Di tengah derasnya arus informasi digital, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk aktif menyebarkan pesan positif sekaligus tanggap menghadapi hoaks yang dapat menyesatkan publik.

Strategi komunikasi publik di era digital menuntut peran aktif pemerintah dan masyarakat, tidak hanya dalam menyebarkan informasi positif, tetapi juga cepat tanggap menghadapi isu dan hoaks.

Hal itu disampaikan Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Fahmi Asa, saat menjadi narasumber pada Workshop Visualisasi dan Informasi (Visi) bertema “Strategi Pengelolaan Informasi Publik dalam Era Digital” yang digelar untuk mahasiswa Universitas Mulawarman, baru-baru ini.

Menurut Fahmi, komunikasi publik yang efektif harus dilakukan dengan dua pendekatan, yakni proaktif dan reaktif.

“Pendekatan proaktif berarti aktif menyebarkan informasi akurat melalui berbagai kanal—mulai media sosial, situs web, hingga aplikasi digital. Sementara pendekatan reaktif menuntut respons cepat ketika muncul isu atau informasi yang tidak benar,” jelasnya.

Ia menegaskan, isu dan hoaks sebaiknya tidak dibiarkan berkembang tanpa penanganan. “Respons cepat sangat penting agar informasi yang salah tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Selain ketepatan informasi, Fahmi juga menekankan pentingnya desain konten yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami, agar pesan publik dapat diterima dengan baik. “Orang sekarang mudah scroll dan skip. Kalau kontennya tidak menarik, masyarakat cepat berpindah,” tambahnya.

Ia mendorong pemanfaatan berbagai tools desain digital, seperti Canva, untuk menciptakan konten kreatif yang ramah pengguna. Menurutnya, kualitas dan daya tarik konten menjadi kunci agar branding lembaga publik diterima masyarakat.

Terkait kemajuan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi konten, Fahmi menilai teknologi tersebut sangat membantu jika digunakan dengan bijak.
“AI hanyalah alat. Tanpa ide dan kreativitas manusia, hasilnya tidak akan maksimal. Sentuhan manusia tetap penting,” tegasnya.

Namun ia mengingatkan, penggunaan AI perlu memperhatikan etika dan hak cipta, serta menghindari dampak negatif seperti plagiarisme dan deepfake.
“Masyarakat perlu memahami AI agar tidak mudah tertipu dan bisa memanfaatkannya untuk hal-hal positif,” ujarnya lagi.

Di akhir sesi, Fahmi berharap mahasiswa dapat menjadi agen literasi digital, membantu menyebarkan informasi yang benar sekaligus menangkal berita bohong. “Strategi komunikasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga etika dan tanggung jawab,” pungkasnya. (Portalkaltim/sty)

Artikel Diskominfo Kaltim Ajak Mahasiswa Jadi Agen Literasi Digital di Era AI pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Universitas Mulawarman merayakan Dies Natalis ke-63 dengan komitmen memperkuat digitalisasi kampus dan peran strategis mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar Rapat Terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis ke-63 Tahun 2025 pada Sabtu (27/9/2025), di Gedung Olahraga (GOR) 27 September Unmul. Acara puncak yang mengusung tema “Smart Unmul Harmony in Life” ini menjadi refleksi semangat Unmul membangun kampus cerdas, harmonis, dan berdaya saing tinggi.

Digitalisasi Menuju Smart Campus

Dalam pidato Dies Natalis, Rektor Unmul, Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng., menegaskan komitmen universitas untuk mengakselerasi digitalisasi kampus. Menurutnya, digitalisasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan Smart Campus yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan teknologi.

“Kita harus bergerak dinamis, adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi di berbagai aspek, mulai dari layanan akademik, administrasi, hingga riset, akan menopang Unmul sebagai perguruan tinggi terdepan, khususnya dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujar Rektor Abdunnur di hadapan anggota senat, sivitas akademika, dan tamu undangan.

