Tarik Ulur Konsep Transportasi Umum di Samarinda, Bus Listrik Kembali Masuk Rencana

Setelah pengadaan transportasi massal BRT dengan sistem buy the service dari Dishub Samarinda ditolak oleh wali kota. Dishub kembali mematangkan rencananya. Bus listrik yang sebelumnya dibatalkan, kini kembali masuk rencana.

Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda untuk merealisasikan transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) sejak tahun 2023 sebetulnya sudah hampir siap. Secara konsep sebetulnya sudah matang.

Konsepnya seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik.

Menggunakan transportasi berupa bus konvensional ukuran 3/4 alias medium bus, beserta angkot sebagai penunjang. Ide itu awalnya direncanakan terealisasi pada tahun 2024 ini. Namun karena satu dan lain hal, mundur menjadi tahun 2025.

Rencananya Dishub bakal menggunakan sistem buy the service alias beli layanan. Akan ada pihak ketiga yang menjadi operator. Sementara Dishub bekerja sebagai regulator yang mengawasi. Ini juga akan menghemat biaya, tidak perlu beli dan merawat bus sendiri. Lebih mudah, praktis, dan efisien.

Namun ketika ide itu diajukan, Wali Kota Samarinda Andi Harun menolaknya. Karena menilai anggarannya terlalu besar. Sehingga lebih baik jika membeli bus dan mengelolanya sendiri.

Bus Listrik Kembali Masuk Rencana

Dishub lalu mematangkan kembali sesuai arahan. Dalam prosesnya terdapat beberapa perubahan. Seperti bus listrik yang kembali masuk dalam rencana konsep BRT. Bahkan ada wacana menggunakan angkot listrik juga.

Diketahui, sebelumnya pemkot ingin menggunakan bus listrik untuk transportasi massal. Namun karena melihat medan jalan dan seringnya banjir di Samarinda, konsep itu dibatalkan. Beralih menggunakan bus konvensional.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan ada berbagai pertimbangan lain untuk kembali membahas bus listrik tersebut hingga masuk dalam rencana.

“Dari efisiensi dan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan hingga mengurangi efek rumah kaca. Sekaligus mengurangi kendaraan pribadi,” jelasnya belum lama ini.

Jika terkait alasan medan di Samarinda, Manalu menyebut tidak akan sepenuhnya menggunakan bus listrik. Terutama jika pada medan menanjak. Bisa menggunakan bus konvensional.

Memasukkan lagi ide bus listrik itu kemudian dibarengi juga dengan penambahan angkot listrik. Dan diatur agar angkot listrik ini melewati medan yang tidak berat. Agar tidak memakan banyak energi.

“Untuk bus, nanti ada trayek yang melewati gunung kita rekomendasikan untuk pakai bbm solar untuk busnya. Kombinasi bus listrik dan bus konvensional.”

“Kalau angkot listrik akan dicari rute yang trayeknya dilewati tidak ada tanjakan sehingga tidak memakan listrik yang terlalu besar. Untuk angkot listrik masih mau dimatangkan, butuh sekitar 63 unit untuk 7 trayek. ,” tambah Manalu.

Nasib Angkot Samarinda

Untuk kondisi angkot di Samarinda, Manalu mencatat ada sekitar 15-20 angkot saja yang memenuhi syarat jalan. Sehingga jika mereka ingin bergabung, bisa berkolaborasi dengan Pemkot Samarinda.

Nantinya jika bus dan angkot listrik ini benar terealisasi. Pemkot Samarinda akan mengajukan kerja sama untuk pengadaan pool atau sarana pengisian bahan bakar kendaraan listrik.

“Kami sediakan pool dan memasang semua kelengkapan kendaraan listrik tersebut,” kata Manalu.

Untuk sistem beli layanan yang ditolak Andi Harun, Manalu mengaku sudah menyiapkan alternatif lain. Yakni kerja sama dengan Perumda Varia Niaga. Yang akan bekerja sebagai pengelola.

“Bus beli dari kita lalu dikelola oleh Perumda Varia Niaga sebagai operator, tapi dengan catatan harus punya KBLI,” pungkas Manalu.

Kini Dishub tengah mematangkan ulang konsepnya. Jika disetujui wali kota, akan segera dianggarkan pada masa APBD Perubahan tahun ini. (ens/dra)