Tanggapan MUI Samarinda soal Aksi Bela Palestina di Kedai Starbucks

Sekelompok pemuda di Samarinda menggelar aksi bela Palestina, hingga memasuki kedai Sturbucks. Aksi itu menuai banyak kontra dari masyarakat, bahkan dari kalangan yang sebenarnya membela Palestina. MUI Samarinda lantas memberi tanggapannya.

Serangan brutal Israel ke Rafah membuat publik Indonesia kembali bereaksi keras. Tak hanya aksi membela Palestina, gerakan boikot produk yang diduga terafiliasi dengan Israel pun kembali digaungkan. Padahal beberapa minggu terakhir sempat mereda.

Termasuk di Kota Samarinda. Beberapa aksi damai tampak terlihat beberapa waktu lalu. Yang paling ramai dan bikin heboh, aksi terakhir oleh sekelompok pemuda dari Koalisi Masyarakat Kaltim Cinta Palestina.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial belum lama ini. Tampak kelompok tersebut menggunakan atribut bertemakan Palestina. Melakukan aksi solidaritas bela Palestina pada Minggu 2 Juni 2024 lalu.

Membawa tajuk yang All Eyes On Rafah, aksi dimulai dengan damai di depan Masjid Al-Ma’ruf. Lalu dilanjutkan konvoi dengan mendatangi beberapa gerai makanan cepat saji dan produk kopi yang dinilai pro terhadap Israel.

Terdapat 2 video yang beredar, satu di antaranya dari sudut pandang pegawai kedai kopi Starbucks. Di situ terlihat pelaku aksi meneriaki pegawai yang sedang bekerja.

Aksi itu menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang menilai aksi tersebut tidak pantas dilakukan dan salah sasaran. Sebab sempat terjadi keributan dan membuat tidak nyaman karyawan yang bekerja di sana.

Tanggapan MUI Kota Samarinda

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda Muhammad Mundzir memberi beberapa penjelasan. Katanya, MUI hanya mengeluarkan fatwa untuk tidak menggunakan produk yang dinilai berafiliasi mendanai atau pro terhadap Israel.

Sementara terkait inventarisasi produk-produk tertentu yang banyak beredar di media, MUI tidak pernah melakukan rilis resmi. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan rilis itu sebagai hoaks.

“MUI tidak pernah menyebut nama produknya. Masyarakat sendiri yang menilai itu. Dan MUI tidak bertanggungjawab atas asumsi dan penilaian masyarakat yang beredar,” jelas Mundzir kepada Kaltim Faktual Rabu 5 Juni 2024.

“Fatwa juga sifatnya imbauan. Tugas MUI sampai di situ saja. Diterapkan atau tidak, kembali kepada masyarakat. Sama dengan fatwa larangan merokok,” sambungnya.

“MUI bertugas memberi fatwa, sementara pemerintah lah yang menindaklanjuti sebagai yang berwenang.”

Sehingga dalam hal boikot masyarakat perlu berhati-hati dan mencermati berbagai produk yang dianggap pro Israel. Harus ada bukti yang kuat untuk suatu produk yang kemudian dinilai mendanai serangan Israel.

“Jadi harus jelas. Menelusuri mulai dari sumber klaimnya dari mana. Valid nggak? Kalau perlu datanya. Lebih bagus diperkuat dengan kajian atau penelitian aliran produk itu,” tambahnya di Kantor MUI.

Kecuali, pemerintah atau lembaga resmi yang berwenang, sudah memastikan daftar produk yang harus diboikot. Lalu dirilis ke publik. Maka itu bisa menjadi dasar tindakan. Sehingga bukan berdasarkan asumsi belaka.

Sementara MUI sendiri belum memiliki tenaga yang benar-benar menangani secara teknis untuk inventarisasi produk yang harus diboikot tersebut. Sehingga yang keluar hanya fatwa boikot tanpa menyebut produk manapun.

“Misal ini produk yang harus disetop misalnya tidak boleh ini beredar di Indonesia ya kan, bisa masuk ke pemerintahan.”

MUI Imbau Warga Tidak Gegabah

Merespons aksi yang ramai di Samarinda itu. Mundzir mengaku cukup dilematis. Di satu sisi, ada rasa kemanusian untuk membela Palestina. Di sisi lain, ada kegiatan ekonomi yang berjalan di negara sendiri.

Ketua MUI itu menyebut warga sah-sah saja jika ingin melakukan aksi bela Palestina. Namun jangan sampai gegabah. Dia menganjurkan untuk berpikir dahulu sebelum bertindak.

“Jadi nggak cuma berdasarkan iman atau agama saja. Tapi juga rasionalitas,” kata Mundzir.

Lanjutnya, aksi hingga mendatangi outlet produk itu juga tampaknya perlu pertimbangan ulang. Karena karyawan di sana juga barangkali seorang muslim yang merupakan saudara seiman. Dan tidak berkaitan dengan serangan Israel. Hanya mencari nafkah. Kembali, pemerintah belum menetapkan larangan pada produk-produk yang diduga berafiliasi dengan Israel. Meskipun pemerintah sudah memperjuangkan hak Palestina hingga ke PBB.

“Kalau soal, ‘percaya besok bisa makan’ karena percaya dengan Allah. Ya itu nggak perlu diajarin. Tapi kalau gelombang pengangguran besar-besaran, dampak sosialnya siapa yang nanggung?” Tambahnya sebagai catatan pertama.

“Orang tiba-tiba nggak gajian, tiba-tiba nggak ada pekerjaan apa nggak menjadi patologi sosial penyakit masyarakat?”

Yang kedua, kata Mundzir, tindakan yang akan diambil harus betul-betul didasarkan dengan hukum. Mengingat negara kita merupakan negara hukum. Tindakan yang dilakukan sesuai hukum atau malah melanggar hukum? Termasuk soal aturan melakukan aksi demonstrasi.

Rekomendasi Aksi Bela Palestina

Membela Palestina, baik atas dasar agama ataupun kemanusiaan adalah hal baik. MUI pun menyarankan itu. Hanya saja, masyarakat juga perlu bijak dalam melakukannya. Agar jangan sampai, urusan solidaritas malah menjadi sumber perpecahan dengan bangsa sendiri.

Karenanya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, dari yang paling ringan adalah mendoakan kemerdekaan Palestina.

Kedua, jika punya materi berlebih, bisa menyumbang. Berupa materi atau pendanaan. Tentunya dalam hal ini harus cermat memilih penyalur dana. Agar dana yang disumbangkan juga sampai pada sasaran.

“Sumbang materi, kalau enggak bisa nyumbang materi yang berdoa itu aja.”

Ketiga, warga bisa melanjutkan aksi kampanye digital yang dilakukan melalui berbagai platform. Sekaligus membuat narasi-narasi pembelaan terhadap Palestina. Sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi pembelaan Israel yang juga cukup kuat disuarakan.

“Sekarang perangnya kuat perang digital. Jadi harus bisa mematahkan narasi pembelaan israel. Kampanye digital diteruskan,” pungkasnya. (ens/fth)