Selain fokus pada teknologi, ia juga menyoroti sejumlah capaian Unmul, termasuk meningkatnya jumlah program studi dengan akreditasi Unggul serta diraihnya beberapa akreditasi internasional. Prestasi tersebut disebut sebagai hasil nyata kolaborasi seluruh sivitas akademika.

Rektor Abdunnur turut menekankan pentingnya membangun Harmony in Life di lingkungan kampus. Hal ini sejalan dengan peran Unmul sebagai salah satu pilar penting dalam mencetak SDM berkualitas yang siap berkontribusi pada pembangunan IKN.

“Sebagai perguruan tinggi tertua dan terbesar di Kalimantan Timur, Unmul harus menjadi pelopor dalam berbagai inisiatif yang mendukung pengembangan IKN, baik di bidang teknologi, ekonomi, lingkungan, hingga sosial budaya. Kita harus menjadi kampus yang menginspirasi, menciptakan inovasi solutif bagi permasalahan daerah dan bangsa,” tegasnya.

Rangkaian perayaan Dies Natalis ke-63 Unmul sebelumnya juga telah diisi dengan UNMUL Fest 2025 yang menampilkan Education Fair, Expo Dies Natalis dengan inovasi fakultas, serta berbagai kegiatan yang melibatkan sivitas akademika dan masyarakat Samarinda. (*/Portalkaltim/sty)

Artikel Dies Natalis ke-63, Unmul Mantapkan Digitalisasi Menuju Smart Campus pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Diskominfo Kaltim menegaskan transformasi digital menjadi fondasi penting menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, seiring peran IKN sebagai prototipe smart governance nasional.

Plt. Kepala Bidang TIK dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Kukilo Argo Suryo, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Public Insight bertema Mewujudkan Smart Governance Melalui IKN sebagai Prototipe Tata Kelola Nasional yang digelar di Aula FISIP Universitas Mulawarman, Minggu, 21 September 2025.

Menurut Bambang, Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong percepatan transformasi digital di seluruh wilayah, tidak hanya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat. Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa mempercepat pelayanan publik, hingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintah,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa digitalisasi tidak sekadar modernisasi teknologi, melainkan strategi yang berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem sosial, perencanaan, serta menciptakan kebijakan yang lebih responsif.

Bambang juga menyebutkan bahwa dampak transformasi digital di IKN akan dirasakan secara luas, termasuk kota-kota penyangga dan seluruh wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, keberhasilan IKN sebagai pusat tata kelola pemerintahan modern sangat bergantung pada sejauh mana daerah penyangga mampu mengadopsi dan mengimplementasikan digitalisasi secara optimal.

“Kolaborasi lintas instansi melalui platform digital menjadi kunci. Tanpa sinergi, transformasi digital tidak akan berjalan maksimal,” tandasnya.

Acara ini turut dihadiri akademisi, mahasiswa, serta perwakilan instansi pemerintah yang membahas peluang dan tantangan digitalisasi dalam konteks pembangunan IKN dan daerah sekitarnya. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Diskominfo Kaltim: Transformasi Digital Kunci Tata Kelola Pemerintahan Modern pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kerja sama strategis dengan Adelaide University Australia. Program pelatihan bahasa Inggris bagi guru serta rintisan program double degree FKIP Unmul menjadi dua agenda utama yang disepakati dalam audiensi bersama Wakil Gubernur Seno Aji.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menerima audiensi dari delegasi Adelaide University Australia di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 30 Juli 2025 siang. Pertemuan ini membahas rencana kolaborasi strategis di bidang peningkatan mutu pendidikan, khususnya untuk guru-guru di Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, Seno Aji mengungkapkan bahwa pihak Adelaide University menunjukkan ketertarikan untuk terlibat langsung dalam pelatihan kompetensi bahasa Inggris bagi para guru, khususnya yang mengajar di sekolah unggulan yang akan menerapkan sistem bilingual.

“Sekolah unggulan kami ke depan akan menggunakan sistem pengajaran bilingual. Karena itu, guru-guru sains seperti matematika dan IPA harus menguasai bahasa Inggris akademik agar pembelajaran lebih maksimal,” terang Seno Aji.

