Anggota Dewan Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi telah menjalani beragam agenda kedewanan pada 2024. Mulai dari serap aspirasi, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang), dan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper).

Di awal tahun 2025 ini, Darlis kembali menyapa konstituennya. Menyambangi masyarakat di kawasan Samarinda Seberang yang merupakan daerah pemilihan (dapil)-nya. Melalui agenda Sosper.

Dalam Sosper kali ini, ia melakukan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kaltim Nomor 9 Tahun 2023. Perda tersebut membahas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Sosper di Samarinda Seberang

Sosper yang dilaksanakan Darlis berlangsung di pelataran musala SDN 008 Kecamatan Samarinda Seberang. Sabtu, 4 Januari 2024. Agenda ini, selain menyebarluaskan Perda, juga mengingatkan kembali terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Utamanya bagi masyarakat Kaltim.

Darlis menilai, Perda ini memiliki peran strategis di masyarakat. Terlebih, tantangan dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila akan semakin melemah jika tak mendapat perhatian mulai dari sekarang. sehingga penting sampai kepada masyarakat.

“Saya melihat hal tersebut sebagai ancaman serius,” kata Darlis kepada Kaltim Faktual usai agenda.

Bagi Darlis, setiap butir nilai pancasila sangat penting sebab lima sila tersebut menjadi modal utama bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu harus terus dipertahankan.

“Bangsa kita tumbuh dan berkembang dengan modal pancasila sebagai ideologi. Sehingga tidak boleh juga kita membiarkan nilai nilai itu tergerus.”

Kondisi dan Solusi Wawasan Kebangsaan di Kaltim

Secara garis besar, melemahnya penghayatan dan pengamalan butir-butir pancasila tak hanya terjadi di banyak daerah di Indonesia. Darlis menyoroti, ancaman ini juga terjadi di Kaltim.

Jika dibiarkan, fenomena ini akan jadi efek bola salju. Artinya, hal-hal kecil yang tak ditangani segera justru akan lebih memberatkan bagi pemerintah di masa depan. Untuk itulah Sosper dilaksanakan.

Solusinya, orang tua sebagai penopang utama di lingkup keluarga wajib mengambil bagian memberi pemahaman mendasar tentang wawasan kebangsaan.

“Kunci utamanya ada di keluarga. Kalau di tingkat keluarga sudah memulai, maka pembinaan di tingkat sekolah cenderung lebih ringan,” jelasnya.

Pemerintah Pro Aktif

Selanjutnya, ia memastikan DPRD dan pemerintah akan secara pro aktif mengoptimalkan berbagai upaya untuk memastikan implementasi nilai pancasila dan wawasan kebangsaan. DPRD lewat sosper, dan Pemerintah Provinsi Kaltim lewat pendidikan formal. Dari tingkat paling dasar hingga di tataran perguruan tinggi.

“Karena biar bagaimanapun caranya pemerintah berupaya tapi kalau masyarakat tidak ambil peran, akan sia-sia juga,” pungkasnya. (nkh/ens)

Artikel Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Sosper di Samarinda Seberang, Ingatkan Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Legislator Kaltim Yusuf Mustafa mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (P3WK) melalui semua platform digital. Tidak hanya mengandalkan pengajaran di sekolah saja.

P3WK merupakan elemen penting dalam pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan cinta Tanah Air, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa disela-sela sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (P3WK), di Balikpapan, belum lama ini.

“Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah hidup bangsa harus dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat.”

“Diharapkan sosialisasi ini, dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Manfaatkan Teknologi Digital

Tak hanya untuk siswa, P3WK juga masih relevan untuk semua kalangan. Karena bisa mengingatkan kembali tentang nilai-nilai Pancasila. Seperti membina kerukunan dan toleransi masyrakat yang majemuk, yang mana terdiri atas bermacam ragam suku, agama, ras, antargolongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat Kaltim menjadi berkarakter dan unggul berdasarkan Pancasila.

Karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyiaran P3WK. Khususnya melalui platform digital, agar mudah diakses oleh semua golongan.

“Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, seperti media sosial, media penyiaran atau melalui format digital maupun non digital,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan, melalui berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat,” pungkasnya. (adv/fth)

Artikel Yusuf Mustafa Dorong Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lewat Media Sosial pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menurut Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Selamat Ari Wibowo, pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bisa jadi respons balik yang baik terhadap turunnya moral sebagian anak muda saat ini. Asalkan pengajarannya difokuskan pada penerapan butir-butir Pancasila dan UUD 1945. Bukan hanya sekadar mengajarkan teksnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu degradasi moral menjadi konsern yang penting untuk dipecahkan. Sebabnya, sebagian anak muda saat ini dengan nyaman berkata kotor di depan publik, menormalisasi kebebasan berekspresi tanpa batasan sampai mengabaikan orang tua, guru, dan lainnya.

Tidak sedikit guru yang berurusan dengan hukum karena dipolisikan oleh orang tua murid yang tak terima dengan cara penertiban sang guru. Hal ini membuat Selamat Ari Wibowo ikut prihatin.

“Miris, ada guru yang dituntut orang tua murid karena tidak terima anaknya ditegur di sekolah,”ucap Selamat pada agenda sosialisasi peraturan daerah (Sosperda) di SMAN 1 Tenggarong Seberang, belum lama ini.

Pada kesempatan itu sendiri, ia menyosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta siswa SMAN 1 Tenggarong Seberang.

Selamat menggandeng Akhmad Fachruddin sebagai narasumber untuk menerangkan betapa pentingnya perda tersebut.

Pancasila Harus Diterapkan

Selamat menerangkan, satu di antara poin penting dalam perda tersebut adalah pentingnya pengenalan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sejak dini.

Pengenalannya pun bukan hanya teks, tapi menitikberatkan pada implementasi. Semisal Sila Pertama Pancasila, anak-anak diajarkan bagaimana menjalankan agama yang baik, mengenalkan agama-agama yang ada di Indonesia, serta cara menghadapi perbedaannya.

Atau Sila Ketiga yang mengajarkan solidaritas, bekerja sama, gotong royong, dan lainnya. Hal ini bisa menguatkan karakter mereka di dunia luar rumah.

Apabila hal-hal ini diajarkan sebelum anak-anak mengenal dunia luar, ataupun berhadapan dengan kondisi-kondisi yang mengejutkan. Mereka sudah tahu cara menyikapinya.

Di luar itu, Selamat Ari Wibowo turut mengapresiasi SMAN 1 Tenggarong yang konsisten mendengungkan lagu kebangsaan pada siswanya. Agar para murid mendalami makna patriotisme.

“Saya mengapresiasi SMAN 1 yang telah melaksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya di sekolah, dua kali seminggu. Sekolah merupakan salah satu wadah dalam melaksanakan pendidikan pancasila,”ujarnya.

Di momen yang sama, Ketua Pos LBH Kukar Akhmad Ali Fachruddin menjelaskan kurangnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menimbulkan persoalan atau gesekan antar individu atau golongan.

“Pentingnya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam menanamkan rasa untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. (adv/fth)

Artikel Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bisa Jadi ‘Obat Moral’ jika Fokus pada Implementasinya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Semakin dekat dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sukmawati semakin menggencarkan penguatan terhadap wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui kegiatan sosialiasi.

Terutama bagi masyarakat di Dapil-nya (Daerah Pemilihan). Kali ini Sukmawati mensosialisasikan wawasan kebangsaan dengan menyasar masyarakat di Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Sabtu 9 Desember 2023.

Agenda ini merupakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Ke-10. Disambut baik oleh puluhan masyarakat setempat. Yang mendapatkan beberapa pemamparan materi oleh dua narasumber. Yakni Syahruddun Yahya dan juga Mas’ud Leman, dengan dimoderatorin oleh Andi Patimangi.

