KUTIM
Legislator Kutim Minta Pemda Tingkatkan Anggaran Satpol PP

Dr. Novel Tyty Pembonan mengatakan perlu peningkatan anggaran untuk Satpol PP ke Pemda agar dapat menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dengan lebih efektif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dr. Novel Tyty Pembonan, menegaskan perlunya peningkatan anggaran untuk Satpol PP.
Hal ini dilakukan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dengan lebih efektif.
Pihaknya juga menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) harus diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut penting penting untuk memastikan bahwa perda-perda yang telah dibuat dapat dijalankan dan diawasi dengan baik.
“Saya kira itu kembali ke teman-teman bagaimana perda-perda yang telah kita buat harusnya pemerintah memberi tanggung jawab dalam fungsi menjalankan Peraturan Daerah (Perda) itu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait,” ujar Dr. Novel kepada rekan media saat ditemui di Kantor DPRD Kutim beberapa waktu lalu.
Ia menekankan bahwa salah satu instansi yang berperan penting dalam pengawasan perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dirinya mengakui bahwa pengawasan dan pelaksanaan perda masih lemah jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai.
“Kalau perda ini tidak kita jalankan dan awasi maka kita akui bahwa kita lemah di situ, perda kita hasilkan tapi tidak kita lakukan,” katanya.
Pihaknya juga beberkan telah meminta kepada pemerintah agar anggaran untuk Satpol PP ditingkatkan. Dikarenakan keterbatasan anggaran sering menjadi alasan bagi Satpol PP untuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.
“Ketika kita beberapa waktu lalu bertemu dengan Satpol, mereka selalu menyampaikan bahwa anggaran kami terbatas, kalau kami turun pasti kami punya resiko,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinra) itu berharap, pemerintah dapat memberikan anggaran yang memadai agar Satpol PP bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mengawal perda-perda yang telah dibuat.
“Jadi kami minta kepada pemerintah, kasihlah mereka anggaran yang memadai supaya mereka juga bisa turun, supaya bisa mengawal perda-perda yang telah kita buat,” harapnya. (rw)
-
BALIKPAPAN3 hari agoRiding dan Nobar ARRC Buriram Bareng Yamaha Kaltim, Biker Balikpapan Tetap Semangat Meski Diguyur Hujan
-
BALIKPAPAN3 hari agoWaduk Teritip Jadi Andalan, Balikpapan Bersiap Hadapi El Nino 2026
-
HIBURAN3 hari ago“Yang Lain Boleh Hilang, Asal Kau Jangan”: Saat Alzheimer Perlahan Menghapus Ingatan Keluarga
-
OLAHRAGA2 hari agoTembus 10 Besar All Japan Road Race Championship, Wahyu Nugroho Terus Improve Asah Skill
-
EKONOMI DAN PARIWISATA2 hari agoPenduduk Kaltim Tembus 4 Juta Jiwa, BPS Sebut Bonus Demografi Masih Terjaga
-
EKONOMI DAN PARIWISATA23 jam agoStok Beras Kaltim dan Kaltara Aman hingga Akhir 2026, Bulog Siapkan Gudang Penyangga IKN
-
OLAHRAGA1 hari agoKembali ke Tren Positif, Aldi Satya Mahendra Tak Sabar Ulang Momen Manis di Ceko
-
BALIKPAPAN18 jam agoMubes FKPB Diharapkan Perkuat Soliditas Paguyuban dan Jaga Stabilitas Sosial di Balikpapan

