Jaga Netralisasi dan Keamanan, 5.410 Personel TNI Dikerahkan untuk Pilkada di Kaltim, Kalsel, dan Kaltara

TNI akan turut serta mengawal proses Pilkada serentak 2024. Sebanyak 5.410 personel akan diturunkan untuk mengamankan 3 wilayah Kalimantan. Yakni Kaltim, Kalsel, dan Kaltara. Selain itu netralitas TNI juga dipastikan terjaga.

Satu per satu tahapan Pilkada serentak 2024 bergulir. Saat ini sedang dalam masa kampanye yang akan berlangsung hingga 23 November 2024 mendatang. Lalu dilanjutkan pencoblosan dan pada 27 November 2024.

Dalam setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, pengundian nomor urut, hingga nantinya hari pencoblosan, kondisi setiap daerah di Indonesia diharapkan kondusif, aman, damai, dan berjalan dengan lancar.

Untuk mewujudkan tersebut, peran TNI sangat diperlukan. Sebab Pilkada bukan hanya ajang politik dan pesta demokrasi saja, namun juga rawan kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya. Utamanya antarpendukung paslon.

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo menyebut telah melibatkan sekitar 5.410 personel TNi yang bertugas mengawal proses Pilkada 2024 di 3 wilayah Kalimantan.

Yakni Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma (Korem 091/ASN) yang berlokasi di Kota Samarinda. Ada sebanyak 2.445 personel yang diturunkan untuk mengawal kabupaten/kota di Kaltim.

Lalu ada Komando Resor Militer 101/Antasari, alias Korem 101/Antasari. Yang merupakan Komando Teritorial di bawah Kodam VI/Mulawarman. Korem 101/Antasari sendiri memiliki wilayah tugas Provinsi Kalimantan Selatan.

“Di Korem 101/Antasari ada 2.040 personel yang akan mengawal 13 kabupaten/kota di sana yang kita amankan,” catat Tri belum lama ini.

Lalu Komando Resor Militer 092/Maharajalila disingkat Korem 092/MRL. Juga merupakan satuan teritorial yang berada di bawah kendali Komando Daerah Militer VI/Mulawarman. Korem ini memiliki tugas di Provinsi Kalimantan Utara.

“Korem 092/Maharajalila ada 925 orang untuk 5 kabupaten/kota yang akan kita amankan,” tambahnya.

Siap Jaga Netralitas

Sebagai institusi negara yang memiliki tugas menjaga keamanan, ketertiban hingga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI dan Polri diharuskan berdiri di atas kepentingan nasional.

Sehingga TNI dilarang untuk ikut serta dalam kampanye atau memihak salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilkada. TNI harus memastikan Pilkada 2024 berlangsung tanpa intervensi militer atau hal yang dapat mengganggu proses pemilihan.

Selain menjaga kestabilan dan kemanan kondisi pada Pilkada, Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo juga menegaskan pihaknya akan menjaga netralitas pada Pilkada serentak 2024 ini. Termasuk tidak melakukan politik praktis.

“Tentunya TNI semuanya berpegang teguh pada netralitas TNI. Kita tidak boleh melakukan politik praktis tidak boleh mengupload, tidak boleh membantu dorongan dan meyediakan alat, dan sebagainya.’

“TNI/Polri semua netral, agar kondusifitas Pilkada bisa berjalan dan lancar,” pungkasnya. (ens/fth)