Anggota DPRD Kaltim Sukmawati mengaku, di tengah zaman modern ini. Sangat diperlukan wawasan kebangsaan yang kuat bagi masyarakat dan harus terus dirutinkan. Utamanya menjelang Pemilu 2024.

“Perlu penguatan rasa nasionalisme. Agar tidak tergerus oleh ideologi yang bertentangan dengan bangsa. Masyarakat harus paham terhadap tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara,” jelasnya usai agenda.

Legislator PAN itu menyebutkan 4 Konsensus yang harus dipahami masyarakat. Senagai dasar atau landasan dalam hidup bernegara. Yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, hingga NKRI. Yang membuat mereka semakin cinta terhadap Indonesia.

Sukmawati berharap besar, kalau menjelang Pemilu ini. Masyarakat bisa menjaga nasionalisme dan kerukunan meski tersapat perbedaan pandangan politik. Bahkan bisa menentukan calon yang terbaik bagi masyarakat.

“Mengingat pemilu sudah dekat. Supaya mereka tahu arah-arah keputusan pemerintah setelah pemilu 2024,” pungkasnya. (ens/rw)

Artikel Anggota DPRD Kaltim Sukmawati Perkuat Wawasan Kebangsaan Jelang Pemilu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jelang Pilkades serentak di Kabupaten Paser, wakil rakyat Kaltim Sukmawati punya cara agar membuat pelaksanaannya kondusif. Ya, dari sosialisasi kebangsaan ini Sukmawati sekaligus menyampaikan salah satu wawasan Kebangsaan; Jaga Persatuan!

Selasa 29 November, Sukmawati melaksanakan giat sosbang di Desa Jone RT.13 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. Seluruh peserta ibu-ibu yang sangat antusias mengikuti kegiatan itu.

Sukmawati menjelaskan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai peranan penting dalam rangka menyosialisasikan wawasan kebangsaan ke wilayah kabupaten dan kota se-Kaltim.

“Sosialisasi ini dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme di seluruh lapisan masyarakat,” ucap politisi PAN ini.

Dalam sosialisasi itu dipaparkan materi empat konsensus pilar kebangsaan. Meliputi Pancasila, UUD RI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Juga materi implementasi empat konsensus tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

“Nah di Paser ini mejelang Pilkades, saya berpesan untuk menjaga kondusivitas daerah. Siappun yang menang harus kita terima, demi kemajuan daerah kita,” ucap mantan Camat Tanah Grogot ini.

Materi-materi tersebut selain dibawakan oleh Sukmawati, dibantu dua narasumber lainnya. Yaitu Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Paser Mas’ud Leman dan Guru SMK PGRI Tanah Grogot Syahruddin Yahya.

Apalagi, kata dia, peserta kegiatan ini khusus untuk ibu-ibu di wilayah tersebut. Ia punya alasan sendiri memilih ibu-ibu dalam kegiatan ini.

“Ya setelah sebelumnya kita ke pelajar sekolah. Kini ibu-ibu, karena kita semua tau. Ibu-ibu ini sebagai madrasah pertama buat anak-anaknya,” jelasnya.

Sukmawati pun berharap masyarakat Kaltim, khususnya Paser dapat mengimplementasikan wawasan kebangsan dalam kehidupan sehari-hari.

“Berbeda-beda itu biasa. Tapi Pancasila menyatukan kita. Harapan saya ke depannya supaya ibu-ibu ini tahu bagaimana empat pilar itu. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” pungkasnya. (am)

Artikel Ibu-ibu Tanah Grogot Antusias Belajar 4 Pilar Kebangsaan dari Anggota DPRD Kaltim Sukmawati pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Indonesia kini menjadi negara yang semakin terbuka. Baik dari sisi industri, teknologi, pendidikan, hingga seni dan kebudayaan. Benturan budaya lokal dan asing kerap menjadi masalah di tengah masyarakat.

