KUTIM
Legislator Kutim Minta Pemda Tingkatkan Anggaran Satpol PP

Dr. Novel Tyty Pembonan mengatakan perlu peningkatan anggaran untuk Satpol PP ke Pemda agar dapat menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dengan lebih efektif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dr. Novel Tyty Pembonan, menegaskan perlunya peningkatan anggaran untuk Satpol PP.
Hal ini dilakukan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dengan lebih efektif.
Pihaknya juga menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) harus diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut penting penting untuk memastikan bahwa perda-perda yang telah dibuat dapat dijalankan dan diawasi dengan baik.
“Saya kira itu kembali ke teman-teman bagaimana perda-perda yang telah kita buat harusnya pemerintah memberi tanggung jawab dalam fungsi menjalankan Peraturan Daerah (Perda) itu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait,” ujar Dr. Novel kepada rekan media saat ditemui di Kantor DPRD Kutim beberapa waktu lalu.
Ia menekankan bahwa salah satu instansi yang berperan penting dalam pengawasan perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dirinya mengakui bahwa pengawasan dan pelaksanaan perda masih lemah jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai.
“Kalau perda ini tidak kita jalankan dan awasi maka kita akui bahwa kita lemah di situ, perda kita hasilkan tapi tidak kita lakukan,” katanya.
Pihaknya juga beberkan telah meminta kepada pemerintah agar anggaran untuk Satpol PP ditingkatkan. Dikarenakan keterbatasan anggaran sering menjadi alasan bagi Satpol PP untuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.
“Ketika kita beberapa waktu lalu bertemu dengan Satpol, mereka selalu menyampaikan bahwa anggaran kami terbatas, kalau kami turun pasti kami punya resiko,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinra) itu berharap, pemerintah dapat memberikan anggaran yang memadai agar Satpol PP bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mengawal perda-perda yang telah dibuat.
“Jadi kami minta kepada pemerintah, kasihlah mereka anggaran yang memadai supaya mereka juga bisa turun, supaya bisa mengawal perda-perda yang telah kita buat,” harapnya. (rw)
-
NUSANTARA5 hari agoBukan Touring Biasa! Yamaha Ajak Pemimpin Redaksi Full Gaspol Bareng MAXi & Sport Eksplore Jalur Ikonik Jawa Tengah
-
NUSANTARA3 hari agoCek NIK DTSEN 2025: Panduan Lengkap Pemeriksaan Desil dan Status Bansos Secara Online
-
SEPUTAR KALTIM4 hari agoBMKG Prediksi Musim Hujan Panjang di Kaltim hingga Juni 2026, Masyarakat Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
-
NUSANTARA4 hari agoDonasi Korban Banjir Sumatra Tembus Rp10,3 Miliar, Aksi Ferry Irwandi Menuai Apresiasi
-
NUSANTARA3 hari agoPresiden Prabowo Percepat Pemulihan Listrik, BBM, dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana
-
NUSANTARA4 jam agoAktivitas Buzzer Kini Jadi Sebuah Industri yang Terorganisir
-
PARIWARA4 hari agoPacu Adrenalin di Yamaha Cup Race, Tasikmalaya Bergemuruh Ribuan Penonton Terpukau
-
NUSANTARA13 jam agoMAXi “Turbo” Experience, Touring Tasikmalaya dan Eksplorasi Pantai Selatan Wilayah Cipatujah

