SEPUTAR KALTIM
Tahun Depan Perangkat Daerah Kaltim Wajib Kumpulkan Inovasi

Kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Untuk saat ini sudah terinput sebanyak 14 perangkat daerah yang mengumpulkan inovasinya. Harapannya untuk tahun depan ada 35 Perangkat Daerah yang wajib mengumpulkan inovasinya.
Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, diharuskan mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melaksanakan Evaluasi Penginputan Rancang Bangun dan Indikator Inovasi Daerah di ruang Aula Balitbangda, Jum’at, 28 September 2023.
Kepala BRIDA Provinsi Kaltim, Fitriansyah mengungkapkan bahwa Tahun 2023 sebanyak 25 Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemprov Kaltim wajib mengumpulkan inovasinya.
Dari data yang dibeberkan, untuk saat ini sudah terinput sebanyak 14 perangkat daerah. Kemudian pihaknya menargetkan untuk tahun depan 2024 ada 35 Perangkat Daerah (PD) yang wajib mengumpulkan inovasinya.
“Di tahun depan kita memiliki target 35 dan di tahun depannya lagi kita memiliki target sekitar 45. Tahun 2026 full , 45 PD wajib mengumpulkan inovasi,”jelas Fitriansyah.
Ia menekankan setiap tahunnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut menyiapkan program Quick Win yang tentunya akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
“Perangkat Daerah (PD) kita harapkan memiliki inovasi apapun termasuk yang berurusan dengan pelayanan publik, karena ini arahan dari Menpan RB. Minimal satu inovasi, sebanyak banyaknya juga boleh,”ujarnya lagi.
Ia juga melanjutkan bahwa inovasi ini merupakan salah satu unsur di dalam indikator penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (RW)
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
BALIKPAPAN3 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
NUSANTARA2 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA1 hari yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SAMARINDA1 hari yang lalu
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda