Rudy-Seno Resmi Pimpin Kaltim, Warga Tagih Realisasi Janji Politik

Rudy Mas’ud dan Seno Aji resmi memimpin Kaltim untuk lima tahun ke depan. Harapan masyarakat membubung tinggi, dari janji pendidikan gratis hingga tata kelola sumber daya alam. Kini, saatnya janji politik diuji. Akankah mereka mampu merealisasikan komitmen yang telah digaungkan?

Pada Kamis, 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah terpilih secara serentak di Istana Negara, Jakarta. Para kepala daerah ini telah memenangkan Pilkada 2024 atau menyelesaikan sengketa melalui putusan dismissal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa daerah, seperti Berau, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu, masih menunggu keputusan MK dalam tahap pembuktian, sehingga pelantikan kepala daerah di wilayah tersebut akan dilakukan menyusul.

Sementara itu, Rudy Mas’ud dan Seno Aji telah melewati sidang sengketa dengan gugatan yang ditolak, sehingga mereka melenggang ke pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Setelah pelantikan, Rudy Mas’ud menegaskan komitmen untuk merealisasikan janji politiknya, terutama di bidang pendidikan. Ia bersama wakilnya, Seno Aji tengah menyusun regulasi pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK hingga S1-S3.

“Yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah pendidikan. Maka pendidikan harus menjadi prioritas utama,” ujar Rudy.

Banyak Harapan dari Masyarakat

Dengan pelantikan Rudy-Seno, masyarakat mulai menagih janji politik keduanya. Berbagai harapan disampaikan oleh warga Kaltim, terutama terkait pendidikan dan pembangunan daerah.

Seorang mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul), Selma Mela, berharap janji pendidikan gratis bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata.

“Dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur baru, harapan besar tertuju pada realisasi janji-janji mereka, terutama terkait pendidikan,” ujarnya pada Jumat, 21 Februari 2025.

Selma juga berharap program pendidikan gratis S1-S3 tidak hanya terbatas pada kampus di Kaltim, tetapi juga mencakup universitas di luar daerah dan luar negeri, mengingat belum semua jurusan tersedia di Kaltim.

“Jika ‘gratispol’ benar-benar ingin menjadi solusi pemerataan akses pendidikan, idealnya program ini juga memberi kesempatan bagi anak-anak Kaltim untuk berkuliah di luar daerah, bahkan ke luar negeri,” tambahnya.

Mahasiswa Unmul lainnya, Imah, menambahkan bahwa program pendidikan gratis perlu dibuktikan karena banyak yang meragukan realisasinya.

“Ini jadi ajang pembuktian. Programnya terlihat sulit diwujudkan, tapi harapannya tidak ada lagi siswa atau mahasiswa yang putus pendidikan karena keterbatasan biaya,” ujarnya.

Sementara itu, seorang karyawan swasta asal Samarinda Seberang, Derry, menaruh harapan tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga pembangunan berkelanjutan dan lingkungan.

“Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan di Kaltim dan menerapkan pembangunan berbasis kepedulian lingkungan. Kaltim sebagai paru-paru dunia harus mendapatkan haknya sebagai daerah penghasil tambang batubara,” katanya.

Selain itu, Derry menyoroti buruknya aksesibilitas antarwilayah di Kaltim. “Saat ini masih banyak jalan penghubung yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat,” katanya.

Ia juga berharap janji pendidikan gratis benar-benar diwujudkan, beasiswa tetap dipertahankan, serta pemberdayaan UMKM dan regulasi investasi diperjelas. Selain itu, ia menyoroti penanganan jukir liar yang masih menjadi persoalan di Samarinda.

“Kebijakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ens/sty)