Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim yang telah ditetapkan sebesar Rp3.201.396,04 atau naik 6,2 persen. Aturan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi mengatakan jika upah minimum adalah upah dengan batasan yang telah ditetapkan setiap tahunnya oleh pemerintah. UMP menjadi jaring pengaman batasan upah di suatu wilayah.

“UMP menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum,” jelasnya saat ditemui di sela-sela kegiatannya, Kamis, 5 Januari 2023.

Untuk itu, Rozani menegaskan, bagi pengusaha yang tidak menerapkan aturan tersebut. Akan mendapatkan teguran keras dari pemerintah.

“Nanti kita akan memonitor dan harus patuh terhadap keputusan gubernur. Tentu kita akan membina dan mengawasi, jadi kalo ada pengusaha yang belum taat, belum patuh. Kita akan beri teguran keras, jangan sampai nanti akan menimbulkan problematika bagi perusahaannya,” tegasnya.

Menurutnya, para pekerja memiliki hak-hak yang harus terpenuhi. Termasuk soal upah.

Yang perlu diingat, lanjut Rozani, UMP berlaku bagi pekerja maupun buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

“Untuk pekerja lainnya, perusahaan harus menggunakan standar dan skala upah sesuai dengan kemampuan pekerja tersebut.”

Sebagai instansi yang membidangi ketenagakerjaan, Rozani mengungkapkan jika mereka mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi. Namun, hal tersebut tidak harus dilakukan.

“Kami memiliki wewenang sepenuhnya dalam penindakan di lapangan. Tetapi, kalau bisa jangan sampai kena sanksi. Jalankan sesuai arahan Pak Gubernur,” imbaunya.

Sebelumnya, UMP dan UMK tahun 2023 telah ditetapkan Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 561 / K.832 / 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 , ditetapkan UMP Kaltim sebesar Rp3.201.396,04 atau naik 6,2 persen.

Kemudian UMK yaitu Kabupaten Berau Rp3.675.887,11, Penajam Paser Utara ( PPU ) Rp3.561.020,19, Kutai Barat dan Mahakam Ulu Rp3.551.179,24.

Kota Bontang Rp3.419.108,04, Kutai Kartanegara Rp3.394.513 , 77, Kutai Timur Rp3.356.109,27, Kota Balikpapan Rp3.324.273,80, Kabupaten Paser Rp3.261.566,36, dan Kota Samarinda Rp3.329.199,32. (sgt/dra)

Artikel Disnakertrans Kaltim Bakal Tegur Perusahaan yang Gaji Pegawainya di Bawah UMP 2023 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 kabupaten kota. Setelah Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mengirimkan hasil penetapan UMK 2023 ke Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov). Pemprov melalui Gubernur Kaltim Isran Noor mengesahkan melalui SK.

Momen penetapan UMK memang berulang tiap tahunnya. Dan selalu ditunggu oleh masyarakat, khususnya tenaga kerja.

Hal itu dikonfirmasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi, saat dihubungi Kaltim Faktual, Rabu, 7 Desember 2022.’

Rozani kembali menegaskan, jika perhitungan tetap menggunakan formula sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kemenaker. Yaitu merujuk pada Permenaker 18/2022.

“Formulanya tetap sama, mengikuti data penyesuaian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tenaga kerja. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Meski demikian, kata Rozani, berdasarkan Permenaker, nilai penyesuaian tidak boleh lebih tinggi dari 10 persen. Jika terdapat daerah dengan nilai penyesuaian lebih tinggi dari itu, tetap akan kembali ke 10 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun Disnakertrans Provinsi Kaltim, Kabupaten Berau menjadi daerah dengan UMK 2023 tertinggi, yakni sebesar Rp3.675.887.

Kemudian, disusul dengan Kabupaten PPU dengan besaran yakni Rp3.561.020. Lalu, ada Kabupaten Kutai Barat dengan besaran UMK 2023 Rp3.551.179.

Selanjutnya, ada Kabupaten Mahulu, sebesar Rp3.551.179, Kota Bontang sebesar Rp 3.419.108, Kabupaten Kukar sebesar Rp 3.394.513, Kabupaten Kutai Timur yakni Rp3.356.109.

Diikuti, Kota Samarinda sebesar Rp3.329.199, Kota Balikpapan sebesar Rp 3.324.273. Dan yang menjadi daerah dengan UMK 2023 terendah ada Kabupaten Paser sebesar Rp 3.261.566.

Jika berdasarkan persentase, kenaikan tertinggi UMK untuk Kabupaten kutai Barat dan Mahulu. Maisng-masing naik 6,94 persen dibanding UMK sebelumnya.