Dijelaskan pula bahwa pihak Adelaide University berencana mengirimkan tiga tenaga ahli pada September hingga Oktober mendatang untuk melakukan asesmen terhadap kemampuan bahasa Inggris para guru calon peserta. Setelah proses asesmen, barulah akan disusun proposal resmi untuk pelatihan intensif selama enam bulan.

Tak hanya pelatihan guru, kerja sama ini juga menyasar jenjang perguruan tinggi. Seno Aji menyebut adanya rencana sinergi lebih lanjut dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul).

“Kami akan mendorong lahirnya program double degree antara FKIP Unmul dan Adelaide University. Harapannya, mahasiswa FKIP Unmul nantinya bisa meraih dua gelar akademik sekaligus,” tegasnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut sejumlah akademisi FKIP Unmul, termasuk Prof. Susilo yang juga mendukung rencana kolaborasi lintas institusi tersebut. (chanz/sty)

Artikel Adelaide University Gandeng Kaltim: Latih Guru Bahasa Inggris dan Siapkan Double Degree FKIP Unmul pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara resmi menerima sebanyak 402 mahasiswa Universitas Mulawarman yang akan melaksanakan KKN Angkatan ke-51 di tujuh kecamatan se-Kutim.

Pelepasan mahasiswa dilakukan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Halaman Kantor Sekretariat Pemkab Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu, 16 Juli 2025. Kegiatan serah terima turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Basuni, serta Wakil Rektor III Unmul, Prof. Dr. H. Moh Bahzar, M.Si, dan jajarannya.

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan harapan besar kepada para mahasiswa untuk dapat mengembangkan ilmu dan pengalaman selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung.

“Apa yang dipelajari di kampus terkadang bisa dilengkapi dari pengalaman lapangan. Manfaatkan KKN ini untuk memberi kontribusi nyata kepada masyarakat, jaga nama baik almamater, dan tetap jaga kesehatan,” pesannya.

Ia juga mengapresiasi program KKN yang diarahkan secara tematik, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan sesuai dengan visi pembangunan daerah dan Asta Cita Presiden.

“Bapak Presiden sangat fokus terhadap isu ketahanan pangan, karena dunia sedang menghadapi persoalan serius terkait pangan. Dibutuhkan generasi yang inovatif dan cerdas untuk merekayasa solusi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala DPMDes Kutim, Basuni, menuturkan bahwa 402 mahasiswa ini berasal dari berbagai disiplin ilmu, yang akan tersebar di tujuh kecamatan. Mereka terbagi dalam dua skema KKN, yakni kelompok umum sebanyak 288 orang, dan kelompok tematik sebanyak 144 orang.

Kelompok tematik terdiri atas KKN Generasi Sehat, Kebun Rakyat, dan Ketahanan Pangan. Tema besar yang diangkat oleh Unmul pada KKN Angkatan ke-51 ini adalah “Sinergitas Kampus Berdampak Membangun Kemandirian Desa Mendukung Pencapaian SDGs Menuju Indonesia Emas.”

“Tema ini sejalan dengan program DPMDes dan Dinas Perkebunan Kutim, yang menekankan pentingnya kolaborasi kampus dengan pemerintah daerah dalam membangun desa mandiri,” jelas Basuni.

Ia menambahkan, ada delapan tema dalam KKN tematik kali ini, yakni Masyarakat Hukum Adat (MHA), Proklim, Ketahanan Pangan, Perhutanan Sosial, Mengajar, Generasi Sehat, Tangguh Bencana, dan Kebun Rakyat.

Melalui pelaksanaan KKN ini, diharapkan mahasiswa dapat mendorong inovasi pembangunan desa yang berkelanjutan, relevan dengan tantangan global, serta berdampak langsung bagi masyarakat. (daus/sty)

Artikel Bupati Kutim Terima 402 Mahasiswa Unmul KKN Angkatan 51, Bawa Misi Tematik Ketahanan Pangan dan SDGs pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan untuk membahas penanganan kasus tambang ilegal di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul), Rabu, 10 Juli 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda.

Kuasa Hukum Unmul, Haris Retno Susmiyati, menegaskan bahwa dampak kerusakan hutan akibat aktivitas tambang ilegal tidak hanya bernilai ekonomi dari hasil kayu, melainkan juga menyasar hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

“Aspek jasa lingkungan ini harus diverifikasi para ahli. Dampaknya meluas, tidak hanya di area 3,6 hektare yang dirambah, tetapi juga ke kawasan hilir seperti yang ditunjukkan melalui banjir,” ujar Susmiyati.

Ia merujuk paparan Direktur KHDTK, Rustam, bahwa banjir di area hilir merupakan bukti nyata kerusakan ekologis akibat penambangan ilegal.

Lebih lanjut, Susmiyati mengungkap adanya indikasi keterlibatan perusahaan dalam kasus ini sebagaimana dipaparkan oleh pihak kepolisian dan penegak hukum (Gakkum) kehutanan.

“Kami mengapresiasi kerja polisi dan Gakkum, tapi penting untuk mengusut tuntas keterlibatan korporasi. Jika terbukti, ini kejahatan korporasi, bukan hanya tanggung jawab perorangan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti aspek tanggung jawab pemegang izin, khususnya bila jalur akses tambang ilegal berasal dari area konsesi perusahaan.

“Jika benar demikian, maka pertanggungjawaban pengamanan kawasan turut menjadi beban pemegang izin,” ujarnya.

Susmiyati menambahkan, gugatan perdata terhadap kerusakan lingkungan hanya bisa dilakukan setelah proses pidana menetapkan pihak yang bersalah. Ia memahami ekspektasi publik terhadap kecepatan penyelesaian kasus, namun mengingat kompleksitas persoalan tambang ilegal di Kaltim, prosesnya membutuhkan kehati-hatian.

“Meski tidak mudah, kami mendukung upaya kepolisian dan Gakum, dan berharap kasus KHDTK bisa menjadi preseden kuat bagi penegakan hukum di sektor kehutanan,” pungkasnya.

Ia menekankan, aktivitas tambang tanpa izin di kawasan hutan adalah pelanggaran pidana, baik pelakunya mengklaim legal maupun tidak, terlebih bila menyebabkan kerusakan lingkungan. (chanz/sty)

Artikel DPRD Kaltim Bahas Dugaan Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul, Kuasa Hukum Tekankan Unsur Kejahatan Korporasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL) melontarkan kritik keras terhadap 100 hari pertama masa jabatan Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyebut belum ada langkah nyata dan menyeluruh dari pemerintah yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.

“Yang terjadi justru kelanjutan dari pola kekuasaan lama, penuh pencitraan, minim substansi, dan menambah beban penderitaan rakyat,” tegas BEM KM UNMUL, Rabu, 4 Juni 2025.

Mereka menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai belum tertangani, bahkan memburuk:

1. Kasus Muara Kate Mandek:
   Janji penyelesaian kasus pembunuhan warga adat Muara Kate dinilai masih mengambang. Keadilan tertunda, trauma masyarakat adat belum terobati.
2. Represi terhadap Gerakan Sipil:
   Aparat dianggap kembali menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat. BEM mencontohkan beberapa kasus seperti kekerasan terhadap Aliansi Nelayan Muara Badak, penangkapan peserta aksi “Indonesia Gelap” di Balikpapan, kekerasan terhadap solidaritas pedagang Pasar Subuh Samarinda, serta kriminalisasi masyarakat adat Desa Telemow.
3. Kesenjangan Infrastruktur dan Krisis BBM:
   Ketimpangan pembangunan masih mencolok antara pusat kota dan daerah pinggiran. Ironisnya, kelangkaan BBM terjadi di Balikpapan, kota produsen minyak, dan peredaran BBM oplosan di Samarinda dan sekitarnya baru ditindak setelah ratusan kendaraan rusak.
4. Bencana Ekologis dan Konflik Agraria:
   Eksploitasi tambang masih jadi sumber utama kerusakan lingkungan dan konflik lahan. Warga Ongko Asa di Kutai Barat kehilangan ruang hidup. Banjir makin parah di berbagai daerah. Lubang tambang memakan lebih dari 30 korban jiwa, sebagian besar anak-anak.
5. Program Prioritas Dinilai Hampa:
   Delapan program prioritas Gubernur Rudy Mas’ud dianggap sebatas seremonial, tanpa implementasi yang jelas dan konkret.