Karena beda budaya, beda istiadat, beda perlakuannya. Itu semua tidak akan menjadi masalah. Selama nasionalisme masih tertanam di benak warga Indonesia.

Nasionalisme adalah tameng. Ia bisa menangkal hal-hal buruk. Nasionalisme adalah kunci. Karena jati diri bangsa ini, dimulai dari situ.

Itu adalah beberapa poin dari Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Yang digelar Sigit Wibowo di dapilnya, Balikpapan. Persisnya di Jl. Her Utama Mandiri, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Sabtu 5 November kemarin.

Sigit sengaja meng-highlight nasionalisme. Karena dari situ, masyarakat bisa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dari 4 pilar negara.

“Empat pilar itu yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” jelasnya.

Dengan mengikuti ajaran agama, mengedepankan persatuan, musyawaran, dan keadilan. Batas-batas berperilaku. Menghargai dan menerima perbedaan. Hingga rasa patriotisme membangun negeri. Semua telah termaktub dalam 4 pilar tersebut.

“Jiwa patriotis ini perlu dihidupkan, karena Indonesia dengan negeri yang sangat luas. Lebih dari 17 ribu pulau lebih dari 500 suku bahasa ini perlu di konsolidasikan dengan suatu konsepsi yang merupkan konsepsi nasional dan menyatukan dengan keragaman baik agama suku dan bahasa,” terang Ketua DPW PAN Kaltim ini.

Pada kesempatan tersebut, Sigit tidak sendiri. Ia dibantu oleh Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra. Jika Sigit menjelaskan konsepsinya. Adwar yang menerangkan teknis dan contoh-contohnya dalam kehidupan berbangsa.

Ia pun memberikan apresiasi besar kepada DPRD Kaltim yang telah menyelegarakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan.

“Kegiatan ini sangat bangus untuk memberikan atau membangkitkan kembali giroh masyarakat kita. Untuk cinta terhadap bangsanya.”

“Yang kita nilai saat ini sedikit luntur akibat perkembangan teknologi terutama budaya luar yang masuk melalui internet. Untuk itu kami sanggat apresiasi besar terhadap kegiatan ini,” ungkapnya. (DRA)

Artikel Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Balikpapan, Sigit Wibowo: Nasionalisme Adalah Kunci pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kata Sukmawati, sosialisasi ini dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme di seluruh lapisan masyarakat.

“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai peranan penting dalam rangka menyosialisasikan wawasan kebangsaan ke wilayah kabupaten dan kota se-Kaltim,” terang wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Paser-PPU ini.

Dalam sosialisasi, sambung Sukmawati, dipaparkan materi empat konsensus kebangsaan. Meliputi Pancasila, UUD RI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Juga materi implementasi empat konsensus tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain oleh Sukmawati sendiri, materi-materi tersebut dibawakan dua narasumber lainnya yaitu Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Paser Mas’ud Leman dan Guru SMK PGRI Tanah Grogot Syahruddin Yahya.

“Alhamdulillah tadi di SMK PGRI Tanah Grogot, mereka sangat merespon. Guru-gurunya juga, pesertanya juga lebih dari harapan kami,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Para peserta, sambungnya, terlihat antusias mengikuti sosialisasi ini. Apalagi mendapatkan ilmu baru berkaitan wawasan kebangsaan. Malahan menurutnya para siswa sudah mengimplementasikan wawasan kebangsaan.

“Saya lihat di sini yang pertama tidak ada perbedaan antara suku-suku. Mereka juga taat dengan peraturan pemerintah yang ada. Mereka juga sudah menerapkan ideologi Pancasila,” ungkap mantan Camat Kuaro ini.

