KUTIM
Legislator Kutim Minta Pemda Tingkatkan Anggaran Satpol PP


Dr. Novel Tyty Pembonan mengatakan perlu peningkatan anggaran untuk Satpol PP ke Pemda agar dapat menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dengan lebih efektif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dr. Novel Tyty Pembonan, menegaskan perlunya peningkatan anggaran untuk Satpol PP.
Hal ini dilakukan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dengan lebih efektif.
Pihaknya juga menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) harus diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut penting penting untuk memastikan bahwa perda-perda yang telah dibuat dapat dijalankan dan diawasi dengan baik.
“Saya kira itu kembali ke teman-teman bagaimana perda-perda yang telah kita buat harusnya pemerintah memberi tanggung jawab dalam fungsi menjalankan Peraturan Daerah (Perda) itu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait,” ujar Dr. Novel kepada rekan media saat ditemui di Kantor DPRD Kutim beberapa waktu lalu.
Ia menekankan bahwa salah satu instansi yang berperan penting dalam pengawasan perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dirinya mengakui bahwa pengawasan dan pelaksanaan perda masih lemah jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai.
“Kalau perda ini tidak kita jalankan dan awasi maka kita akui bahwa kita lemah di situ, perda kita hasilkan tapi tidak kita lakukan,” katanya.
Pihaknya juga beberkan telah meminta kepada pemerintah agar anggaran untuk Satpol PP ditingkatkan. Dikarenakan keterbatasan anggaran sering menjadi alasan bagi Satpol PP untuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.
“Ketika kita beberapa waktu lalu bertemu dengan Satpol, mereka selalu menyampaikan bahwa anggaran kami terbatas, kalau kami turun pasti kami punya resiko,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinra) itu berharap, pemerintah dapat memberikan anggaran yang memadai agar Satpol PP bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mengawal perda-perda yang telah dibuat.
“Jadi kami minta kepada pemerintah, kasihlah mereka anggaran yang memadai supaya mereka juga bisa turun, supaya bisa mengawal perda-perda yang telah kita buat,” harapnya. (rw)

-
SAMARINDA4 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SAMARINDA4 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SAMARINDA4 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Larang Angkutan Alat Berat 8 Ton Lewat Jalan Umum, Wajib Manfaatkan Sungai
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA N 10 Samarinda Dicopot, Disdikbud Ungkap Pelanggaran Prosedur dan Mobilisasi Dukungan Militer
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Pemprov Kaltim Tambah Jabatan dan Ubah Jadwal Seleksi Direksi BUMD 2025
-
SAMARINDA3 hari ago
Mediasi Malpraktik RSHD Samarinda Gagal, Dokter dan Pasien Bersikukuh pada Klaim Masing-masing