Tuntutan BEM KM UNMUL:

1. Realisasikan 8 program prioritas secara konkret dan evaluasi implementasinya.
2. Hentikan aktivitas tambang ilegal di Kaltim.
3. Tagih dana jaminan reklamasi dari perusahaan tambang.
4. Perbaiki tata kelola lingkungan hidup.
5. Akui dan penuhi hak masyarakat adat.

Dengan sikap ini, BEM KM UNMUL mendesak Gubernur Rudy Mas’ud untuk segera mengambil langkah korektif dan serius dalam menyelesaikan masalah struktural di Kalimantan Timur. (chanz/sty)

Artikel BEM KM UNMUL Kritik 100 Hari Rudy Mas’ud: Janji Gubernur Dinilai Hampa, Rakyat Masih Menderita pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Anggota Komite III DPD RI Aji Mirni, mendiskusikan soal isu pendidikan di Universitas Mulawarman bersama Balai Gakkum LHK Kalimantan dan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Abdunnur, Jumat 9 Mei 2025.

Prioritas Perlindungan Lahan Pendidikan

Aji Mirni menyoroti kasus tekanan terhadap dosen Fakultas Kehutanan Unmul yang melaporkan pelanggaran di kawasan hutan.

“Jangan sampai insiden seperti ini terulang dan mengganggu aktivitas akademisi. Perlindungan lahan pendidikan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memperkuat pengelolaan aset perguruan tinggi.

“Lahan yang dititipkan ke universitas seringkali terlalu luas, sementara kapasitas pengelolaan dan pendanaannya terbatas. Pemerintah harus memastikan ada dukungan anggaran khusus,” ujarnya.

Menanggapi wacana pembukaan prodi khusus di Unmul bekerja sama dengan ITB, Aji menolak ide tersebut.

“Unmul sebagai universitas milik daerah harus ditingkatkan kualitasnya sendiri. Fokus pada peningkatan fasilitas, seperti program kedokteran, agar lulusannya bisa kembali membangun daerah asal,” jelasnya.

Balai Gakkum LHK Kalimantan: Dua Saksi Kunci Dicari

Perwakilan Balai Gakkum LHK Kalimantan mengungkapkan perkembangan penyidikan kasus aktivitas ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). “Kami telah mengumpulkan bukti foto dan dokumen, serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 28 April 2025,” jelasnya.

Namun, dua saksi kunci berinisial R dan A masih dicari untuk mengungkap peran pelaku, modus operasi, dan jaringan yang terlibat. “Kami berkoordinasi dengan Kepolisian dan pihak terkait untuk mempercepat proses,” tambahnya.

Rektor Unmul: Butuh Dukungan Anggaran dan Koordinasi

Rektor Unmul, Abdunnur, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPD RI dan Balai Gakkum LHK. Ia mengakui kompleksnya pengawasan lahan pendidikan, terutama di kawasan Bukit soeharto yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ada 22 titik masalah di Bukit soeharto yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Jika berhasil diatasi, ini bisa menjadi referensi penyelesaian konflik lahan lainnya,” ujarnya.

Abdunnur juga menggarisbawahi perlunya pendanaan khusus dari pemerintah pusat.

“Selama ini, kami kesulitan mengelola lahan luas karena keterbatasan anggaran. Dukungan Kemendikbudristek dan Kementerian Lingkungan Hidup sangat kami harapkan,” pungkasnya.

Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas Unmul, dan menyelesaikan kasus hukum terkait lahan. DPD RI akan memantau progres kerja sama antara Balai Gakkum LHK, kepolisian, dan pemerintah daerah guna memastikan transparansi penyidikan. (Chanz/sty)

Artikel DPD RI dan Unmul Serukan Perlindungan Lahan Pendidikan dan Penegakan Hukum di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Meski berbagai upaya perlindungan lingkungan terus digencarkan, praktik tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) terus berlangsung dan merusak ekosistem penting. Civitas akademika Unmul bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini bersuara lantang, mendesak aparat hukum untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar permasalahan.

Desakan Penegakan Hukum Menyeluruh

Kuasa Hukum Unmul, Haris Retno Susmiyati, menyampaikan bahwa tekanan dari kalangan dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan semakin besar. Mereka mendesak agar penegak hukum tidak hanya menghukum pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual dan pemodal yang diduga berada di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.

“KHDTK Unmul adalah paru-paru kota dan kawasan penelitian penting. Harus diselamatkan dari perusakan sistematis,” ujar Haris saat memberi keterangan kepada awak media, Rabu 7 Mei 2025.

Sejumlah anggota DPRD Kaltim menyatakan dukungan terhadap tuntutan civitas akademika. Dalam rapat dengar pendapat bersama, mereka meminta kepolisian dan Balai Gakkum segera mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan yang diduga memfasilitasi atau diuntungkan dari kegiatan ilegal tersebut.

“Tambang ilegal ini harus diselesaikan hingga tuntas. Aspirasi masyarakat dan akademisi harus menjadi acuan penegakan hukum,” tegas salah satu perwakilan dewan.

Hitung Kerugian, Siapkan Gugatan Perdata

Menurut Haris, tim Unmul sedang menyelesaikan valuasi kerugian ekologis akibat tambang ilegal. Valuasi ini mencakup kehilangan jasa lingkungan seperti serapan karbon, keanekaragaman hayati, hingga potensi akademik kawasan.

“Kami menghitung nilai kerusakan, termasuk batubara yang diambil, biaya rehabilitasi, dan jasa lingkungan. Ini akan menjadi dasar gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi,” jelas Haris.

Investigasi internal Unmul menemukan bahwa akses ke lokasi tambang ilegal beririsan dengan wilayah konsesi Koperasi Serba Usaha Putra Mahakam Mandiri (KSU PUMMA). Unmul telah menyerahkan data perizinan kepada aparat penegak hukum.

“Jika terbukti ada perusahaan terlibat, maka izinnya harus dicabut dan diproses pidana maupun perdata,” tambah Haris.

Mahasiswa Kritik Lambannya Proses

Perwakilan mahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya penanganan kasus. Meski dua operator lapangan telah ditahan, para mahasiswa menilai aktor utama belum tersentuh.

“Kami khawatir kasus ini hanya berujung pada ‘kambing hitam’. Harus ada kejelasan dan keberanian menindak pelaku utamanya,” ujar salah satu mahasiswa dalam audiensi.

DPRD Beri Tenggat Dua Minggu

Menanggapi situasi ini, DPRD Kaltim memberikan tenggat dua minggu kepada aparat penegak hukum untuk menunjukkan progres nyata.

“Kami minta transparansi. Jika ada perusahaan terlibat, namanya harus diumumkan. Penegakan hukum harus multidimensi: pidana, perdata, dan administratif,” tegas anggota dewan.

Unmul Siap Dukung Penegakan Hukum

Sebagai penutup, Haris menegaskan bahwa Unmul siap memberikan dukungan penuh untuk penegakan hukum.

“Kami telah siapkan dokumen lengkap: perizinan, laporan kerusakan, dan analisis ahli. Ini bukan sekadar urusan Unmul, ini tentang masa depan lingkungan Kaltim,” pungkasnya.