Sukmawati menilai, wawasan kebangsaan memang penting untuk disosialisasikan. Termasuk kepada para pelajar, khususnya kelas XI. Pasalnya mereka ini bakal menjadi pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

“Harapan saya ke depannya supaya anak-anak sekolah tahu bagaimana empat pilar itu. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” tegasnya. (redaksi)

Artikel Tingkatkan Nasionalisme, Sukmawati Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan di SMK PGRI Tanah Grogot pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sabtu 29 Oktober lalu, Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyambangi dapilnya, Kutai Kartanegara. Tepatnya di Dusun Citra, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

Selain untuk menampung keluhan dan aspirasi dari masyarakat setempat. Bahar juga memiliki ‘tugas negara’ lainnya. Yakni menyosialisasikan wawasan kebangsaan.

Agar lebih ‘merakyat’ dan mudah dipahami. Bahar secara khusus mengambil Pancasila sebagai materi dasarnya.

Tentu, semua orang yang pernah mengenyam pendidikan. Sudah familiar dengan Pancasila. Minimal, bisa menghapalkan teksnya.

Jadi Bahar dan timnya tinggal mengupas tentang apa dan bagaimana seharusnya Pancasila menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

 “Ada 4 pilar kebangsaan yang harus diketahui oleh masyarakat. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” katanya.

Bahar menilai, wawasan kebangsaan ini perlu diedukasi kepada semua pihak. Utamanya masyarakat Kaltim. Seiring ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Artinya apa, kita harus menjadi masyarakat yang siap dengan toleransi. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita. Termasuk memahami wawasan kebangsaan lainnya,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat, Bahar mengaku sudah menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam menjalankan tugasnya. Seperti, memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa melihat identitasnya. Baik suku maupun agama.

“Karena sejatinya yang kita perjuangkan itu keluhan rakyat, kebutuhan rakyat, bukan kepentingan yang lain,” ucap Bahar.

Dalam sosialisasi wawasan kebangsaan ini, Bahar didampingi oleh Kasium Polsek Muara Badak Ipda Abdul Kohar dan Akademisi Unmul Haris Retno.

Dalam materinya, ternyata terungkap ada kasus yang terjadi di wilayah Muara Badak tidak mengakui Pancasila. Sampai menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

“Jadi ada istri lapor ke kita, suaminya ikut aliran yang tidak mengakui Pancasila. Istrinya enggak mau lagi sama dia. Minta cerai, dan suka ribut sampai KDRT. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua,” kata Ipda Abdul Kohar.

Ia menjelaskan, Pancasila harus diterima oleh semua pihak. Di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, termasuk di Kaltim. Di tengah perbedaan identitas, karena Pancasila menyatukan semua suku dan agama yang ada di Tanah Air.

“Menghapal Pancasila itu penting, tapi lebih penting lagi mengimplementasikannya. Pancasila itu nilai bangsa yang menyatukan semua nilai-nilai agama. Kita tahu, kita semua berbeda-beda. Kita harus bertekat bahwa, NKRI Harga mati,” tegasnya.

Tak hanya soal toleransi, nilai kebangsaan juga harus ditanamkan dalam rumah tangga. Menurut akademisi Unmul Haris Retno, dalam kasus hukum banyak terjadi karena tidak menerampak nilai Pancasila dalam kehidupannya.

“Kasus KDRT artis, kira-kira apa yang dilakukan itu pancasila enggak sih, Bu? Bukan. Karena KDRT itu dia melanggar nilai ketuhanan. Padahal Tuhan mengajarkan kita cinta kasih, saling menghormati mengasihi,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mencontohkan implementasi wawasan kebangsaan dalam UUD 1945. Di mana, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

“Ada juga kasus polisi tembak polisi. Ini juga bisa jadi pelajaran kita. Dalam UUD 1945 itu, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.  Yang bisa semena-mena begitu saja main hakim sendiri,” 

Ia berpendapat bahwa nilai-nilai kebangsaan mulai terkikis dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hal inilah yang perlu didorong untuk diterapkan semua pihak.