Semua besaran UMK ini telah di SK kan oleh Gubernur dan diserahkan kepada pemda kabupaten kota se-Kaltim untuk disosalisasikan kepada perusahaan yang berada di wilayahnya masing-masing.

(sgt/am)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel UMK 2023 Se-Kaltim Resmi Disahkan, Berau Masih yang Tertinggi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim Isran Noor telah meneken Keputusan Gubernur tentang kenaikan UMP Kaltim 2023 sebesar 6,20 persen. Alias naik Rp200 ribuan dari UMP tahun ini. Walau sebagian kalangan ekonom menganggap kenaikan ini tidak signifikan. Menilik angka inflasi Kaltim sebesar 5,69 persen. Namun tetap saja, angka kenaikannya sudah cukup tinggi. Terutama jika dibandingkan dengan tahun lalu yang cuma naik 1,1 persen saja.

Kaltim Faktual mengamati respons masyarakat terhadap ‘kabar baik’ ini. Menariknya, banyak yang pesimis jika gaji mereka akan naik hingga Rp200 ribuan juga tahun depan.

Upaya protes atau melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bukanlah sebuah pilihan. Ketimbang repot-repot memperjuangkan hak berujung kehilangan pekerjaan. Masyarakat cenderung menerima berapapun gaji yang mereka dapat.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo turut prihatin atas fenomena ini.

“Takut melapor ke Disnaker karena takut  dipecat atau di PHK. Ini kan sebuah hal yang ironi dan menyedihkan.”

“Karena sejatinya pemerintah harus bisa menjadi mediator di antara dua kepentingan yaitu pengusaha dan pekerja,” ujar Purwadi, Selasa 29 November 2022 melalui aplikasi pesan instan.

Memang, Disnaker sudah membuat regulasi. Bahwa semua perusahaan wajib menggaji pekerjanya sesuai UMK. Namun Purwadi menilai sisi pengawasannya perlu penguatan lagi.

Ia menilai jangan sampai ada atau bahkan banyak perusahaan yang tetap ‘bandel’ menggaji pekerjanya di bawah UMK. Karena jika mengikuti UMK yang berpatokan dari UMP pun, Purwadi menilai nominalnya belum memadai dengan besarnya angka kebutuhan saat ini.

Sebagai regulator, Purwadi mendorong pemerintah dapat merilis kebijakan yang membuat iklim berusaha sehat. Agar pengusaha bisa terus cuan, dan pekerja bisa mendapat upah yang layak.

“Tentu hal ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Karena orang jadi … yang penting ada kerjaan dan masih dapat gaji bulanan.”

“Ibarat sebuah perang, situasi (perusahaan dan pekerja) kini dalam kondisi ‘bertahan’ dari serangan luar. Yakni serangan harga kebutuhan pokok yang naik, PHK di mana-mana.”

“Dampaknya bagi iklim usaha bisa terjadi stagnansi. Karena yang penting pengusaha tidak bangkrut. Masih bisa gaji karyawan walau minim.”

“Kondisi ini bisa menahan ekspansi perusahaan, penambahan produksi dan lainnya. Apalagi kalau pengusaha kita ketergantungan dengan bahan baku dari luar negeri. Tentu saja makin berat bagi mereka karena rupiah kita masih megap-megap lawan dolar,” jelas Purwadi.

Upaya win win solution itu harus ada. Karena kondisi stagnan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ujung-ujungnya, kriminalitas bisa meningkat seiring sulitnya memenuhi kebutuhan. Ini akan menjadi masalah baru ke depannya.

Namun tentunya, Purwadi memaklumi. Membuat kebijakan yang mengakomodir dunia usaha dan pekerjanya sekaligus itu butuh waktu panjang. Saat ini, yang diperlukan adalah bagaimana kebijakan pengupahan itu berpihak pada pekerja terlebih dahulu.

Karena kenaikan 6,20 persen di Kaltim bagi Purwadi tidak sepadan dengan besarnya kebutuhan hidup layak saat ini.

“Inflasi Kaltim 5,69 persen, kenaikan UMP 6,20 persen. Beda tipis kan? Hanya seperti tambal sulam,” herannya.

Makanya, jika pengusaha mengikuti UMP Kaltim, wajar jika buruh tidak terlalu antusias. Apalagi jika tidak mengikutinya.

Ketidakantusiasan ini, menurut Purwadi, ada korelasinya dengan kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor lain pada pertengahan tahun lalu. Ia menggambarkan situasinya dengan; masyarakat sudah dibuat susah dulu. Lalu kenaikan upah yang tergolong minim. Wajar jika masyarakat merasa biasa saja.

