat sukarela, tapi manfaatnya besar bagi siswa yang ingin masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Nilai TKA bisa jadi insentif tambahan,” ujar Hetifah.

Ia menambahkan bahwa sistem ini juga menjadi respons atas kebutuhan data yang lebih akurat dan transparan dalam dunia pendidikan nasional.

Akses Daerah Terpencil Diakomodasi

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memastikan kesiapan infrastruktur, bahkan untuk daerah yang belum memiliki fasilitas komputer memadai. Pemerintah daerah akan memanfaatkan gedung CAT milik instansi seperti Badan Kepegawaian dan mengarahkan peserta dari daerah terpencil ke lokasi terdekat yang memiliki akses CAT.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, turut menegaskan bahwa fasilitas CAT tersedia di tingkat kabupaten/kota dan siap digunakan oleh peserta dari berbagai wilayah.

“Tidak semua sekolah wajib punya lab komputer. Yang penting, siswa bisa diarahkan ke lokasi tes terdekat,” jelas Rahmat.

Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri

Toni juga menjelaskan bahwa integrasi TKA dengan sistem seleksi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas jalur prestasi.

“Saat ini perguruan tinggi hanya mengandalkan rapor. Dengan TKA, mereka punya data pembanding yang objektif,” terangnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir penerimaan mahasiswa tetap menjadi kewenangan masing-masing perguruan tinggi.

Langkah Awal Menuju Pemerataan Mutu Pendidikan

Pemerintah berharap penerapan TKA ini dapat menjadi langkah penting menuju peningkatan mutu dan keadilan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Setelah Kaltim, sosialisasi akan dilanjutkan ke berbagai provinsi lain untuk memastikan kesiapan nasional. (chanz/sty)

Artikel Implementasi Tes Kompetensi Akademik Dimulai November, Perkuat Seleksi Jalur Prestasi Mahasiswa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wacana penerapan kembali Ujian Nasional (UN) mencuat sejak akhir tahun lalu. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyambut baik rencana tersebut. Dewan menyoroti karakteristik masyarakat Indonesia sebagai faktor penting dalam sistem pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam sebuah kesempatan mengingatkan bahwa pelaksanaan UN pernah dihapuskan pada era Nadiem Makarim. Saat ini, konsep baru untuk teknis pelaksanaan UN tengah digodok oleh Kemendikdasmen, dengan rencana pemberlakuan kembali pada tahun ajaran 2025/2026.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, memberikan sinyal positif terhadap wacana ini. Ia menilai bahwa konsep pendidikan Finlandia, yang sempat diadopsi melalui Kurikulum Merdeka Belajar pada era Nadiem Makarim, kurang sesuai dengan karakteristik sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengkaji ulang sistem pendidikan yang ada. Jika ingin mengadopsi sistem pendidikan Finlandia, kita harus melihat dulu apakah karakter masyarakatnya cocok dengan karakter masyarakat kita,” ujar Ismail.

Sebagai pendidik yang telah berkecimpung hampir 20 tahun, Ismail memahami kondisi di lapangan. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia memerlukan pemicu untuk meningkatkan minat belajar.

“Saya pribadi setuju dengan wacana ini karena masyarakat kita membutuhkan pemicu dan dorongan agar mau belajar,” katanya.

Ia juga menyoroti sistem pendidikan di Cina yang dinilai turut berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara tersebut. Menurut Ismail, pemberlakuan UN tidak selalu berdampak buruk, sebagaimana yang diterapkan di Cina saat ini.

“Tingkat pendidikan di Cina bagus, begitu pula dengan pembangunan dan ekonominya. Salah satu faktornya adalah sistem pendidikan yang menekan siswa agar lebih giat belajar, salah satunya dengan UN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ismail menekankan bahwa UN sejatinya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memotivasi siswa untuk belajar lebih giat, serta membangun budaya kompetisi yang positif di lingkungan akademik. (nkh/sty)

Artikel Wacana Penerapan Ujian Nasional, DPRD Samarinda: Bagus untuk Tingkatkan Semangat Belajar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.