Prabowo Soroti TKDN Hambat Daya Saing, Pemerintah Bahas Relaksasi Aturan

Presiden Prabowo Subianto menilai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini diterapkan justru menghambat daya saing industri nasional. Ia mendorong agar aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis menyesuaikan kondisi global.

“TKDN ini niatnya baik, tapi kalau dipaksakan kita malah kalah kompetitif. Harus realistis, mungkin bisa diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa 8 April 2025.

Pernyataan Prabowo langsung memicu reaksi dari sejumlah kementerian. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) misalnya, mengingatkan bahwa relaksasi TKDN harus dikaji matang karena dapat berdampak pada ketenagakerjaan.

“Roda ekonomi tidak hanya ditopang industri besar. Ada UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja, dan tidak semuanya bergantung pada TKDN,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Jumat 11 April 2025.

Indah mengakui, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari pelaku usaha terkait TKDN. Namun, isu ini akan dibahas dalam forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) pekan depan. “Kami akan berkoordinasi, tidak hanya soal TKDN, tapi juga isu-isu global seperti kebijakan dagang negara lain,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan tengah mengkaji penyesuaian TKDN, terutama di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, relaksasi TKDN menjadi bagian dari negosiasi dagang dengan Amerika Serikat yang baru-baru ini mengenakan tarif impor 32% terhadap produk dari Indonesia.

“Pemerintah AS meminta penyesuaian TKDN sebagai bagian dari negosiasi. Saat ini kami rumuskan kebijakan baru sesuai arahan Presiden,” kata Faisol. Ia menyebut, sejumlah usulan telah disiapkan dan masih dalam pembahasan lintas kementerian.

Faisol juga mengonfirmasi bahwa perizinan teknis impor (pertek) dari tiap kementerian/lembaga nantinya akan dikendalikan langsung oleh Presiden. Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk komitmen pemerintah memperkuat industri nasional.

“Presiden sangat concern soal perlindungan industri dalam negeri. Kita akan genjot efisiensi dan inovasi di sektor industri, sambil tetap menjaga hubungan dagang luar negeri,” ujarnya.

Isu pelonggaran TKDN memang mencuat usai Prabowo secara terbuka mengkritik efektivitas kebijakan tersebut. Ia menilai, TKDN tidak serta-merta mampu meningkatkan kemampuan industri lokal jika tidak dibarengi dengan strategi yang tepat. (sty)