Selain perkara harga kebutuhan yang lebih dulu naik ketimbang kenaikan upah. Alasan lain kenapa Purwadi lebih menekankan upah mesti berpihak pada buruh. Karena pengusaha sudah lebih dulu melakukan penyesuaian harga barang dan jasa.

“Pengusaha sudah menaikkan harga produk mereka, menyesuaikan kenaikan biaya produksi dan distribusi.”

“Jadi menurut saya sih, kenaikan UMP 6,20 persen ini tidak memberatkan pengusaha,” pungkasnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Di luar fenomena pekerja ogah memperjuangkan haknya. Serta kenaikan upah belum bisa memenuhi kebutuhan hidup layak. Ada satu hal lagi yang membuat potensi kenaikan upah sebesar 6 persen itu benar terealisasi.

Adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim menilai penetapan UMP tahun 2023 cacat hukum. Mereka menolak kenaikan sebesar 6,20 persen karena Pemprov Kaltim memakai acuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang penetapan UMP 2023.

Sementara versi Apindo Kaltim, perumusan upah mestinya memakai acuan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang pengupahan. Sehingga kenaikan UMP tahun 2023 mestinya berada di angka 4,55 persen. Atau Rp50 ribu lebih rendah.

Perbedaan pandangan ini tentu akan membuat eksekusi kenaikan upah 6,20 persen semakin sulit terjadi. (dra)

Artikel Masyarakat B Aja dengan Kenaikan UMP Kaltim, Ekonom Unmul: Ironi Menyedihkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik 6,20 persen atau menjadi Rp 3.201.396,04. Melalui SK Gubernur Kaltim No. 561/11854/2187-IV/B.Kesra. Tanggal 28 November 2022. Pemberlakuan UMP ini akan dijalankan mulai 1 Januari 2023.

Acuan pemprov menerbitkan surat itu adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang penetapan UMP 2023.

Apindo menganggap dasar penetapan ini cacat hukum. Sehingga mereka menolak memberlakukannya.

Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo menganggap Permen 18/2022 yang dijadikan sebagai acuan bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang pengupahan.

“Permen itu bertentangan dengan PP. Lagi pula Permen kan statusnya seharusnya berada di bawah PP,” tegasnya, Senin (28/11/2022). 

Penolakan ini ternyata juga berlaku secara nasional. Disebutkan Slamet, kalau Apindo dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) telah satu suara. Menolak pemberlakuan Permen 18/2022.

Bahkan, kata dia, Apindo dan Kadin pusat telah menggugat Permen tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Melalui proses judicial review atau uji materi. 

“Ini kita tunggu, mana yang akan disahkan MA. Apabila disahkan Permenaker 18, ikut kami. Tapi kalau disahkan PP 36 (sebagai acuan), ya pihak-pihak lain juga harus menghormati,” imbuhnya.

Keberadaan Permenaker No.18/2022 itu sendiri sempat mengejutkan Apindo Kaltim. Pasalnya semula Apindo bersama anggota dewan pengupahan lain sempat melakukan rapat bersama, 15 November lalu.

Dari pertemuan itu semua sepakat UMP Kaltim 2023 tetap naik. Hanya saja, besarannya sebesar 4,55 persen atau sekitar Rp 150.000. Dengan formulasi perhitungan berdasarkan PP 36/2021 sebagai berikut:

Sedangkan Pemprov Kaltim menggunakan formulasi perhitungan Permenaker 18/2022. Dengan rumusan sebagai berikut:

UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)). Hasilnya kenaikan sebesar 6,20 persen atau naik Rp 186.899,04.

Karena perbedaan inilah, kata Slamet, kala itu dewan pengupahan sudah membuat rekomendasi kepada gubernur terkait hasil rapat tersebut. Meskipun dinamika tetap terjadi, serikat pekerja menolak formula besaran kenaikan sesuai PP 36/2021.

Dalam prosesnya, Kemenaker malah menerbitkan Permenaker18/2022. Dasar ini yang dijadikan acuan pemprov se-Indonesia, termasuk Pemprov Kaltim.

Slamet mengaku terkejut. Ia pun langsung membuat surat keberatan kepada gubernur per 21 November 2022. Isi surat dengan nomor: 151/DPP-KT/XI/2022 itu adalah penolakan terhadap pembelakukan UMP Kaltim sesuai Permenaker 18/2022.   

“Permen itu memang dibuat Menaker. Kadis sebagai ketua dewan pengupahan dan pak gubernur juga pasti akan loyal kepada menteri, kami sadari itu. Tapi kan kami punya hak untuk setuju dan tidak,” jelas Slamet berapi-api.

