Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapan mengeksekusi putusan Mahkamah Agung terkait pengembalian SMA Negeri 10 Samarinda ke lokasi asalnya di Loajanan Ilir, Samarinda Seberang. Melalui Dinas Pendidikan, Pemprov menyiapkan infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik guna memastikan proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu hak belajar siswa.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kaltim, Senin 19 Mei 2025, yang membahas langkah teknis eksekusi putusan inkrah (final dan mengikat) MA serta penyiapan infrastruktur dan sumber daya pendukung untuk pemindahan ke jalan HAMM. Rifaddin, Loajanan Ilir tersebut.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa Dinas Pendidikan telah diperintahkan untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mengevaluasi kesiapan sarana-prasarana, termasuk ruang kelas, jumlah siswa, serta distribusi guru dan tenaga kependidikan.

“Pemindahan ini tidak bisa dilakukan serta-merta. Dalam dua bulan, semua kebutuhan seperti ruang belajar, tenaga pengajar, hingga petugas kebersihan dan keamanan harus dipastikan siap, terutama karena kapasitas gedung baru lebih luas,” ujarnya.

Wahyuni juga menyatakan bahwa kebijakan pemindahan ini hanya berlaku bagi siswa baru, sementara siswa lama tetap berada di lokasi saat ini.

“Untuk status sekolah dan yayasan, kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan semua pihak terkait, termasuk Yayasan Melati,” tambahnya.

Pemprov juga membuka opsi pemberian keringanan bagi sekolah yang masih menggunakan gedung tersebut selama proses transisi, meski menegaskan bahwa lahan sepenuhnya milik pemerintah provinsi.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menekankan bahwa putusan MA wajib dilaksanakan tanpa tawar-menawar.

“Status tanah sudah jelas milik Pemprov. Jika Yayasan Melati memiliki klaim atas bangunan, mereka harus menunjukan bukti hukum yang sah. Selama itu tidak ada, aset ini tetap di bawah kendali negara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembalian SMA 10 ke lokasi awal untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga sekitar Loajanan Ilir dan Samarinda Seberang.

Berdasarkan catatan Pemprov, pembangunan gedung SMA 10 sebelumnya dilakukan melalui anggaran daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), tanpa adanya dokumen hibah ke yayasan. Namun, pihak yayasan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan disertai bukti pendukung.

Sementara itu, SMA 10 akan difungsikan kembali di kampus A dengan status yang masih dikaji ulang—apakah tetap berstatus Sekolah Garuda atau diubah menjadi satuan pendidikan baru.

Kesepakatan RDP Komisi IV menyatakan dua poin krusial:

1. Komitmen menjalankan putusan MA untuk mengembalikan SMA 10 ke lokasi awal.
2. Penyiapan langkah strategis oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan kelancaran proses belajar-mengajar pascapemindahan.

“Ini momentum untuk menegakkan hukum sekaligus memastikan hak pendidikan masyarakat tidak terganggu. Pemprov akan memfasilitasi semua pihak demi keberlanjutan pendidikan yang berkualitas,” pungkas Wahyuni. (chanz/sty).

Artikel Pemprov Kaltim Siap Eksekusi Putusan MA, Kembalikan SMA 10 ke Lokasi Asal di Samarinda Seberang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aldi, korban dan sejumlah teman tiba di THM Crowners sekitar pukul 23.00 WITA untuk menghabiskan waktu sambil menikmati musik dan minuman. Kelompok tersebut keluar lokasi pukul 04.15 WITA dan menuju area parkir dekat Bengkel Ban Bridgestone.

Saat Aldi memundurkan mobilnya, terdengar suara tembakan. Seorang pria bersepeda motor Honda ADV hitam-putih, mengenakan jaket Gojek, helm hitam, masker, dan sarung tangan, menembak korban dari jarak dekat.

Korban yang mengalami luka tembak di dada, perut, dan punggung langsung dilarikan ke RS Dirgahayu, namun dinyatakan meninggal dunia. Tim forensik menemukan lima luka tembak pada tubuh korban, dengan tiga proyektil tertanam dan dua lainnya ditemukan di TKP.

Proses Penyidikan

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menyatakan bahwa pelaku diduga menggunakan senjata rakitan kaliber 8-9 mm. “Kami sedang mengumpulkan bukti, termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi. Pelaku diduga bertindak sendirian dan melarikan diri ke arah Jalan Ahmad Dahlan,” jelasnya.

Terdapat tiga saksi kunci yang sedang diperiksa, yakni Muhammad Aldi, Vira, dan Nani. Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi untuk melaporkan via 110 atau langsung ke Polresta Samarinda.