“Implementasi nilai-nilai kebangsaan itu tantangannya, pada pelaksanaannya sehari-hari. Semestinya jika ada masalah, bisa dimusyawarahkan. Bukan main hakim sendiri. Nilai-nilai kebangsaan ini mulai terkikis,” tandasnya. (DRA)

Artikel Bahar Ajak Rakyat Terapkan Pancasila, Bukan Sekadar Menghapalnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Balikpapan, Sabtu (29/10/2022). Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan makna Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Hal itu dilakukan guna meningkatkan wawasan Empat Pilar Kebangsaan masyarakat di Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan.

Sigit berharap, sosialisasi Empat Pilar ini mampu menjadi konsepsi nasional yang menyatukan keragaman. Karena menurutnya, Empat Pilar Kebangsaan memiliki peranan penting sebagai perekat konsensus bersama baik Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, UUD sebagai konstitusi negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, maupun NKRI sebagai bentuk negara.

“Jiwa patriotis ini perlu dihidupkan karena Indonesia dengan negeri yang sangat luas. Lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 500 suku bahasa. Ini perlu dikonsolidasikan dengan suatu konsepsi yang merupakan konsepsi nasional dan menyatukan dengan keragaman baik agama suku dan bahasa,” terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Pada kesempatan tersebut sebagai narasumber Danramil Kecamatan Balikpapan Utara Mayor INF Suryaman menyampaikan apresiasi besar kepada DPRD Kaltim. Yang telah menyelegarakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Gunung Samarinda.

“Kegiatan ini sangat bangus untuk memberikan atau membangkitkan kembali ghiroh masyarakat kita untuk cinta terhadap bangsanya. Yang kami nilai saat ini sedikit luntur akibat perkembangan teknologi, terutama budaya luar yang masuk melalui internet,” ungkap Suryaman.

“Untuk itu kami sangat apresiasi besar terhadap kegiatan ini,” tegasnya. (redaksi)

Artikel Perkuat Jati Diri Bangsa, Sigit Wibowo Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan di Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Selain Sukmawati, sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber yaitu Syahbudin, Guru MA Al-ihsan Tanah Grogot; dan Achmad Hartono selaku Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kabuparen (Pemkab) Paser.

Sukmawati menjelaskan, dalam sosialisasi ini dijelaskan empat pilar konsensus meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan diikuti siswa-siswa kelas XI sebagai peserta.

“Alhamdulillah tadi di Madrasah Aliyah Al-insan, mereka sangat merespon. Guru-gurunya juga, pesertanya juga lebih dari harapan kami,” ungkapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, para peserta senang dengan materi yang dibawakan. Lantaran mendapatkan ilmu baru perihal wawasan kebangsaan. Selain itu juga mendapat perhatian dari legislator provinsi.

“Mereka juga sudah mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang empat pilar. Saya lihat di sini yang pertama tidak ada perbedaan antara suku-suku. Mereka juga taat dengan peraturan pemenerintah yang ada. Mereka juga sudah menerapkan ideologi Pancasila,” beber Sukmawati.

Mantan Camat Kuaro ini beranggapan, wawasan kebangsaan memang penting untuk disosialisasikan. Termasuk kepada para pelajar, khususnya kelas XI. Lantaran kelak bakal menjadi pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

“Menurut pandangan saya sih memang sebaiknya kita menyosialisasikan ke anak-anak sekolah. Karena mengingat sudah dekat pemilu. Supaya mereka tahu arah-arah kebijaksanaan pemerintah setelah pemilu 2024,” sebut Sukmawati.

“Harapan saya ke depannya supaya anak-anak sekolah tahu bagaimana empat pilar itu. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” tegas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Paser-PPU ini. (redaksi)

Artikel Jelang Pemilu 2024, Sukmawati Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan di Madrasah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.