Sebagai alternatif, Apindo Kaltim mengusulkan pemprov mengikuti dulu UMP Kaltim 2022 yakni Rp 3.014.497, sampai ada keputusan hukum tetap (inkracht) dari MA. Jika pemprov tetap bersikeras mengikuti UMP Kaltim 2023, maka Apindo menilai hal itu cacat hukum.

Terkait SK gubernur terkait UMP 2023 tersebut, Slamet mengaku tidak khawatir. Dirinya yakin langkah yang diambil Apindo sudah memiliki kekuatan hukum. “Karena kan dibayarnya akhir Januari 2023 jadi masih ada waktu,” tutupnya.

UMP Kaltim 2021-2023

2021         : Rp 2.981.379

2022         : Rp 3.014.497

2023         : Rp 3.201.396,04

(am)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Apindo Minta Kenaikan UMP 2023 Kaltim Ditunda, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Upah Minimun Provinsi (UMP) Kaltim tahun 2023 dipastikan naik sebesar 6,20 persen. Setelah sebelumnya diprediksi hanya mengalami kenaikan sekitar 4,55 persen.

Kepastian itu didapatkan setelah adanya Keputusan Gubernur Nomor : 561/K.832/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, yang menetapkan UMP Kaltim sebesar Rp3,2 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim melalui Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Arismunandar membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan, untuk perhitungan UMP Kaltim 2023 mengacu pada aturan Permenaker No 18/2022 tentang Penetapan UMP 2023. Menggunakan formula dengan penyesuaian angka inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Serta tetap memperhatikan regulasi dengan angka maksimal 10 persen.

“Jika hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, maka angka kenaikan tetap dibulatkan menjadi 10 persen,” jelas Aris saat ditemui Kaltim Faktual diruang kerjanya, pada Senin (28/11/2022).

Dengan acuan tersebut, kata dia, jika pertumbuhan ekonomi daerah mengalami penurunan atau negatif, maka penyesuaian upah minimum hanya mempertimbangkan angka inflasi saja.

Aris mengungkapkan, jika kebijakan terkait UMP 2023 telah sesuai dengan UU dan merupakan kebijakan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. “Kita di daerah, hanya menjalankan apa yang mejadi pedoman dari Pemerintah Pusat. Jika pusat bilang A kita harus ikutin,” ungkapnya.

Bagaimana dengan di Kaltim?

Ia menjelaskan dari rumusan diatas maka Kaltim hanya menaikkan 6,20 persen. Memang diakuinya banyak yang mempertanyakan kenapa tidak sampai 10 persen. Dari berbagai kalangan, khususnya serikat buruh. Kenaikan tersebut, kata dia, sudah tergolong tinggi dibandingkan dengan kenaikan UMP provinsi lain.

Menurutnya, angka tersebut dihitung berdasarkan acuan angka inflasi Kaltim sebesar 5,69 persen dan pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,38 persen. “Itu semua diakumulasikan dan mendapat hasil sebesar 6,20 persen,” jelasnya.

Aris juga mengingatkan, jika UMP 2023 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pihaknya pun akan menyosialisasikan hal ini kepada perusahaan di Kaltim.

“Jangan habiskan energi kita untuk membahas upah minimum terus, walaupun itu memang penting untuk menjadi jaring pengamanan,” himbaunya.

Sementara terkait kesediaan pengusaha ditengah gejolak ekonomi dunia dan ancaman resesi tahun depan, pihaknya menjawa diplomatis.

“Apapun ancaman resesi tersebut, kita menyerahkan semuanya dipusat sebagai pembuat regulasi. Kita di daerah hanya bisa mengikuti pedoman,” pungkasnya. (sgt/am)

Artikel Kata Disnakertrans Soal UMP Kaltim yang Naik 6,20 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Usai tahun lalu gigit jari, karena UMP naik cuma 1 persen. Warga Kaltim akhirnya bisa bernapas lega. Setelah Pemprov Kaltim memutuskan menaikkan upah buruh dengan angka yang signifikan.

Hal ini dipastikan setelah keluarnya Keputusan Gubernur No 561/K.832/2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kaltimantan Timur Tahun 2023.

Kepgub itu menyatakan bahwa UMP Kaltim 2023 naik menjadi Rp3.201.396,04 atau naik 6,20 persen dari tahun ini.

Setelah ini, UMP akan dijadikan acuan peningkatan Upah Mininum Kota/Kabupaten. Jika kenaikan di level provinsi mencapai Rp200 ribu. Masyarakat bisa berharap lebih, kenaikan UMK tidak jauh dari angka itu. Seminimal-minimalnya, UMK akan lebih besar dari UMP.