Civitas akademika berharap penanganan kasus ini menjadi momentum pembenahan serius dalam pengelolaan kawasan hutan dan penegakan hukum lingkungan. (Chanz/sty)

Artikel Unmul dan DPRD Kaltim Desak Penindakan Tuntas Tambang Ilegal di Hutan Kampus pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kasus tambang ilegal di kawasan KHDTK Unmul memicu reaksi cepat DPRD Kaltim. Lewat rapat gabungan lintas komisi, wakil rakyat mendesak penetapan tersangka dan revisi izin perusahaan tambang yang menyerobot kawasan hutan pendidikan seluas 3,26 hektare.

Komisi Gabungan I hingga IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah instansi terkait untuk mengawal penanganan kasus tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul).

Rapat yang dipimpin Darlis Pattalongi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, menyoroti temuan aktivitas penambangan ilegal seluas 3,26 hektare yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan (IUP) Koperasi Serba Usaha (KSU) Putra Mahakam Mandiri, Senin, 5 Mei 2025.

Tindakan Awal dan Temuan Lapangan

Berdasarkan paparan Dekan Fakultas Kehutanan (Fahutan) Unmul, aktivitas penambangan ilegal di KHDTK Lempake, Samarinda, pertama kali dilaporkan setelah surat ajakan kerjasama pertambangan dari KSU tersebut diabaikan oleh pihak universitas pada Agustus 2024. Pengecekan lokasi pasca-Lebaran 2025 menemukan lahan seluas 3 hektare telah digusur.

Unmul kemudian membentuk tim internal untuk pendampingan hukum dan pelaporan, sementara Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan dan Polda Kaltim mulai menyelidiki kasus ini sejak April 2025.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mengonfirmasi bahwa KSU Putra Mahakam melakukan penambangan di luar izinnya, termasuk tumpang tindih 0,14 hektare di bagian selatan dan 0,1 hektare di utara KHDTK. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta berdasarkan Pasal 168 UU Pertambangan.

Proses Hukum dan Rekomendasi

Hingga akhir April 2025, Balai Gakkum telah memeriksa 10 dari 14 saksi, termasuk mahasiswa, pengelola KHDTK, dan karyawan KSU. Polda Kaltim juga memasang police line di lokasi dan mengidentifikasi dua tersangka kunci: Riko Stefanus dan Anggit. Kapolda Kaltim menjamin penetapan tersangka dalam dua minggu ke depan.

Komisi Gabungan DPRD Kaltim merekomendasikan:

1. Penuntutan hukum transparan dengan batas waktu 2 minggu untuk penetapan tersangka.
2. Valuasi ekonomi oleh Unmul untuk menghitung kerugian materi sebagai dasar gugatan perdata.
3. Revisi IUP perusahaan yang tumpang tindih dengan KHDTK, termasuk KSU Putra Mahakam dan CV Bismillah Reskaltim.
4. Pembentukan tim pengawasan terpadu bersama DPRD, kejaksaan, kepolisian, dan instansi terkait untuk mencegah pelabuhan ilegal dan pengawasan tambang.

Dukungan untuk Keberlanjutan KHDTK

Wakil Rektor Unmul menegaskan, KHDTK bukan hanya aset universitas, tetapi juga kawasan ilmiah dan ekologis vital bagi Kaltim. Yayasan Ulin Nusantara Lestari dan Aliansi Rimbawan Bersatu Kaltim mendesak penindakan tegas agar kasus ini tidak menjadi preseden buruk bagi hutan lain.

Komisi IV DPRD Kaltim menekankan pentingnya kejelasan kerugian ekonomi dan dukungan fasilitas keamanan untuk KHDTK. “Kasus ini adalah tamparan bagi dunia pendidikan. Pelaku harus ditindak, dan IUP yang bermasalah tidak boleh diperpanjang,” tegas Darlis Pattalongi.

Rapat ditutup dengan komitmen seluruh pihak untuk mengawal proses hukum dan memulihkan KHDTK. Hasil valuasi ekonomi dan perkembangan penyidikan diharapkan menjadi landasan kebijakan berkelanjutan pencegahan tambang ilegal di Kaltim. (Chanz/sty)

Artikel DPRD Kaltim Percepat Penanganan Tambang Ilegal di Kawasan KHDTK Unmul, Desak Penetapan Tersangka pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.