Dua terdakwa yang menjalani persidangan yakni mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, Agus Hari Kesuma, serta Ketua Pelaksana DBON Kaltim, Zairin Zain.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman berbeda kepada kedua terdakwa sesuai dengan peran dan tingkat pertanggungjawaban masing-masing dalam perkara tersebut.

Agus Hari Kesuma dituntut pidana penjara selama tiga tahun enam bulan, sedangkan Zairin Zain dituntut lebih berat dengan hukuman enam tahun penjara.

Jaksa Nilai Agus Hari Kesuma Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Dalam persidangan, jaksa menyatakan Agus Hari Kesuma terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Hari Kesuma selama tiga tahun enam bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan.

Selain pidana penjara, Agus juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp219 juta.

Nilai uang pengganti tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tuntutan terhadap terdakwa lainnya. Hal itu menjadi salah satu indikator adanya perbedaan penilaian jaksa terhadap tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam perkara pengelolaan dana DBON Kaltim.

Zairin Zain Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp30,7 Miliar

Terhadap Zairin Zain, jaksa mengajukan tuntutan yang lebih berat, yakni enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Namun yang paling mencolok adalah tuntutan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp30,7 miliar.

Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa jaksa menilai Zairin memiliki tanggung jawab finansial paling besar dalam perkara yang menyeret pengelolaan anggaran program DBON Kalimantan Timur tersebut.

Perbedaan yang sangat signifikan antara uang pengganti yang dibebankan kepada Agus dan Zairin menjadi salah satu poin penting dalam konstruksi tuntutan yang dibacakan penuntut umum.

Sikap Kooperatif Jadi Pertimbangan Meringankan

Meski menuntut hukuman penjara, jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan bagi kedua terdakwa.

Salah satunya adalah sikap kooperatif selama proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Keduanya juga diketahui belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

“Terdakwa Zairin Zain telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp219.230.000, bersikap kooperatif selama proses hukum, dan belum pernah dihukum,” kata jaksa.

Selain itu, kondisi para terdakwa yang masih menjadi tulang punggung keluarga turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan tuntutan.

Sementara untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sidang Dilanjutkan dengan Agenda Pledoi

Dalam sidang yang sama, jaksa juga meminta majelis hakim menetapkan status sejumlah barang bukti berupa dokumen administrasi terkait pelaksanaan program DBON Kalimantan Timur.

Dokumen tersebut antara lain daftar penerima honorarium kegiatan DBON, rekening koran rekening DBON Kaltim, hingga dokumen rekapitulasi program dan kegiatan.

Jaksa meminta agar barang bukti tersebut nantinya dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur setelah proses hukum selesai.

Usai pembacaan tuntutan, tim penasihat hukum kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi.

Majelis hakim kemudian mengabulkan permintaan tersebut dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa, 9 Juni 2026.

Pada agenda berikutnya, masing-masing terdakwa melalui tim kuasa hukum akan menyampaikan pembelaan atas dakwaan, pembuktian, dan tuntutan yang telah diajukan jaksa.

Setelah tahap pledoi, persidangan akan berlanjut dengan replik dari jaksa dan duplik dari penasihat hukum sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir dalam perkara dugaan korupsi dana DBON Kalimantan Timur. (Gi/am)

Artikel Korupsi Dana DBON Kaltim Masuki Babak Akhir, Eks Kadispora Dituntut 3,5 Tahun dan Ketua Pelaksana 6 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bursa calon wali kota Samarinda sudah mulai menghangat. Beberapa kandidat potensial sudah mulai melakukan aktivitas politiknya untuk memenuhi syarat pencalonan ke KPU.

Andi Harun selaku petahana sekaligus kandidat terkuat telah memastikan maju kembali ke Pilwali Samarinda. Meski selalu mengaku tidak terburu-buru, ia terus bergerak. Selain sudah memenuhi syarat jalur independen, Andi juga aktif melakukan pendekatan ke partai politik.

Isu manuver kader Partai Gerindra Agus Suwandi yang sebelumnya sempat berhembus otomatis padam. Karena DPC Partai Gerindra Samarinda memastikan akan mengusung calon tunggal Andi Harun. Sementara penjaringan hanya untuk bakal calon wakil wali kota.

Selain lewat perahu Gerindra, Andi Harun juga sedang menghimpun kekuatan yang lebih besar. Dengan mendaftar ke penjaringan parpol lain. Seperti PAN, PDI-P, Golkar, dan NasDem.

Pergerakan Politik Andi Harun

Ketua DPD Partai NasDem Samarinda Joha Fajal menyebut ada sejumlah nama yang mendaftar ke partainya. Setidaknya ada 10 orang yang telah mengembalikan formulir partainya. Termasuk petahana Andi Harun.

“Hasil penjaringan sudah diserahkan ke DPW dan dikirim ke DPP. Kami hanya tinggal menunggu jadwal untuk wawancara dan juga psikotes,” kata Joha Minggu, 19 Mei 2024. 

Bergeser ke DPC PDIP Kota Samarinda. Yang sempat ramai karena Agus Suwandi bergerak mengambil formulir pendaftaran ke partai ini. Kini nama Andi Harun yang justru dikabarkan telah mengembalikan formulir.

Ketua Penjaringan PDI-P Samarinda Mas’ud membenarkan kabar itu. Sang petahana adalah 1 dari 10 nama yang mengembalikan formulir ke PDI-P.

“Hasilnya akan segera ditindaklanjuti oleh DPD untuk diajukan ke DPP dalam rakernas (rapat kerja nasional), karena mereka juga yang akan melakukan fit and proper test,” singkatnya. 

Selain itu Partai Golkar juga masuk dalam bidikan Andi Harun. Keterangan Ketua Penjaringan Andi Saharuddin membenarkan ada pergerakan dari timnya Andi Harun.

 “Untuk pengambilan formulir sudah mereka lakukan, informasinya juga akan segera mengembalikan,” katanya. 

“Nanti dari DPP yang akan turun langsung survei ke lapangan, sedangkan tugas kami sampai pada tahap penjaringan saja,” tambah Andi Saharuddin.

Zairin dan Rusmadi Tak Tinggal Diam

Selain Andi Harun, beberapa calon lain juga tampak maju dalam Pilwali November mendatang. Melawan dominasi kuat petahana dengan elektabilitas tinggi. Dari semua nama, Zairin dan Rusmadi bisa dikatakan sebagai penantang serius.

Zairin Zain sosoknya sudah tak asing lagi. Mantan Kepala Bappeda Kaltim ini sempat bertugas selama 5 bulan menjadi Plt Wali Kota Samarinda. Pada Pilwali lalu, ia bersama Sarwono maju via jalur independen. Cukup mengejutkan karena selisih suara dengan Andi-Rusmadi sangat tipis.

Ia ditengarai telah melakukan pendekatan ke sejumlah parpol. Seperti ke Golkar, PAN, hingga NasDem. Jika berhasil merengkuh perahu, rematch dengan Andi Harun tentu akan membuat pilwali mendatang akan sangat menarik.

Selain itu, Rusmadi yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Samarinda menunjukkan gelagat akan kembali ke medan pilwali. Meski harus pisah ranjang dengan Andi Harun.

Seperti halnya Andi, Rusmadi juga telah melakukan pendekatan ke beberapa partai.

Meski begitu dinamika politik masih terus bergulir. Nama-nama calon bisa terus berkembang menuju pendaftaran resmi pilwali di KPU Kota Samarinda. Berbagai hal masih bisa terjadi dalam suasana politik ini. (ens/fth)

Artikel Senyap namun Pasti, Andi Harun, Zairin Zain, dan Rusmadi Gigih Berburu Perahu Menuju Pilwali Samarinda 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada Jumat 10 Mei 2024 kemarin, eks Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain tiba di sekretariat DPD Golkar Samarinda, di Jalan Mulawarman. Ia beserta beberapa orang, hadir untuk mengikuti penjaringan calon wali kota Partai Golkar. Ini adalah upaya lanjutannya, karena sebelumnya ia sudah mengembalikan berkas pendaftaran ke Partai NasDem Samarinda.

Mengenang Pilwali Samarinda 2020

Jangan melupakan nama Zairin Zain dulu. Karena pada Pilwali 2020 lalu, ia maju ke kontestasi wali kota Samarinda lewat jalur non partai alias independen. Menggandeng Sarwono, pasangan tersebut diprediksi tak cukup kuat untuk menjadi penantang Andi Harun-Rusmadi.

Namun siapa sangka, Zairin-Sarwono menjadi runner-up dari 3 paslon, dengan raihan 98.245 suara. Paslon Andi-Rusmadi menjadi pemenang dengan 102.592 suara. Sementara pasangan Barkati-Darlis menempati posisi buncit dengan 83.243 suara. Itu berarti, Zairin yang tak memiliki mesin partai, hanya berselisih 4.347 suara saja dengan wali kota saat ini.

Potensi re-match Zairin-Andi Harun jelas akan menarik perhatian. Karena situasinya telah benar-benar berbeda. Andi Harun unggul di popularitas, karena masa kepemimpinannya cukup mendapat sambutan baik dari warga. Sementara Zairin akan hadir dengan mesin partai yang akan membuatnya lebih maksimal di Pilwali 2024.

Sambutan Golkar untuk Zairin Zain

Berdasarkan laporan SSCN, Ketua tim penjaringan DPD Partai Golkar Damarinda Andy Syahruddin mengungkapkan senang usai menerima berkas pendaftaran Pilwali Kota Samarinda dari Zairin Zairin.

Para petinggi Golkar yakin, apabila dalam pilkada nanti, Zairin diusung Partai Golkar yang pada Pileg 2024, mendulang 8 kursi di DPRD Samarinda, maka hasilnya bisa lebih baik lagi.

“Kalau dulu saja melalui independen, Zairin mampu memperoleh dukungan besar warga Samarinda. Maka kali ini dengan dukungan dari parpol, kami optimis, Zairin Zain bakal memenangkan Pilwali Kota Samarinda periode 2024-2029,” ujarnya. (dra)

Artikel Kalah Tipis di Pilwali Samarinda 2020, Zairin Zain Berencana Tantang Andi Harun Lagi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.