Seperti UMK tahun ini misalnya. Dengan nilai UMP Kaltim tahun 2022 sebesar Rp3,014,497. UMK Samarinda sebesar Rp3,137,675, Balikpapan Rp3,118,397. Kabupaten Berau menjadi yang paling tinggi dengan Rp3,443,067, diikuti PPU dengan Rp3,369,306, Mahulu Rp3,347,403, dan seterusnya.

Kembali ke soal UMP, pada keterangan tertulis yang diteken Gubernur Isran dan Kadisnaker Kaltim Rozani Erawadi tanggal 28 November 2022 itu. Terdapat 4 poin penting lainnya.

“Upah Rp3,2 juta berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan,” bunyi poin kedua.

“Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan,” poin ketiga.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum,” poin keempat.

“UMP Kaltim tahun 2023 sebesar Rp3,2 juta berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,” poin pamungkas keterangan tertulis yang diterima Kaltim Faktual pada Senin sore.

Saat berita ini diterbitkan, Kaltim Faktual sedang berusaha mengonfirmasi ulang ke Disnaker Kaltim. (dra)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Tahun Depan Naik Gaji! UMP Kaltim 2023 Naik 6,20 Persen Jadi Rp3,2 Juta pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi. Mengonfirmasi bahwa UMP 2023 kemungkinan besar naik. Ia belum menyebut angka pasti kenaikannya. Karena masih menunggu persetujuan dari gubernur Kaltim dulu, sebelum diumumkan ke publik.

“Kami telah menjadwalkan akan mengumumkan UMP tahun 2023 ini pada Senin, 21 November 2022,” jelas Rozani di Samarinda, Selasa.

Rozani mengungkapkan, Disnakertrans Kaltim bersama Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim telah melakukan rapat pembahasan terkait penyusunan rekomendasi UMP 2023. Mereka kini tengah menyusun laporan tertulis untuk disampaikan kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor.

“Kami sudah bekerja dalam rapat pembahasan dan menyiapkan laporan tertulis. Kita bersiap untuk merekomendasikan penetapan UMP 2023 kepada Bapak Gubernur,” ujar Rozani.

Sebelumnya, ada isu yang beredar jika kenaikan UMP tahun depan sebesar 2 persen. Soal itu, Rozani sedikit memberi bocoran. Bahwa kenaikan UMP nanti akan lebih besar dari yang disebut-sebut. Alias di atas 2 persen.

“Lebih tinggi dari itu, angka pastinya setelah dirilis,” tegasnya.

Nominal UMP 2023, termasuk besaran kenaikan, dan selisih besaran dengan UMP 2022 akan diumumkan pada 21 November mendatang.

Indikator penetapan UMP ini, kata Rozani, disusun berdasarkan data ketenagakerjaan dan ekonomi daerah. Data ekonomi di antaranya meliputi kondisi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi.

Sementara data ketenagakerjaan meliputi jumlah angkatan kerja, konsumsi rumah tangga se-Kaltim, anggota rumah tangga seprovinsi, dan anggota rumah tangga yang bekerja.

Berdasar laporan Antara. Penetapan UMP dibahas oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi yang membidangi tenaga kerja. dalam hal ini, Disnakertrans Provinsi Kaltim.

Rozani bilang, Dewan Pengupahan juga diisi oleh akademisi perguruan tinggi, kelompok pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat buruh dari usaha yang dominan di suatu daerah.

“Kalau di Kaltim usaha yang dominan seperti tambang, kayu, dan perkebunan. Serikat buruh diwakili oleh SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia),” terangnya.

Rozani lantas meluruskan, bahwa penetapan UMP ini tidak asal-asalan. Atau bahkan dikerjakan jelang tutup tahun saja. Melainkan sudah dibahas dan terus dievalusi sepanjang tahun. Sampai menemukan formula yang pas.

“Memang seolah, kinerja pengupahan baru mengemuka menjelang penetapan UMP. Padahal kami ini, bekerja sepanjang tahun,” ucapnya.

Penetapan UMP ini, juga menjadi pedoman upah bagi seluruh pekerja di Provinsi Kaltim. Termasuk bagi para pekerja dengan masa kerja nol tahun alias baru bekerja.

“Jadi baru bekerja pun, sudah bisa menerima upah minimum,” pungkasnya.

Untuk diketahui, UMP Provinsi Kaltim tahun 2022 sebesar Rp3.014.497. Dengan begitu, UMP tahun depan bakal lebih besar dari Rp3.135.076. (DRA)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Asyik! UMP Kaltim 2023 Dipastikan Naik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.