Fraksi Demokrat DPRD Kutim Beri Apresiasi Pengelolaan Keuangan Kutim

Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutim mengapresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023.

Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, yang berlangsung pada Kamis 13 Juni 2024.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jonni, disaksikan Bupati Kutim dalam hal ini diwakilkan Asisten III Sudirman Latif, hadir dan disaksikan 21 anggota dewan dan tamu undangan lainnya.

Pandangan Fraksi Demokrat disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim M. Amin. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami dari Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023,” ujarnya.

Setelah mempelajari nota penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023, Fraksi Demokrat menyatakan bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp787,53 miliar masih dirasa kurang maksimal.

“Banyak kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi,” tambahnya.

Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

“Publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya pendapatan asli daerah karena dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya,” ujarnya.

Ia mengajukan pertanyaan mengenai kinerja BUMD/Perusda, apakah telah optimal sehingga secara signifikan bisa ikut mendongkrak PAD agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu.

“Apakah seluruh BUMD/Perusda itu berkinerja optimal?” tanya Amin.

Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah semakin memperhatikan kebijakan yang dapat membawa perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis.

“Dengan harapan dapat semakin mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis,” katanya.

Anggota komisi D itu juga menekankan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan kinerja BUMD/Perusda. “Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja dengan optimal untuk mendukung PAD,” tegasnya.

Dirinya berharap agar masukan dari Fraksi Partai Demokrat dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah. (han/am)