Isu Pelaku di Bawah Umur

Meski sempat beredar kabar tiga remaja berusia 12-15 tahun ditetapkan sebagai tersangka, Kombes Pol Hendri Umar menegaskan bahwa status mereka masih dalam proses pemeriksaan. “Mereka telah dikembalikan ke orang tua dengan jaminan untuk koordinasi lebih lanjut. Fokus utama kami masih pada pelaku penembak,” tegasnya.

Latar Belakang Korban

Dedy Indrajid Putra dikenal sebagai pengusaha lokal tanpa catatan konflik kriminal. Keluarga korban menyangkal adanya insiden di dalam THM Crowners sebelum kejadian. “Mereka hanya duduk di meja tanpa gangguan,” ungkap salah satu saksi.

Muncul spekulasi terkait dugaan konflik lama korban di wilayah Lamung Murad, namun polisi menolak berkomentar. “Semua dugaan masih kami selidiki. Prioritas kami adalah menangkap pelaku,” tandas Kombes Pol Hendri Umar.

Pihak kepolisian berkomitmen mempercepat penyidikan dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kaltim. Masyarakat diharap tetap tenang dan tidak menyebar informasi spekulatif. Laporan perkembangan kasus akan diumumkan secara resmi oleh Polresta Samarinda. (Chanz/sty)

Artikel Tragedi Penembakan di Samarinda: Satu Tewas, Pelaku Masih Buron pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di bawah panji Komite Rakyat Berlawan Kaltim, mereka menyuarakan 20 tuntutan untuk membongkar sistem yang dinilai menindas kelas pekerja dan memperkaya oligarki.

Krisis Kapitalisme dan Nasib Buruh Indonesia

Dalam orasinya, koordinator aksi Iqbal Al Fikri menyatakan bahwa sistem ekonomi kapitalisme global telah gagal menyejahterakan rakyat. “Sebagian kecil elit hidup mewah, sementara buruh terus menjadi korban eksploitasi dan krisis yang berulang,” tegasnya.

Data dari Celios (Center of Economic and Law Studies) mengonfirmasi kondisi buruh Indonesia yang kian memprihatinkan:

1. Upah Riil Turun Drastis
   Upah riil buruh merosot tajam pasca pandemi, dipicu formula pengupahan dalam UU Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.
2. Kesenjangan Ekstrem
   Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia setara dengan 50 juta penduduk termiskin, mencerminkan ketimpangan struktural.
3. Ancaman PHK dan Pelemahan Sektor Manufaktur
   Sektor tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi terancam kolaps, berpotensi memicu PHK massal hingga 78 ribu pekerja pada 2024.
4. Dominasi Sektor Informal
   Lebih dari 60% pekerja Indonesia berada di sektor informal tanpa jaminan sosial atau kepastian kerja.
5. Eksploitasi Sistem Outsourcing
   Maraknya pekerja kontrak dan sistem outsourcing dinilai sebagai bentuk “perbudakan modern” yang melemahkan posisi tawar buruh.

20 Tuntutan untuk Perubahan Sistemik

Aksi ini mengajukan 20 tuntutan konkret, di antaranya:

• Pencabutan UU Cipta Kerja dan UU TNI yang dianggap anti-reformasi.
• Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Masyarakat Adat.
• Penghapusan sistem outsourcing dan upah murah.
• Reforma agraria serta nasionalisasi aset strategis negara.
• Perlindungan dari kekerasan seksual di tempat kerja dan jaminan cuti haid/maternitas.

Momentum Perjuangan Kelas

Iqbal menegaskan, May Day bukan sekadar seremoni, tetapi pengingat bahwa sejarah kemajuan masyarakat dibangun dari perlawanan kelas pekerja. “Rezim Orde Baru mendegradasi makna buruh sebagai ‘mitra kerja’, padahal relasi buruh-pengusaha selalu timpang. Oligarki malah mengubah UU melalui KKN untuk melegalkan eksploitasi,” kritiknya.

Aksi ini juga menyoroti kasus di Morowali, di mana buruh dipekerjakan dengan jam fleksibel tanpa jaminan keselamatan. “Kami memilih Kantor Gubernur sebagai lokasi aksi karena ini pusat kekuasaan eksekutif. Gubernur harus bertindak untuk menyelesaikan persoalan buruh Kaltim,” tambah Iqbal.

Rentetan Aksi Hingga Puncak 100 Hari Kerja Gubernur

AKSI Kaltim menyatakan aksi 1 Mei hanya pembukaan dari rangkaian agenda sepanjang bulan ini, termasuk diskusi publik, peringatan Reformasi 21 Mei, dan puncaknya pada 31 Mei yang bertepatan dengan 100 hari kerja Gubernur Kaltim. “Ini ujian bagi pemimpin untuk membuktikan komitmen pada keadilan sosial,” pungkas Iqbal.

Para pengamat menilai tuntutan buruh semakin mengkristal seiring krisis ekonomi global. Namun, respons pemerintah masih diragukan, mengingat oligarki dinilai masih mendominasi kebijakan ekonomi-politik nasional. (Chanz/sty)

Artikel Peringatan May Day, Buruh Kaltim Tuntut Perlindungan dan Keadilan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penutupan ini berlaku mulai pukul 23.00 WITA pada 26 April 2025, hingga rekomendasi teknis dari dinas terkait diterbitkan.

Deadline Diabaikan, Operasional Ditutup

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi Il DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar hingga pukul 23.00 WITA, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa kedua perusahaan telah empat kali mengabaikan surat pemanggilan untuk mempertanggungjawabkan insiden tersebut.

“Kami memberikan batas waktu hingga malam ini, tetapi mereka tetap tidak menunjukkan itikad baik. Bahkan, perwakilan perusahaan yang hadir malam ini tidak bisa memberikan keputusan konkret. Karena itu, kami memutuskan menutup operasional mereka sementara,” tegas Panrecalle kepada awak media, Selasa, 29 April 2025.

Selain pembekuan operasional perusahaan penabrak, penutupan juga difokuskan pada area di bawah jembatan yang rusak parah. Sementara bagian atas jembatan masih ditinjau kelayakannya oleh Dinas Perhubungan.

“Jika area bawah tidak memungkinkan untuk aktivitas, kami tidak mau ada negosiasi. Tutup, titik. Untuk bagian atas, kami tunggu hasil evaluasi teknis,” jelasnya.

Minta Peran Aparat Hukum dan Masyarakat

Panrecalle juga merekomendasikan keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses dugaan kelalaian hukum.

“DPRD bukan lembaga peradilan, tetapi rekomendasi kami harus ditindaklanjuti eksekutif dan yudikatif. Jika ada pelanggaran, proses hukum harus dijalankan,” tegasnya.

Selain itu, legislator asal Partai Gerindra ini mengajak masyarakat dan jurnalis di Kalimantan Timur untuk bersama-sama mengawasi proses penyelesaian.

“Selama ini, pengawasan hanya dilakukan pemerintah dan SOP. Tapi kejadian berulang ini membuktikan pengawasan partisipatif masyarakat diperlukan. Jangan hanya pajak yang dinikmati, tanggung jawab sosial juga harus dijalankan perusahaan,” seru Panrecalle.

Tuntutan Ganti Rugi dan Evaluasi Sistem

DPRD mengungkapkan, PT. Pelayaran Mitra Tujuh Samudra diduga terlibat dalam empat insiden serupa sebelumnya. Ganti rugi senilai Rp35 miliar telah direkomendasikan melalui Badan Pengelola Jalan Nasional (BPJN) untuk perbaikan infrastruktur.

Sementara itu, PT. Energi Samudra Logistic dan PT. Pelindo diminta segera merumuskan besaran ganti rugi atas kerusakan terbaru.

Rapat darurat tersebut dihadiri secara daring oleh perwakilan Kementerian PUPR, Kejaksaan Tinggi, Biro Hukum Provinsi, serta lembaga teknis terkait. “Kami transparan dan tidak main-main. Jika ada pelanggaran, semua pihak harus bertanggung jawab,” tambah Panrecalle.

Gubernur Diminta Tegas

Meski Gubernur Kalimantan Timur telah merekomendasikan penutupan operasional, Panrecalle menilai eksekutif lamban bertindak. “Rekomendasi kami sejak lama tidak diindahkan. Sesuai UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah, Gubernur harus konsisten menjalankan amanat hukum,” tegasnya.

Kini, semua pihak menunggu hasil investigasi Dinas Perhubungan yang akan menentukan kelayakan Jembatan Mahakam I untuk kendaraan roda 2, 4, atau 10. Sementara itu, penutupan operasional di area bawah jembatan menjadi bukti keseriusan DPRD mengawal kepentingan publik.

“Kami tidak main-main. Jika perusahaan tetap abai, kami akan terus eskalisasi hingga ke tingkat pusat,” pungkas Panrecalle. (Chanz/sty)

Artikel DPRD Kaltim Tutup Operasional Dua Perusahaan Terkait Tabrakan Jembatan Mahakam I pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.