Kabar baik datang bagi petani sawit di Kalimantan Timur. Setelah sempat mengalami penurunan, harga TBS sawit kini kembali naik di seluruh kelompok umur. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga CPO dan kernel, memberikan harapan baru bagi kesejahteraan petani.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami kenaikan pada semua kelompok umur tanaman setelah sebelumnya sempat turun dalam beberapa pekan terakhir.

Kenaikan ini disambut positif oleh para petani sawit, terutama yang tergabung dalam kemitraan dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Andi M. Siddik, mengatakan bahwa lonjakan harga ini didorong oleh peningkatan harga jual Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel (Inti Sawit) di pasar.

“Kenaikan ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani, khususnya bagi mereka yang telah bermitra dengan perusahaan,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, pada Sabtu 2 Agustus 2025.

Rincian Harga TBS Berdasarkan Umur Tanaman

Untuk periode 16–31 Juli 2025, harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar Rp 13.493,64/kg, dan kernel sebesar Rp 10.818,27/kg, dengan indeks K mencapai 89,09 persen.

Berikut rincian harga TBS sawit berdasarkan umur tanaman:

• Umur 3 tahun: Rp 2.739,40/kg
• Umur 4 tahun: Rp 2.920,95/kg
• Umur 5 tahun: Rp 2.939,02/kg
• Umur 6 tahun: Rp 2.970,77/kg
• Umur 7 tahun: Rp 2.988,81/kg
• Umur 8 tahun: Rp 3.011,18/kg
• Umur 9 tahun: Rp 3.074,93/kg
• Umur 10 tahun: Rp 3.111,01/kg

Andi menegaskan bahwa daftar harga ini merupakan standar resmi yang digunakan bagi petani plasma atau petani mitra perusahaan sawit di Kaltim.

“Kemitraan ini sangat penting agar petani mendapatkan harga yang layak dan tidak lagi menjadi korban permainan harga oleh tengkulak,” tambahnya.

Pemerintah berharap, melalui sistem kemitraan yang sehat antara petani dan perusahaan, kesejahteraan petani kelapa sawit di Kaltim bisa terus meningkat dan stabil. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Harga TBS Sawit di Kaltim Naik, Petani Sambut Gembira pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Samarinda mendesak seluruh BUMD mandiri soal penyertaan modal awal. Ingatkan pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan dana rakyat.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam sebuah kesempatan menginstruksikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya untuk mandiri dan tidak bergantung pada keuangan APBD.

Andi Harun menjelaskan bahwa status BUMD berbeda dengan unit organisasi pemerintah layaknya OPD. Sebab orientasi utama BUMD adalah bisnis.

“Tidak selamanya harus menggunakan APBD sebagai cara untuk menjalankan bisnisnya. Ya, kalau berani bisnis, berarti punya strategi bisnis,” tegasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda pada Selasa, 4 Maret 2025.

Bahkan, apabila dalam perhitungan yang matang usaha BUMD dapat menghasilkan profit yang besar, Andi Harun menyarankan untuk mengambil pinjaman dari bank sebagai penyertaan modal awal. “Jadi, selama hitungan bisnis itu bisnis, untung, jangan takut pinjam.”

Tak jauh berbeda, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi turut memaparkan pandangannya. Menurutnya, profesionalitas merupakan kunci utama dalam mengelola BUMD.

“Memang namanya badan usaha tentu harus dikelola secara profesional. Jika tidak profesional dan tidak menguntungkan, untuk apa BUMD dibentuk?” ujarnya pada Kamis 6 Maret 2025.

Dalam mengelola dana rakyat, ia menyoroti pentingnya memastikan BUMD untuk beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab. “Ini adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik.”

Lebih lanjut Politisi asal PDI Perjuangan ini menekankan bahwa BUMD tidak boleh hanya sekadar beroperasi tanpa memberikan hasil yang jelas.

“Kita harus mengawasi BUMD dengan ketat. Saya memiliki latar belakang di bidang keuangan, dan saya akan memastikan bahwa BUMD harus benar-benar menguntungkan. Kita perlu tahu berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapat untuk Pemkot.”

Tak segan-segan, Iswandi menekankan bahwa jika BUMD tidak mampu memberikan keuntungan, lebih baik dana tersebut disimpan di bank.

“Saya tidak mau jika BUMD hanya menjadi tempat untuk menampung orang. Intinya, BUMD harus untung. Jika tidak, lebih baik kita deposito-kan saja uang di bank, itu lebih aman,” pungkas Iswandi. (nkh/sty)

Artikel Komisi II DPRD Samarinda Tekankan BUMD Harus Untung dan Mandiri soal Modal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.