Kalimantan Timur Jadi Wilayah Pertama di Asia Tenggara yang Terima Dana Karbon dari Bank Dunia

Kaltim menjadi wilayah pertama di Asia Tenggara yang menerima Dana Karbon dari Bank Dunia. Dana Karbon ini diperoleh dari pengurangan emisi karbon dan besaran dananya ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Sri Wahyuni, Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi narasumber utama dalam program iBreak di studio iNews TV di Jakarta Pusat.

Talkshow ini mengangkat tema “Pengelolaan Dana Karbon” yang dipandu oleh Kieky Cahya.

“Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim pada kesempatan ini menjelaskan bahwa Dana Karbon merupakan dana yang dievaluasi berdasarkan hasil pengurangan emisi yang dihasilkan, dengan nilai yang dinilai secara ekonomi. Dana Karbon ini diperoleh dari pengurangan emisi karbon dan besaran dananya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Dunia,” ujar Sri mengawali perbincangan.

Dikutip melalui laman Diskominfo Kaltim, Proses kesepatan ini dilakukan oleh Bank Dunia dan ini melewati proses yang panjang selama 14 tahun sejak tahun 2008.

“Kalimantan Timur menjadi wilayah pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang menerima Dana Karbon dari Bank Dunia. Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Dunia, Kalimantan Timur adalah yang pertama dalam proses perolehan Dana Karbon,” ungkap Sri dengan bangga.

Sri Wahyuni juga menyoroti upaya pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur, mengungkapkan bahwa provinsi ini telah menerapkan konsep lingkungan cerdas sebagai bagian dari visi smart city sejak lama.

Selama 14 tahun terakhir, Kalimantan Timur telah aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Ketika berbicara tentang pengurangan emisi karbon, provinsi Benua Etam ini telah memimpin dalam menginisiasi lingkungan cerdas. Sejak tahun 2008, kami telah mendeklarasikan pembangunan hijau dan mengintegrasikannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim dan regulasi terkait mitigasi perubahan iklim,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menetapkan deklarasi perkebunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dengan konsesi lahan perkebunan tidak menggunakan lahan berpotensi tinggi karbon untuk penanaman.

Potensi pembangunan hijau di Kalimantan Timur sangat besar, dengan 89% lahan perkebunan di wilayah ini adalah kelapa sawit, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon.

Sri juga mencatat bahwa komitmen yang telah dijalankan oleh Kalimantan Timur telah menghasilkan kesepakatan dengan Bank Dunia pada tahun 2019 terkait pengurangan emisi karbon.

“Kesepakatan ini menuntut Kalimantan Timur untuk menjaga dan merehabilitasi hutan serta perkebunan dengan target pengurangan emisi karbon sebesar 22 juta ton dari tahun 2022 hingga 2025,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada komitmen saja, namun juga memberikan manfaat finansial, termasuk dana karbon senilai 5 juta dolar AS.

Dalam kerangka kontrak tersebut, Kalimantan Timur akan menerima 110 juta dolar AS sebagai imbalan atas pencapaian target pengurangan emisi 22 juta ton.

Selain itu, Sri mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Bank Dunia, mencapai 30 juta ton.

“Pada tahun 2022, Bank Dunia telah memberikan uang muka sebesar 20,9 juta dolar AS atau sekitar Rp300 miliar sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama. Dana ini telah dialokasikan untuk masyarakat adat dan sebagian besar akan dikelola melalui lembaga independen,” tambahnya.

Talkshow ini akan disiarkan pada hari Rabu, 20 September 2023 mendatang, pukul 09.00 WIB di iNews. (RW)